Tulang Bawang  Barat | Prokontra.news | – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) secara resmi meluncurkan Program Tubaba Q Berhaji yang terwujud berkat sinergi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tubaba, pada Rabu (04/11/2026). Kegiatan tersebut, berlangsung di Masjid Baittus Shobur, Islamic Center Tubaba, program ini secara resmi diluncurkan langsung oleh Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah.   Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat agar dapat merencanakan ibadah haji dengan lebih matang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya inisiatif kolaboratif ini.   

"Berhaji bukan hanya membutuhkan kesiapan spiritual, tetapi juga memerlukan kesiapan finansial dan perencanaan yang matang," ujar Nadirsyah dalam sambutannya. Beliau juga menegaskan pentingnya program ini, "Oleh karena itu, melalui gerakan Tubaba Q Berhaji ini, kita ingin membangun kesadaran bahwa menunaikan ibadah haji perlu dipersiapkan sejak dini sesuai dengan kemampuan masing-masing".  

Lebih lanjut, Nadirsyah mengajak masyarakat dan aparatur pemerintah daerah untuk memanfaatkan layanan BSI dalam menabung dan merencanakan keberangkatan haji, sembari menekankan bahwa sinergi dengan instansi seperti BSI sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah keterbatasan APBD.  

Sementara itu, perwakilan dari BSI, Ari Suharso, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas kolaborasi yang terjalin erat. Ia memaparkan bahwa edukasi keuangan untuk haji sangat krusial di masa sekarang, mengingat masa tunggu keberangkatan haji saat ini telah mencapai 26 tahun.   

"Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan literasi tentang keuangan syariah, khususnya adalah bagaimana kita merencanakan keuangan untuk mempersiapkan keberangkatan haji," jelas Ari Suharso. Ia juga menyoroti fenomena banyaknya jemaah yang terkendala pelunasan saat jadwal keberangkatan tiba. "Hampir 30% calon jemaah haji itu gagal berangkat karena tidak siap dalam hal finansial," tambahnya.   

Melalui peluncuran Program Tubaba Q Berhaji ini, diharapkan masyarakat Tubaba dapat mulai merencanakan tabungan haji dengan lebih disiplin. Selain fokus pada ibadah haji, kolaborasi antara Pemkab Tubaba dan BSI juga diharapkan terus berlanjut pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui program pembiayaan UMKM seperti KUR Super Mikro tanpa agunan yang disediakan oleh BSI. (Red)

‎Kegiatan Launching Gerakan TubabaQ Berhaji dan doa bersama akan dilaksanakan pada Rabu, 4 November 2026, bertempat di Islamic Center Tulang Bawang Barat, mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.

‎Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai kegiatan pendukung, di antaranya Bazar UMKM, layanan kesehatan gratis, promo haji, serta berbagai kegiatan lainnya.

‎Bupati Tubaba Novriwan Jaya menegaskan bahwa berhaji bukan semata-mata persoalan kemampuan finansial, tetapi juga merupakan ujian keikhlasan dan kesungguhan seorang muslim dalam memenuhi panggilan Allah SWT.

‎Menurutnya, niat untuk menunaikan ibadah haji perlu ditanamkan sejak dini, disertai dengan ikhtiar, doa, dan perencanaan yang baik agar kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci dapat terwujud.

‎“Berhaji adalah ujian keikhlasan bagi seorang muslim. Karena itu, mari kita niatkan dalam hati untuk memenuhi panggilan berhaji dari Allah SWT,” ujar Bupati.

‎Bupati juga mengajak seluruh pejabat, baik struktural maupun fungsional, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba untuk memberikan teladan dengan mulai membuka tabungan haji sebagai bentuk kesungguhan dalam mempersiapkan ibadah tersebut.

‎«“Mari, semua pejabat baik struktural maupun fungsional wajib membuka tabungan haji. Jangan lupa panjatkan doa agar dicukupkan rezeki untuk dapat memenuhi niat kita,” tegasnya.»

‎Ia berharap Gerakan TubabaQ Berhaji tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu membangun kebiasaan positif dalam merencanakan ibadah haji secara terarah dan berkelanjutan.

‎«“Mari kita penuhi panggilan Allah, kita genapkan iman kita,” tambahnya.»

‎Sementara itu, Area Manager BSI Provinsi Lampung Luthvy Indaka menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tubaba atas dukungan dalam menggaungkan Gerakan TubabaQ Berhaji.

‎Ia berharap kolaborasi antara BSI dan Pemerintah Kabupaten Tubaba dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keuangan untuk ibadah haji, sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat yang mulai mempersiapkan diri melalui tabungan haji.

‎Melalui sinergi tersebut, BSI berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Tubaba dalam mensosialisasikan kemudahan persiapan ibadah haji melalui layanan tabungan haji yang sesuai dengan prinsip syariah.

‎Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berharap Gerakan TubabaQ Berhaji dapat menjadi gerakan bersama yang menumbuhkan kesadaran spiritual, memperkuat ikhtiar, serta memotivasi ASN dan masyarakat untuk mempersiapkan diri memenuhi panggilan Allah SWT ke Tanah Suci.

‎Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, Gerakan TubabaQ Berhaji diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat Tubaba yang semakin religius, senantiasa berikhtiar, serta memiliki perencanaan ibadah yang lebih baik. (Red)

‎

‎

Penulis:

Ahmad Basri

(Advokat dan Pemerhati Kebijakan Publik)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Kita harus jujur melihat realitas dunia pariwisata di Provinsi Lampung. Ada sebuah persepsi negatif yang selama ini berkembang di tengah masyarakat, khususnya berkaitan dengan keamanan dan perilaku sebagian masyarakat lokal di sekitar kawasan destinasi wisata.

Mohon maaf, ada ungkapan yang sering terdengar, bahkan menjadi semacam stigma: apabila sebuah usaha pariwisata berada terlalu dekat dengan lingkungan masyarakat pribumi yang tidak mendukung, jangan berharap usaha tersebut dapat berkembang. Bahkan, tidak sedikit yang beranggapan bahwa usaha itu pada akhirnya akan bangkrut.

Tentu saja, ungkapan tersebut tidak boleh digeneralisasi sebagai gambaran seluruh masyarakat Lampung. Namun, ketika persepsi seperti ini terus berkembang dan dipercaya oleh masyarakat luas, kita tidak bisa begitu saja mengabaikannya.

Persepsi negatif yang terus dipelihara lambat laun dapat berubah menjadi hambatan serius bagi perkembangan investasi dan dunia pariwisata di Lampung. Ini merupakan tantangan besar bagi Lampung apabila benar-benar ingin membangun sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.

Pertanyaannya sederhana investor dari luar daerah akan berpikir berkali-kali untuk menanamkan modalnya apabila sejak awal sudah dibayangi kekhawatiran terhadap keamanan, kenyamanan, dan keberlangsungan usaha yang akan dibangunnya.

Kita harus memahami bahwa investasi tidak hanya membutuhkan peluang keuntungan ekonomi. Investor juga membutuhkan kepastian hukum, jaminan keamanan, stabilitas sosial, serta lingkungan masyarakat yang kondusif.

Tidak ada investor yang ingin mengeluarkan modal besar, membangun fasilitas wisata, membuka lapangan pekerjaan, tetapi kemudian harus menghadapi persoalan keamanan, pungutan liar, intimidasi, atau konflik dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Sesungguhnya, Lampung memiliki modal pariwisata yang luar biasa. Keindahan alamnya tidak kalah dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Lampung memiliki pantai, laut, pulau-pulau kecil, pegunungan, air terjun, kawasan konservasi, hingga kekayaan budaya dan tradisi masyarakat yang dapat menjadi daya tarik wisata.

Potensi tersebut merupakan kekayaan daerah yang semestinya dapat dikelola menjadi kekuatan ekonomi sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat. Namun, apa artinya memiliki kekayaan alam yang luar biasa apabila tidak mampu dikelola dan dikembangkan secara optimal?

Potensi wisata yang seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat justru dapat kehilangan daya tarik apabila persoalan mendasar tidak segera diselesaikan.

Kita tidak boleh hanya bangga dengan keindahan alam Lampung, tetapi gagal menciptakan ekosistem pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah usaha dan kawasan wisata yang pada awalnya berkembang, tetapi kemudian mengalami kemunduran, bahkan berhenti beroperasi.

Salah satu persoalan yang perlu dievaluasi adalah bagaimana jaminan keamanan dan kenyamanan pengunjung maupun pelaku usaha di kawasan tersebut.

Keamanan bukan sekadar persoalan kriminalitas. Keamanan juga menyangkut perlindungan terhadap pengunjung, kepastian biaya, pelayanan yang wajar, serta terbebasnya wisatawan dari tindakan-tindakan yang dapat merusak pengalaman mereka selama berwisata.

Dalam dunia pariwisata, pengalaman pengunjung menjadi salah satu faktor penting. Satu pengalaman buruk dapat menyebar melalui cerita dari mulut ke mulut maupun media sosial.

Bayangkan apabila wisatawan datang dengan harapan menikmati keindahan alam Lampung, tetapi justru mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan akibat persoalan keamanan dan pelayanan.

Apakah mereka akan kembali? Apakah mereka akan merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain? Pertanyaan ini harus menjadi bahan introspeksi bersama. Persoalan berikutnya yang tidak kalah penting adalah infrastruktur jalan.

Kita tidak mungkin berbicara tentang kemajuan pariwisata apabila akses menuju destinasi wisata masih menghadapi persoalan jalan rusak, berlubang, dan tidak terawat.

Sudah menjadi cerita klasik ketika sebagian akses jalan di Lampung diibaratkan seperti kubangan kerbau. Kondisi ini tentu bukan sesuatu yang patut dibanggakan, apalagi apabila jalan tersebut menjadi akses utama menuju destinasi wisata.

Pertanyaannya, siapa yang tertarik berwisata apabila perjalanan menuju lokasi saja sudah menguras tenaga, waktu, dan biaya? Wisatawan membutuhkan akses transportasi yang layak. Mereka ingin menikmati perjalanan, bukan justru menghadapi risiko kendaraan rusak, kecelakaan, atau terhambat akibat kondisi jalan yang buruk.

Artinya, pembangunan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang memadai. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak cukup hanya mempromosikan destinasi wisata melalui berbagai kegiatan seremonial, festival, ataupun publikasi di media sosial.

Promosi memang penting, tetapi promosi tanpa kesiapan infrastruktur, keamanan, dan kualitas pelayanan hanya akan menciptakan kesenjangan antara harapan wisatawan dengan kenyataan di lapangan. Jangan sampai pemerintah sibuk menjual keindahan Lampung, sementara persoalan mendasar yang menjadi kebutuhan wisatawan justru tidak mendapatkan perhatian serius.

Di sisi lain, masyarakat lokal juga harus mengubah cara pandang terhadap kehadiran investor dan pengembangan usaha pariwisata. 

Jangan melihat investor sebagai pihak luar yang datang untuk mengambil keuntungan semata. Kehadiran investasi yang dikelola secara bertanggung jawab dapat membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan peluang ekonomi baru.

 Daerah yang ingin maju membutuhkan masyarakat yang terbuka, ramah, dan mampu menerima perubahan tanpa kehilangan identitas kebudayaannya. Kita harus mulai membangun kesadaran kolektif bahwa pariwisata bukan hanya urusan pemerintah ataupun pengusaha. Pariwisata adalah urusan bersama.

Pada akhirnya, Lampung tidak kekurangan keindahan alam dan potensi budaya. Lampung juga tidak kekurangan potensi untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia. Persoalan yang harus kita jawab adalah apakah kita sudah memiliki kesadaran, komitmen, dan tata kelola yang memadai untuk mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi daerah?

Jangan sampai keindahan alam Lampung hanya menjadi cerita kebanggaan, sementara daerah lain justru mampu mengelola potensi pariwisatanya menjadi sumber kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sudah saatnya kita menghilangkan persepsi negatif, membangun budaya ramah wisata, menjamin keamanan, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan iklim investasi yang sehat.

Lampung memiliki keindahan alam dan budaya. Tetapi keindahan alam dan budaya saja tidak cukup. Pariwisata membutuhkan rasa aman, jalan yang layak, masyarakat yang ramah, dan pemerintah yang hadir dengan kebijakan nyata. (Red)

penulis:

Ahmad Basri

(Advokat)

Ketua: K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Pasca dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo, genderang perang melawan narkoba kembali dikumandangkan.

Instruksi kepada seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Kapolda hingga Polres dan Polsek, agar melakukan pemetaan serta mitigasi terhadap wilayah-wilayah rawan peredaran narkoba. Ini menjadi sinyal bahwa persoalan narkoba kembali ditempatkan sebagai agenda serius penegakan hukum.

Bagi penulis, persoalannya bukan sekadar instruksi yang disampaikan, melainkan sejauh mana instruksi tersebut mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata, konsisten, dan berkelanjutan.

Sebagai sosok yang memiliki pengalaman di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kapolri Suyudi tentu diharapkan memahami sekali kompleksitas persoalan narkoba beserta jaringan yang mengendalikannya.

Dunia narkoba bukan sekadar persoalan pemakai dan pengedar di lapangan. Di baliknya terdapat jaringan distribusi, bandar, aliran uang, dan kemungkinan keterlibatan berbagai pihak yang memberikan perlindungan terhadap bisnis haram tersebut.

Dalam hitungan hari, instruksi Kapolri diikuti dengan berbagai operasi pemberantasan narkoba di sejumlah daerah. Aparat bergerak melakukan penindakan dan mengungkap berbagai kasus peredaran narkoba.

Langkah tersebut tentu patut diapresiasi apabila dilaksanakan secara profesional, berdasarkan bukti, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, keberhasilan operasi dalam hitungan hari belum cukup untuk menyimpulkan bahwa perang melawan narkoba telah dimenangkan.

Pertanyaan yang lebih penting apakah operasi tersebut mampu memutus jaringan peredaran narkoba secara menyeluruh, atau hanya menghentikan aktivitas pelaku tertentu untuk sementara waktu?

Operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan secara serius dapat memberikan harapan baru di tengah masyarakat. Kita semua memahami betapa berbahayanya narkoba bagi kehidupan individu, keluarga, dan masa depan generasi muda.

Ketika aparat hadir dan bertindak tegas, masyarakat tentu mengharapkan lingkungan yang lebih aman dari ancaman peredaran narkoba. Apresiasi publik merupakan sesuatu yang wajar. Namun, apresiasi tersebut hendaknya tidak membuat aparat terlena dan merasa bahwa persoalan telah selesai.

Munculnya gebrakan baru ini tentu memunculkan pertanyaan kritis bagaimana upaya pemberantasan narkoba dijalankan pada masa kepemimpinan Kapolri sebelumnya, Jenderal Listyo ?

Pertanyaan ini bukan untuk menafikan berbagai upaya yang mungkin telah dilakukan oleh kepolisian pada masa sebelumnya. Namun, pergantian pimpinan seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan dan kinerja yang telah berjalan.

Jika persoalan narkoba masih menjadi ancaman serius, apa yang belum berhasil diselesaikan? Apakah strategi penindakan belum efektif, pengawasan belum optimal, atau terdapat kelemahan dalam membongkar jaringan yang lebih besar?

Evaluasi semacam ini penting agar pergantian pimpinan tidak sekadar menghasilkan pergantian slogan, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam strategi pemberantasan narkoba.

Persoalan narkoba bukan persoalan yang dapat diselesaikan melalui operasi besar-besaran dalam waktu singkat. Pemberantasan narkoba membutuhkan konsistensi, pengawasan berkelanjutan, koordinasi antarlembaga, serta evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai.

Jangan sampai pada awalnya operasi berlangsung masif, pemberitaan ramai, dan apresiasi mengalir dari berbagai penjuru. Ketika perhatian publik mulai berkurang, intensitas penindakan ikut melemah.

Perang melawan narkoba bukan program musiman dan bukan pula agenda pencitraan pejabat yang baru menduduki jabatan. Narkoba akan terus menjadi ancaman selama jaringan distribusinya masih hidup dan permintaannya tetap ada di tengah masyarakat.

Harus diingat narkoba tidak mengenal batas status sosial, tingkat ekonomi, pendidikan, maupun jabatan seseorang. Orang kaya maupun miskin, masyarakat biasa maupun pejabat, semuanya dapat terjerat dalam persoalan narkoba.

Karena itu, pemberantasan narkoba harus dilaksanakan tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum terlihat begitu keras terhadap pelaku kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau kedudukan tertentu.

Jika seorang pengedar kecil dapat diproses secara hukum, bandar besar pun harus menghadapi proses hukum yang sama apabila keterlibatannya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Di sinilah integritas penegakan hukum diuji. Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, uang, ataupun kepentingan kelompok tertentu.

Bagi penulis, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui penangkapan terhadap pemakai dan pengedar di lapangan. Aparat harus mampu mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk pemasok, bandar, aliran dana, dan pihak-pihak yang terbukti memberikan perlindungan terhadap aktivitas peredaran gelap narkotika.

Jika yang ditangkap hanya pelaku di lapisan bawah, sementara jaringan utamanya tetap beroperasi, maka pemberantasan tersebut belum menyentuh akar persoalan. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan, pendidikan masyarakat, rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan, dan keterlibatan keluarga juga harus menjadi bagian dari strategi yang menyeluruh.

Sekali lagi bahwa perang melawan narkoba bukan hanya soal seberapa banyak pelaku yang ditangkap, melainkan bagaimana negara mampu mempersempit ruang gerak jaringan narkotika dan mencegah munculnya korban-korban baru.

Bagi penulis, tantangan terbesar Kapolri Suyudi bukan hanya memberantas narkoba di luar institusi kepolisian, tetapi juga memastikan integritas aparat di dalam institusinya sendiri. Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan pangkat dan jabatan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan jaringan narkoba.

Sebab, bagaimana mungkin masyarakat diminta percaya terhadap perang melawan narkoba apabila aparat yang seharusnya memberantasnya justru terbukti menjadi bagian dari persoalan tersebut? Membersihkan institusi sendiri merupakan ujian integritas sekaligus kesempatan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada laporan keberhasilan operasi dan jumlah barang bukti yang disita. Masyarakat perlu mengetahui sejauh mana penindakan tersebut mampu membongkar jaringan, memutus distribusi, dan mengurangi peredaran narkoba di wilayah-wilayah rawan.

Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara profesional, sedangkan dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa berdasarkan bukti.

Dalam perspektif penulis, sebuah kebijakan tidak cukup dinilai dari besarnya instruksi atau kerasnya pernyataan pejabat. Kebijakan harus diukur dari pelaksanaan, hasil, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Meskipun kepolisian memiliki peran penting dalam penegakan hukum, pemberantasan narkoba tidak dapat dibebankan kepada institusi kepolisian semata. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat harus mengambil bagian sesuai dengan peran masing-masing.

Pencegahan perlu diperkuat melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat. Orang yang mengalami ketergantungan juga perlu mendapatkan penanganan yang tepat sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan rehabilitasinya. Sementara itu, jaringan pengedar dan bandar yang terbukti menjalankan peredaran gelap harus ditindak tegas.

Pertanyaan dalam judul tulisan ini bukan sekadar sindiran terhadap Kapolri Suyudi, melainkan bentuk kritik terhadap kesungguhan negara dalam memberantas narkoba. Apakah perang yang dikumandangkan benar-benar akan dilaksanakan secara konsisten, atau hanya menjadi gegap gempita sesaat yang perlahan kehilangan gaungnya?

Jawabannya tidak ditentukan oleh kerasnya pernyataan Kapolri di hadapan kamera. Jawabannya akan terlihat dari konsistensi operasi, keberhasilan membongkar jaringan besar, ketegasan terhadap aparat yang terbukti terlibat, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Kita tidak perlu terburu-buru menyebut gebrakan ini sebagai keberhasilan besar. Namun, kita juga tidak perlu langsung menilainya sebagai pencitraan. Yang diperlukan adalah pengawasan kritis dan penilaian berdasarkan fakta.

Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan menghasilkan perubahan nyata, masyarakat tentu patut memberikan apresiasi. Sebaliknya, apabila hanya ramai pada awalnya lalu berhenti di tengah jalan, kritik publik menjadi bagian penting dari tanggung jawab demokrasi.

Penutup: Narkoba bukan bahan guyonan. Merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda, ketahanan keluarga, dan kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, ketika Kapolri mengumandangkan perang melawan narkoba, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi seorang pejabat, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara melindungi warganya.

Jangan sampai masyarakat kembali menyaksikan pola lama. Operasi besar-besaran pada awalnya, pemberitaan yang menggema, pujian yang mengalir, kemudian perlahan menghilang tanpa kejelasan hasil akhirnya.

Dan yang paling penting, jangan sampai perang melawan narkoba hanya diarahkan ke luar, sementara persoalan integritas di dalam institusi sendiri tidak mendapatkan perhatian yang sama seriusnya.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan Kapolri yang paling lantang menyatakan perang terhadap narkoba. Masyarakat membutuhkan Kapolri yang mampu membuktikan bahwa perang tersebut benar-benar dijalankan sampai tuntas. (Red)

Penulis:

Ahmad Basri S.IP S.H 

Jabatan :  (Advokat dan Wakil Ketua Golkar Tubaba)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang Barat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengurus DPD dan KSB PK Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Minggu 25 Oktober Tahun 2026.

Kegiatan ini bukan sekadar agenda organisasi yang mempertemukan para pengurus dan kader partai dalam satu ruangan. Lebih jauh, Bimtek semestinya menjadi ruang untuk melakukan refleksi, mengevaluasi perjalanan organisasi, memperkuat kesadaran politik, sekaligus membangun kembali orientasi perjuangan partai di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah.

Di balik kemeja kuning yang dikenakan para peserta, ada tanggung jawab organisasi yang tidak ringan. Ada amanah politik yang harus dijalankan, ada kepercayaan masyarakat yang harus dijaga, dan ada pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan agar keberadaan partai politik tidak berhenti pada rutinitas administratif maupun kepentingan elektoral lima tahunan.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah partai politik tidak cukup diukur dari seberapa ramai kegiatan yang diselenggarakan, seberapa banyak kader yang hadir dalam forum, atau seberapa solid barisan yang terlihat dalam sebuah acara. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana organisasi itu mampu menerjemahkan kekuatan politiknya menjadi kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Bimtek Dan Makna Konsolidasi Organisasi

Dalam kehidupan organisasi politik, konsolidasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Organisasi yang besar sekalipun dapat kehilangan arah apabila tidak memiliki kesamaan visi, orientasi perjuangan, dan kesadaran kolektif di antara para kadernya.

Bimtek memiliki arti penting sebagai ruang untuk menyatukan persepsi, memperkuat kapasitas kepengurusan, serta membangun pemahaman mengenai tugas dan fungsi setiap struktur organisasi.

Makna konsolidasi tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai upaya merapikan barisan dan memastikan seluruh kader berada dalam satu komando. Konsolidasi yang sehat justru harus mampu membangun organisasi yang hidup, terbuka terhadap kritik, memiliki kemampuan membaca persoalan masyarakat, dan sanggup merumuskan jawaban atas berbagai persoalan tersebut.

Organisasi yang hanya kuat dalam struktur, tetapi lemah dalam gagasan, pada akhirnya akan mengalami kesulitan menghadapi perubahan. Begitu pula organisasi yang tampak solid di dalam forum, tetapi tidak memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat di luar forum, akan menghadapi persoalan dalam menjaga relevansi politiknya.

Di sinilah pentingnya Bimtek. Bimtek tidak boleh berhenti sebagai kegiatan transfer pengetahuan, melainkan harus menjadi proses pembentukan kesadaran organisasi.

Pertanyaan menarik, setelah Bimtek selesai dilaksanakan, apa yang berubah dari cara kader memahami persoalan rakyat? Apa yang berkembang dari kemampuan pengurus mengelola organisasi? Dan apa yang akan dilakukan secara konkret untuk memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting diajukan agar kegiatan organisasi tidak hanya menghasilkan dokumentasi, sertifikat, dan laporan pelaksanaan, tetapi juga melahirkan perubahan dalam cara berpikir dan bekerja.

Kader Partai Dan Tanggung Jawab Politik

Kader merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan partai politik. Mereka bukan sekadar orang-orang yang tercatat dalam struktur kepengurusan, menghadiri kegiatan, atau menjalankan instruksi organisasi. Kader semestinya menjadi penghubung antara gagasan politik partai dan kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat.

Mereka harus mampu mendengar keluhan warga, memahami persoalan ekonomi keluarga, mencermati akses pendidikan, memperhatikan pelayanan kesehatan, serta membaca berbagai persoalan pembangunan yang berkembang di lingkungan masing-masing.

Kader yang memiliki kepekaan sosial tidak akan melihat persoalan masyarakat semata-mata sebagai peluang untuk membangun popularitas. Sebaliknya, ia akan menempatkannya sebagai tanggung jawab yang membutuhkan pemikiran, keberpihakan, dan kerja berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Tulang Bawang Barat, tantangan pembangunan daerah tentu tidak dapat dilepaskan dari persoalan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, kader Golkar Tubaba harus memiliki kemampuan lebih dari sekadar memahami mekanisme organisasi. Mereka juga perlu membangun kapasitas analisis, komunikasi publik, pendidikan politik, dan kemampuan menyerap aspirasi masyarakat. Sebab, politik yang kehilangan kepekaan terhadap persoalan rakyat berisiko berubah menjadi aktivitas yang hanya sibuk mengurus dirinya sendiri.

Partai Politik dan Tantangan Kepercayaan Publik

Kita perlu menyadari bahwa tantangan partai politik hari ini tidak hanya berkaitan dengan persaingan memperoleh dukungan dalam pemilihan umum. Tantangan yang tidak kalah penting adalah bagaimana membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan publik tidak lahir hanya dari slogan, baliho, pertemuan politik, atau pernyataan yang terdengar meyakinkan. Kepercayaan tumbuh melalui konsistensi sikap, kualitas kerja, keberanian menyampaikan kebenaran, dan kesediaan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Hari ini masyarakat semakin membutuhkan bukti, bukan semata-mata janji. Mereka ingin mengetahui apakah keberadaan partai politik benar-benar memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika masyarakat menghadapi persoalan pelayanan publik, apakah kader hadir untuk mendengar dan membantu mencari jalan keluar? Ketika kebijakan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan warga, apakah partai mampu menyampaikan kritik dan menawarkan alternatif? Ketika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kepentingan kekuasaan, di manakah posisi politik partai?

Bagi Golkar Tubaba, membangun kepercayaan publik semestinya menjadi pekerjaan yang terus-menerus dilakukan. Kepercayaan bukan sesuatu yang dapat diminta begitu saja, melainkan harus dibangun melalui rekam jejak dan tindakan yang dapat dinilai secara terbuka.

Loyalitas Organisasi Dan Independensi Berpikir

Dalam organisasi politik, loyalitas merupakan bagian penting yang menjaga keberlangsungan dan soliditas organisasi. Tanpa loyalitas, organisasi akan mudah terpecah oleh kepentingan individual maupun perbedaan orientasi.

Loyalitas juga perlu ditempatkan secara proporsional. Loyalitas kepada organisasi tidak seharusnya menghilangkan kemampuan kader untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan mengevaluasi kebijakan.

Organisasi yang sehat bukan organisasi yang seluruh anggotanya selalu mengatakan setuju, melainkan organisasi yang mampu mengelola perbedaan pendapat menjadi sumber perbaikan.

Kritik tidak selalu berarti pembangkangan. Perbedaan pandangan tidak otomatis menunjukkan ketidakloyalan. Dalam banyak keadaan, kritik justru menjadi bentuk kepedulian agar organisasi tidak terjebak dalam kesalahan yang terus berulang.

Karena itu, Bimtek harus turut membangun tradisi berpikir yang terbuka. Kader perlu dibekali kemampuan untuk memahami persoalan secara objektif, membedakan kepentingan organisasi dengan kepentingan pribadi, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menjalankan peran politik.

Partai politik yang membangun budaya dialog dan evaluasi akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang. Sebaliknya, organisasi yang menutup ruang kritik berisiko kehilangan kemampuan membaca perubahan di luar dirinya.

Golkar Tubaba Dan Masa Depan Politik Daerah

Golkar merupakan partai politik yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah politik Indonesia. Pengalaman tersebut menjadi modal organisasi, tetapi sejarah masa lalu tidak dengan sendirinya menjamin kekuatan pada masa mendatang.

Setiap generasi kader menghadapi tantangan yang berbeda. Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, tuntutan transparansi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan publik menuntut partai politik untuk terus beradaptasi.

Dalam konteks Tubaba, tantangan tersebut harus dijawab melalui penguatan organisasi yang tidak hanya berorientasi pada struktur, tetapi juga pada kualitas kader dan relevansi program.

Pengurus di tingkat kabupaten dan kecamatan perlu membangun komunikasi yang berkelanjutan, bukan hanya ketika menjelang pemilihan umum. Kehadiran kader di tengah masyarakat juga harus melampaui kegiatan seremonial dan kunjungan yang bersifat sesaat.

Yang dibutuhkan adalah kerja organisasi yang terencana, memiliki prioritas, dan dapat dievaluasi hasilnya. Bagaimana partai mengembangkan pendidikan politik bagi generasi muda? Bagaimana kader membantu memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan? Bagaimana aspirasi warga dihimpun, dianalisis, lalu disampaikan melalui saluran politik yang tersedia?

Bimtek Bukan Akhir, Melainkan Awal Pekerjaan

Pada akhirnya, Bimtek Golkar Tubaba harus ditempatkan sebagai bagian dari proses panjang membangun organisasi politik yang lebih matang.

Kegiatan yang berlangsung pada 25 Oktober 2026 ini akan memiliki makna lebih besar apabila pengetahuan yang diperoleh para peserta diterjemahkan menjadi program kerja, penguatan kapasitas kader, dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jangan sampai kegiatan organisasi terlihat berhasil di dalam ruangan, tetapi tidak meninggalkan perubahan berarti setelah para peserta kembali ke lingkungan masing-masing.

Jangan pula konsolidasi hanya dimaknai sebagai keseragaman barisan, sementara persoalan mendasar mengenai kualitas kader, efektivitas program, dan kepercayaan publik belum memperoleh perhatian yang memadai.

Organisasi politik yang besar bukan hanya organisasi yang mampu mengumpulkan banyak orang, melainkan organisasi yang mampu menyatukan gagasan, membangun kesadaran, dan menggerakkan kader untuk bekerja secara konsisten. Di sinilah pentingnya menjadikan Bimtek sebagai momentum evaluasi sekaligus pembaruan orientasi perjuangan.

Kader perlu pulang membawa lebih dari sekadar pengetahuan teknis. Mereka harus membawa kesadaran bahwa jabatan dalam struktur organisasi mengandung tanggung jawab, bahwa kekuatan politik membutuhkan legitimasi masyarakat, dan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dipelihara melalui tindakan nyata.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah partai politik bukan semata-mata seberapa kuat berdiri di hadapan kekuasaan, tetapi seberapa berarti keberadaannya bagi kehidupan rakyat.

Bagi Golkar Tubaba, tantangan ke depan bukan hanya menjaga agar organisasi tetap berjalan, melainkan memastikan bahwa organisasi terus bertumbuh, kader semakin berkualitas, dan kehadiran politiknya memberikan kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat. (Red)

Penulis:

Ahmad Basri

(Advokat dan Pemerhati Sosial)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Pagi ini, Jumat, saya membaca pemberitaan di media online Media Panglima, Kamis, 22 Oktober 2026, berjudul “9 Bulan Dimas Berjuang Melawan Penyakit Tumor Ganas Hingga Berpulang.”

Berita itu bukan sekadar kabar tentang kepergian seorang anak. Di baliknya, tersimpan pertanyaan besar tentang tanggung jawab kemanusiaan dan keberpihakan kita kepada keluarga miskin yang menghadapi musibah.

Dimas masih duduk di kelas IV sekolah dasar. Pada usia ketika seorang anak semestinya belajar, bermain, dan merangkai cita-cita, ia justru harus berjuang melawan tumor ganas selama sembilan bulan hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir.

Dimas telah tiada. Namun, kisah perjuangannya tidak boleh berhenti sebagai berita yang dibaca pagi ini, dibicarakan hari ini, lalu dilupakan esok hari.

Persoalan yang harus kita renungkan

sembilan bulan bukan waktu yang singkat. Bagi keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, menghadapi penyakit serius selama itu bukan hanya ujian fisik bagi seorang anak, melainkan juga beban berat bagi seluruh keluarga: mencari pengobatan, memenuhi kebutuhan hidup, mengurus administrasi, menanggung biaya perjalanan, dan mempertahankan harapan.

Persoalannya bukan semata-mata bahwa Dimas telah meninggal dunia. Persoalan yang lebih besar adalah apakah selama sembilan bulan perjuangannya, lingkungan sosial dan institusi yang seharusnya hadir telah benar-benar menjalankan perannya.

Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi siapa pun.

Kita tidak memiliki seluruh informasi mengenai upaya yang mungkin telah dilakukan oleh berbagai pihak. Karena itu, tidak adil apabila kita langsung menyimpulkan bahwa semua pihak telah abai.

Kisah Dimas tetap layak menjadi bahan evaluasi. Ketika sebuah keluarga tidak mampu menghadapi penyakit berat, apakah mereka benar-benar sendirian? Apakah mereka mengetahui ke mana harus meminta pertolongan? Apakah ada pihak yang mendampingi mereka memahami prosedur, mengakses layanan kesehatan, dan memperoleh bantuan yang tersedia?

Jangan sampai ada keluarga yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan, tetapi tidak mengetahui prosedurnya. Jangan sampai ada warga yang membutuhkan pertolongan, tetapi tidak pernah teridentifikasi oleh perangkat pemerintahan di lingkungannya. Jangan sampai bantuan tersedia, tetapi orang yang paling membutuhkan justru tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya.

Kemiskinan bukan hanya persoalan tidak memiliki uang. Kemiskinan juga dapat berarti keterbatasan informasi, akses, pengetahuan administratif, transportasi, dan kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak dasar.

Evaluasi Peran Pihak Terkait

Dalam situasi seperti yang dialami Dimas, tanggung jawab sosial tidak semestinya dibebankan hanya kepada keluarga. Ada banyak pihak yang memiliki peran penting.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan perlu memastikan bahwa keluarga miskin yang menghadapi penyakit berat dapat teridentifikasi dan memperoleh informasi mengenai layanan kesehatan, rujukan, pembiayaan, serta bantuan yang sesuai dengan ketentuan.

Pertanyaannya, apakah kondisi keluarga dan kebutuhan pengobatan Dimas telah terdata? Apakah ada mekanisme yang memungkinkan petugas mengetahui ketika seorang warga miskin menghadapi penyakit serius? Apakah pendampingan diberikan sejak keluarga mulai mengalami kesulitan, bukan hanya ketika masalah telah menjadi pemberitaan?

BAZNAS juga memiliki peran penting dalam menjangkau keluarga miskin yang membutuhkan pertolongan. Lembaga sosial tidak semestinya hanya menunggu permohonan datang, sebab tidak semua keluarga memiliki pengetahuan, keberanian, atau kemampuan untuk mengajukan bantuan.

Pemerintah tiyuh, kepala tiyuh, RT, dan RW merupakan pihak yang paling dekat dengan warga. Mereka semestinya mampu mengenali kondisi masyarakatnya, terutama keluarga yang mengalami kemiskinan, penyakit berat, atau keadaan darurat. Ketika ada warga yang kesulitan, perangkat pemerintahan di tingkat paling bawah seharusnya menjadi pintu pertama untuk mengarahkan mereka kepada layanan yang tersedia.

Lingkungan sekolah juga tidak boleh diabaikan. Dimas adalah seorang peserta didik. Sekolah semestinya memiliki kepekaan terhadap kondisi kesehatan dan sosial siswanya. Ketika seorang anak menghadapi penyakit berat, sekolah dapat berperan melalui komunikasi dengan keluarga, dukungan psikososial, koordinasi dengan pihak terkait, dan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak.

Masyarakat pun memiliki peran. 

Menyampaikan informasi, menghubungkan keluarga dengan lembaga yang tepat, membantu transportasi, atau mendampingi pengurusan administrasi dapat menjadi bentuk solidaritas yang berarti.

Prosedur memang penting. Tata kelola bantuan harus tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, prosedur seharusnya menjadi jalan untuk menghadirkan pertolongan, bukan tembok yang membuat orang miskin semakin sulit menjangkaunya.

Jika sebuah keluarga tidak memahami prosedur, pihak yang menguasainya semestinya membantu menjelaskan. Jika keluarga tidak mengetahui lembaga yang harus dihubungi, perangkat pemerintahan perlu mengarahkan. Jangan menunggu sampai mereka mampu berbicara dengan bahasa administrasi yang dipahami birokrasi.

Kehadiran Negara Diuji oleh Nasib Warga yang Rentan

Kita tidak sedang mengatakan bahwa bantuan pasti dapat menyelamatkan setiap orang dari penyakit ganas. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kehadiran bantuan tertentu akan mengubah akhir perjalanan Dimas. Penyakit memiliki kompleksitas medisnya sendiri, dan tidak setiap perjuangan berakhir dengan kesembuhan.

Setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang layak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap keluarga juga berhak memperoleh informasi dan akses terhadap bantuan yang tersedia tanpa harus menghadapi sistem yang rumit sendirian.

Kalaupun pada akhirnya nyawa seseorang tidak dapat diselamatkan, kita tetap berkewajiban memastikan bahwa selama perjuangan itu berlangsung, ia tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pertolongan yang semestinya.

Di sinilah makna kehadiran negara diuji. Bukan semata-mata melalui program yang tertulis dalam dokumen perencanaan atau angka anggaran yang dialokasikan, melainkan melalui kemampuan memastikan bahwa warga yang membutuhkan benar-benar dapat menjangkau layanan.

Cerita Dimas perlu menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi mekanisme pendataan, komunikasi, rujukan, dan penyaluran bantuan kepada keluarga miskin yang menghadapi penyakit berat. Apakah mekanisme tersebut sudah tersedia?

Jika sudah, apakah pelaksanaannya telah menjangkau warga yang paling membutuhkan? Jika belum berjalan dengan baik, apa yang harus diperbaiki? Jika terdapat kelemahan koordinasi, siapa yang harus memastikan agar kelemahan itu tidak terus berulang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih bermanfaat daripada sekadar menyampaikan kesedihan, lalu melanjutkan kehidupan seolah tidak pernah terjadi apa-apa.

Jangan Biarkan Pertolongan Datang Terlambat. Kita tidak ingin Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali dihadapkan pada cerita serupa. Kita tidak ingin ada keluarga lain yang menghadapi penyakit berat tanpa mengetahui ke mana harus meminta pertolongan. Kita tidak ingin ada anak lain yang kisah perjuangannya baru menjadi perhatian luas setelah ia meninggal dunia.

Jangan sampai perhatian kita baru muncul setelah semuanya terlambat. Jangan sampai ucapan belasungkawa lebih mudah ditemukan daripada upaya nyata untuk memastikan keluarga rentan memperoleh pendampingan ketika menghadapi kesulitan.

Perhatian sosial harus diterjemahkan menjadi tindakan, sistem yang bekerja, koordinasi yang nyata, dan keberanian untuk memperbaiki kekurangan.

Pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika persoalan telah menjadi pemberitaan. 

Perangkat tiyuh tidak cukup hanya mengetahui warganya ketika terjadi peristiwa yang menyita perhatian. Lembaga sosial tidak cukup hanya menunggu permohonan datang. Sekolah dan masyarakat pun tidak semestinya menganggap persoalan keluarga miskin sebagai urusan pribadi yang sepenuhnya berada di luar tanggung jawab sosial.

Kita membutuhkan sistem yang mampu mengenali kebutuhan warga sebelum mereka kehilangan kemampuan untuk meminta pertolongan. Tulisan ini bukan tentang mencari siapa yang harus dipersalahkan atas kepergian Dimas. Ini adalah ajakan untuk memeriksa kembali cara kita memperlakukan warga yang paling rentan.

Dimas telah tiada. Tidak ada kata-kata yang dapat mengembalikan kehidupannya. Tidak ada tulisan yang mampu menghapus kesedihan keluarganya. Namun, kisahnya masih menyisakan tanggung jawab bagi kita yang masih hidup.

Jangan biarkan Dimas hanya menjadi berita yang dibaca pagi ini, dibicarakan hari ini, lalu dilupakan esok hari. Biarlah kisahnya menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai program pembangunan, agenda politik, dan kesibukan birokrasi, masih ada keluarga-keluarga miskin yang membutuhkan perhatian nyata. Mereka tidak selalu mampu bersuara, memahami jalur administrasi, atau memiliki keberanian untuk meminta bantuan.

Mereka mungkin tidak datang mengetuk pintu kantor pemerintahan. Mereka mungkin tidak tahu harus menghubungi siapa. Namun, ketidakmampuan mereka meminta pertolongan bukan berarti kebutuhan mereka tidak ada. Jangan menunggu keluarga miskin datang meminta bantuan. Kenali kebutuhan mereka dan pastikan jalur layanan dapat dijangkau ketika mereka menghadapi kesulitan.

Ukuran kemajuan sebuah daerah bukan hanya berapa banyak pembangunan yang berhasil diwujudkan, berapa besar anggaran yang dibelanjakan, atau berapa banyak program yang diluncurkan. Kemajuan juga harus diukur dari sejauh mana daerah itu mampu melindungi warganya yang paling lemah.

Dimas telah pergi. Tetapi cerita tentang perjuangannya semestinya tetap hidup dalam kesadaran kita. Bukan untuk meratapi kepergiannya tanpa ujung, melainkan untuk memastikan bahwa tanggung jawab tidak berhenti sebagai kewajiban administratif dan kemanusiaan tidak berhenti sebagai slogan.

Jangan sampai Dimas-Dimas berikutnya mengalami perjuangan yang sama dalam kesendirian. Jika ada yang bisa kita perbaiki hari ini, perbaikilah. Jika ada keluarga yang membutuhkan pertolongan, jangkau mereka.

Sebab, pertolongan yang datang terlambat mungkin hanya menyisakan penyesalan, sedangkan kehadiran yang tepat waktu dapat memberikan harapan. (Red)

Penulis :

Ahmad Basri 

Ketua : K3PP Tubaba 

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | -  Banyak generasi muda Lampung hari ini tampaknya tidak lagi begitu tertarik membicarakan persoalan adat dan kebudayaan daerahnya sendiri.

Mereka lebih tertarik pada dunia baru, dengan segala perkembangan, pencapaian, dan peluang yang ditawarkannya.

Sementara itu, adat dan kebudayaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang penuh dengan tetek bengek, aturan, serta tradisi masa lalu yang tidak selalu relevan dengan kehidupan modern.

Bagi sebagian generasi muda, berbicara tentang adat dan kebudayaan seolah-olah hanya membicarakan kekolotan berpikir.

Adat dianggap sebagai representasi masa lalu, sesuatu yang diwariskan oleh generasi terdahulu, tetapi tidak selalu memiliki tempat penting dalam membicarakan masa depan.

Sebaliknya, diskusi tentang masa depan, kemajuan teknologi, pendidikan, karier, bisnis, dan berbagai pencapaian hidup terasa jauh lebih menarik.

Di dalamnya ada semangat untuk bergerak maju, mengejar perubahan, dan menjadi bagian dari dunia yang terus berkembang. 

Generasi muda memang harus memiliki orientasi ke depan, berpikir terbuka, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Adat kebudayaan yang kolot akan ditinggalkan. (Red)

            Penulis:

Ahmad Basri 

Jabatan : Advokad 

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Garing banget pemikirannya! Mungkin kita pernah mendengar ungkapan seperti itu dalam sebuah obrolan atau komunikasi dengan seseorang.

Obrolan yang semestinya berkembang menjadi diskusi yang menarik justru berhenti di tengah jalan. Tidak ada gagasan baru, tidak ada perspektif berbeda, apalagi argumentasi yang mampu memperkaya pemikiran. Percakapan terasa hambar, kering, dan kehilangan substansi.

Istilah garing sering diasosiasikan dengan sesuatu yang kering. Dalam konteks tanaman, kekeringan dapat menyebabkan tanaman kehilangan kesuburan, layu, dan akhirnya mati apabila tidak mendapatkan air serta nutrisi yang cukup.

Analogi ini menarik ketika kita gunakan untuk membaca fenomena manusia, terutama mereka yang secara intelektual terlihat kering karena minimnya asupan pengetahuan, kurangnya proses berpikir, dan tidak terbiasa mengembangkan gagasan.

Orang yang dianggap garing biasanya dipersepsikan kurang pergaulan, miskin wawasan, atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai objek yang sedang dibicarakan. Namun, persoalannya tidak selalu sesederhana itu. 

Seseorang bisa saja pandai berbicara, memiliki jaringan pergaulan yang luas, bahkan mempunyai gelar akademik berderet, tetapi ketika diajak berdiskusi secara serius, pemikirannya tidak berkembang. Banyak bicara, tetapi miskin substansi.

Gelarnya panjang, tetapi argumentasinya pendek. Di sinilah perlu membedakan antara pendidikan formal dan kapasitas intelektual. Pendidikan formal memang penting, tetapi tidak otomatis menjamin seseorang memiliki kedalaman berpikir. 

Gelar akademik merupakan penanda bahwa seseorang pernah menempuh proses pendidikan tertentu, bukan jaminan bahwa terus mengembangkan pengetahuan, mengasah nalar kritis, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap argumentasi yang disampaikannya. Gelar boleh berderet di kartu nama, tetapi jangan sampai pikiran justru kering ketika diajak berargumentasi.

Kita hidup pada zaman ketika teknologi berkembang begitu cepat. Informasi tersedia di mana-mana. Data yang dahulu membutuhkan waktu berhari-hari untuk diperoleh, sekarang dapat ditemukan dalam hitungan detik melalui telepon genggam. Jurnal ilmiah, buku digital, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga berbagai pendapat ahli dapat diakses dengan relatif mudah.

Secara teknis, tidak ada alasan bagi seseorang untuk terus-menerus berada dalam keterbatasan informasi, sepanjang memiliki akses dan kemauan untuk belajar. Namun, ada satu persoalan mendasar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kecanggihan teknologi yakni kemauan membaca, kemampuan menganalisis, dan keberanian menulis.

Informasi yang melimpah tidak otomatis melahirkan pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki pun belum tentu berkembang menjadi pemahaman. Sementara itu, pemahaman belum tentu menghasilkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Semua itu membutuhkan proses intelektual.

Data harus dibaca, dibandingkan, diuji, dianalisis, dan ditempatkan dalam konteks yang tepat. Tidak semua informasi benar. Tidak semua pendapat layak dijadikan rujukan. Tidak semua sesuatu yang viral memiliki dasar argumentasi yang kuat. Di sinilah pentingnya budaya literasi, membaca, menganalisis, dan menulis.

Membaca bukan sekadar melihat rangkaian kalimat. Membaca berarti berusaha memahami persoalan secara utuh. Menganalisis bukan sekadar memberikan komentar, melainkan menguji hubungan antara fakta, konsep, dan kesimpulan. Sementara menulis bukan sekadar merangkai kata-kata, tetapi menyusun pikiran agar dapat dipahami, diuji, dan dipertanggungjawabkan.

Tanpa proses tersebut, teknologi hanya akan menjadi gudang informasi yang tidak pernah benar-benar diolah. Kita mungkin memiliki banyak data, tetapi miskin pemahaman. Kita mungkin cepat memberikan komentar, tetapi lambat membangun argumentasi. Pada akhirnya, yang muncul adalah kegaringan berpikir: banyak bicara, sedikit membaca; cepat berpendapat, tetapi malas menguji pendapat sendiri.

Advokat. Profesi yang tidak boleh berhenti berpikir. Salah satu profesi yang menuntut kemampuan literasi secara terus-menerus adalah advokat.

Advokat bukan sekadar profesi yang melekat pada seseorang karena memiliki kartu advokat, bas, mengenakan toga, atau berdiri di ruang sidang. Advokat merupakan profesi yang menuntut kemampuan membaca persoalan, memahami hukum, menganalisis fakta, menyusun argumentasi, dan mempertahankan kepentingan hukum klien berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dunia advokat adalah dunia yang menuntut kerja intelektual tanpa henti. Seorang advokat harus membaca peraturan perundang-undangan, menelaah putusan pengadilan, memahami doktrin hukum, memeriksa dokumen, menguji kronologi peristiwa, serta menghubungkan fakta dengan norma hukum yang relevan. Semua itu bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pengalaman berbicara atau keberanian tampil di hadapan orang banyak.

Dalam praktiknya, advokat dituntut mampu menyusun surat kuasa, gugatan, jawaban, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan, pledoi, pendapat hukum, dan berbagai dokumen hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan perkara. Setiap dokumen mempunyai fungsi dan konsekuensi hukum yang berbeda. Kesalahan memahami fakta, keliru menafsirkan norma, atau lemah dalam menyusun argumentasi dapat mempengaruhi strategi dan kepentingan hukum klien.

Advokat tidak cukup hanya pandai berbicara. Ia harus mampu berpikir secara sistematis. Keberanian berbicara tanpa penguasaan materi hanya akan melahirkan retorika. Pengetahuan hukum tanpa kemampuan menganalisis hanya akan menjadi tumpukan hafalan. Sementara pengalaman yang tidak disertai kemauan memperbarui pengetahuan berisiko membuat seseorang terjebak dalam cara berpikir lama.

Advokat harus membangun hubungan yang kuat antara fakta, alat bukti, norma hukum, dan argumentasi. Setiap dalil harus memiliki dasar. Setiap kesimpulan harus dapat dijelaskan. Setiap strategi hukum harus disusun berdasarkan pembacaan yang cermat terhadap perkara yang sedang ditangani.

Di sinilah kualitas seorang advokat diuji, bukan semata-mata dari seberapa sering tampil di ruang sidang, seberapa banyak orang yang mendampinginya, atau seberapa ramai aktivitasnya di media sosial, melainkan dari kedalaman analisis dan kualitas argumentasi hukum yang dibangunnya.

Jika seseorang memilih profesi advokat tetapi tidak memiliki kemauan untuk terus membaca, menganalisis, dan menulis, perlu mengevaluasi kembali kesiapannya menjalankan profesi tersebut. Sebab, hukum terus berkembang, peraturan berubah, putusan pengadilan bertambah, dan persoalan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Advokat yang berhenti belajar sedang mempertaruhkan kualitas profesinya sendiri.

Ada fenomena lain yang menarik untuk diperhatikan dalam praktek profesi advokat saat ini menangani perkara secara beramai-ramai, bahkan untuk perkara yang secara relatif sederhana. Ke kantor polisi ramai-ramai. Ke kejaksaan beramai-ramai. Datang ke pengadilan pun dengan rombongan. Setelah urusan selesai, foto bersama menjadi bagian dari dokumentasi yang tidak ketinggalan.

Tentu saja, bekerja dalam tim bukan sesuatu yang salah. Dalam perkara besar, kompleks, atau melibatkan banyak aspek hukum, kerja tim justru dapat menjadi kebutuhan profesional. Pembagian tugas, pertukaran pandangan, dan pemeriksaan silang terhadap argumentasi dapat memperkuat penanganan perkara.

Tidak ada yang keliru dengan kolaborasi. Pertanyaannya apakah semua anggota tim memahami duduk perkara? Apakah mereka menguasai kronologi peristiwa? Apakah mereka mengetahui norma hukum yang menjadi dasar pendampingan? Apakah mereka mampu menjelaskan strategi yang digunakan? Atau kehadiran mereka hanya untuk menunjukkan bahwa seorang advokat tidak datang sendirian?

Pertanyaan-pertanyaan ini layak diajukan sebagai bahan refleksi profesi. Jangan sampai jumlah orang yang hadir lebih banyak daripada gagasan yang dipersiapkan. Jangan sampai rombongan terlihat meyakinkan, tetapi ketika diminta menjelaskan dasar hukum, argumentasinya justru kehilangan arah.

Kehadiran banyak advokat tidak otomatis menunjukkan kuatnya penanganan perkara. Sebaliknya, satu advokat yang mempersiapkan perkara secara matang, memahami fakta, menguasai hukum, dan menyusun strategi secara cermat dapat memberikan pendampingan yang jauh lebih terarah. Ukuran akhirnya tetap bergantung pada kebutuhan perkara dan kualitas kerja profesional yang dilakukan.

Kritik terhadap fenomena kerja gerombolan bukanlah kritik terhadap kerja kolektif. Kritik ini diarahkan pada kemungkinan ketika penampilan lebih diutamakan daripada persiapan, jumlah lebih ditonjolkan daripada kapasitas, dan simbol profesi lebih diperlihatkan daripada penguasaan substansi.

Advokat tidak perlu membuktikan kualitas dirinya dengan membawa banyak orang ke setiap tempat. Kualitas profesional seharusnya terlihat dari kemampuannya menjelaskan persoalan, membangun argumentasi, membaca risiko hukum, serta memberikan nasihat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada klien.

Jangan sampai profesi hukum terjebak menjadi panggung penampilan. Datang beramai-ramai, berfoto bersama, kemudian merasa telah menunjukkan kekuatan. Padahal, kekuatan sesungguhnya dalam profesi advokat tidak terletak pada keramaian, melainkan pada kualitas persiapan, ketepatan analisis, dan keteguhan argumentasi.

Pertanyaan berikutnya apakah fenomena tersebut menunjukkan kurangnya kepercayaan diri seorang advokat ketika menjalankan profesinya? Ataukah justru menjadi gejala yang patut diperiksa lebih jauh mengenai budaya kerja dan kualitas profesionalisme?

Tentu, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa setiap advokat yang bekerja dalam tim pasti kurang percaya diri atau memiliki kemampuan yang rendah. Kesimpulan seperti itu terlalu tergesa-gesa. Ada perkara yang memang membutuhkan lebih dari satu advokat, dan ada pula situasi ketika pendampingan bersama diperlukan untuk memastikan hak-hak klien terlindungi.

Namun, fenomena tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar seberapa besar perhatian kita terhadap kualitas intelektual dalam menjalankan profesi advokat?

Apakah pengembangan kapasitas melalui membaca dan menulis sudah menjadi kebiasaan? Apakah diskusi hukum dilakukan secara serius? Apakah putusan pengadilan dipelajari untuk memperkaya argumentasi? Apakah advokat membiasakan diri menguji pendapatnya sendiri sebelum menyampaikannya kepada publik atau menggunakannya dalam perkara?

Jika pertanyaan-pertanyaan itu jarang mendapat perhatian, kita patut khawatir bahwa profesi advokat lebih sibuk membangun citra daripada memperkuat kapasitas. Di sinilah budaya literasi menjadi penting. Literasi bukan sekadar kegiatan membaca buku di ruang kerja atau mengunggah kutipan hukum di media sosial.

Literasi adalah kebiasaan intelektual untuk terus belajar, menguji informasi, mengembangkan pemikiran, dan mempertanggungjawabkan setiap argumentasi. Advokat yang memiliki budaya literasi akan lebih siap menghadapi perubahan hukum. Tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, dan tidak menjadikan opini pribadi sebagai pengganti analisis hukum.

Ketika budaya literasi diabaikan, risiko yang muncul bukan hanya kegaringan dalam berdiskusi, tetapi juga kelemahan dalam menyusun strategi perkara, membaca alat bukti, menafsirkan norma, dan memberikan nasihat hukum kepada klien. Persoalannya bukan lagi soal menarik atau tidaknya obrolan. Ini menyangkut tanggung jawab profesional.

Pada akhirnya, profesi advokat menuntut lebih dari sekadar keberanian, penampilan, dan kemampuan membangun jaringan. Toga tidak otomatis membuat seseorang memiliki kedalaman berpikir. Kartu advokat tidak dengan sendirinya menjamin ketajaman analisis.

Advokat harus terus membaca agar tidak tertinggal. Harus terus menganalisis agar tidak terjebak pada kesimpulan dangkal. Harus terus menulis agar gagasannya tersusun secara sistematis dan argumentasinya dapat diuji.

Sebab, hukum bukan dunia yang dapat ditaklukkan hanya dengan suara keras, penampilan meyakinkan, atau rombongan yang memenuhi ruangan. Hukum membutuhkan penalaran, ketelitian, penguasaan fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kalau diajak berdiskusi saja pemikirannya sudah garing, bagaimana ketika harus membedah perkara yang rumit? Kalau membaca saja malas, bagaimana mungkin mampu memahami perkembangan hukum? Kalau menulis argumentasi saja kesulitan, bagaimana dapat membangun pembelaan yang kuat bagi kepentingan klien?

Jangan sampai kita sibuk menunjukkan bahwa kita seorang advokat, tetapi lupa membangun kapasitas sebagai pemikir hukum. Jangan sampai toga yang kita kenakan tampak gagah, sementara pikiran di baliknya justru kehilangan daya kritis.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar advokat yang hadir ketika perkara muncul, melainkan advokat yang memahami persoalan, menguasai hukum, mampu menyusun argumentasi, dan sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan hukum kliennya. Jangan sampai profesi advokat menjadi garing karena kehilangan budaya literasi. (Red)