Lampung Timur | Prokontra.news | - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, terus hadir memberikan dukungan nyata bagi para petani melalui penyerahan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani dan penerima manfaat. 

Untuk diketahui, penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah di Gedung Tani Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, kabupaten setempat, pada Kamis (10/9/2026).

Berikut rincian bantuan Alsintan yang diserahkan yaitu :

✓- 12 unit Pompa Air 6 Inch

✓- 12 unit Pompa Air 4 Inch

✓- 7 unit Traktor Roda 4

✓- 5 unit Rice Transplanter

✓- 4 unit Traktor Roda 2

Di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering, bantuan pompa air diharapkan dapat menjawab kebutuhan pengairan lahan pertanian secara maksimal. Sementara berbagai alat mesin pertanian lainnya bertujuan mempercepat pengolahan lahan, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendorong peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Bupati Ela Siti Nuryamah mengingatkan seluruh penerima agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan bantuan ini secara optimal. Beliau menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak boleh dipindahtangankan dan harus dikelola bersama-sama demi kepentingan seluruh anggota kelompok tani.

"Rawat, manfaatkan, dan kelola bersama. Agar manfaatnya dirasakan merata dan mendukung kemajuan pertanian kita."

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas dukungan penuh dan sinergi yang terjalin dalam memperkuat sektor pertanian di daerah ini.

Dengan adanya bantuan ini, bersama para petani diharapkan dapat mewujudkan pertanian Lampung Timur yang semakin kuat, produktif, mandiri, dan sejahtera.

Pengirim berita : Iman Nurrohim 

Penulis : 

Ahmad Basri

Advokat - Ketua K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Dunia advokat kini mengalami perkembangan yang luar biasa. Jika dahulu keberadaan advokat lebih banyak ditemukan di kota-kota besar, sekarang profesi ini telah masuk hingga ke pelosok daerah, bahkan ke tingkat desa.

Perubahan tersebut tentu merupakan perkembangan yang positif. Masyarakat semakin mudah menemukan dan memperoleh akses terhadap jasa hukum. Advokat tidak lagi menjadi profesi yang hanya dikenal oleh kalangan tertentu atau mereka yang tinggal di pusat-pusat pemerintahan dan kota besar.

Namun, perkembangan tersebut juga melahirkan fenomena baru. Dahulu, menyandang gelar dan profesi sebagai advokat merupakan sebuah prestise sosial. Tidak semua orang dapat dengan mudah memasuki profesi ini.

Menjadi advokat bukan hanya membutuhkan kemampuan intelektual, tetapi juga membutuhkan keberanian, mentalitas, integritas, serta kemampuan menghadapi berbagai persoalan hukum dan tekanan dalam menjalankan profesinya.

Bagi penulis, keberanian merupakan salah satu modal penting seorang advokat. Seorang advokat boleh memiliki kemampuan akademik yang tinggi. Boleh memiliki gelar sarjana hukum, magister bahkan doktor. Tetapi apabila tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan kepentingan hukum klien secara profesional, pengetahuan tersebut pada akhirnya tidak banyak berarti.

Advokat adalah profesi yang berhadapan dengan konflik, ketidakadilan, tekanan, bahkan terkadang berhadapan dengan kekuasaan. Karena itu, keberanian untuk berdiri di atas hukum menjadi bagian penting dari karakter seorang advokat.

Persoalannya, dalam beberapa tahun terakhir muncul fenomena semakin banyaknya orang yang ingin menjadi advokat. Hal ini antara lain dapat dilihat dari semakin banyaknya organisasi advokat.

Berbagai organisasi advokat hadir dengan nama, struktur dan mekanisme masing-masing, dengan semangat yang hampir sama: membangun profesi advokat serta menegakkan keadilan dan supremasi hukum.

Pada sisi lain, berkembangnya perguruan tinggi negeri maupun swasta juga menghasilkan semakin banyak sarjana hukum. Tidak sedikit dari mereka kemudian memilih advokat sebagai profesi.

Semakin banyaknya advokat tentu bukan sebuah persoalan sepanjang diikuti dengan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme. Justru yang perlu menjadi pertanyaan adalah: apakah pertumbuhan jumlah advokat tersebut diikuti dengan pertumbuhan kualitas advokat?

Sebab menjadi advokat bukan sekadar memiliki kartu advokat, mengenakan jas, masuk ke ruang persidangan, kemudian memperkenalkan diri kepada masyarakat sebagai seorang profesional hukum. Advokat harus memiliki pengetahuan hukum, kemampuan berargumentasi, keberanian, integritas, etika profesi, serta kemampuan menjaga kepercayaan klien.

Di sinilah kemudian muncul fenomena baru: advokat TikTok. Media sosial, khususnya TikTok, telah menjadi ruang baru bagi advokat untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Berbagai konten hukum bermunculan. Ada yang membuat tutorial hukum, menjawab pertanyaan masyarakat, menjelaskan pasal-pasal tertentu, memberikan tips menghadapi persoalan hukum, bahkan memperlihatkan aktivitas sehari-hari ketika menjalankan profesinya.

Pada satu sisi, fenomena ini patut diapresiasi. Masyarakat mendapatkan edukasi hukum dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Advokat juga dapat membangun personal branding sekaligus memperkenalkan profesinya kepada publik.

Tetapi pada sisi lain, kita juga perlu bertanya: di mana batas antara edukasi hukum dan pencitraan profesi? Ketika hampir seluruh aktivitas seorang advokat dipublikasikan ke media sosial, mulai dari memasuki pintu gerbang kantor kepolisian, bertemu klien, mendampingi seseorang, hingga aktivitas di ruang persidangan, tentu publik berhak melihatnya secara kritis.

Apakah semua aktivitas tersebut memang diperlukan untuk kepentingan edukasi hukum? Ataukah sebagian hanya merupakan cara untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya sedang bekerja sebagai seorang advokat?

Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan advokat yang menggunakan TikTok atau media sosial. Media sosial adalah bagian dari perkembangan zaman. Advokat tentu boleh memanfaatkannya. Bahkan, di era digital seperti sekarang, kemampuan membangun komunikasi publik merupakan bagian dari strategi profesional.

Tetapi personal branding tidak boleh menggantikan profesionalisme. Jangan sampai seorang advokat lebih sibuk membangun citra sebagai advokat daripada meningkatkan kapasitasnya sebagai advokat.

Jangan sampai jumlah pengikut menjadi ukuran utama keberhasilan profesi. Jangan pula jumlah tayangan, komentar dan tanda suka dianggap sebagai ukuran kualitas seorang advokat. Sebab ruang sidang tidak pernah memutus perkara berdasarkan jumlah followers. Hakim tidak memutus perkara karena sebuah video TikTok viral.

Klien juga pada akhirnya tidak hanya membutuhkan advokat yang terkenal di media sosial. Mereka membutuhkan advokat yang mampu memahami persoalan hukum, menyusun argumentasi, membaca alat bukti, memahami hukum acara, memberikan nasihat hukum secara benar, serta memperjuangkan kepentingan hukumnya dengan penuh tanggung jawab.

Di situlah letak perbedaan antara popularitas dan profesionalisme. Popularitas dapat dibangun dalam hitungan bulan, bahkan hari. Tetapi reputasi profesional membutuhkan waktu yang panjang. Seorang advokat mungkin dapat membuat dirinya terkenal melalui media sosial. Namun untuk mendapatkan kepercayaan publik secara berkelanjutan, dibutuhkan integritas dan rekam jejak.

Harus diingat bahwa kepercayaan klien tidak dibangun hanya melalui kamera. Kepercayaan dibangun melalui kerja. Bukan melalui berapa kali seorang advokat tampil di TikTok, tetapi berapa banyak persoalan hukum yang mampu ditangani dengan benar, berapa banyak klien yang mendapatkan pelayanan profesional, serta seberapa kuat seorang advokat menjaga kehormatan profesinya.

Dunia advokat pada hakikatnya adalah dunia profesional. Profesi advokat bukan sekadar pekerjaan mencari penghasilan. Ada tanggung jawab moral, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum di dalamnya. Advokat memang harus mencari klien. Advokat juga membutuhkan penghasilan untuk menjalankan kehidupannya. Karena itu, membangun personal branding bukanlah sesuatu yang salah.

Tetapi jangan sampai pencarian klien membuat seorang advokat kehilangan batas antara profesionalisme dan sensasi. Jangan sampai hukum berubah menjadi tontonan. Jangan sampai penderitaan atau persoalan hukum seseorang dijadikan bahan konten semata-mata untuk mengejar popularitas. Dan jangan sampai kamera lebih penting daripada perkara yang sedang ditangani.

Pada akhirnya, masyarakat akan menjadi hakim yang sesungguhnya terhadap profesi ini. Masyarakat akan melihat siapa advokat yang hanya pandai berbicara dan siapa yang benar-benar mampu bekerja. Siapa yang hanya terkenal di media sosial dan siapa yang memiliki kapasitas hukum. Siapa yang mengejar popularitas dan siapa yang menjaga integritas.

Meminjam perspektif Darwinisme tentang seleksi dan kemampuan bertahan dalam perubahan, pada akhirnya bukan sekadar mereka yang paling banyak terlihat yang akan bertahan. Yang akan bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, memiliki kapasitas, menjaga integritas dan memberikan manfaat nyata.

Begitu pula dalam dunia advokat. Bukan siapa yang paling banyak followers yang akan menjadi pemenang. Bukan siapa yang paling sering muncul di TikTok. Bukan pula siapa yang paling pandai membangun citra.

Tetapi siapa yang jujur, siapa yang berani, siapa yang berintegritas dan siapa yang profesional dan dialah yang pada akhirnya akan memenangkan kepercayaan masyarakat. Sebab dalam profesi advokat, popularitas mungkin mendatangkan klien, tetapi profesionalisme dan integritas lah yang mempertahankan kepercayaan. (Red)

Sebanyak 1.088 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut menerima bantuan pangan beras alokasi bulan Juli–September 2026. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari, serta memperkokoh ketahanan pangan masyarakat di tingkat paling bawah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengapresiasi dukungan penuh dari Perum BULOG yang telah memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan ini agar sampai tepat ke tangan keluarga penerima manfaat .

Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi bukti nyata kepedulian dan komitmen untuk menjaga kesejahteraan warga. Bantuan pangan ini bukan sekadar pembagian beras, melainkan wujud kepedulian agar setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan gizi yang layak dan terjaga kestabilan kehidupannya.

"Pemerintah hadir, pangan terjaga, masyarakat sejahtera."

Dengan tersalurkannya bantuan ini, diharapkan ketahanan pangan keluarga penerima semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukadana semakin meningkat.

Pengirim berita : Iman Nurrohim 

Kerja sama ini menjadi langkah nyata untuk mengangkat sektor pertanian bukan hanya sekadar meningkatkan hasil panen, melainkan mengubah cara petani mengelola hasil bumi agar memiliki nilai jual lebih tinggi. 

Fokus utamanya meliputi pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran produk pertanian, sehingga apa yang tumbuh di sawah dan kebun dapat berubah menjadi produk bernilai ekonomi yang menyejahterakan keluarga petani.

"Dari sawah ke industri rumah tangga, dari kebun menjadi produk bernilai ekonomi".

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan langsung para petani, Kelompok Wanita Tani (KWT), serta seluruh jaringan warga dan kader Nahdlatul Ulama di tingkat paling bawah. Sinergi ini diharapkan menjangkau langsung ke masyarakat agar manfaatnya dirasakan merata.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ela secara simbolis menyerahkan bantuan berupa bibit tanaman dan alat pertanian kepada perwakilan kelompok tani. Sementara itu, PCNU Lampung Timur turut memamerkan berbagai hasil olahan pertanian karya para penggerak dan kader NU, bukti nyata hilirisasi yang sudah berjalan di lingkungan masyarakat.

Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama: pemerintah dan organisasi kemasyarakatan berjalan beriringan demi kemandirian pangan dan kesejahteraan rakyat.

 "Bersama, kita kuatkan pangan. Bersama, kita tingkatkan kesejahteraan."

Pengirim berita : Iman Nurrohim

Lampung Timur | Prokontra.news | - Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, Azwar Hadi resmi dilantik menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lampung Timur bersama jajaran pengurus baru untuk masa bakti 2026–2031, pada Kamis (10/9/2026).Pelantikan ini menandai babak baru kepengurusan PMI Lampung Timur dan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan momentum penting untuk memperkuat dan memperluas pelayanan kemanusiaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Azwar Hadi menegaskan amanah yang diemban sebagai tanggung jawab besar untuk memastikan PMI senantiasa hadir menjadi garda terdepan pertolongan, baik dalam situasi bencana maupun kegiatan sosial kemanusiaan sehari-hari.

Prioritas Kerja Pengurus PMI 2026–2031

Pengurus periode ke depan akan memusatkan langkah pada empat sasaran utama:

 ✓1. Memperkuat ketersediaan stok darah dan mendorong peningkatan gerakan donor darah hingga ke tingkat desa.

✓2. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk mitigasi bencana alam, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak letusan gunung berapi.

✓3. Memperluas jangkauan kegiatan sosial kemanusiaan agar merata di seluruh wilayah Lampung Timur.

✓4. Menguatkan sarana penyimpanan darah serta kapasitas dan keterampilan relawan.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah menegaskan, komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk terus bersinergi dengan PMI, Dinas Kesehatan, dan jajaran rumah sakit dalam mendukung penguatan pelayanan kemanusiaan, termasuk pemenuhan sarana prasarana penyimpanan darah.

 "Bersama, perkuat kemanusiaan. Setetes darah, sejuta harapan."

Dengan semangat tersebut, kepengurusan PMI Lampung Timur 2026–2031 berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, tanggap, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pengirim berita : Iman Nurrohim 

​Guna memperkuat langkah pencegahan, Plt. Camat Pemulutan Selatan, Hendra Wijaya, S.T., memimpin langsung kegiatan tersebut dengan mengandeng unsur Bhabinkamtibmas, Babinsa, Balai Penyuluh Pertanian (BPP), serta seluruh Kepala Dusun (Kadus) se-Kecamatan Pemulutan Selatan.

​Sebelum sosialisasi dimulai, Plt Camat bersama jajaran kecamatan turun langsung membagikan masker dan brosur imbauan larangan pembakaran hutan dan lahan kepada masyarakat sekitar.

​Hendra Wijaya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah antisipatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

​“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pencegahan Karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat,” tegas Hendra.

​Ia menekankan pentingnya peran para kepala dusun sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan warga. Menurutnya, Kadus memiliki posisi strategis untuk meneruskan imbauan larangan pembakaran lahan secara masif di wilayahnya masing-masing.

​Selain edukasi, pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial untuk mengantisipasi dampak buruk asap jika terjadi kebakaran. Hendra juga meminta warga untuk aktif melaporkan setiap kemunculan titik api maupun aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu Karhutla.

​Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, TNI, Polri, dan aparatur desa, diharapkan upaya pencegahan Karhutla di wilayah Pemulutan Selatan dapat berjalan maksimal guna menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pengirim berita : Aprianto.

Ahmad Basri., S.IP S.H

Ketua: K3PP Tubaba 

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Sangat disayangkan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita di Akun Makmun Serbaguna medsos (tiktok) menyampaikan pernyataan dengan nada yang dinilai merendahkan dan menghina profesi wartawan.

Pernyataan tersebut tentu tidak dapat dianggap sebagai persoalan sepele, karena profesi wartawan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan kebebasan pers. Ada enam hal yang harus diperhatikan.

Pertama, pernyataan seperti “wartawan tai kucing” atau ungkapan lain yang merendahkan profesi wartawan perlu mendapatkan klarifikasi secara terbuka. Pertanyaannya apa maksud dan tujuan pernyataan tersebut, kepada siapa sebenarnya ditujukan, dan apa yang melatarbelakanginya? 

Kedua, kritik terhadap pemberitaan tentu merupakan hak setiap orang. Tidak seorang pun dilarang menyampaikan keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan, tidak benar, atau tidak berimbang.

Keberatan terhadap isi pemberitaan seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang tepat, bukan dengan merendahkan atau menghina profesi wartawan secara keseluruhan.

Jika seseorang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan, tersedia mekanisme yang jauh lebih elegan dan konstruktif, antara lain menyampaikan hak jawab, hak koreksi, keberatan kepada media yang bersangkutan, atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, persoalan ini perlu ditempatkan secara proporsional. Karena pernyataan tersebut tidak secara jelas menyebut nama wartawan tertentu, maka persoalan hukumnya tidak otomatis dapat disebut sebagai pencemaran nama baik terhadap individu tertentu.

Akan tetapi, apabila pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka dan ditujukan untuk merendahkan profesi atau kelompok tertentu, tentu perlu dilihat secara utuh konteks, tempat, cara penyampaian, siapa yang menjadi sasaran, serta akibat yang ditimbulkannya. Karena itu, klarifikasi justru merupakan jalan terbaik sebelum persoalan ini berkembang lebih jauh.

Keempat, para awak media juga harus menunjukkan sikap profesional. Jangan sampai persoalan penghinaan terhadap profesi wartawan justru dibalas dengan tindakan yang sama-sama emosional.

Wartawan memiliki mekanisme dan etika profesi. Begitu pula masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap pers. Yang harus dijaga adalah batas antara kritik terhadap pemberitaan dengan penghinaan terhadap profesi.

Kritik terhadap berita adalah bagian dari demokrasi. Tetapi merendahkan profesi secara umum bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan ketidakpuasan terhadap sebuah pemberitaan.

Kelima, apabila memang terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, sebaiknya pihak yang merasa dirugikan segera menjelaskan persoalannya secara terbuka. Media juga wajib memberikan ruang terhadap hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam, apabila klarifikasi tidak dilakukan dan pernyataan tersebut tetap disebarluaskan sehingga menimbulkan kerugian atau persoalan hukum, para wartawan yang merasa menjadi sasaran dapat mempertimbangkan langkah hukum.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang membela wartawan. Ini tentang bagaimana kita menghormati profesi, kebebasan pers, dan hak setiap orang untuk menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.

Jangan sampai ketidakpuasan terhadap satu pemberitaan kemudian berubah menjadi penghinaan terhadap seluruh profesi. Karena itu, klarifikasi wajib dilakukan. (Red)