Penulis
AHMAD BASRI
Ketua : K3PP Tubaba
Judul berita koran editor menarik “ Program Nona Mari Berzakat Menghasilkan 18 M Di Tahun 2025“. Angka 18 M tentu sebuah nilai yang tidak sedikit jumlahnya. Betapa tidak pasangan Bupati Novriwan - Nadir baru dilantik secara resmi, pada tanggal 24 Februari 2025, oleh Presiden Prabowo di istana kepresidenan - Jakarta.
Menariknya baru menginjak dua bulan terhitung sejak dilantik tentu sebuah prestasi yang membanggakan Baznas Tubaba meraih zakat mal 18 M. Sebuah angka yang besar mampu meraih pencapaian 18 M. Artinya di masa Bupati Umar Ahmad maupun Pj Bupati Zaidirina dan M. Firsada tidak tercapai.
Jika ditelisik sebelumnya publik tidak pernah mengetahui secara pasti berapa sesungguhnya pencapaian angka nominal zakat mal yang diperoleh Baznas Tubaba. Publik hanya mengetahui publikasi kegiatan Baznas bersama Pemkab Tubaba dalam ranah sosial keagamaan.
Menariknya pencapaian 18 M diklaimnya sebagai program “ Nona “. Tentu sah - sah saja klaim tersebut. Selama memiliki akuntabilitas yang jelas. Pertanyaan apakah real angka 18 M tersebut yang diraih oleh Baznas Tubaba periode 2025 sehingga bupati memberikan statement kepada awak media.
Atau jangan - jangan awak media yang merilis pernyataan bupati tidak akurat salah pendengaran “ budek “ bukan 18 M tapi 1,8 M. Ini yang penulis khawatirkan salah dalam menangkap ucapan bupati dijadikan informasi berita. Selama ini informasi yang didapat tidak lebih dibawah 5 M. Baznas Tubaba bertumpu pada sumber dari ASN dalam zakat mal dan zakat fitrah.
Menariknya awak media yang merilis tersebut ketika dikonfirmasi penulis meyakini bahwa ucapan angka 18 M oleh bupati. Seharusnya ketika pernyataan bupati menimbul kritik di ruang publik setidaknya awak media melakukan kroscek ke Ketua Baznas sejauh mana informasi kebenaran 18 M.
Penulis sedikit tergelitik untuk menghubungi ketua Baznas Tubaba melalui via wa tentang pencapaian angka 18 M di tahun 2025. Sayangnya tidak dijawab. Padahal ini penting untuk memperjelas adanya disinformasi di ruang publik. Diamnya ketua Baznas setidaknya mempertegas argumen analis penulis bahwa pernyataan bupati bisa jadi mengandung unsur hoax tentang pencapaian 18 M. Harapan penulis tentunya bukan hoax tapi real nyata.
Jika “ berandai - andai “ pernyataan bupati tidak benar tentu sangat disayangkan. Betapa tidak pejabat publik memiliki ketidak akuratan data informasi yang diperolehnya. Informasi yang didapatnya salah. Akibatnya fatal.
Pejabat publik sekelas bupati memang tidak boleh asal “ ceplas ceplos “ dalam memberikan statement di ruang publik apalagi akan menjadi headline pemberitaan. Sikap kehati - hatian itu penting. Apalagi “ egoisme “ dalam menerima kritik. Pejabat publik harus siap “ ditelanjangi “ dikritisi oleh publik jika itu dianggap menyimpang. (Red)
