Permintaan tersebut disampaikan oleh ibu kandung korban, melalui surat laporan yang ditujukan kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri di Jakarta, adapun tulisan dalam suratnya tersebut, dirinya meminta dilakukan pemeriksaan terhadap jajaran Satlantas Polres Lampung Timur (Lamtim) dan Polsek Sekampung terkait penanganan perkara kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya.

Perlu diketahui, kronologi mencatat kecelakaan terjadi pada hari Selasa, 18 Agustus 2026, sekitar pukul 22:00 WIB, di Jalan Raya Sekampung, Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada saat itu, korban mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 berwarna putih dari arah Sekampung menuju Batanghari, dan diduga menabrak bagian belakang mobil tangki berwarna hijau yang terparkir atau mengalami gangguan di badan/bahu jalan. Kendaraan tersebut disebut mengangkut minyak kelapa sawit mentah atau CPO. 

Kondisi jalan pada saat kejadian disebut gelap dan minim penerangan, sementara keluarga juga mempertanyakan kelengkapan rambu peringatan bagi kendaraan yang berhenti di jalan.

Keluarga korban pun mempertanyakan sejumlah hal dalam proses penanganan perkara. Antara lain alasan pengemudi kendaraan mobil yang sebelumnya disebut ditahan, kemudian dibebaskan, serta informasinya kendaraan mobil tangki yang terlibat hendak dibawa ke bengkel, padahal seharusnya tetap dan masih menjadi barang bukti.

Persoalan lain yang disoroti adalah kondisi muatan CPO pada mobil tangki tersebut, keluarga korban menduga terjadi perubahan kondisi muatan saat kendaraan berada dalam penguasaan kepolisian. Bahkan muncul dugaan adanya pengalihan muatan oleh pihak perusahaan, di mana minyak yang diduga CPO tersebut diambil, namun kemudian disangkal, sebagai BBM. Pihak kepolisian saat memberikan klarifikasi menjelaskan, bahwa yang diamankan itu adalah kendaraannya, bukan muatan di dalamnya.

Keluarga korban menegaskan, mereka  menginginkan kejelasan atas seluruh peristiwa, serta kepastian penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan dalam dokumen laporan tersebut, masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Satlantas Polres Lampung Timur, Polsek Sekampung, maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam laporan ini. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi keberimbangan pemberitaan.

Pengirim berita: Imannurrohim 

Bandar Lampung | Prokontra.news |-  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award Provinsi Lampung Tahun 2026Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir.Dalam sambutannya, Menpora mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menghidupkan semangat Sumpah Pemuda sebagai landasan dalam membangun Indonesia yang maju, bersatu, dan berkarakter.

Ia mengingatkan bahwa 98 tahun lalu, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan janji yang menyatukan perbedaan, menguatkan perjuangan, serta meneguhkan tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia.

Menurutnya, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, maupun kekayaan, tetapi juga dari kualitas manusia, karakter, kecintaan terhadap tanah air, semangat pantang menyerah, dan kepedulian terhadap sesama.

Oleh karena itu, generasi muda Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang patriotik, gigih, dan berempati.

Sikap patriotik diwujudkan melalui pengabdian dan tindakan nyata bagi bangsa. Kegigihan tercermin dari kemampuan untuk terus berjuang menghadapi kesulitan dan kegagalan, sedangkan empati ditunjukkan melalui kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

"Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya," tegasnya.

Menpora juga mengajak generasi muda untuk berani bermimpi besar, bekerja keras, serta terus berkarya tanpa kehilangan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda diharapkan tidak hanya memiliki keberanian untuk memimpin, tetapi juga kesiapan untuk melayani dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.

"Jadikanlah setiap ilmu, setiap karya, dan setiap pengorbanan sebagai bukti cinta kita kepada Indonesia," pesannya.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98  tahun 2026 ini, semangat persatuan dan perjuangan generasi muda diharapkan terus menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan serta mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyerahkan penghargaan SAKIP Award Provinsi Lampung Tahun 2026 kepada perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Penetapan perangkat daerah penerima penghargaan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/579/IV.01/HK/2026 tentang Penetapan Perangkat Daerah dengan Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, tertanggal 9 Oktober 2026.

Adapun perangkat daerah yang menerima penghargaan tersebut meliputi:

✓1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sebagai penerima trofi bergilir.

✓2. Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara Provinsi Lampung.

✓3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

✓4. Dinas Sosial Provinsi Lampung.

✓5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah. Penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pencapaian kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (ADV)

​Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/3795/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/3826/VI.04/2026. 

​Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa rotasi dan promosi jabatan ini merupakan realisasi dari evaluasi berkala dan penataan manajemen talenta aparatur sipil negara.

​"Prosesi pelantikan yang Saudara ikuti pada hari ini merupakan muara dari sebuah proses evaluasi, penilaian kinerja, dan penataan administrasi kepegawaian yang terus kita dorong agar semakin objektif dan berbasis kompetensi," ujar Gubernur.

​Pejabat administrator, kata Gubernur, memegang posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk menerjemahkan kebijakan makro ke dalam ranah teknis operasional. Oleh karena itu, kecakapan intelektual dan administratif dinilai belum mencukupi tanpa adanya landasan integritas yang kuat.

​"Saudara adalah jembatan dari setiap kebijakan pimpinan dengan teknis di lapangan. Saudara mengelola sumber daya manusia dan turut mengendalikan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu hal paling mendasar yang menjadi pondasi mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam bekerja adalah integritas," lanjutnya.

​Dalam arahannya, Gubernur juga memberikan instruksi tegas terkait tata kelola anggaran daerah agar terbebas dari penyimpangan hukum serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

​"Saya meminta dengan sungguh-sungguh, jaga amanah ini dengan kejujuran yang utuh. Tutup rapat-rapat segala celah penyimpangan. Jauhi segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang Saudara kelola harus bermuara pada satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Lampung," tegas Gubernur. 

​Menutup amanatnya, Gubernur mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk senantiasa menjaga kode etik aparatur sipil negara, baik saat bertugas maupun di kehidupan sosial, mengingat transparansi publik menuntut keteladanan moral aparatur demi menjaga citra Pemerintah Provinsi Lampung. (ADV)

Bandar Lampung | Prokontra.news | - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menggelar kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Semester II Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama, pada Selasa (27/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas sinergi tata kelola keuangan yang baik, yang turut berkontribusi pada pencapaian prestasi Pemprov Lampung. Ia menyoroti keberhasilan provinsi yang baru saja meraih Mandaya Award 2026 dari Kemenko PMK RI. 

"Penghargaan ini menjadi bukti kerja keras kita bersama, di mana Provinsi Lampung berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam penanggulangan kemiskinan. Kita berhasil mencatatkan penurunan kemiskinan secara tajam dari 11,6% pada Maret 2025 menjadi 9,3% pada Juni 2026, dan sukses mengentaskan lebih dari 200 ribu jiwa. Tentu capaian impresif ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel," ungkap Sekdaprov.

Terkait pelaksanaan pemeriksaan, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo memaparkan bahwa Entry Meeting ini menandai dimulainya fase pengujian secara mendalam atas kepatuhan dan kinerja pelaksanaan program pemerintah daerah. 

"Pada semester II tahun 2026 ini, fokus penugasan kami mencakup Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Ada lima sasaran strategis yang menjadi objek pengujian, yaitu Kinerja Ketahanan Energi, Kinerja Ketahanan Pangan Jilid 2, Kinerja Pengelolaan RSUD, Kinerja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, dan Belanja Daerah. Kami di BPK menjaga independensi dan objektivitas, sehingga kami sangat mengharapkan sinergi Pemprov Lampung melalui penyediaan data yang akurat dan tepat waktu," tegasnya. 

Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov langsung memberikan instruksi kepada jajaran Pemprov Lampung untuk mengawal kelancaran proses pemeriksaan secara penuh. 

"Tadi kita sudah mendengarkan bersama arahan dari Bapak Kepala BPK Perwakilan. Saya minta seluruh Kepala OPD yang menjadi lokus pemeriksaan pada kelima agenda strategis ini untuk bersikap proaktif dan kooperatif. Pastikan ketersediaan data yang akurat, berikan akses informasi yang dibutuhkan secara cepat, dan tunjuk staf teknis yang benar-benar memahami substansi data agar tidak ada kendala komunikasi," instruksi Sekdaprov 

Sejalan dengan instruksi Sekdaprov, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, juga memberikan pernyataan dan penekanan kepada seluruh jajaran OPD agar disiplin dalam melengkapi dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa BPK. 

"Inspektorat akan terus mengawal dan mengoordinasikan kelancaran proses pemeriksaan ini. Saya mengimbau agar seluruh dokumen, data pendukung, dan komunikasi dengan tim pemeriksa dikoordinasikan secara tertib melalui satu pintu. Hal ini sangat penting untuk meminimalisasi kesalahan informasi dan memastikan tidak ada keterlambatan yang menghambat tugas tim BPK," ujar Bayana. 

Melalui kolaborasi dan transparansi ini, diharapkan tata kelola keuangan serta kinerja pelayanan Pemprov Lampung dapat terus disempurnakan sebagai upaya  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (ADV)

Upacara berlangsung dengan tertib dan khidmat, diikuti jajaran pegawai dan peserta magang. Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan penuh disiplin sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pemuda Indonesia yang telah mengikrarkan semangat persatuan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Nilai-nilai perjuangan pemuda diharapkan dapat terus diterapkan dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas pemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Kota Agung berharap semangat Sumpah Pemuda dapat terus hidup dalam diri setiap insan pemasyarakatan, sehingga mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan yang semakin baik.

Pengirim berita: Tomi Andri 

Kegiatan upacara tersebut dihadiri oleh Kepala Rutan Kota Agung dan Pejabat Struktural, beserta seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas II B Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Perlu diketahui, bertindak sebagai Inspektur pada upacara tersebut, Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Kota Agung,Tera Alpian (mewakili Karutan), kegiatan upacara diawali dengan pengibaran bendera sang saka merah putih, serta dilanjutkan dengan mengheningkan cipta bersama dilanjutkan pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta secara serentak, lalu dilanjutkan dengan Pembacaan Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia Tahun 1928.

Pada kegiatan upacara tersebut, inspektur upacara menyampaikan pidato dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Mengawali pidatonya, beliau mengatakan, Hari Sumpah Pemuda ke- 98 tahun 2026  mengusung tema, "Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda Untuk Indonesia”

“Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda untuk Indonesia”. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua, untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang jaya raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera, tentu upaya ini harus dilakukan dalam bentuk upaya pemajuan secara bersama-sama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya, pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah," terang  Tera Alpian (Kepala pengamanan Rutan).

“Pada momentum peringatan hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan, salam sejahtera untuk kita semua dan salam pemuda maju”, tutupnya.

Pengirim berita: Tomi Andri 

Ogan Ilir | Prokontra.news | - Sebanyak 358 siswa-siswi Kelas XII SMA Negeri 1 Indralaya resmi mengikuti pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) Tahun Pelajaran 2026/2027. Ujian nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini berlangsung dalam dua gelombang, yaitu Gelombang 1 pada 26–29 Oktober 2026 dan Gelombang 2 pada 2–5 November 2026.Guna menjamin kelancaran dan ketertiban, pelaksanaan TKA di SMAN 1 Indralaya dibagi ke dalam tiga sesi ujian setiap harinya. Demi menjaga objektivitas dan kredibilitas hasil ujian, sekolah juga mendatangkan Pengawas Lintas Sekolah yang berasal dari sekolah-sekolah lain di luar lingkungan SMAN 1 Indralaya, Rabu (28/10/2026).    

Kepala SMAN 1 Indralaya, Pudyo Laksono, S.Pd., M.Pd. ( yang akrab disapa Pak Sony )menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kerja keras seluruh pihak yang telah mendukung persiapan kegiatan ini.

"Alhamdulillah, pihak sekolah bersama siswa, orang tua, komite sekolah, serta para pemangku kepentingan lainnya telah berupaya keras menyiapkan pelaksanaan TKA ini secara maksimal," ujar Pak Sony.

Ia menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan sekolah tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik, tetapi juga membangun karakter serta mental spiritual para siswa. Penguatan akademik dilakukan melalui pendalaman materi dan pendampingan dari guru mata pelajaran. Sementara pembinaan mental dan spiritual diwujudkan melalui pembiasaan ibadah seperti puasa Senin–Kamis, sholat Dhuha, sholat fardhu berjamaah, serta tadarus Al-Qur'an setiap pagi sebelum memulai kegiatan belajar.

Pak Sony berharap pelaksanaan TKA berjalan lancar dan menghasilkan capaian yang membanggakan. "Besar harapan kami pelaksanaan proses TKA dapat berjalan lancar. Anak-anak dapat mengerjakan soal dengan maksimal, jujur, percaya diri, serta menjunjung tinggi integritas. Semoga hasil TKA yang diraih adalah yang terbaik sehingga membawa keberkahan dan menunjang penilaian mereka untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik ke Perguruan Tinggi Negeri, Sekolah Kedinasan, maupun jalur TNI/POLRI," harapnya.

"Seluruh keluarga besar SMAN 1 Indralaya turut mendoakan agar para siswa senantiasa diberikan kemudahan dan keberhasilan dalam menempuh ujian ini amin". (ADV)

Bandar Lampung | Prokontra.news | - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, meraih Mandaya Award 2026 kategori Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan. Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tersebut, diterima langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026).Mandaya Award merupakan bentuk pengakuan terhadap upaya berbagai pihak dalam memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pesantren, badan usaha, komunitas, hingga individu yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Penyerahan penghargaan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta sejumlah kepala daerah, pimpinan lembaga, akademisi, pelaku usaha, dan penggerak pemberdayaan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia.Penyelenggaraan Mandaya Award sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui penghargaan ini, pemerintah mendorong upaya penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam sambutannya, Muhaimin mengatakan, keberhasilan penanganan kemiskinan perlu dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Capaian tersebut lahir dari keterlibatan berbagai pihak yang bekerja langsung menjawab persoalan warga, mulai dari pemerintah daerah hingga komunitas di tingkat akar rumput.

"Bukan yang paling besar lembaganya, juga bukan yang paling mahal anggarannya, tetapi yang paling kita harapkan adalah siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan," ujar Muhaimin.

Ia menggambarkan pemberdayaan sebagai upaya mengubah masyarakat yang semula bergantung pada bantuan menjadi lebih mampu mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pendekatan ini, bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, tetapi perlu disertai langkah yang membuka jalan menuju kemandirian.

Pemerintah juga mendorong agar program pengentasan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, pesantren, dan lembaga sosial dibutuhkan agar masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, keterampilan, pembiayaan, dan kesempatan berusaha.

Di tingkat masyarakat, pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pengembangan usaha, pendampingan pelaku UMKM, peningkatan keterampilan kerja, serta penguatan kegiatan ekonomi di desa. Pendekatan tersebut diharapkan membantu keluarga memperbaiki penghidupan secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek.

Pendidikan dan pengembangan kapasitas keluarga juga menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan. Melalui program Sekolah Rakyat, misalnya, pemerintah berupaya memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pada saat yang sama, keluarga didorong agar memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan yang lebih produktif.

Upaya serupa dilakukan melalui penguatan ekonomi masyarakat, termasuk perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pendampingan desa, serta keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok program pemerintah. Dengan demikian, program sosial dan ekonomi dapat saling mendukung dalam menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang.

Muhaimin turut menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program pemerintah. Data sosial ekonomi yang terpadu diperlukan agar bantuan dan program pemberdayaan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar kebijakan yang dijalankan saling melengkapi dan memberikan manfaat secara langsung.

Menurut Muhaimin, penanganan kemiskinan membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pesantren, serta berbagai kelompok masyarakat agar praktik pemberdayaan yang berhasil dapat dikembangkan di wilayah lain.

Bagi Provinsi Lampung, penghargaan Mandaya Award 2026 menjadi dorongan untuk terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Tantangannya tidak hanya mengurangi jumlah warga miskin, tetapi juga memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, dan mengakses layanan dasar.

Penguatan pemberdayaan di wilayah perdesaan juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Potensi ekonomi lokal perlu didukung dengan pendampingan, akses pasar, pengembangan usaha, dan keterlibatan berbagai pihak agar masyarakat dapat memperoleh manfaat lebih besar dari kegiatan ekonomi di lingkungannya.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu membuka peluang yang lebih merata bagi masyarakat Lampung. Tujuannya bukan hanya membantu keluarga melewati kesulitan ekonomi, tetapi juga membangun kemandirian agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. (ADV)