Kegiatan ini diselenggarakan secara serentak oleh delapan Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) pada 7–8 Maret 2026. Selain meningkatkan kompetensi para pengelola dapur program MBG, kegiatan ini juga diarahkan untuk mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bimtek tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen (Purn) Sony Sonjaya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang layak merupakan hak dasar setiap anak Indonesia, sehingga kualitas pengolahan dan penyajian makanan dalam program MBG harus dijaga dengan standar yang ketat.

“Pelaksanaan bimtek ini sangat strategis. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional, khususnya melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan,” ujar Sony Sonjaya.

Menurutnya, program MBG saat ini berkembang sangat pesat dengan partisipasi masyarakat yang luas. Data Badan Gizi Nasional mencatat lebih dari 25 ribu SPPG telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia. Mayoritas unit layanan tersebut diinisiasi oleh mitra masyarakat maupun yayasan.

Besarnya partisipasi tersebut, kata Sony, menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bekerja di dapur SPPG agar standar keamanan pangan tetap terjaga.

Ia menjelaskan bahwa pelatihan bagi penjamah makanan merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini memastikan bahwa proses produksi makanan dilakukan di tempat yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, serta kelayakan sanitasi.

“Dengan SLHS, kegiatan produksi makanan bergizi dilakukan pada tempat yang sarana dan prasarananya telah terjamin kebersihan serta kesehatannya,” jelasnya.

BGN, lanjut Sony, telah menginstruksikan seluruh KPPG agar secara aktif mengingatkan mitra pengelola SPPG mengenai pentingnya sertifikasi tersebut. Setiap mitra diberikan tenggang waktu maksimal 30 hari sejak operasional dimulai untuk mendaftarkan dapurnya dalam proses penerbitan SLHS. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, BGN dapat menjatuhkan sanksi hingga penghentian operasional sementara.

Berdasarkan data per 6 Maret 2026, sebanyak 25.061 SPPG telah menjalani proses pemeriksaan dan inspeksi oleh BGN. Dari hasil evaluasi tersebut, sejumlah unit ditemukan belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Akibatnya, BGN telah mengeluarkan surat peringatan pertama hingga kedua kepada beberapa pengelola. Bahkan dalam sejumlah kasus, terdapat SPPG yang langsung dihentikan operasionalnya karena kondisi sarana yang dinilai tidak layak.

“Ketika saya turun langsung ke salah satu lokasi di sebuah provinsi, saya melihat sarana dan prasarananya memang tidak layak. Saat itu juga operasionalnya langsung dihentikan,” ungkap Sony.

Ia menjelaskan bahwa inspeksi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi sirkulasi udara, suhu ruang produksi, hingga sistem pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dalam beberapa kasus, fasilitas pengolahan limbah bahkan hanya berupa septic tank, yang dinilai tidak memenuhi standar sanitasi produksi makanan.

Bimtek kali ini melibatkan delapan KPPG, yakni KPPG Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Setiap hari, sekitar 500 peserta mengikuti pelatihan yang berasal dari berbagai unsur operasional SPPG, termasuk kepala SPPG, mitra pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan, hingga juru masak.

Melalui kegiatan ini, BGN menargetkan peningkatan kemampuan para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan secara konsisten. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya percepatan penerbitan SLHS bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program MBG.

“Kami juga memfasilitasi pemenuhan syarat mandiri inspeksi kesehatan lingkungan minimal 80 persen, serta mempercepat penerbitan SLHS melalui pendampingan pendaftaran di sistem OSS,” jelas Sony.

Ia menambahkan bahwa dalam bimtek ini peserta dibekali pemahaman mengenai enam prinsip utama higienitas dan sanitasi pangan siap saji. Prinsip tersebut mencakup higiene sanitasi makanan, higiene perorangan, sanitasi tempat dan bangunan, sanitasi peralatan, serta penerapan standar baku mutu.

Melalui penguatan kapasitas tersebut, BGN berharap kualitas layanan SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis terus meningkat, sehingga program strategis nasional ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kualitas generasi penerus bangsa.

Pengirim berita : (Iman/Edo)

‎

‎Empat instansi yang menjadi perhatian yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

‎

‎Kedua lembaga tersebut menilai sejumlah pos belanja rutin terlihat “membengkak”, mulai dari belanja alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, perjalanan dinas, hingga pemeliharaan kendaraan dinas.

‎

‎Belanja Administrasi Miliaran Rupiah

‎Di BPKAD, belanja bahan cetak tercatat mencapai Rp595,3 juta. Jika ditambah dengan belanja alat tulis kantor, kertas, dan bahan komputer lainnya, total anggaran untuk kebutuhan administrasi tersebut diperkirakan menembus angka lebih dari Rp.1 miliar.

‎

‎Tak hanya itu, alokasi perjalanan dinas di tiga OPD besar juga menyita perhatian. Bappeda dan DLH masing-masing menganggarkan sekitar Rp.545 juta untuk perjalanan dinas, baik dalam kota maupun luar daerah.

‎

‎Yang lebih mencolok, ketiga OPD tersebut tercatat memiliki angka yang sama pada pos makan minum jamuan tamu, yakni masing-masing Rp.69.620.000.

‎

‎Menurut Ketua GIPAK Arief Setiawan, kesamaan angka tersebut menimbulkan tanda tanya besar dalam perencanaan anggaran.

‎

‎“Angka yang identik seperti ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah benar dihitung berdasarkan kebutuhan riil, atau hanya sekadar menyalin perencanaan anggaran tahun sebelumnya,” Arief.

‎

‎Dana Tidak Terduga Puluhan Miliar

‎Sorotan lain juga tertuju pada pengelolaan Dana Tidak Terduga (BTT) di BPKAD Lampung Timur yang mencapai Rp.34.463.881.406.

‎

‎Bagi GIPAK dan BARA-JP, besarnya dana tersebut memerlukan pengawasan yang sangat ketat karena berpotensi menjadi celah penggunaan anggaran tanpa pengawasan yang memadai.

‎

‎“Dana tidak terduga memang penting, tetapi jika nilainya puluhan miliar rupiah, maka pengawasan publik harus semakin kuat agar tidak berubah menjadi dana taktis yang rawan disalahgunakan,” tegas Robenson Ketua BARA-JP Lampung Timur.

‎

‎BPBD Ikut Disorot

‎Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Timur juga tidak luput dari sorotan. Selain belanja rutin, BPBD tercatat menganggarkan belanja pakaian dinas lapangan (PDL/PDH) sebesar Rp364,9 juta.

‎

‎Sementara itu, anggaran pemeliharaan kendaraan bermotor di instansi tersebut mencapai Rp.453,5 juta.

‎

‎Bagi para pemerhati anggaran negara, angka tersebut dinilai cukup besar dan perlu dipastikan penggunaannya benar-benar sesuai kebutuhan operasional.

‎

‎Hibah Jalan Lingkungan Rp.4,6 Miliar

‎Sementara di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sorotan tertuju pada belasan paket hibah pembangunan jalan lingkungan.

‎

‎Nilai setiap paket berkisar antara Rp.356 juta hingga Rp.360 juta per desa dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp4,6 miliar.

‎

‎Paket hibah tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Sekampung, Pekalongan, Metro Kibang, Waway Karya, hingga Way Jepara.

‎

‎“Anggaran Ini Milik Rakyat”

‎GIPAK dan BARA-JP menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Mereka menilai komposisi anggaran terlihat lebih banyak terserap untuk kegiatan administratif dibandingkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

‎

‎“Kami melihat ada ketimpangan antara belanja penunjang birokrasi dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Bagaimana mungkin belanja bahan cetak di satu dinas bisa mencapai setengah miliar rupiah?” tegas kembali Robenson.

‎

‎Kedua lembaga juga menuntut transparansi penuh terhadap realisasi anggaran yang telah dialokasikan.

‎

‎“Anggaran ini adalah uang rakyat. Kami akan meminta instansi terkait membuka secara transparan realisasi kegiatan tersebut. Jangan sampai anggaran daerah habis hanya untuk administrasi di atas meja,” lanjutnya sapaanya Son.

‎

‎GIPAK dan BARA-JP memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Jika dalam prosesnya ditemukan indikasi penggelembungan anggaran (mark-up) atau bahkan kegiatan fiktif, kedua lembaga tersebut menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum.

‎

‎“Jika ada penyimpangan, kami tidak akan ragu melaporkannya. Pengelolaan anggaran daerah harus bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Arief.

‎

Pengirim berita : ‎(Imannurrohim)

‎

‎

‎

Lampung Timur | Prokontra.news | – Ratusan relawan Tegak Lurus Jokowi di Provinsi Lampung secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk maju kembali pada Pemilihan Presiden 2029 mendatang.Deklarasi ini disampaikan dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Bandar Lampung, Sabtu (8/3/2026),

✓1. We love Jokowi 

 Ketua: Warsito

 082281910679

✓2. JPKP

 Ketua: Johan Lubis

 082186838552

✓3. Solmet

 Ketua: Crstian Janata

 082269165656

✓4. Posraya Indonesia

 Ketua: Sandy Aryanto

 0895609724590

✓5. Gerindo

 Ketua: M.Nur

 0895609724590

✓6. Badjo 

 Ketua: Sutikno

 081369203313

 ✓7. Bejo

 Ketua:Marlinda Jaya 

 085267719506

✓8. Santri Milenial

 Ketua: Gus Ajat 

 O85267719506

✓9. Bara JP

 Ketua: Faisal Sanjaya 

 082269142002

✓10. Gibran Fans

 Indonesia (GFGI)

 Ketua: Kahfi 

 0895410701285

​Acara yang digagas oleh Bersama relawan tegak lurus jokowi ini dihadiri langsung oleh Senator asal Lampung, Ahmad Bustami, yang menyambut hangat inisiatif para relawan

​Dalam acara Silaturahmi dan buka puasa bersama kami dari awak media menyambangi langsung Sekjen BARA-JP Provinsi Lampung yang akrab  dengan  sapaan Robenson menyatakan, bahwa dukungan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan kelanjutan yang tepat dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

​

Kami melihat komitmen Bapak Prabowo dan Bapak Gibran yang searah dengan visi Bapak Jokowi dalam membangun Indonesia. Program-program yang pro-rakyat dan fokus pada pembangunan infrastruktur harus terus dilanjutkan demi kesejahteraan masyarakat," ujar Robenson.

​Lebih lanjut, Robenson menekankan bahwa relawan Tegak Lurus Jokowi siap bekerja keras dan totalitas untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Provinsi Lampung pada Pilpres 2029.

​

Kami akan segera melakukan konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah untuk mensosialisasikan visi-misi Prabowo-Gibran dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung bersama kami," tegasnya.

​Sementara itu, Senator Ahmad Bustami dalam sambutannya mengapresiasi semangat dan inisiatif relawan Tegak Lurus Jokowi. Beliau menyatakan siap menjembatani dan mendukung setiap langkah yang bertujuan untuk kemajuan Provinsi Lampung dan Indonesia secara umum.

​

Sebagai perwakilan rakyat di DPD RI, saya selalu terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat. Jika memang deklarasi ini lahir dari hati nurani dan keinginan yang kuat untuk melanjutkan pembangunan, maka saya akan mendukungnya dengan sepenuh hati," kata Bustami.

​Acara silaturahmi dan buka puasa bersama ini berlangsung dengan hangat dan penuh kekeluargaan. Selain deklarasi, acara ini juga diisi dengan diskusi singkat mengenai berbagai isu terkini di Provinsi Lampung.

Pengirim berita : (Eduardo)

​

Ogan Ilir | Prokontra.news | - Warga masyarakat Desa Ulak Kerbau Lama (UKL), Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sangat kecewa dengan hasil dan proses pekerjaan jalan yang mengunakan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2025 yang dikerjakan di tahun 2026 belum tersertifikasi, diduga rusak bahkan dalam proses pelaksanaannya tidak ada papan proyek.Salah satu warga masyarakat setempat berinisial (R) ketika dikonfirmasi wartawan media ini, mengatakan, ya kalau memang  itu bangunan memakai Dana Desa (DD), dan pada saat pelaksanaan pengerjaan tidak tidak ada papan proyek  itu artinya azas keterbukaan informasi untuk publik itu tidak ada, ucapnya.Lebih lanjut, pekerjaan ini berasal dari anggaran Dana Desa (DD) tahun 2025 baru dilaksanakan pembangunannya pada bulan februari tahun 2026, sedangkan pencairan dananya itu sudah terlaksana di tahun 2025, lebih mirisnya hasil pekerjaan belum berumur 10 hari sudah mulai retak bahkan sebelum umur 1 bulan bangunan sudah ada yang hancur, ungkap warga ( Via whatsApp ).

Agar lebih jelas awak media langsung mendatangi lokasi proyek jalan tersebut, terlihat jelas hasil pekerjaan jalan sudah ada yang retak dan pecah -pecah.

Kepada awak media warga masyarakat sekitar pun menjelaskan " Kami tadak tahu saat datang conblok ini, bukan usulan kami ", dan kalau ini pasti tidak akan tahan apalagi dilintasi mobil karena selama ini di Cor Beton," papar warga setempat.

Untuk diketahui, kalau jalan ini belum lama dikerjakan namun hasilnya lihatlah sendiri, " sudah banyak yang retak dan pecah-pecah ", umurnya belum sampai satu bulan, keluh warga setempat.

"Kami tidak ada yang mengusul, kalau datang conblok kalau ingin murah ya conblok", dan ini mudah hancur lembut, pastinya kami berharap yang bagus bukan sebaliknya, ungkap warga masyarakat sekitar.

Kepala Desa (Kades) Ulak Kerbau Lama, Aldi kepada awak media saat berada di rumahnya, mengatakan, mengenai pembangunan Dana Desa (DD) tahun 2025 namun dikerjakan 2026, " Pertama pada prosesnya itu memang benar angaran tahun 2025, namun terkait polemik terjadi di tengah warga masyarakat, karna di awal sebelumnya itu jalan rambat beton, lalu  ada masukan-masukan dari warga masyarakat kalau di rambat beton akan ada peninggian jalan minimal 15 centi, dan warga di sana tidak setuju untuk pembanguan rambat beton, terangnya, pada Selasa (03/03/2026).

Kades Aldi menambahkan, kenapa warga masyarakat tidak setuju untuk di rambat beton, sebab jika ada kerusakan maka di tahun mendatang akan dianggarkan lagi rambat beton tentu akan terus meningkat ketinggian jalan tersebut, imbuhnya.

Lebih lanjut, maka ada solusi kemarin dibangunkan conblok jika ada kerusakan satu dua maka bisa langsung bisa di ganti, sesuai dengan hasil pertimbangan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Dusun (Kadus) itu di setujui lah," papar Kades Aldi.

Kades Aldi disingung soal jalan sudah ada retak, jawabnya, " itu kan lagi masa pengawasan, sertifikasi saja lagi belum, disitu artinya masih perlu diperbaiki, kemarin saja sudah ada yang lapor,  ada sebagian ris dipinggir itu retak tentu akan diperbaiki, dan mengenai papan plang proyek itu sebenarnya ada dan dipasang  pada waktu pengerjaan, namun disini banyak anak-anak kecil sekolah itu mudah dijangkau mereka, akhirnya di ambil oleh anak- anak kecil disitu, ucapnya.

Kades Aldi, mengenai disebut kan kalau warga masyarakat di sana tidak mengusulkan conblok, karena disitu, ada yang setuju conblok dan ada juga yang setuju cor beton, sebab tidak semua setuju adanya conblok atau rambat beton, " kami selaku pemerintah dengan pemikiran-pemikiran dan asumsi yang diberikan kepada kami ", Rambat beton perlu perbaikan dan susah nantinya sebab di tahun yang akan datang, tentu pekerjaan tersebut dianggarkan kembali, maka otomatis akan meninggi jalan itu, maka lebih baik conblok karna perawatannya mudah," Disana jalan itu, tidak di lewati mobil cuma ada warga masyarakat di sana yang punya mobil 2 Sampai 3 lah ", tutupnya.

Pengirim berita : (Aprianto)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Suasana penuh khidmat dan semangat kebersamaan mewarnai kegiatan Pesantren Kilat di Bulan Suci Ramadhan 1447 H /2026 M di SDN 07  Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, kegiatan digelar dalam rangka mengisi keberkahan pada bulan suci Ramadhan ini dihadiri oleh Dewan Guru, Mahasiswa, serta para Siswa-Siswi Kelas 1. 3. 4,  5, dan 6 yang dilaksanakan di ruangan Aula lingkungan sekolah setempat, pada Jum'at, (6/3/2026).Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 07 Tulang Bawang Udik Rosita S.Pd., menyampaikan kegiatan pesantren kilat ini merupakan momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap peserta didik sejak dini, lebih lanjut menurutnya, Bulan Suci Ramadhan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang membentuk karakter, memperkuat akhlak, dan meningkatkan kepedulian sosial, paparnya.“Pesantren kilat ini menjadi sarana bagi anak-anak untuk lebih memahami makna Ramadhan yang penuh keberkahan". Kami ingin mereka tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat dalam nilai spiritual, " harapnya.

Antusiasme terlihat jelas dari para siswa yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah yang disampaikan oleh Ustadz  Pairan S.Pd., kegiatan tersebut dihadiri Korwas, dalam dalam tausiyahnya mengajak para siswa-siswi untuk memanfaatkan Bulan Suci Ramadhan, sebagai ajang untuk  memperbaiki diri dengan memperbanyak ibadah, serta berbakti kepada orang tua dan guru.

Melalui canda ringan yang diselipkan dalam ceramah membuat suasana semakin hidup, sehingga para siswa-siswi tampak senang dan bersemangat mengikuti kegiatan hingga selesai.

Di akhir kegiatan, Ibu Rosita berharap pelaksanaan pesantren kilat ke depan dapat lebih maksimal, baik dari segi materi, durasi, maupun keterlibatan seluruh warga sekolah, dirinya sangat optimistis dengan dukungan semua pihak karena kegiatan ini semakin memberikan dampak positif bagi perkembangan karakter siswa -siswi untuk tahun-tahun mendatang, tutupnya.

Pesantren kilat pada Bulan Suci Ramadhan di SDN 07 Tulang Bawang Udik, menjadi bukti bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga sebagai wadah pembinaan akhlak dan spiritual generasi penerus bangsa.

Pengirim berita : (Robensyah)

Adapun dalam pertemuan dengan Tim Investigasi Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepala Dapur Satu SPPG Daya Murni menjelaskan,

Skema penyaluran paket MBG terbagi menjadi dua kategori utama sesuai petunjuk teknis yaitu:

✓1. Paket Kecil: Dialokasikan untuk siswa jenjang TK hingga SD Kelas 3 dengan nilai anggaran Rp8.000,- per paket.

✓2. Paket Besar: Dialokasikan untuk siswa SD Kelas 4 hingga SMA Kelas 3 dengan nilai anggaran Rp10.000,- per paket. 

Terkait keluhan pada paket kecil, pihak dapur merinci bahwa isi paket telah disesuaikan dengan regulasi harga pasar dan ketetapan Badan Gizi Nasional (BGN) serta mitra dapur,

Rincian biaya per item untuk paket kecil adalah sebagai berikut:

✓-Susu: Rp3.600,-

✓-Telur Ayam: Rp2.500,-

✓-Pisang: Rp2000,-

"Kami telah menyalurkan paket tersebut sesuai dengan syarat dan standar yang ditetapkan dan untuk Komposisi menu didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditentukan oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN), " ujar Kepala Dapur SPPG Daya Murni.

Lebih lanjut, pihak Dapur Satu SPPG Daya Murni, juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para orang tua wali murid atas ketidaknyamanan atau ketidakpuasan yang muncul, tuturnya.

" Kami memohon maaf jika menu yang diberikan belum memenuhi ekspektasi seluruh wali murid, akan tetapi perlu dipahami bahwa kami bekerja mengikuti ketetapan dan regulasi teknis yang telah digariskan, namun masukan/kritik ini akan kami jadikan bahan evaluasi kerja kami,  untuk koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait," tutupnya.

Pengirim berita : (Robensyah).

Kepala Sekolah SDN 3 Tulang Bawang Udik, Ida Riyani S.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sekolah terhadap kondisi dan keadaan wali murid yang tidak mampu, jelasnya.

“ Kami berharap bantuan ini dapat bisa meringankan beban keluarga siswa dan memberikan semangat bagi mereka untuk terus belajar dengan tekun. Pendidikan adalah hak semua anak, dan kami ingin memastikan bahwa siswa kami tidak terhambat karena faktor ekonomi,” paparnya.

Pembina Dewan Guru, Inguan S.Pd, menambahkan bahwa kegiatan ini juga melibatkan pengurus  Ketua Komite dalam proses pendataan dan pendistribusian bantuan, sehingga menumbuhkan nilai kepedulian sosial kepada para siswa-siswi yang tidak mampu, imbuhnya.

Selanjutnya, Robensyah, salah satu wali siswa penerima bantuan mengungkapkan rasa terimakasih atas perhatian yang diberikan oleh pihak sekolah, " Saya sangat berterima kasih kepada seluruh dewan Guru di SDN 3 Tulang Bawang Udik yang di sekolah dan semua pihak yang telah membantu, karna bantuan ini sangat berarti bagi keluarga yang tidak mampu, ucapnya. 

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Program Pembagian Sembako ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk ikut serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat masarakat, tutupnya.

Perlu diketahui kegiatan tersebut, dihadiri oleh Kepala Sekolah SDN 3 Tulang Bawang Udik Ida Riyani S.Pd., Pembina Dewan Guru Inguan S.Pd, dan Siswa - siswi  penerima bantuan serta Para Tamu Undangan lainnya.

Pengirim berita : (Robensyah)

Melalui Dinas BMBK, Pemprov Lampung secara serentak melakukan penutupan jalan berlubang, pembersihan drainase, bahu jalan, pengangkatan sedimen, serta penanganan longsor di berbagai wilayah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan lancar, khususnya dalam menyambut Ramadan di tengah intensitas hujan yang masih tinggi.

Penanganan di lapangan dilakukan secara terpadu oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di ruas-ruas strategis, antara lain :

Ruas jalan Kali Rejo – Bangun Rejo

Ruas jalan Metro – Kota Gajah

Ruas jalan Kotabumi – Bandar Abung

Ruas jalan Daya Murni – Gunung Batin, serta sejumlah ruas lainnya sesuai wilayah kerja masing-masing UPTD.

Di wilayah Kotabumi, khususnya ruas Bandar Abung, sejumlah alat berat telah ditempatkan untuk membersihkan aliran air di sisi bahu jalan. Upaya ini dilakukan agar genangan air dapat diminimalkan sehingga kerusakan jalan tidak semakin parah, sebelum dilanjutkan dengan proses penimbunan.

Sementara itu, pada ruas Metro – Kota Gajah, dilakukan pengerukan saluran air di bahu jalan untuk menjaga kelancaran aliran air dan mencegah genangan. Hal serupa juga dilakukan di ruas Daya Murni – Gunung Batin melalui penimbunan jalan dan pengerukan drainase.

Di ruas Kali Rejo – Bangun Rejo, petugas melakukan pengerukan saluran air serta penimbunan jalan berlubang agar tetap dapat dilalui kendaraan masyarakat dengan aman.

Selain perbaikan darurat dan preventif tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah mempersiapkan program perbaikan jalan yang lebih besar dan menyeluruh terhadap 62 ruas jalan provinsi. Program ini direncanakan akan dimulai lebih cepat dari biasanya, yakni pada Maret 2026.

Langkah percepatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara berkelanjutan, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Lampung.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memastikan infrastruktur jalan tetap layak fungsi, dan mendukung aktivitas warga, khususnya di masa rawan cuaca ekstrem dan menjelang bulan suci Ramadhan. (Marwan)

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat. Difokuskan pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.

“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.

“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.

Taufiqul juga menambahkan bahwa seluruh jajaran di lapangan sudah diminta bergerak cepat, khususnya pada ruas-ruas dengan lalu lintas tinggi dan jalur utama mudik antar kabupaten/kota.

“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan. (Marwan)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara yang gelar di Aula Lantai III Sekretariat Pemkab Tubaba, ini menjadi momentum krusial sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, pada Rabu (04/03/2026).Hadir langsung dalam agenda tersebut Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., yang disambut oleh Bupati Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, S.P., bersama Wakil Bupati Nadirsyah dan jajaran Forkopimda.Dalam laporannya, Bupati Novriwan Jaya mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap percepatan pembangunan di "Bumi Ragem Sai Mangi Wawai". Ia menyoroti kemajuan sektor infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat."Tahun 2026 ini, Tubaba mendapatkan alokasi untuk tujuh ruas jalan strategis. Salah satu yang paling dinantikan adalah ruas Penumangan–Unit 6. Ini suntikan semangat luar biasa bagi konektivitas antarwilayah kami," ujar Novriwan.Tak hanya fisik, sektor kesehatan juga bertransformasi. Dengan kucuran dana pusat senilai Rp130 miliar, RSUD Tubaba kini bersiap menjadi rumah sakit rujukan unggulan. Saat ini, fasilitas tersebut telah mampu melayani lebih dari 200 pasien rutin cuci darah (hemodialisa) dan fokus pada penanganan penyakit kronis (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi).

​

​Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam arahannya menekankan bahwa wewenang yang dimiliki pemerintah harus bermuara pada pelayanan rakyat. Ia secara khusus menyoroti potensi ekonomi masif dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

​

"Anggaran MBG di Tubaba mencapai Rp497,7 miliar. Jika dibagi ke 100 desa, artinya ada potensi Rp 4 miliar yang mengalir ke tiap desa per tahun. Kepala Tiuh (Kepala Desa) harus cerdas; jangan sampai bahan bakunya diambil dari luar Tubaba. UMKM dan petani lokal harus menjadi pemain utama," tegas Gubernur.

​

Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga nilai tambah komoditas unggulan seperti singkong dan jagung agar tidak sekadar menjadi bahan mentah yang keluar daerah tanpa memberikan dampak ekonomi maksimal bagi petani lokal.

​

​Sebagai solusi atas fluktuasi harga komoditas, Pemerintah Provinsi Lampung memperkenalkan program Koperasi Desa Merah Putih. Program ini bertujuan memutus rantai tengkulak luar daerah dengan menyediakan armada transportasi sendiri dan menjaga stabilitas harga di tingkat desa.

​

Gubernur juga menjanjikan dukungan nyata berupa pemberian Pupuk Organik Cair (POC) yang diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas lahan hingga 15-20%. Selain itu, bantuan mesin pengering (dryer) berkapasitas 20 ton akan dialokasikan untuk menjaga kualitas panen jagung dan padi saat harga pasar sedang tidak stabil.

​

​Di penghujung acara, Gubernur memberikan kabar baik berupa pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 10 juta per-desa untuk mendukung program "Desa Maju". Ia juga menitipkan pesan mendalam mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

​

"Saya minta Pak Bupati dan para Kepala Tiyuh, jangan sampai ada anak di Tubaba yang putus sekolah. Semua harus tuntas minimal hingga jenjang SMA," pungkasnya.

​

Musrenbang ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Tubaba untuk mencapai target makro ekonomi tahun 2027, selaras dengan visi Lampung Maju dan program ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., Jajaran Forkopimda, Wakil Ketua I DPRD Tubaba, Sekda Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Seluruh Camat serta  Kepala Tiyuh se- Kabupaten Tubaba. (Red)