Ogan Ilir | Prokontra.news | - Puluhan wartawan dari berbagai media di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) yang tergabung di organisasi profesi pers, resmi dan sepakat membentuk forum Jurnalis bersatu sebagai organisasi Pers baru yang disebut "Forum Jurnalis  Bersatu Caram Seguguk".

Adapun tujuan Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk tersebut dibentuk dengan tujuan agar dapat menjadi tonggak dan sejarah baru dalam mempererat persatuan dan solidaritas sesama insan pers di Bumi Caram Seguguk, Kabupaten Ogan Ilir.

Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk terdiri dari wartawan perwakilan organisasi pers yaitu,  PWI,  IWO, IWOI, PPWI, dan IJTI sepakat Bersatu sebagai wadah bersama yang menaungi wartawan lintas media, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat profesionalisme dan menjaga marwah profesi pers /jurnalistik.

Untuk diketahui sebelumnya telah melalui musyawarah yang berlangsung secara demokratis, peserta secara aklamasi menetapkan Irvan Ardiansyah sebagai Ketua Umum Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk pada periode pertama.

Kepercayaan tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan organisasi yang inklusif dan mampu merangkul seluruh wartawan di Kabupaten Ogan Ilir.

Selanjutnya Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk, menggelar audensi dengan Sekdakab Ogan Ilir, Dicky Syailendra, dan disambut baik yang didampingi Kepala Diskominfo, Ferdian Riza Yuda dan Kabag Umum Pemkab Ogan Ilir, Abdul Salam, pada Jum'at (17/7/2026).

Irvan Ardiansyah selaku Ketua Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk, dihadapan Sekdakab Ogan Ilir menyampaikan, Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk tentu akan menjadi rumah besar dan mampu menyatukan insan pers, tanpa membedakan media yang dinaungi insan pers tersebut, tegasnya.

“Saya berharap pertemuan dan persaudaraan ini dapat terus terjalin semakin erat, awet, dan kekal selamanya".

Lebih lanjut, mari kita jadikan Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk ini sebagai rumah bersama yang menjaga kekompakan, menjunjung tinggi kode etika jurnalistik, serta dapat  bersinergi dalam membangun Ogan Ilir yang lebih baik, terangnya.

Lebih dalam, organisasi Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk yang baru terbentuk ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, akan tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi wartawan/Jurnalis di Kabupaten Ogan Ilir, tutupnya.

"Ini nantinya melalui berbagai kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan organisasi,"

Pada kesempatan itu, Sekdakab Ogan Ilir, Dicky Syailendra menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk, "InsyaAllah, kami siap mendukung setiap kegiatan positif Forum ini, mari kita sama-sama untuk membangun Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintai ini kedepan lebih dan  unggul dalam segala bidang, harapnya.

Pengirim berita : Aprianto 

           
Penulis : 

Ahmad Basri

(Advokat)

Ketua : K3PP Tubaba 

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Keberadaan advokat dalam sistem peradilan pidana bukanlah sekadar profesi yang mewakili kepentingan klien. Advokat merupakan instrumen konstitusional yang menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum (equality before the law).

Negara hukum tidak hanya membutuhkan polisi, jaksa, dan hakim yang profesional, tetapi juga advokat yang independen, berintegritas, dan berani membela hak-hak warga negara.

Berlakunya KUHAP 2026 semakin mempertegas pentingnya perlindungan hak asasi manusia sejak tahap paling awal dalam proses pidana. Di sinilah peran advokat menjadi sangat strategis.

Dalam KUHAP 2026 mengakui advokat sebagai pemberi jasa hukum yang berhak mendampingi setiap orang yang berhadapan dengan hukum pada seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Pengertian tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dengan demikian, advokat bukan hanya pembela terdakwa, melainkan pelindung hak-hak konstitusional setiap warga negara agar tidak menjadi korban penyalahgunaan kewenangan negara.

Dalam negara demokrasi, kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dibangun melalui mekanisme saling mengawasi (checks and balance).

Polisi memiliki kewenangan menyelidiki dan menyidik. Jaksa memiliki kewenangan menuntut. Hakim memiliki kewenangan mengadili. Sedangkan advokat memiliki kewenangan memberikan pembelaan hukum secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Empat unsur tersebut harus berjalan seimbang. Ketika salah satu pilar dilemahkan, keadilan akan kehilangan maknanya. Advokat bukan musuh penyidik, bukan lawan jaksa, dan bukan penghambat hakim. Advokat justru memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai konstitusi dan hukum acara pidana.

Peran advokat dalam tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan fase yang paling menentukan dalam perkara pidana. Sebagian besar alat bukti dikumpulkan pada tahap ini. Karena itu, pendampingan advokat sejak awal memiliki arti yang sangat penting.

Advokat memastikan pemeriksaan dilakukan secara manusiawi, tanpa intimidasi, ancaman, tekanan, maupun penyiksaan. Advokat mengingatkan penyidik agar setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas.

Advokat mengawasi agar hak tersangka untuk mengetahui tuduhan, memperoleh pendampingan hukum, berkomunikasi dengan keluarga, dan menyampaikan pembelaan tetap dihormati.

Di tingkat kejaksaan, advokat mengawal proses penuntutan agar hanya perkara yang memenuhi syarat pembuktian yang diajukan ke pengadilan. Peran ini bukan untuk membebaskan orang yang bersalah, melainkan memastikan tidak ada orang dihukum melalui proses yang melanggar hukum.

Harus diingat bahwa salah satu prinsip penting profesi advokat adalah hak imunitas. Imunitas sering disalah artikan sebagai kekebalan hukum. Padahal bukan demikian. Hak imunitas hanya melindungi advokat ketika menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik sesuai hukum dan kode etik.

Apabila advokat melakukan tindak pidana seperti penyuapan, pemalsuan dokumen, pencucian uang, atau perintangan penyidikan, maka hak imunitas tidak dapat dijadikan tameng. Karena itu, imunitas adalah perlindungan terhadap fungsi profesi, bukan perlindungan terhadap perbuatan melawan hukum.

Profesi advokat dikenal sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Kemuliaan tersebut bukan diukur dari besarnya honorarium ataupun banyaknya perkara yang dimenangkan. Kemuliaan advokat lahir dari keberanian membela keadilan meskipun menghadapi tekanan kekuasaan.

Advokat yang membela orang miskin, korban ketidakadilan, maupun kelompok yang terpinggirkan sesungguhnya sedang menjaga martabat negara hukum. Karena itu, advokat tidak boleh menjadikan hukum sebagai komoditas yang diperjualbelikan.

Oleh karena itu kepercayaan masyarakat tidak dibangun oleh gelar akademik, melainkan oleh integritas moralitas dan kode etik.

Kode etik mengajarkan bahwa advokat harus jujur kepada klien, tidak memberikan harapan palsu, tidak menjanjikan kemenangan perkara, menjaga kerahasiaan, menghormati pengadilan, dan tidak memanfaatkan perkara untuk kepentingan pribadi. Ketika kode etik diabaikan, kehormatan profesi akan runtuh.

Kita harus mengakui sebagai realitas empiris masih ada skeptis masyarakat terhadap advokat lahir karena ulah sebagian kecil oknum. Masih ditemukan advokat yang menjual kedekatan dengan aparat penegak hukum, menjanjikan kemenangan perkara, meminta honorarium yang tidak proporsional, bahkan terlibat dalam praktik mafia peradilan.

Perilaku tersebut menimbulkan kesan bahwa hukum dapat diperjualbelikan. Padahal, ribuan advokat di Indonesia bekerja dengan penuh integritas, memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, dan memperjuangkan keadilan dengan risiko yang tidak kecil.

Saat ini profesi advokat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Digitalisasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, hingga kecerdasan buatan yang menimbulkan persoalan hukum baru.

Di sisi lain, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Advokat juga harus menjaga independensi dari tekanan politik, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi.

Selain itu, organisasi advokat memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat pendidikan profesi, meningkatkan kualitas anggota, dan menegakkan kode etik secara konsisten tanpa pandang bulu.

Penutup. KUHAP 2026 memperkuat posisi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fungsi advokat bukan sekadar membela klien, melainkan menjaga agar setiap proses penegakan hukum berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga bangsa yang mampu melindungi hak setiap orang melalui proses hukum yang jujur dan berkeadilan. Dalam konteks itulah advokat menjalankan tugas mulianya sebagai penjaga keadilan dan benteng terakhir hak-hak warga negara.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang advokat bukanlah seberapa banyak perkara yang dimenangkan, melainkan seberapa besar kontribusinya dalam menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga marwah negara hukum.

Advokat adalah penjaga konstitusi di garis depan, memastikan bahwa kekuasaan negara selalu berjalan dalam koridor hukum dan bahwa setiap warga negara memperoleh protection yang adil di hadapan hukum. (Red)

Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempersiapkan pelaksanaan BIAS Tahun 2026 agar mampu menjangkau seluruh sasaran imunisasi, baik anak yang menempuh pendidikan formal maupun anak-anak yang tidak bersekolah.

"Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa imunisasi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas," ucap Wagub Jihan.

"Imunisasi adalah investasi penting untuk menciptakan generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Kita harus memastikan tidak ada satu pun anak usia sasaran yang terlewat, baik yang mengenyam pendidikan formal di sekolah maupun anak-anak yang tidak bersekolah," lanjutnya.

Pelaksanaan BIAS Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada Agustus dan November 2026. Program ini menyasar anak usia sekolah dasar serta anak-anak yang tidak bersekolah, termasuk anak putus sekolah dan anak jalanan.

Pada pelaksanaan BIAS Tahun 2026, siswa kelas 1 SD atau usia 7 tahun akan menerima imunisasi Campak-Rubela pada Agustus dan imunisasi DT pada November, masing-masing satu dosis. Sementara itu, siswa kelas 2 SD atau usia 8 tahun akan memperoleh imunisasi Td sebanyak satu dosis pada November.

Adapun bagi siswa kelas 5 SD atau usia 11 tahun, akan diberikan imunisasi HPV untuk anak perempuan pada Agustus dan imunisasi Td pada November, masing-masing satu dosis.

Selain sasaran utama tersebut, Pemerintah juga melaksanakan Imunisasi Kejar HPV bagi anak perempuan kelas 6 SD/MI/sederajat yang belum pernah menerima imunisasi HPV, serta anak perempuan kelas 9 SMP/MTs/sederajat atau usia 15 tahun yang belum memperoleh imunisasi tersebut.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa imunisasi merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh aparatur kewilayahan, mulai dari camat, lurah, hingga kepala desa, diminta turut mengawal pelaksanaan program, memantau capaian di wilayah masing-masing, serta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala setiap pekan selama pelaksanaan BIAS.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarprogram kesehatan di sekolah agar berbagai layanan kesehatan bagi peserta didik dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan memberikan manfaat yang lebih optimal.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan BIAS tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan.

Melalui sinergi lintas program dan lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Imunisasi Kejar HPV Tahun 2026 akan mencapai cakupan yang lebih tinggi, sehingga semakin banyak anak usia sekolah di Provinsi Lampung terlindungi dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) serta mendukung terwujudnya generasi Lampung yang sehat, unggul, dan berdaya saing. (ADV).

"Hilirisasi merupakan jalan utama untuk mentransformasikan perekonomian daerah. Hilirisasi bukan sekadar membangun industri pengolahan, tetapi membangun ekosistem yang menghubungkan sektor pertanian, industri, perdagangan dalam satu rantai nilai yang saling menguatkan," ujar Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat membuka kegiatan Penguatan Hilirisasi dan Daya Saing Industri Pangan dan Olahan Singkong Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Radisson Bandar Lampung, pada Kamis (16/7/2026). 

Kegiatan Penguatan Hilirisasi dan Daya Saing Industri Pangan dan Olahan Singkong di Provinsi Lampung digelar Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Perindustrian. Forum tersebut dihadiri Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita, jajaran pemerintah kabupaten/kota, pelaku industri kecil menengah, serta pemangku kepentingan sektor pangan. 

Wagub Jihan mengatakan, penguatan hilirisasi berbasis agro sangat relevan dengan struktur ekonomi Lampung. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung telah mencapai sekitar Rp523 triliun hingga Rp530 triliun, dengan sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar sebesar 24 persen, disusul industri pengolahan sebesar 19,11 persen.

Menurut Wagub, besarnya potensi tersebut harus diikuti peningkatan kapasitas industri agar komoditas pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah. Dengan demikian, nilai tambah dapat dinikmati petani, pelaku usaha, dan masyarakat di daerah.

Wagub menyebut Lampung memiliki modal kuat untuk menjadi pusat hilirisasi berbasis agro. Selain menjadi penghasil singkong terbesar nasional, provinsi ini juga didukung infrastruktur strategis berupa Jalan Tol Trans Sumatera, pelabuhan, jaringan kereta api, hingga Bandara Radin Inten II yang memperkuat konektivitas distribusi.

Ia mengungkapkan produksi singkong Lampung pada 2025 telah mencapai lebih dari 7,5 juta ton. Komoditas tersebut menjadi fondasi utama untuk mengembangkan industri pangan, bahan baku industri, energi terbarukan, hingga berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi.

Menurut Wagub, salah satu persoalan terbesar yang dihadapi pemerintah saat awal masa kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal adalah ketidakstabilan harga singkong. Namun, melalui kebijakan pemerintah provinsi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, harga singkong kini lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya.

"Alhamdulillah hari ini harga ubi kayu di Provinsi Lampung termasuk yang paling baik dibanding periode-periode sebelumnya dan cukup stabil," katanya.

Untuk memperkuat ekosistem hilirisasi, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan pembangunan Cassava Center sebagai pusat riset singkong pertama di Indonesia. Pusat riset tersebut diharapkan menjadi wadah pengembangan teknologi, inovasi, serta solusi terhadap berbagai persoalan budidaya dan industri singkong.

Selain itu, pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan juga menargetkan pembangunan pabrik bioetanol berbahan baku singkong melalui kerja sama dengan PTPN. Proyek tersebut diproyeksikan menjadi salah satu penggerak hilirisasi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas petani.

Wagub menjelaskan, pengembangan industri berbasis singkong juga diintegrasikan melalui program unggulan Desaku Maju. Program tersebut menghubungkan sektor pertanian, penyediaan alat pascapanen seperti bed dryer, pelatihan vokasi, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur desa, hingga dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih.

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengusulkan program industrialisasi mocaf terintegrasi berbasis klaster sebagai Proyek Strategis Nasional kepada pemerintah pusat. Model tersebut mengintegrasikan budidaya singkong, industri pengolahan mocaf, logistik, inovasi, hingga pemasaran dalam satu ekosistem.

Di sisi lain, National Cassava Center yang diinisiasi Universitas Lampung bersama Bappenas juga disiapkan sebagai pusat riset dan pengembangan ubi kayu nasional. Keberadaan pusat riset tersebut diharapkan mempercepat inovasi produk turunan singkong sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Wagub menegaskan, pemerintah provinsi akan terus mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah (IKM) pangan yang mampu menghasilkan produk berkualitas, aman, dan berdaya saing. Pengembangan sentra IKM mocaf di Kabupaten Pringsewu menjadi contoh bahwa hilirisasi mampu membuka peluang usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Ia juga meminta dukungan Kementerian Perindustrian untuk memperluas program restrukturisasi mesin, pembangunan kawasan industri, penguatan standar mutu, sertifikasi produk, hingga peningkatan kapasitas pelaku IKM.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menilai Lampung memiliki seluruh prasyarat untuk berkembang menjadi klaster industri pangan nasional. Menurutnya, posisi strategis, kekuatan sektor pertanian, serta infrastruktur yang memadai menjadikan Lampung sangat potensial mengembangkan hilirisasi berbasis agro. 

Faisol menyebut kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Lampung mencapai 19,11 persen, sedikit lebih tinggi dibanding kontribusi industri pengolahan terhadap PDB nasional sebesar 19,07 persen. Capaian tersebut menunjukkan arah industrialisasi Lampung sudah berada pada jalur yang tepat.

Ia juga mengungkapkan kinerja ekspor singkong Lampung meningkat 73,14 persen, sementara ekspor pati singkong tumbuh 37,7 persen. Pemerintah pusat berkomitmen mendukung pengembangan produk turunan seperti mocaf, glukosa, sorbitol, hingga bioetanol agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah.

Direktur Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Reni Yanita menjelaskan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi hilirisasi olahan singkong dengan 80 peserta, workshop sistem keamanan pangan bagi 30 pelaku IKM, serta diseminasi restrukturisasi mesin dan peralatan yang diikuti 120 pelaku usaha. Program tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing industri kecil menengah pangan di Lampung. 

Melalui penguatan hilirisasi berbasis agro, Pemerintah Provinsi Lampung berharap komoditas unggulan seperti singkong tidak lagi hanya menjadi bahan mentah, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tambah tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, memperkuat investasi industri, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. (ADV).

Bandar Lampung | Prokontra.news |  – Wakil Presiden (WaPres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, didampingi wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau langsung lokasi pembangunan Jembatan Way Bungur di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, pada Rabu (15/7/2026).

Di lokasi, Wakil Presiden RI bersama Wakil Gubernur Lampung dan jajaran pemerintah daerah menerima paparan mengenai perkembangan pembangunan jembatan, mulai dari kondisi eksisting, tantangan teknis di lapangan, hingga desain pembangunan jembatan baru yang diproyeksikan menjadi akses utama masyarakat di wilayah pesisir Kecamatan Way Bungur.

Berdasarkan paparan teknis, Jembatan Way Bungur akan menghubungkan Desa Tanjung Tirto dan Desa Kali Pasir dengan panjang trase sekitar 764 meter. Pembangunan direncanakan berlangsung selama 18 bulan dengan nilai investasi mencapai Rp.96,8 miliar.

Jembatan baru tersebut dirancang menggunakan bentang utama rangka baja sepanjang 80 meter, didukung konstruksi pile slab sepanjang 550 meter, MSE Wall 114 meter, PC-I Girder 20 meter, serta RBI sepanjang 80 meter. Saat ini, proses pembangunan masih berada pada tahap penyelesaian administrasi, meliputi pembebasan lahan dan perizinan lingkungan.

Paparan tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan jembatan baru menjadi solusi atas berbagai persoalan pada jembatan lama. Kondisi eksisting menunjukkan adanya kerusakan pada timbunan oprit, struktur yang tidak lagi simetris, serta keterbatasan kapasitas yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Usai menerima pemaparan, Wapres Gibran bersama rombongan meninjau langsung lokasi pembangunan. Tidak hanya mengamati dari darat, Wapres juga menaiki perahu menyusuri aliran Way Bungur guna melihat secara langsung posisi trase jembatan, kondisi sungai, serta kesiapan lokasi pembangunan dari sisi perairan.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Kapolda Lampung, Pangdam II/Sriwijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, serta jajaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, pembangunan Jembatan Way Bungur memiliki arti strategis karena tidak hanya menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat. 

Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, memangkas waktu tempuh antarwilayah, mempercepat distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, sekaligus meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas perdagangan.

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung visi pembangunan daerah, yakni menciptakan konektivitas yang semakin baik antarwilayah sehingga potensi ekonomi lokal dapat berkembang secara optimal dan merata.

Melalui dukungan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan Jembatan Way Bungur, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis konektivitas di kawasan timur Lampung akan semakin kuat. Infrastruktur ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan. (ADV).