Sidang paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Hj. Rida Rotul Aliyah, didampingi oleh Wakil Ketua, serta dihadiri oleh Anggota DPRD, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat luas.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Hj. Rida Rotul Aliyah, menyampaikan bahwa usia 27 tahun merupakan tonggak penting dan bukti ketahanan Kabupaten Lampung Timur dalam melangkah menuju kemajuan. Sejak terbentuknya pada tahun 1999, daerah ini telah tumbuh dan berkembang pesat di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dua puluh tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat. Perjalanan panjang ini adalah hasil kerja keras, gotong royong, dan semangat persatuan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD senantiasa berkomitmen untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat Lampung Timur,” ujar Hj. Rida Rotul Aliyah dalam pidatonya.

Lebih lanjut ia menegaskan, di usia yang ke-27 ini, tantangan pembangunan semakin beragam. Oleh karena itu, DPRD mengajak seluruh komponen bangsa di Lampung Timur untuk mempererat sinergi dan kolaborasi. “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kerja sama yang erat antara DPRD, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh masyarakat untuk menjawab tantangan zaman, mempercepat pemulihan ekonomi, serta mewujudkan Lampung Timur yang maju, mandiri, sejahtera, dan berbudaya,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dalam amanatnya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD yang telah menginisiasi sidang paripurna istimewa ini. Ia mengungkapkan bahwa capaian pembangunan yang ada saat ini merupakan hasil sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

“Selamat Hari Ulang Tahun yang ke- 27 Kabupaten Lampung Timur. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak untuk bekerja lebih giat, lebih cerdas, dan lebih ikhlas demi kemajuan daerah tercinta. Pemerintah Kabupaten akan terus berkomitmen mewujudkan visi daerah melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Ela Siti Nuryamah.

Dalam sidang paripurna tersebut juga disampaikan catatan sejarah singkat perjalanan Kabupaten Lampung Timur serta pembacaan rekomendasi dan harapan Dewan untuk kemajuan daerah ke depan. Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama dan harapan agar Kabupaten Lampung Timur senantiasa diberkahi, aman, damai, dan terus bertumbuh menjadi daerah yang semakin berdaya saing di Provinsi Lampung maupun tingkat nasional.

Peringatan HUT ke- 27 Kabupaten Lampung Timur tahun ini mengusung semangat “Bersinergi Membangun Daerah, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”, yang menjadi landasan utama dalam setiap langkah pembangunan ke depannya. (ADV)

Audiensi tersebut dihadiri Ketua KWI Jeffry Pratama, S.Kom. dan Direktur SIKK-HAM Junaidi Arsyad, S.E. Pertemuan menjadi ruang komunikasi antara insan pers, lembaga masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum untuk membangun keterbukaan informasi sekaligus mendorong penegakan hukum yang profesional dan akuntabel di Kabupaten Tulang Bawang.

Junaidi Arsyad menyampaikan apresiasi atas sambutan dan jamuan yang diberikan pihak Kejari Menggala. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara penegak hukum, wartawan, dan LSM penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses hukum yang menjadi perhatian publik.

“Terima kasih atas jamuan yang telah disediakan Pak Kejari Rolando Ritonga. Dengan komunikasi yang baik, semoga dapat terjalin sinergi antara Kejaksaan Negeri Menggala, wartawan, dan LSM,” ujar Junaidi.

Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara sepanjang informasi tersebut memang telah dapat disampaikan sesuai ketentuan hukum.

“Kiranya apa yang memang telah dilakukan untuk Kabupaten Tulang Bawang bisa segera kita umumkan kepada masyarakat terkait temuan-temuan atau pemeriksaan yang telah berjalan saat ini,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua KWI Jeffry Pratama mengapresiasi sikap responsif Kejari Menggala terhadap sejumlah laporan yang tengah berjalan.

Namun, ia berharap setiap proses penanganan perkara dapat ditindaklanjuti secara serius dan memberikan kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang sah.

“Kami sangat mengapresiasi Kejari Tulang Bawang Menggala yang responsif terhadap laporan-laporan yang memang telah berjalan. Kami juga berharap tindak lanjutnya dapat segera membuahkan hasil,” ungkap Jeffry.

Sementara itu, Kepala Kejari Menggala Rolando Ritonga menyambut baik kunjungan KWI dan SIKK-HAM. Ia menilai dukungan dari wartawan dan lembaga masyarakat sipil diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial sekaligus jembatan aspirasi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan kawan-kawan dari lembaga LSM maupun wartawan. Saya juga membutuhkan support dari kawan-kawan semua,” kata Rolando.

Menurutnya, komunikasi tersebut diharapkan mampu menjadi wadah untuk menyerap masukan dan aspirasi masyarakat Menggala maupun Kabupaten Tulang Bawang secara lebih luas.

Dalam kesempatan tersebut, Rolando juga memberikan penjelasan terkait adanya indikasi persoalan pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan penyidikan.

“Terkait penetapan tersangka yang terindikasi di BUMD, saat ini masih kita periksa dalam penyidikan. Bila memang terbukti, maka segera secepatnya akan kita jemput,” tegasnya.

Namun, Rolando menekankan bahwa proses hukum harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dugaan maupun indikasi belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah sebelum terdapat bukti yang cukup.

“Saya berharap kawan-kawan bisa bersabar. Kita tidak bisa bertindak semuanya bila terbukti dia tidak bersalah dan belum ada pembuktiannya.

Pertemuan tersebut menegaskan satu prinsip penting, pengawasan publik dan penegakan hukum harus berjalan beriringan, tetapi tidak boleh mengorbankan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang objektif.

KWI dan SIKK-HAM diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan konstruktif, sementara Kejari Menggala dituntut menjaga profesionalitas, transparansi, serta konsistensi dalam menindaklanjuti setiap laporan yang memiliki dasar hukum dan bukti yang memadai.

Sinergi semacam ini bukan sekadar seremoni audiensi. Jika dijalankan secara konsisten, keterbukaan informasi, keberanian mengawasi, dan ketegasan penegakan hukum dapat menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Kabupaten Tulang Bawang. (Red)

Dalam struktur kepengurusan DPC FCS Ogan Ilir periode baru ini, Tri Apriansyah resmi menjabat sebagai Ketua, didampingi Angga Arapat sebagai Sekretaris, dan Tedy Depri Andi sebagai Bendahara. Sementara itu, posisi Dewan Penasihat dipercayakan kepada Ahmad Fikri Yadi (Mok Yadi) dan Relly Prima (Koyel).

Kepengurusan DPC Kabupaten Ogan Ilir ini menjadi pengurus daerah ke-4 yang secara resmi dilantik dan dikukuhkan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan oleh DPP FCS.

Perwakilan DPP FCS, Zikin, menyampaikan harapannya agar kehadiran FCS di Ogan Ilir dapat membangun kemitraan yang kuat dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta seluruh lapisan masyarakat.

"Kami berharap Forum Cakar Sriwijaya dapat dikenal luas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Ogan Ilir. Selama ini, DPP dan DPC Kota Palembang aktif bermitra dengan TNI, Polri, serta pemerintah setempat, terutama dalam berbagai kegiatan sosial," ujar Zikin.

Ia juga menginstruksikan Ketua DPC Ogan Ilir, Tri Apriansyah, untuk melanjutkan komitmen tersebut di tingkat kabupaten. Menurutnya, FCS hadir sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang siap menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat keamanan.

"Di Kota Palembang, pola kemitraan dengan kepolisian dan TNI sudah kami terapkan, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kami ingin sinergi serupa berjalan dengan baik di Ogan Ilir," tambah Zikin.

Menanggapi amanah tersebut, Ketua DPC FCS Ogan Ilir, Tri Apriansyah, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas pengukuhan pengurus, serta mengapresiasi kehadiran jajaran DPP FCS dan perwakilan DPC kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

"DPC FCS Ogan Ilir siap memperkenalkan dan memperluas jangkauan organisasi agar dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah ini, serta memperkuat sinergi bersama Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri," pungkasnya. (ADV)

Lampung Timur | Prokontra.news | - Semangat kemerdekaan berkobar dan membara di halaman depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar dengan penuh kekhidmatan dan rasa nasionalisme yang tinggi pada Senin, 17 Agustus 2026. Untuk diketahui, Bupati Lampung Timur (Lamtim) Provinsi Lampung, Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.E., M.A.P, bertindak langsung selaku Inspektur Upacara, memimpin seluruh rangkaian prosesi peringatan momen bersejarah bangsa ini.

Mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, upacara berlangsung di bawah tenda kebesaran bernuansa merah putih yang tampak megah dan gagah. Deretan bendera berkibar sepanjang halaman serta dekorasi bernuansa kemerdekaan menghiasi lokasi, semakin menambah suasana sakral, meriah, dan penuh kebanggaan dalam peringatan tahun ini.

Turut hadir dan mengisi barisan kehormatan dalam upacara tersebut seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Timur, para pimpinan Forkopimcam se-Kabupaten, serta dihadiri pula oleh para tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya. Kehadiran lengkap para pimpinan daerah dan unsur masyarakat ini menjadi bukti nyata soliditas, persatuan, dan sinergi yang kokoh dalam menjaga keutuhan serta membangun Lampung Timur yang lebih maju.

Salah satu momen puncak yang paling dinanti adalah prosesi pengibaran Bendera Merah Putih yang dilaksanakan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Tampil dengan penampilan gagah, disiplin, dan penuh wibawa, para putra-putri terbaik daerah ini melaksanakan tugas suci tersebut. Detik-detik naiknya Sang Saka Merah Putih disambut dengan keharuan, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan dengan lantang dan penuh semangat oleh seluruh peserta upacara yang hadir.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.E., M.A.P, menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremonial belaka, melainkan momen refleksi dan pemacu semangat untuk terus berkarya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur negara, unsur keamanan, hingga seluruh warga Lampung Timur, untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan ini melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan komitmen kuat dalam membangun daerah, tegasnya.

Lebih lanjut, Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia ini, mari kita wujudkan kedaulatan daerah kita melalui pembangunan yang berkeadilan, merata, dan menyentuh kebutuhan seluruh masyarakat Lampung Timur. Jangan ada yang tertinggal dalam langkah kemajuan ini,” terang Bupati Lamtim.

Ditambahkan, Bupati  Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.E., M.A.P, berpesan agar semangat juang para pendahulu senantiasa dijaga dan diterjemahkan dalam pelayanan publik yang prima, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta menjaga kerukunan antar warga sebagai modal utama kemajuan daerah, tutupnya.

Upacara peringatan kemerdekaan ini kemudian ditutup dengan kegiatan defile pasukan yang disusul doa bersama demi keberkahan, keselamatan, dan kemajuan bangsa serta daerah. Ribuan peserta yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, para pelajar, serta perwakilan masyarakat tampak antusias dan tertib mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai.

Dengan terselenggaranya upacara yang tertib, aman, dan penuh khidmat ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan cinta tanah air yang ditorehkan para pahlawan bangsa dapat terus terwarisi dan hidup subur di hati seluruh generasi muda penerus bangsa.

Pengirim berita :  Iman Nurrohim 

Kegiatan tersebut, penuh antusiasme dan semangat cinta tanah air, para peserta menampilkan beragam atraksi menarik, mulai dari pakaian adat nusantara, kostum bertema perjuangan, kreasi seni dan budaya, penampilan drumband, hingga inovasi hiasan kendaraan yang menghiasi sepanjang rute karnaval. Kreativitas yang ditampilkan menjadi bukti nyata kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara.

Perlu diketahui, kemeriahan perayaan ini bukan sekadar hiburan atau pesta semata, melainkan wujud rasa syukur mendalam atas nikmat kemerdekaan yang telah diraih. Momen ini juga menjadi sarana penting untuk mempererat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong antar warga masyarakat, menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini kepada generasi muda.

Wakil Bupati Lamtim berharap, semangat kemerdekaan yang berkobar ini terus dikobarkan melalui karya nyata, kreativitas, dan kontribusi positif dari seluruh elemen masyarakat. Hal ini guna mendorong pembangunan daerah dan mewujudkan Lampung Timur yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera, tutupnya 

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81! Bersatu, Berkarya, Indonesia Jaya!"

Pengirim berita : Iman Nurrohim 

Sandi Chandra Pratama, S.Psi

Pendiri : LSM JERAT.

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Berdasarkan rekam kasus penegakan hukum oleh Polres dan Kejari Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), terdapat beberapa faktor tindakan dan modus spesifik yang menjerat para Kepala Tiyuh (Desa) kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka.

Faktor utama yang menyebabkan Kepala Tiyuh di Tubaba ditetapkan sebagai tersangka adalah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) demi kepentingan pribadi.

Pertama, Kepala Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tubaba, berinisial (FAE) ditetapkan Kejari Tulang Bawang menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Tiyuh (Juru Tulis), berinisial (EP) pada Juni 2022. Atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpanan dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh (APBT) / Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dengan kerugian negara sekitar Rp.455 juta.

Kemudian, mantan Kepala Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tubaba, berinisial (SS) ditetapkan Kejari Tubaba pada Juli 2023 menjadi tersangka sekaligus, dan (MR) Sekretaris Desa/Juru Tulis, serta (MY) Bendahara, dengan total kerugian negara sekitar Rp.307.521.000. Dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.

Kepala Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, berinisial (MTI) ditetapkan tersangka Polres Tubaba pada Maret 2025, terkait modus proyek fiktif dan meminta bendahara mencairkan Dana Desa untuk kepentingan pribadi. Total kerugian negara mencapai Rp.272.499.664.

Selanjutnya, mantan Kepala Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik yang masih buronan oleh Polres Tubaba terkait penggelapan Dana Desa untuk bermain Judi. Pada tahun 2022 sampai saat ini (2026) belum ditemukan.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pihak berwenang seperti Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) biasanya memberikan waktu serta pembinaan agar oknum mengembalikan kerugian negara.

"Namun, faktornya sikap tidak kooperatif dan kegagalan mengembalikan uang kerugian hingga batas waktu yang ditentukan membuat Aparat Penegak Hukum (APH) langsung menaikkan status mereka menjadi tersangka". (Red)

Momen penting ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen pemerintahan dan wakil rakyat untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga semangat gotong royong, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan seluruh masyarakat.

“Mari kita bersama melanjutkan semangat kemerdekaan ini dengan kerja nyata, kolaborasi yang erat, dan komitmen penuh dalam membangun Lampung Timur yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” ujar Bupati Ela usai mengikuti jalannya rapat.

Sebagai wujud kontribusi daerah dalam keutuhan bangsa, semangat kerja sama ini dikukuhkan dengan semboyan: Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat! Dari Lampung Timur untuk Indonesia.

Pengirim berita : Iman Nurrohim

Lampung Timur | Prokontra.news | -  Bupati Kabupaten Lampung Timur, Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.E., M.A.P, turun langsung ke lapangan meninjau kondisi jaringan dan saluran irigasi di Desa Tegal Ombo, Kecamatan Way Bungur, pada Kamis (13/8/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan air sekaligus menyerap langsung masukan dari para petani. Bagi masyarakat tani, irigasi yang berfungsi baik adalah urat nadi pertanian, menjadi penentu keberhasilan panen dan produktivitas lahan. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen kuat untuk terus menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas jaringan irigasi agar distribusi air ke seluruh areal persawahan semakin merata, tepat sasaran, dan mendorong kesejahteraan petani meningkat.

Di lokasi, Bupati Ela berdialog akrab dan mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi, kebutuhan, serta kendala yang dihadapi warga, termasuk usulan perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi yang diperlukan di wilayah tersebut.

“Kalau irigasinya lancar, petani bisa lebih tenang dan fokus mengelola lahannya. Pemerintah akan selalu hadir, mendengar, dan merespons kebutuhan para petani, karena sektor pertanian adalah salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan cita-cita Lampung Timur Makmur,” tegas Bupati Ela Siti Nuryamah.

Langkah nyata ini menegaskan komitmen: Pemerintah hadir, suara petani didengar, irigasi diperkuat, dan pertanian Lampung Timur semakin maju dan berdaya saing.

Pengirim berita : Iman Nurrohim

Rapat paripurna dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP, didampingi Wakil Ketua I Wahyudi, S.T., dan Wakil Ketua II Ahmad Syafe’i.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Ogan Ilir, Wakil Bupati Ogan Ilir, seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Forkopimda, para Camat se-Kabupaten Ogan Ilir, serta tamu undangan lainnya.

Mendengarkan pidato kenegaraan menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, dan komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan serta mewujudkan Indonesia yang semakin maju, berdaulat, dan sejahtera.

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81! Bersatu, Berkarya, dan Terus Melangkah untuk Indonesia Maju". (ADV)

Sandi Chandra Pratama, S.Psi

Pendiri : LSM JERAT

Tulang Bawang  Barat | Prokontra.news | - Maraknya fenomena Kepala Daerah yang ditangkap karena Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) padahal belum genap 2 tahun menjabat menjadi sorotan tajam sepanjang akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026. Sebagian besar dari mereka merupakan para pemimpin hasil Pilkada Serentak 2024 yang baru saja dilantik pada awal tahun 2025.

Menurut laporan terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama periode Januari hingga Juli 2026 saja sudah ada 11 Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai tersangka melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Jika diakumulasikan sejak pelantikan mereka pada 2025, angka Kepala Daerah yang terciduk sudah mencapai sedikitnya 15 orang.

Berdasarkan data penindakan, para pejabat baru ini umumnya terjerat dalam lingkaran korupsi gaya lama dengan beberapa modus. Mengatur pemenang tender proyek pembangunan daerah demi mendapatkan persentase komitmen (commitment fee) dari kontraktor.

Mematok tarif tertentu kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mendapatkan posisi atau promosi struktural di Pemerintahan Daerah. Menerima suap dimuka dari pengusaha sebelum proyek Pemerintah Daerah resmi dianggarkan atau dilelang.

Menekan Kepala Dinas atau Instansi Daerah untuk mengumpulkan dana ilegal demi kepentingan pribadi Kepala Daerah. Menurut Lembaga riset seperti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Tingginya biaya kampanye pilkada memaksa kandidat mencari penyandang dana (cukong). Setelah terpilih, 2 tahun pertama menjabat sering kali dijadikan momentum "balas budi" atau mengembalikan modal politik.

Partai politik dinilai masih minim melahirkan kader yang memiliki integritas dan komitmen kuat pada pelayanan publik. Belum adanya reformasi menyeluruh terhadap transparansi dana kampanye menyuburkan praktik politik uang. (Red)