Dengan penuh perhatian mendatangi tiga rumah warga masyarakat yang menjadi korban kebakaran dan sekaligus menyalurkan bantuan serta memberikan dukungan moril di tengah masa sulit korban musibah kebakaran tersebut.

Untuk diketahui, pasca musibah kebakaran yang terjadi itu telah menghanguskan rumah/ tempat tinggal beserta seluruh isinya, hingga ketiga Kepala Keluarga tersebut harus kehilangan tempat berlindung dan harta benda meraka dalam sekejap.

Mendengar kabar tersebut, Ketua DPD Partai PSI Kabupaten Ogan Ilir, langsung bergerak cepat, datang berkunjung untuk melihat secara langsung kondisi para korban musibah kebakaran sekaligus  menyerahkan bantuan yang  sangat dibutuhkan, guna meringankan beban penderitaan.

Perlu diketahui, kedatangan Ketua DPD Partai PSI Ogan Ilir Beserta rombongan tersebut, disambut dengan antusias dan penuh rasa haru oleh para warga masyarakat korban kebakaran penerima bantuan.

Pada saat bantuan diserahkan, salah satu warga masyarakat korban kebakaran penerima bantuan tersebut, tidak mampu menahan tangis dan rasa haru, sembari mengucapkan terimakasih dengan suara yang bergetar

"Terimakasih banyak, atas bantuan yang diberikan,  sungguh kami tidak menyangka masih ada yang peduli untuk datang langsung ke sini, pada saat kami kehilangan segalanya,  bantuan ini sangat berarti bagi kami, hanya doa terbaik kami untuk Bapak dan seluruh Partai PSI," ucap Sukartini (warga masyarakat  korban kebakaran) sambil meneteskan air mata.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Partai PSI Kabupaten Ogan Ilir, Tri Apriyansyah yang akrab di sapa dengan (Up) menyampaikan, bahwa kehadirannya adalah wujud nyata, bentuk kepedulian dan solidaritas partai terhadap warga masyarakat, terutama di saat mengalami masa yang sulit seperti ini.

"Kami hadir bukan hanya untuk memberikan bantuan materi, tetapi untuk menyampaikan, bahwa "kalian tidak sendirian, kesulitan saudara-saudara sekalian, adalah juga kesulitan kami". Semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan memberi semangat untuk bangkit kembali, terangnya.

Penyaluran bantuan kepada  korban musibah kebakaran berlangsung dengan penuh hangat dan rasa kekeluargaan, disaksikan oleh para tetangga sekitar yang turut mengapresiasi langkah cepat dan kepedulian yang ditunjukkan. 

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Partai PSI untuk selalu hadir di tengah warga masyarakat, yang selalu peka terhadap setiap peristiwa yang menimpa warga masyarakat, bergerak cepat memberikan bantuan yang tepat sasaran.

Ketua Partai PSI juga berharap, aksi ini dapat menggerakkan lebih banyak pihak-pihak, untuk saling peduli dan membantu kepada sesama, sehingga kebaikan dan kepedulian terus tumbuh kuat di tengah masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, tutupnya.

Pengirim berita : Aprianto.

​Aksi ini ditujukan untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat di tengah penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut, pengurus membagikan masker gratis dan nasi kotak kepada warga serta pengguna jalan yang melintas.

​Kegiatan sosial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC FCS Kabupaten Ogan Ilir, Tri Apriyansah, didampingi jajaran anggota dan dewan penasihat organisasi.

​Tri Apriyansah menegaskan, bahwa aksi ini menyasar para pengendara roda dua, roda empat, hingga pejalan kaki yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan meski terpapar asap.

​"Kondisi udara di Kabupaten Ogan Ilir saat ini sedang kurang baik akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian nyata kami kepada warga yang beraktivitas di siang hari, agar tetap menjaga kesehatan dari bahaya paparan asap," ujar Tri.

​Ia menambahkan, pembagian masker gratis ini diharapkan dapat menekan risiko gangguan saluran pernapasan bagi masyarakat. Ke depannya, DPC FCS Ogan Ilir berkomitmen untuk rutin menggelar aksi sosial serupa dengan jangkauan yang lebih luas. 

Pengirim berita : Aprianto 

Lampung Barat | Prokontra.news | - Bukti nyata dalam upaya mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), Penggerak HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi aparatur desa, tenaga kesehatan, dan elemen masyarakat di Balai Pekon Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, pada Rabu (26/8/2026).Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pratin Pekon Trimulyo H. Buchori, S.P., Kepala Puskesmas Gedung Surian Leni Patriawati beserta jajaran tenaga kesehatan, Ketua Lembaga Himpunan Pekon (LHP), aparatur pekon, hingga kader Posyandu Pekon Trimulyo.

Untuk diketahui, penggerak HAM Pekon Trimulyo, Yudi Hutriwinata, S.H., C.L.T.P., menegaskan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan yang humanis, berkualitas, transparan, dan bebas dari diskriminasi merupakan hak mendasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh fasilitas pelayanan publik.

"Ketidakprofesionalan petugas dalam memberikan pelayanan, seperti bersikap acuh tak acuh atau apatis saat melayani masyarakat, merupakan salah satu bentuk potensi pelanggaran HAM dasar yang sering terjadi di sektor pelayanan kesehatan. Sikap tersebut merenggut rasa aman dan nyaman masyarakat serta memicu konflik," ujar Yudi. 

Selanjutnya, Ia mendorong pihak fasilitas kesehatan untuk melakukan evaluasi berkala dan meningkatkan kualitas SDM pelayanan, jelasnya 

Selama kegiatan, para peserta dibekali materi strategis meliputi:

✓- Asta Cita Presiden sebagai landasan pembangunan nasional berperspektif HAM.

✓- Peran Kementerian HAM dalam Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Penghormatan HAM (P5HAM).

✓- Konsep Desa/Pekon Sadar HAM dan perlindungan hak-hak anak.

✓- Pencegahan Penyimpangan Pelayanan serta mekanisme penanganan aduan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Pratin Pekon Trimulyo, H. Buchori, S.P., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukatif ini. Pihaknya berharap sinergi antara aparatur pekon, jajaran puskesmas, dan Penggerak HAM dapat terus terjalin demi menciptakan lingkungan pelayanan publik yang ramah HAM dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Lampung Barat. (Red)

Sejak dilantik pada 27 Agustus 2025, pasangan Nanda-Anton bersama jajaran Pemerintah  Kabupaten Pesawaran terus mendorong pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berbagai program tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan capaian pembangunan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran.

Mengusung visi menuju Pesawaran yang Cerdas, Aman, Kreatif,  Efektif dan Produktif (CAKEP), Bumi Andan Jejama terus berbenah dan bertransformasi menjadi daerah yang fokus pada berbagai perbaikan di berbagai sektor.

Sejumlah indikator pembangunan menunjukkan arah positif. Perekonomian Kabupaten Pesawaran tumbuh sebesar 5,38 persen, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan berbagai sektor produktif daerah.

Pada saat yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pesawaran meningkat menjadi 70,90. Kondisi tersebut berjalan beriringan dengan upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan yang turun menjadi 10,93 persen serta mengurangi tingkat pengangguran.

Stabilitas ekonomi masyarakat juga terus dijaga. Inflasi Kabupaten Pesawaran berada pada angka 0,44 persen, yang mencerminkan terjaganya stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Capaian tersebut menjadi bagian dari proses pembangunan yang terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui kebijakan yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penguatan potensi lokal.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 10 Program Prioritas Terintegrasi yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih konkret. Berbagai langkah kolaboratif pun terus digalakkan baik dari lintas lembaga hingga kementerian pusat sebagai upaya menjaring berbagai aspirasi dan program yang bisa diterapkan di daerah.

Di bidang infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus melakukan perbaikan jalan melalui Satgas Tambal Sulam sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan ruas jalan kabupaten. Langkah tersebut turut mendorong peningkatan kemantapan jalan yang kini mencapai 55,27 persen.

Di sektor pendidikan, rencana pembangunan Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Gedong Tataan serta Balai Latihan Kerja (BLK) Pariwisata di Kecamatan Kedondong menjadi bagian dari investasi pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda agar memiliki kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja.

Mengangkat Potensi Lokal Menjadi Kekuatan Ekonomi Baru.

Pesawaran juga terus memperkuat pengembangan potensi lokal sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada keunggulan daerah.

Di sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengembangkan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) yang menghubungkan potensi pesisir hingga kepulauan. Pengembangan tersebut diarahkan untuk memadukan kekayaan alam, budaya, UMKM, serta kreativitas masyarakat sehingga pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi lokal.

Potensi daerah juga diperkuat melalui upaya penyelesaian persoalan lingkungan. Rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah berkelanjutan di TPA Taman Sari menjadi salah satu langkah strategis untuk menghadirkan pengelolaan sampah yang lebih modern sekaligus membuka peluang kerja sama dengan mitra dan investor.

Kelola Pemerintahan Terus Diperkuat.

Di tengah percepatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga menempatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sebagai bagian penting dari proses pembangunan.

Komitmen tersebut salah satunya tercermin melalui keberhasilan Kabupaten Pesawaran mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.

Capaian tersebut menjadi penguat bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan pengelolaan pemerintahan yang baik, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Memasuki satu tahun kepemimpinannya, Bupati Nanda menyebut bahwa berbagai capaian yang telah diraih, merupakan modal untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

“Apa yang telah kita capai selama satu tahun ini harus menjadi pijakan untuk bekerja lebih baik. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, masih banyak potensi yang harus kita kembangkan, dan masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus kita jawab. Karena itu, semangat kolaborasi harus terus kita jaga,” ujar Bupati.

Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menegaskan bahwa pembangunan daerah harus mampu menciptakan keterhubungan antara kebijakan pemerintah dengan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat.

“Kita ingin pembangunan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu membuka kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, potensi yang ada di desa harus kita dorong menjadi kekuatan ekonomi daerah,” kata Wabup Antonius.

Satu tahun perjalanan Nanda-Anton menjadi bagian awal dari ikhtiar panjang Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan pembangunan yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Melalui sinergi semua pihak, Pesawaran terus bergerak membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadirkan kesejahteraan sekaligus meningkatkan daya saing daerah. (Red)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang menyatakan berkas perkara dugaan korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 hingga 2024 telah lengkap atau P-21, Senin 24 Agustus 2026.

Selanjutnya, setelah dinyatakan lengkap, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tulang Bawang melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada, Rabu (26/08/2026)

Tahap II berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Dalam proses tersebut, JPU Bidang Tindak Pidana Khusus melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka, yakni S dan OS, yang masing-masing didampingi penasihat hukum.

Pemeriksaan meliputi identitas para tersangka serta penelitian dan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah diserahkan penyidik.

Tahapan ini menandai beralihnya tanggung jawab penanganan perkara dari proses penyidikan menuju tahap penuntutan.

Perkara ini bukan sekadar soal angka dalam dokumen anggaran. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, dugaan perbuatan para tersangka disebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.405.901.979.

Di sisi lain, proses pemulihan kerugian negara juga telah berjalan. Pada tahap penyidikan, telah terdapat uang titipan sebesar Rp504.680.000 sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang disebut dalam LHP, uang titipan tersebut baru mencakup sekitar 35,9 persen. Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp901,22 juta yang menjadi bagian penting dalam proses penanganan dan pembuktian perkara selanjutnya.

Usai pelaksanaan Tahap II, JPU Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tulang Bawang melakukan penahanan lanjutan terhadap tersangka S dan OS selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandar Lampung.

Langkah penahanan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Status kedua orang tersebut tetap sebagai tersangka dan seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan masih harus dibuktikan dalam proses peradilan.

Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik bukan ruang tanpa pengawasan. Setiap rupiah yang bersumber dari APBN melekat padanya tanggung jawab hukum, administratif, dan moral karena pada akhirnya uang tersebut berasal dari kepentingan publik.

Dengan dinyatakannya berkas perkara P-21 dan dilaksanakannya Tahap II, Kejari Tulang Bawang kini membawa perkara tersebut ke fase penuntutan.

Publik tentu berharap proses berikutnya berlangsung terukur, transparan, profesional, dan berimbang, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta memastikan setiap fakta diuji secara terbuka di hadapan hukum.

Penegakan hukum terhadap dugaan korupsi pada akhirnya bukan semata-mata tentang menghukum pelaku.

Lebih jauh, ia merupakan upaya menjaga agar anggaran negara tetap berada pada jalurnya, digunakan untuk kepentingan rakyat, di pertanggung jawabkan secara terbuka, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. (Red)

Lampung Timur | Prokontra.news | - Delapan organisasi pers yang tergabung dalam wadah bersama insan pers di Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung,  menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran sejumlah unsur Pemerintah Kabupaten Lamtim dalam kegiatan bakti  sosial berupa donor darah dan santunan anak yatim dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.

Untuk diketahui, delapan organisasi pers tersebut tersebut terdiri dari SMSI, JMSI, IWO, FJHLT, KWRI, PWSI, AWPI, dan PWLT.

Kegiatan sosial tersebut digelar pada 26 s/d 27 Agustus 2026. Diinisiasi bersama oleh delapan organisasi profesi pers te sebut, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga masyarakat. 

Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa insan pers tidak hanya berperan dalam mencari, menulis, dan menyajikan berita, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial di tengah warga masyarakat.

Dikesempatan tersebut, Juru Bicara (Jubir) delapan organisasi pers yang juga Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Lampung Timur, A. Zohiri, yang akrab disapa Azohirri mengatakan, kegiatan tersebut telah direncanakan dari jauh hari, semula dijadwalkan pada 15 s/d 16 Agustus 2026. Namun, jadwal kemudian diubah karena bertepatan dengan sejumlah agenda kegiatan lain yang cukup padat.

Selanjutnya, perubahan jadwal tersebut, dilakukan agar kegiatan bakti sosial dapat berlangsung dengan baik. Namun, di luar dugaan, pada waktu pelaksanaan justru terdapat agenda Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, urai Azohirri.

"Kami sebenarnya cukup kecewa, karena kegiatan ini sudah kami sampaikan dan dipersiapkan dari jauh-jauh hari, Kami berharap pihak pemerintah daerah dapat hadir dan memberikan dukungan secara langsung, namun pada saat pelaksanaan, ternyata pemda ada agenda kegiatan lain pemerintah lainnya," tuturnya.

Dilanjutkan, meski demikian, Azohirri menegaskan, bahwa ketidakhadiran Bupati Hj. Ela Siti Nuryamah maupun Wakil Bupati Lamtim Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si. tidak serta-merta menunjukkan, bahwa pemerintah daerah tidak memberikan perhatian terhadap kegiatan tersebut, jelasnya.

Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diterima, Bupati Lampung Timur, pada saat itu memiliki agenda kegiatan yaitu pembahasan dan pengesahan Tata Ruang atau RTRW Kabupaten Lampung Timur di Gedung DPRD, sementara sejumlah Pejabat Eselon III dan IV juga disebut memiliki agenda lain di Bandar Lampung, ucap Azohirri.

Perlu diketahui, Bukan Menjadi Lawan Pemerintah, Azohirri menegaskan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Delapan Organisasi Pers bukanlah kegiatan untuk berhadap-hadapan dengan pemerintah daerah, tegasnya.

Sebaliknya, kegiatan tersebut yang dilaksanakan tersebut, merupakan bentuk keinginan insan pers di Lamtim, untuk menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. 

"Delapan organisasi ini dibentuk, bukan untuk menjadi musuh pemerintah, Justru kami ingin menjadi mitra, memberikan pemikiran, karya tulis dan kontribusi yang positif untuk kemajuan daerah Kabupaten Lampung Timur yang sangat kita cintai bersama," tegasnya.

Ditambahkan, Azohirri mengatakan, perkembangan teknologi digital membuat peran media semakin besar. Informasi saat ini dapat tersebar dengan cepat melalui berbagai platform, mulai dari Facebook, YouTube, TikTok, hingga media sosial lainnya, karena hal itu, tentu insan pers perlu ikut menjaga iklim informasi yang sehat, berimbang, konstruktif, dan bertanggung jawab, imbuhnya.

"Tujuan kami sangat sederhana. Wartawan jangan hanya dikenal karena menulis dan menyajikan berita. Wartawan juga harus mempunyai jiwa sosial sehingga keberadaannya dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga  masyarakat," jelas Azohirri.

Salah satu bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial, berupa donor darah, santunan kepada anak yatim, tentu kegiatan tersebut diharapkan menjadi bukti bahwa insan pers di Lamtim, memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial yang ada di tengah warga masyarakat, terangnya.

Apresiasi untuk Pihak yang Mendukung.

Azohirri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk unsur pemerintah, TNI, Polri, kejaksaan, kecamatan, serta berbagai pihak lainnya.

"Ia menyebut kegiatan sosial tersebut tidak semata-mata bergantung pada bantuan pemerintah. Sebagian kebutuhan kegiatan diperoleh dari dukungan berbagai pihak, termasuk bantuan dari Dinas Pendidikan sekitar Rp1,5 juta dan Sekretariat DPRD (Sekwan) sebesar Rp500 ribu, dari Kejaksaan Lamtim 2,5 juta, Koprasi Berkah batu timur sebesar 6 juta, Kabag Umum memfasilitasi kegiatan serta dukungan dari rekan-rekan jurnalis.

"Acara ini terlaksana karena kebersamaan. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk kawan-kawan jurnalis yang ikut bergotong royong sehingga kegiatan ini bisa terlaksana," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Azohirri mengajak seluruh organisasi pers di Lampung Timur untuk terus menjaga kekompakan sekaligus membangun hubungan kemitraan yang sehat dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

"Ia berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan insan pers. Menurutnya, kegiatan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu diinformasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui berbagai program dan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

"Kalau memang kegiatan OPD dikomunikasikan dengan baik, melalui satu pintu informasi yang jelas, kemudian disampaikan kepada media, masyarakat akan mengetahui bahwa pemerintah juga bekerja dan berbuat untuk masyarakat. Ini yang kami harapkan," ungkapnya.

Pers Tetap Jalankan Fungsi Kontrol Sosial.

Azohirri menambahkan, kerja sama antara pemerintah dan pers sangat penting untuk membangun citra positif Kabupaten Lampung Timur. Pemberitaan yang konstruktif, kata dia, juga dapat membantu memperkenalkan berbagai potensi daerah sehingga mampu menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa media tetap memiliki fungsi kontrol sosial. Kritik terhadap pemerintah tidak boleh dihilangkan, tetapi harus disampaikan secara profesional, proporsional, berdasarkan fakta, serta memiliki tujuan membangun.

"Kami bukan berarti tidak boleh mengkritik pemerintah. Kritik tetap diperlukan. Tetapi kritik itu harus menjadi kritik yang membangun, memberikan solusi, dan tidak semata-mata untuk menjatuhkan," jelasnya.

"Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang menyampaikan informasi secara sepihak kepada pemerintah mengenai keberadaan Delapan Organisasi Pers tersebut.

Menurutnya, keberadaan wadah bersama itu justru bertujuan membantu pemerintah dalam menjaga komunikasi publik serta menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Lampung Timur.

"Saya berharap jangan ada informasi sepihak yang kemudian membuat pemerintah salah memahami niat kami. Kami menyatukan delapan organisasi ini bukan untuk membuat masalah atau menjadi lawan pemerintah. Kami ingin bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi Lampung Timur," tegasnya.

Azohirri yang pernah memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur juga menyatakan memahami dinamika pemerintahan dan kondisi daerah. Karena itu, ia berharap komunikasi antara pemerintah dan organisasi pers dapat terus diperbaiki tanpa adanya prasangka.

Menurutnya, pada era digitalisasi seperti sekarang, kolaborasi antara pemerintah dan media menjadi semakin penting. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, sementara media membutuhkan keterbukaan informasi agar dapat menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional.

Momentum Mempererat Kebersamaan.

Dalam rangkaian kegiatan, memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tersebut, selain donor darah dan santunan anak yatim, panitia juga menyiapkan berbagai kegiatan kebersamaan dan perlombaan masyarakat, termasuk lomba permainan tradisional serta pembagian door prize. Azohirri menyampaikan apresiasi kepada seluruh tamu undangan, jajaran organisasi pers, para jurnalis, serta seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung kegiatan tersebut.

Ia berharap, kegiatan sosial yang dilakukan delapan organisasi pers dapat menjadi agenda berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lampung Timur.

"Kami ingin menunjukkan bahwa insan pers juga bisa hadir di tengah masyarakat. Kami ingin memberikan sesuatu yang dapat dirasakan, bukan hanya melalui pemberitaan, tetapi melalui kegiatan sosial secara langsung," ujarnya.

Lebih lanjut, Azohirri mengajak seluruh insan pers untuk terus menyajikan pemberitaan yang positif, kritis, berimbang, dan bertanggung jawab. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menjaga suasana pembangunan daerah agar tetap kondusif.

"Kita bersama-sama membangun Lampung Timur. Pemerintah, pers dan masyarakat harus saling mendukung. Kalau Lampung Timur ingin maju, kita harus kompak dan memberikan kontribusi terbaik sesuai bidang masing-masing," pungkas Azohirri.

Kegiatan donor darah dan santunan anak yatim tersebut sekaligus menjadi momentum bagi delapan organisasi pers untuk mempererat kebersamaan serta memperkuat komitmen menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mendorong kemajuan Kabupaten Lampung Timur. 

Pengirim berita : Iman Nurrohim 

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan RT 15 tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama masyarakat RT 15 Desa Sukadana Pasar bersama DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Timur.

Sejumlah perlombaan tradisional yang mengundang antusiasme warga di antaranya balap karung, voli terpal, memasukkan paku ke dalam botol, makan kerupuk, kelereng, estafet dan berbagai permainan rakyat lainnya.

Salah satu lomba yang paling mengundang gelak tawa warga adalah lomba merias wajah. Dalam permainan tersebut, para istri ditantang merias wajah suaminya hingga tampil layaknya perempuan.

Suasana semakin meriah ketika para peserta berusaha memberikan penampilan terbaik, sementara warga yang menyaksikan tak henti-hentinya tertawa dan memberikan dukungan.

Ketua RT 15, Ridho Basuki, mengatakan kegiatan tersebut terlaksana berkat kekompakan masyarakat bersama Partai Demokrat.

Menurutnya, kegiatan seperti ini penting untuk menjaga kebersamaan dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul tanpa sekat.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Timur, Muhammad Khadafi Azwar, S.H., M.H., menegaskan bahwa kehadiran Partai Demokrat dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kedekatan partai dengan masyarakat.

“Lomba rakyat ini kami hadirkan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus wujud kedekatan Partai Demokrat dengan masyarakat. Dalam rangkaian HUT ke- 25 Partai Demokrat, kami ingin merayakannya bukan hanya dengan kegiatan seremonial, tetapi dengan hadir langsung, bergembira dan berinteraksi bersama masyarakat,” ujarnya.

Khadafi mengatakan, berbagai permainan tradisional yang digelar mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, sportivitas dan gotong royong yang harus terus dipertahankan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Partai Demokrat adalah partai yang tumbuh dan besar bersama rakyat. Perlombaan tradisional seperti makan kerupuk, balap karung, kelereng, estafet dan berbagai permainan rakyat lainnya mungkin sederhana, tetapi di dalamnya ada nilai kebersamaan, kegembiraan, sportivitas dan gotong royong yang harus terus kita jaga,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Sukadana Pasar dan seluruh pihak yang telah ikut menyukseskan kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada masyarakat Desa Sukadana Pasar dan seluruh masyarakat Lampung Timur yang telah ikut memeriahkan kegiatan ini. Semoga lomba rakyat ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan membangun semangat kebersamaan antara Partai Demokrat dan masyarakat,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Timur, Samsuddin. Ia menilai lomba rakyat bukan sekadar kegiatan untuk memperebutkan hadiah, tetapi lebih jauh menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga masyarakat.

“Bagi kami, lomba rakyat bukan sekadar kegiatan untuk memperebutkan hadiah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat berkumpul, bersilaturahmi dan menikmati kegembiraan bersama tanpa melihat perbedaan,” ujar Samsuddin.

Menurutnya, permainan tradisional juga memiliki nilai edukatif bagi generasi muda karena mengajarkan sportivitas, keberanian, kerja sama dan kebersamaan.

“Permainan tradisional yang kita hadirkan hari ini merupakan bagian dari budaya masyarakat yang harus terus kita hidupkan. Di tengah perkembangan zaman, anak-anak dan generasi muda perlu tetap mengenal permainan rakyat yang mengajarkan sportivitas, keberanian, kerja sama dan kebersamaan,” jelasnya.

Samsuddin menambahkan, Partai Demokrat melalui DPC Kabupaten Lampung Timur akan terus berupaya hadir dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Partai Demokrat melalui DPC Kabupaten Lampung Timur akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi dan membangun kedekatan melalui kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat dan kegembiraan bagi rakyat. Karena bagi kami, Demokrat bukan hanya hadir ketika membutuhkan dukungan, tetapi harus hadir dan bersama masyarakat dalam berbagai keadaan,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Timur Muhammad Khadafi Azwar, S.H., M.H., Ketua RT 15 Ridho Basuki, Ketua Panitia Agus, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Timur Samsuddin, anggota Fraksi Demokrat Nyoman Sariyase, serta anggota Fraksi Demokrat Ishak.

Dengan semangat kemerdekaan dan kebersamaan, kegiatan tersebut berlangsung penuh kegembiraan dan menjadi bukti bahwa perayaan HUT RI dapat menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan serta gotong royong di tengah masyarakat.

Pengirim berita : Iman Nurrohim

Sidang paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Hj. Rida Rotul Aliyah, didampingi oleh Wakil Ketua, serta dihadiri oleh Anggota DPRD, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat luas.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Hj. Rida Rotul Aliyah, menyampaikan bahwa usia 27 tahun merupakan tonggak penting dan bukti ketahanan Kabupaten Lampung Timur dalam melangkah menuju kemajuan. Sejak terbentuknya pada tahun 1999, daerah ini telah tumbuh dan berkembang pesat di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dua puluh tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat. Perjalanan panjang ini adalah hasil kerja keras, gotong royong, dan semangat persatuan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD senantiasa berkomitmen untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat Lampung Timur,” ujar Hj. Rida Rotul Aliyah dalam pidatonya.

Lebih lanjut ia menegaskan, di usia yang ke-27 ini, tantangan pembangunan semakin beragam. Oleh karena itu, DPRD mengajak seluruh komponen bangsa di Lampung Timur untuk mempererat sinergi dan kolaborasi. “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kerja sama yang erat antara DPRD, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh masyarakat untuk menjawab tantangan zaman, mempercepat pemulihan ekonomi, serta mewujudkan Lampung Timur yang maju, mandiri, sejahtera, dan berbudaya,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dalam amanatnya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD yang telah menginisiasi sidang paripurna istimewa ini. Ia mengungkapkan bahwa capaian pembangunan yang ada saat ini merupakan hasil sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

“Selamat Hari Ulang Tahun yang ke- 27 Kabupaten Lampung Timur. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak untuk bekerja lebih giat, lebih cerdas, dan lebih ikhlas demi kemajuan daerah tercinta. Pemerintah Kabupaten akan terus berkomitmen mewujudkan visi daerah melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Ela Siti Nuryamah.

Dalam sidang paripurna tersebut juga disampaikan catatan sejarah singkat perjalanan Kabupaten Lampung Timur serta pembacaan rekomendasi dan harapan Dewan untuk kemajuan daerah ke depan. Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama dan harapan agar Kabupaten Lampung Timur senantiasa diberkahi, aman, damai, dan terus bertumbuh menjadi daerah yang semakin berdaya saing di Provinsi Lampung maupun tingkat nasional.

Peringatan HUT ke- 27 Kabupaten Lampung Timur tahun ini mengusung semangat “Bersinergi Membangun Daerah, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”, yang menjadi landasan utama dalam setiap langkah pembangunan ke depannya. (ADV)

Audiensi tersebut dihadiri Ketua KWI Jeffry Pratama, S.Kom. dan Direktur SIKK-HAM Junaidi Arsyad, S.E. Pertemuan menjadi ruang komunikasi antara insan pers, lembaga masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum untuk membangun keterbukaan informasi sekaligus mendorong penegakan hukum yang profesional dan akuntabel di Kabupaten Tulang Bawang.

Junaidi Arsyad menyampaikan apresiasi atas sambutan dan jamuan yang diberikan pihak Kejari Menggala. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara penegak hukum, wartawan, dan LSM penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses hukum yang menjadi perhatian publik.

“Terima kasih atas jamuan yang telah disediakan Pak Kejari Rolando Ritonga. Dengan komunikasi yang baik, semoga dapat terjalin sinergi antara Kejaksaan Negeri Menggala, wartawan, dan LSM,” ujar Junaidi.

Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara sepanjang informasi tersebut memang telah dapat disampaikan sesuai ketentuan hukum.

“Kiranya apa yang memang telah dilakukan untuk Kabupaten Tulang Bawang bisa segera kita umumkan kepada masyarakat terkait temuan-temuan atau pemeriksaan yang telah berjalan saat ini,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua KWI Jeffry Pratama mengapresiasi sikap responsif Kejari Menggala terhadap sejumlah laporan yang tengah berjalan.

Namun, ia berharap setiap proses penanganan perkara dapat ditindaklanjuti secara serius dan memberikan kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang sah.

“Kami sangat mengapresiasi Kejari Tulang Bawang Menggala yang responsif terhadap laporan-laporan yang memang telah berjalan. Kami juga berharap tindak lanjutnya dapat segera membuahkan hasil,” ungkap Jeffry.

Sementara itu, Kepala Kejari Menggala Rolando Ritonga menyambut baik kunjungan KWI dan SIKK-HAM. Ia menilai dukungan dari wartawan dan lembaga masyarakat sipil diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial sekaligus jembatan aspirasi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan kawan-kawan dari lembaga LSM maupun wartawan. Saya juga membutuhkan support dari kawan-kawan semua,” kata Rolando.

Menurutnya, komunikasi tersebut diharapkan mampu menjadi wadah untuk menyerap masukan dan aspirasi masyarakat Menggala maupun Kabupaten Tulang Bawang secara lebih luas.

Dalam kesempatan tersebut, Rolando juga memberikan penjelasan terkait adanya indikasi persoalan pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan penyidikan.

“Terkait penetapan tersangka yang terindikasi di BUMD, saat ini masih kita periksa dalam penyidikan. Bila memang terbukti, maka segera secepatnya akan kita jemput,” tegasnya.

Namun, Rolando menekankan bahwa proses hukum harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dugaan maupun indikasi belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah sebelum terdapat bukti yang cukup.

“Saya berharap kawan-kawan bisa bersabar. Kita tidak bisa bertindak semuanya bila terbukti dia tidak bersalah dan belum ada pembuktiannya.

Pertemuan tersebut menegaskan satu prinsip penting, pengawasan publik dan penegakan hukum harus berjalan beriringan, tetapi tidak boleh mengorbankan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang objektif.

KWI dan SIKK-HAM diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan konstruktif, sementara Kejari Menggala dituntut menjaga profesionalitas, transparansi, serta konsistensi dalam menindaklanjuti setiap laporan yang memiliki dasar hukum dan bukti yang memadai.

Sinergi semacam ini bukan sekadar seremoni audiensi. Jika dijalankan secara konsisten, keterbukaan informasi, keberanian mengawasi, dan ketegasan penegakan hukum dapat menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Kabupaten Tulang Bawang. (Red)

Dalam struktur kepengurusan DPC FCS Ogan Ilir periode baru ini, Tri Apriansyah resmi menjabat sebagai Ketua, didampingi Angga Arapat sebagai Sekretaris, dan Tedy Depri Andi sebagai Bendahara. Sementara itu, posisi Dewan Penasihat dipercayakan kepada Ahmad Fikri Yadi (Mok Yadi) dan Relly Prima (Koyel).

Kepengurusan DPC Kabupaten Ogan Ilir ini menjadi pengurus daerah ke-4 yang secara resmi dilantik dan dikukuhkan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan oleh DPP FCS.

Perwakilan DPP FCS, Zikin, menyampaikan harapannya agar kehadiran FCS di Ogan Ilir dapat membangun kemitraan yang kuat dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta seluruh lapisan masyarakat.

"Kami berharap Forum Cakar Sriwijaya dapat dikenal luas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Ogan Ilir. Selama ini, DPP dan DPC Kota Palembang aktif bermitra dengan TNI, Polri, serta pemerintah setempat, terutama dalam berbagai kegiatan sosial," ujar Zikin.

Ia juga menginstruksikan Ketua DPC Ogan Ilir, Tri Apriansyah, untuk melanjutkan komitmen tersebut di tingkat kabupaten. Menurutnya, FCS hadir sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang siap menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat keamanan.

"Di Kota Palembang, pola kemitraan dengan kepolisian dan TNI sudah kami terapkan, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kami ingin sinergi serupa berjalan dengan baik di Ogan Ilir," tambah Zikin.

Menanggapi amanah tersebut, Ketua DPC FCS Ogan Ilir, Tri Apriansyah, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas pengukuhan pengurus, serta mengapresiasi kehadiran jajaran DPP FCS dan perwakilan DPC kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

"DPC FCS Ogan Ilir siap memperkenalkan dan memperluas jangkauan organisasi agar dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah ini, serta memperkuat sinergi bersama Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri," pungkasnya. (ADV)