Untuk diketahui besarnya anggaran Bumdes Desa Sungai Pinang Nibung tersebut dengan nilai ratusan juta rupiah yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025.

Bumdes Desa Sungai Pinang Nibung mendapatkan penyertaan modal dari dana desa (DD) tahun 2025 sebesar Rp. 210.100.000, anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa unit usaha, di antaranya yaitu, sektor peternakan kambing, perkebunan jagung dan pembelian satu unit kendaraan roda tiga serta BRILink, akan tetapi faktanya usaha tersebut merugi, lalu sisa anggaran itu dilaporkan dan dikembalikan ke desa, selanjutnya dialihkan ke usaha lain, yakni agen BRILink.

Sangatlah aneh, pengalihan anggaran tersebut yang digunakan untuk usaha BRILink diduga tidak tercantum dalam papan transparansi APBDes Desa Sungai Pinang Nibung tahun anggaran 2026 yang terpasang di depan kantor desa setempat.

Lebih mencengangkan, Ketua Bumdes Desa Sungai Pinang Nibung, diduga selalu menghindar saat awak media ingin berjumpa, untuk wawancara dan konfirmasi lalu ketika dihubungi via Whatsapp Ketua Bumdes memberikan jawaban yang terkesan enggan berkomunikasi untuk diminta tanggapannya terkait persoalan dimaksud,

"Waalaikumsalam. Iya, tidak bisa karena saya ada kerjaan besok. Oh, untuk beberapa tahun ke depan saya sibuk," elaknya melalui pesan singkat pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Kepala Desa (Kades) Desa Sungai Pinang Nibung Kamaludin, saat diwawancarai awak media  di kantornya membenarkan adanya penyertaan modal sebesar Rp. 210.100.000 dari Dana Desa (DD) tahun 2025 tersebut.

"Benar, pada tahun 2025 Pemerintah Desa Sungai Pinang Nibung menganggarkan penyertaan modal untuk Bumdes tersebut sebesar Rp. 210.100.000 dari dana desa (DD) dan anggaran itu digunakan untuk membeli kendaraan roda tiga (Viar), 60 ekor kambing, serta membuka perkebunan jagung, dan BRILink, " papar  Kamaludin.

Dirinya menambahkan bahwa unit usaha peternakan kambing dan perkebunan jagung tersebut memang mengalami kerugian yang cukup besar.

"Kambing pada tahun 2025 itu modalnya sekitar dua jutaan per ekor, jadi untuk 60 ekor totalnya kisaran Rp. 120.000.000 dan dijual pada saat menjelang lebaran haji tahun 2025, hanya menghasilkan sekitar Rp. 80.000.000, sehingga rugi, sekitar Rp. 40.000.000, ucapnya.

Hasil penjualan kambing tersebut, kemudian dimasukkan kembali ke rekening, melalui Musyawarah Desa (Musdes), disepakati bahwa usaha peternakan kambing tidak akan dilanjutkan dan dialihkan menjadi agen BRILink.

"Untuk agen BRILink, kami tinggal menunggu dan ini butuh proses untuk mendapat nomor dari pusat dan kementrian yang belum keluar, sementara  dari pihak BRI Tanjung Raja sudah oke, tinggal menunggu nomor agen, namun saya lupa detailnya namun sampai sekarang belum turun padahal sudah berapa bulan kami ajukan, Jadi modal awal agen BRILink ini total keseluruhannya menggunakan sisa uang penjualan kambing yang berkisar Rp. 80 jutaan," ucap Kamaludin.

Ketika disinggung mengenai anggaran BRILink yang tidak terlihat (tercantum) pada papan APBDes di depan kantor desa, Kades Kamaludin berdalih bahwa papan tersebut baru saja diganti dan meminta media untuk mengeceknya kembali, kilahnya.

Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, pada hari Sabtu 27-06-2026 anggaran untuk usaha baru tersebut diduga kuat tidak tercantum dalam papan APBDes 2026, kantor desa setempat.

Untuk diketahui, sebagai informasi, rincian penggunaan total anggaran Rp. 210.100.000 pada tahun 2025 yang dikelola Bumdes tersebut diduga meliputi :

✓1. Peternakan 60 ekor kambing kurang lebih Rp. 125.000.000 (mengalami kerugian).                               

✓2. Pembelian kendaraan roda tiga (Viar) kurang lebih Rp. 45.000.000.                       

✓3. Perkebunan jagung kurang lebih Rp. 20.000.000 (mengalami kerugian).            

✓4. Alokasi awal BRILink kurang lebih Rp. 20.000.000.

Begitu sangat memprihatinkan  kerugian di sektor perkebunan jagung, terbilang parah, dari modal awal sekitar Rp. 20 juta, panen yang dihasilkan hanya seberat 260 kilogram.

"Jagung itu dijual dengan harga Rp. 5.000 per/kilogram, itupun harus diantarkan, jadi bukan rugi lagi, melainkan minus, karena saat pelaksanaannya, tanaman itu sempat terendam air atau tenggelam, lalu ditanam lagi," terang Kades Kamaludin.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan media ini telah berupaya untuk keberimbangan berita, namun belum ada tanggapan resmi mengenai kejelasan realisasi anggaran untuk BRILink  yang dipicu dugaan dengan tidak tercantum dalam komponennya pada papan transparansi APBDes Tahun Anggaran 2026 Desa Sungai Pinang Nibung.

Warga masyarakat meminta pihak - pihak yang berwenang di bidangnya dapat menindaklanjuti, memproses serta meng-audit terkait penggunaan dana yang begitu besar pada Bundes, bersumber dari desa desa (DD) Desa Sungai Pinang Nibung tersebut.

Pengirim berita : Aprianto 

Adapun sengketa informasi publik ini bermula dari dikabulkannya permohonan DPP JMI melalui Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Nomor: 24/G/KI/2025/PTUN.PLG tertanggal 29 Juli 2025. Putusan tersebut secara tegas memerintahkan Sekda OKU untuk menyerahkan sejumlah dokumen Laporan Keuangan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta Inventaris Aset tahun anggaran 2022 dan 2023. 

Namun, kendati PTUN Palembang telah melayangkan Surat Peringatan (Aanmaning), Penetapan Eksekusi, hingga pengiriman surat resmi dari pengadilan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI pada 21 Januari 2026 lalu, Sekda OKU tetap bergeming dan memilih menutup mata. 

Menyikapi hal tersebut, Yudi Hutriwinata, S.H., C.L.T.P., angkat bicara dan menyoroti tajam buruknya komitmen transparansi di Bumi Sebimbing Sekundang tersebut.

"Ini adalah preseden sekaligus contoh yang sangat buruk bagi iklim demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang pejabat setingkat Sekretaris Daerah, yang merupakan top birokrat di kabupaten, justru mempertontonkan pembangkangan yang nyata terhadap undang-undang dan mengabaikan putusan lembaga peradilan resmi negara," ujar Yudi dalam keterangan persnya, pada Selasa (30/6/2026).

Lebih lanjut, Yudi menilai, ketertutupan informasi mengenai tata kelola keuangan daerah ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten OKU masih jauh dari standar kepemerintahan yang baik (good governance).

"Asas good governance itu pilar utamanya adalah transparansi dan akuntabilitas. Jika Laporan Keuangan, dokumen pengadaan barang dan jasa, hingga anggaran satgas Covid-19 saja disembunyikan dan ditutupi dari publik, maka patut dipertanyakan ada apa dengan pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah OKU? Apa yang ditakutkan jika memang pengelolaan tersebut bersih?" cetus praktisi hukum yang juga menjabat Ketua Umum DPP JMI ini. 

Lebih lanjut, pria peraih gelar C.L.T.P. (Certified Legal Text Practitioner) ini menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. JMI melalui kuasa hukumnya dari Maestro Law Firm, Chandra Adi Natha, S.H., telah resmi menyusun langkah hukum berikutnya dengan mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) ke Pengadilan Negeri Baturaja.

Dalam gugatan tersebut, DPP JMI menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp400.000.000,00 akibat terhambatnya operasional organisasi dan tertundanya hak pemberitaan pers, serta kerugian immateriil berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Kami ingin memberikan edukasi hukum bahwa pejabat publik tidak kebal hukum. Ketika mereka memboikot undang-undang, mereka harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum perdata maupun ketentuan pidana keterbukaan informasi publik. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan pejabat," tutup Yudi dengan tegas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Daerah Kabupaten OKU belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tidak dilaksanakannya eksekusi putusan PTUN Palembang tersebut. (Red)

Penulis :

Ahmad Basri

Ketua : K3PP Tubaba 

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Dalam sistem ketatanegaraan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) didesain sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, berada di bawah kendali Presiden namun tetap harus menjalankan fungsinya secara netral, tidak memihak pada kelompok atau kepentingan politik tertentu.

Prinsip ini tercantum dalam undang-undang yang mengatur kepolisian, dengan tujuan agar penegakan hukum berjalan adil, setara, dan melindungi seluruh warga negara tanpa pandang status, kedudukan, atau afiliasi politik. Sejak Jokowi terpilih sebagai Presiden untuk pertama kalinya pada tahun 2014, sejumlah pengamat politik, hukum, dan masyarakat sipil mulai mengamati adanya perubahan mendasar dalam arah, budaya, dan cara kerja tubuh kepolisian.

Perubahan ini tidak bersifat teknis semata, melainkan menyentuh esensi kemandirian lembaga kepolisian. Berbagai kebijakan penunjukan pimpinan, pola penanganan kasus, serta hubungan dengan kekuasaan eksekutif memunculkan argumen bahwa kepolisian secara bertahap dikuasai dan diarahkan untuk melayani kepentingan politik penguasa. Perubahan arah kepolisian mulai terlihat jelas ketika Jokowi mengangkat Tito Karnavian sebagai Kapolri.

Sebelumnya, proses pengangkatan Kapolri pada umumnya tetap mempertimbangkan jenjang karir, rekam jejak profesional, serta keseimbangan dukungan dari berbagai unsur. Masa awal pemerintahan Jokowi, pengangkatan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun fondasi kendali yang kuat atas kepolisian. Di bawah kepemimpinan Tito terjadi pergeseran prioritas kerja.

Sebelumnya kepolisian lebih banyak berfokus pada pemberantasan kejahatan umum, keamanan lingkungan, dan penegakan hukum secara menyeluruh, maka pada masa itu mulai terlihat kecenderungan untuk menempatkan kepentingan stabilitas politik pemerintahan sebagai prioritas utama. Banyak pengamat menilai bahwa langkah ini menjadi titik awal di mana kepolisian mulai terbiasa bekerja selaras dengan kebutuhan politik kekuasaan, bukan hanya berdasarkan perintah hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengangkatan ini membuka pola baru bahwa kesesuaian pandangan dan kesetiaan kepada pimpinan tertinggi negara menjadi pertimbangan utama, setara bahkan melebihi kualifikasi teknis semata. Inilah yang kemudian dianggap sebagai pintu masuk bagi Jokowi untuk mulai mengeratkan cengkeramannya terhadap lembaga kepolisian. Seiring berjalannya waktu, persepsi tentang pergeseran fungsi kepolisian semakin menguat dan terlihat dalam berbagai peristiwa.

Lembaga yang seharusnya menjadi benteng perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, bertransformasi menjadi instrumen yang digunakan untuk menjaga kekuasaan dan membungkam oposisi kritis. Salah satu bukti paling nyata adalah pola penanganan terhadap suara-suara kritis. Lawan politik, aktivis, jurnalis, akademisi, maupun warga masyarakat yang mengemukakan pendapat atau kritik tajam terhadap kebijakan, kinerja, atau pribadi Jokowi seringkali dihadapkan pada jerat hukum.

Tuduhan yang dilontarkan sangat beragam, mulai dari makar, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, hingga pelanggaran hukum lainnya. Di sisi lain, kritik yang disampaikan dengan cara yang sama namun mendukung pemerintah jarang mendapatkan perlakuan serupa.

Hal ini menimbulkan kesan kuat adanya penegakan hukum yang selektif dan diskriminatif. Situasi ini diperparah dengan adanya dugaan kolaborasi struktural antara jajaran kepolisian dengan kelompok pendukung atau yang dikenal sebagai buzzer politik. Dalam dinamika ini, kelompok buzzer berperan membentuk narasi publik, menyerang pihak yang dianggap mengganggu kekuasaan, dan memprovokasi opini.

Sementara itu, kepolisian siap bertindak sebagai penegak aturan yang menindak pihak yang telah ditetapkan sebagai sasaran. Kolaborasi ini menciptakan lingkaran kendali yang efektif untuk membatasi ruang kebebasan berpendapat dan menjaga stabilitas kekuasaan secara semu. Ketika masa jabatan berakhir, Jokowi melanjutkan pola yang sama dengan memilih pengganti yang dinilai memiliki kedekatan pribadi dan kesetiaan yang teruji, yaitu Listyo Sigit Prabowo, mantan ajudan pribadinya.

Pengangkatan Sigit sebagai Kapolri ini menjadi sorotan tajam karena dinilai melangkahi jenjang kepangkatan dan masa dinas yang telah diatur dalam sistem karir kepolisian. Secara aturan internal, kenaikan jabatan dalam tubuh kepolisian didasarkan pada urutan kepangkatan, masa pengabdian, dan penilaian kinerja bertahap. Namun dalam kasus ini, pertimbangan politik tampaknya lebih dominan.

Tujuan strategis di balik pemilihan ini sangat jelas. Pertama, memastikan bahwa pimpinan kepolisian adalah orang yang dapat dipercaya untuk menjaga kepentingan Jokowi, baik saat masih menjabat maupun setelah masa jabatannya berakhir. Kedua, dengan melangkahi beberapa angkatan perwira senior, masa jabatan Sigit dapat berlangsung lebih lama dibandingkan jika ia mengikuti jalur karir biasa. Hal ini menjamin kelangsungan kendali dan pengaruh Jokowi terhadap lembaga tersebut dalam jangka waktu yang panjang.

Pola ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan kepolisian tidak lagi dipilih berdasarkan siapa yang paling kompeten secara profesional, melainkan siapa yang paling dapat diandalkan untuk mendukung kepentingan kekuasaan. Salah satu bukti paling meyakinkan tentang kuatnya kendali Jokowi adalah apa yang terjadi setelah pergantian kepemimpinan nasional.

Pada tahun 2024, kekuasaan kepresidenan resmi beralih dari Jokowi ke Prabowo. Secara konvensi politik dan ketatanegaraan, pergantian pemimpin biasanya diikuti dengan penyesuaian pimpinan lembaga strategis guna memastikan keselarasan arah kebijakan dan menegaskan otoritas pemerintahan baru.

Kenyataannya, Listyo tetap mempertahankan posisinya sebagai Kapolri hingga saat ini 2026. Kondisi ini menimbulkan analisis mendalam bahwa Prabowo seolah berada dalam posisi tersandera situasi politik. Prabowo dinilai tidak memiliki keberanian atau ruang gerak yang cukup untuk mengganti pimpinan kepolisian, meski langkah tersebut merupakan simbol penting yang menandakan bahwa kekuasaan telah berpindah tangan sepenuhnya.

Kelambanan atau ketidakmampuan ini menunjukkan bahwa pengaruh Jokowi telah mengakar sangat dalam di tubuh kepolisian. Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden masih memiliki kendali yang cukup kuat untuk menentukan siapa yang memimpin lembaga tersebut. Tanpa pergantian pimpinan, secara praktis kendali dan arah kerja kepolisian tidak mengalami perubahan berarti, sehingga warisan pengaruh politik masa lalu tetap berjalan.

Kecenderungan kepolisian yang lebih berpihak pada kepentingan Jokowi semakin teruji dan terlihat jelas dalam penanganan kasus-kasus yang secara langsung menyentuh nama mantan presiden tersebut. Salah satu contoh paling menonjol adalah kasus dugaan keabsahan ijazah pendidikan Jokowi yang sempat mengemuka dan menjadi perbincangan luas di masyarakat.

Dalam kasus ini, publik menilai bahwa proses penyelidikan tidak berjalan secara terbuka, mendalam, dan objektif. Berbagai pertanyaan yang diajukan masyarakat dan pengamat hukum tidak dijawab dengan penjelasan yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, kepolisian terkesan lebih berusaha menutup kasus tersebut dengan cepat, memberikan kesan seolah - olah bersedia "memasang badan" untuk melindungi nama baik dan kepentingan Jokowi.

Jika kepolisian bersikap netral, maka kasus apapun, termasuk yang menyangkut mantan presiden, harus diselidiki dengan standar yang sama seperti kasus biasa lainnya. Kenyataannya penanganan yang berbeda ini memperkuat dugaan bahwa kepentingan politik dan kekuasaan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan hukum, bukan semata-mata fakta dan bukti yang ada.

Seluruh rangkaian peristiwa dan kebijakan ini membawa dampak yang serius bagi kehidupan bernegara dan berdemokrasi. Pertama Rusaknya Kemandirian Institusi: Ketika kepolisian dikendalikan oleh kekuasaan politik, lembaga tersebut kehilangan jati dirinya sebagai penegak hukum yang netral. Keputusan yang diambil sering kali tidak lagi berdasarkan hukum, melainkan berdasarkan pertimbangan politik.

Kedua menurunnya Kepercayaan Publik: Masyarakat menjadi ragu apakah hukum dapat ditegakkan secara adil. Jika kepolisian terlihat berpihak pada penguasa, maka warga merasa hukum tidak lagi melindungi mereka, melainkan hanya melindungi kelompok tertentu.

Ketiga Lemahnya Sistem Pengawasan: Dalam sistem demokrasi, lembaga penegak hukum berfungsi sebagai pengawas kekuasaan. Jika lembaga ini justru menjadi bagian dari kekuasaan, maka tidak ada lagi pihak yang dapat mengawasi dan menindak penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa.

Keempat Membahayakan Stabilitas. Demokrasi: Demokrasi bergantung pada adanya lembaga yang kuat dan mandiri. Jika lembaga strategis seperti kepolisian dikuasai secara terus-menerus, maka akan terbentuk pola kekuasaan yang terpusat dan sulit dikendalikan, yang berpotensi menggerus prinsip-prinsip demokrasi.

Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, satu langkah strategis dan mendasar yang harus segera diambil hemat penulis adalah melakukan pergantian pimpinan Kepolisian.

Langkah ini bukan sekadar perubahan administratif biasa, melainkan keharusan konstitusional, politik, dan moral untuk memulihkan kondisi lembaga dan kepercayaan rakyat.

Mengapa Kapolri harus diganti?...

Pertama, memutus rantai pengaruh politik masa lalu. Pergantian Kapolri menjadi pintu utama untuk melepaskan tubuh kepolisian dari jerat kendali dan pengaruh kepentingan politik masa pemerintahan era Jokowi.

Dengan menempatkan pimpinan baru yang tidak memiliki ikatan kepentingan atau kesetiaan pribadi kepada penguasa lama, arah kebijakan kepolisian dapat dikembalikan kepada jalur profesionalisme dan hukum.

Kedua, menegaskan kedaulatan pemerintahan baru. Bagi Presiden Prabowo, mengganti Kapolri adalah bukti nyata bahwa memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan dan lembaga negara.

Ini adalah simbol penting bahwa kekuasaan telah berpindah tangan sepenuhnya, bukan sekadar peralihan jabatan semata. Tanpa langkah ini, citra pemerintahan baru Prabowo akan terus terlihat lemah dan terikat pada kepentingan pihak lain.

Ketiga, memulihkan netralitas dan kewibawaan lembaga. Pimpinan baru harus dipilih berdasarkan kriteria yang jelas: rekam jejak bersih, kompetensi tinggi, integritas terpuji, dan pengalaman memadai dalam jenjang karir kepolisian.

Bukan lagi berdasarkan kedekatan pribadi atau kesetiaan politik. Dengan demikian, kepolisian dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang adil, tidak pandang bulu, dan melindungi seluruh warga negara.

Keempat, mengembalikan kepercayaan publik. Pergantian pimpinan yang tepat akan menjadi sinyal positif bagi masyarakat bahwa perubahan menuju ke arah yang lebih baik telah dimulai.

Ini menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan yang selama ini tergerus akibat persepsi bahwa kepolisian hanya melayani kepentingan kekuasaan.

Kelima, mencegah penyimpangan lebih lanjut. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum yang selektif, dan pelanggaran hak asasi manusia akan semakin besar.

Pergantian Kapolri adalah tindakan pencegahan yang paling efektif agar lembaga ini tidak terjerumus lebih dalam ke dalam praktik-praktik yang merusak tatanan bernegara.

 Kesimpulan. Fenomena adanya kendali Jokowi terhadap kepolisian terbentuk melalui proses yang berlangsung secara bertahap, dimulai dari pola pengangkatan pimpinan, pergeseran fungsi, hingga bertahannya pengaruh tersebut meski kekuasaan telah berpindah tangan.

Akar permasalahan utamanya terletak pada belum terjadinya perubahan kepemimpinan yang mampu memutus ikatan kepentingan politik masa lalu. Oleh karena itu, pergantian Kapolri bukan lagi pilihan melainkan keharusan.

Langkah ini menjadi syarat mutlak untuk mengembalikan kemandirian lembaga penegak hukum, menegakkan kedaulatan pemerintahan, serta menjaga keberlangsungan sistem demokrasi dan keadilan di Indonesia.

Tanpa langkah ini semua wacana tentang perbaikan, profesionalisme, dan keadilan hukum hanyalah “omon - omon” belaka di kepolisian. (Red)

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir bersama Bupati Ogan Ilir turut menyambut kedatangan para tamu undangan, di antaranya Gubernur Sumatera Selatan, para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan, serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang semakin profesional, aspiratif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

Pengirim berita : Aprianto 

Tulang Bawang | Prokontra.news | - Kantor Hukum Sultan Sumatera memecahkan teka-teki atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Menggala, terkait dalam perkara nomor : 103/pid.sus/2026/pn.mgl di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi lampung sebelumnya.Awal dan akhir dari persidangan berjalan kondusif majelis hakim dan atau ketua hakim dan anggota hakim memutuskan Saudari Maryani BEBAS Tanpa Syarat. Dalam perkara tersebut, Maryani didampingi tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Sultan Sumatera dan Partner, Direktur M. Hidayat Tri Ansori., S.H., C.L.E. Ihsan, Teja Nugraha WNP., S.H., Arief Hidayatullah S.H., M.H., Muhammad Fahmi Nilwansyah S.H., dan Djoni Satria Mega., S.H.,C.L.E., berterimakasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Kabupaten Tulang Bawang menjatuhkan Vonis Bebas terhadap Maryani. Tangis histeris keluarga atas keadilan yang seadil-adilnya atas Vonis Bebas yang diputuskan Majelis Hakim terhadap Maryani, pada Kamis (25/6/2026).

Usai sidang pembacaan vonis, Kuasa hukum Maryani langsung menangis penuh haru. M. Hidayat Tri Ansori., S.H., C.L.E., kuasa hukum Maryani (Sapaan akrab Bung Dayat) mengambil langkah cepat untuk meminta petikan salinan putusan untuk membebaskan Maryani dalam tahanan tak lupa Maryani sujud syukur atas putusan tersebut, katanya.

Kiay Yansori Zaini bersama pihak media Wartawan' dan Keluarga Besar, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat histeris langsung mengemukakan jeritan yang selama ini ditunggu-tunggu, "Ya Allah anakku, "ya Allah panjang umur hakim-hakim," ucap, Kiay Yansori di Ruang Sidang usai mendengar putusan bebas Maryani.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Indri Muharani., S.H., M.H., dan hakim anggota Diaz Widya Fadilla., S.H., serta Irza Winasis S.H., M.H., menyatakan Maryani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU ) Kejaksaan Negeri Kabupaten  Tulang Bawang.

"Membebaskan terdakwa Maryani dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), membebaskan terdakwa dari tahanan setelah dibacakan putusan ini, dan mengembalikan harkat serta martabat terdakwa Maryani," terang, hakim saat membacakan putusan.

Maryani sebelumnya didakwa dalam perkara narkotika dengan barang bukti yang disebut pihak keluarga sebagai barang bukti siluman.

Dalam proses hukum, keluarga Maryani juga sebelumnya mengungkap adanya dugaan permintaan uang Rp.50 juta oleh oknum jaksa dan Kasipidum, terkait pasal yang akan dikenakan pada Maryani dari pasal 609 menjadi pasal 131 kepada Maryani namun dugaan meminta dan menerima uang pungli harus menjadi perhatian dan disikapi, ucap (seorang yang tak ingin disebut namanya).

Orang Tua Maryani mengapresiasi atas sikap  tegas majelis hakim juga memutuskan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,030 gram atau setelah pemeriksaan 1,012 gram, serta sejumlah plastik klip lainnya untuk dimusnahkan.

"Majelis hakim memutuskan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip besar berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,030 gram (berat setelah pemeriksaan 1,012 gram), satu bungkus klip kecil berisi dua buah pipet plastik diduga berisi sabu 0,110 gram (berat setelah pemeriksaan 0,093 gram), serta barang bukti lainnya untuk dimusnahkan," 

Dengan ini Kuasa Hukum, Bung Dayat tidak akan segan-segan mencari keadilan hingga hak-hak Maryani terselesaikan dengan seadil-adilnya, "Meski langit akan runtuh, Keadilan harus tetap ditegakkan". (Red).

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kabupaten Tulang Bawang, Dimas Sany, saat berkunjung ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten  Tulang Bawang, pada Senin (22/6/2026).

Dikatakan Dimas, sejumlah laporan yang masuk ke Kejari Tulang Bawang, termasuk terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), video profil, Bawaslu, dan laporan lainnya, tetap ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

"Semua laporan yang sudah masuk di kejaksaan tidak ada yang berhenti kasusnya dan akan terus kami dalami," kata Dimas.

Dirinya, mengungkapkan bahwa khusus laporan terkait dugaan permasalahan anggaran BUMD, saat ini penanganannya telah meningkat ke tahap penyidikan.

"Untuk laporan terkait permasalahan anggaran BUMD, sudah kami lakukan dan saat ini masuk tahap penyidikan. Kami akan menelusuri siapa saja yang terlibat. Ini juga menjadi bukti bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulang Bawang bekerja dan mudah - mudahan dalam waktu dekat ada perkembangan lebih lanjut," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Tulang Bawang Erwinsyah menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Kejari Kabupaten Tulang Bawang ke Kantor PWI serta keterbukaan informasi terkait perkembangan penanganan sejumlah laporan yang menjadi perhatian publik.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang yang telah berkunjung ke Kantor PWI Kabupaten Tulang Bawang. Kami juga mengapresiasi dan mendukung langkah Kejari dalam menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk, termasuk kasus BUMD yang saat ini telah masuk tahap penyidikan," kata Erwinsyah.

Dirinya berharap sinergi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten  Tulang Bawang dan PWI Kabupaten Tulang Bawang dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

"Semoga ke depan Kejaksaan dan PWI  Kabupaten Tulang Bawang terus bersinergi serta menjalin silaturahmi yang baik dalam berbagai bidang," tutupnya. (Red)

Penulis:

Ahmad Basri

Ketua :  K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Penetapan Eli sebagai tersangka dalam perkara penggunaan ijazah Paket C palsu, patut dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Tidak ada seorangpun yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti menggunakan dokumen pendidikan palsu untuk memperoleh jabatan publik harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Pertanyaan apakah perkara ini hanya berhenti pada Eli? Sebuah ijazah palsu tidak lahir dari ruang kosong. Ijazah tidak turun dari langit. Di balik selembar ijazah palsu selalu ada rantai perbuatan yang melibatkan banyak pihak.

Ada yang membuat, ada yang memesan, ada yang menghubungkan, ada yang memerintahkan, dan ada yang menggunakan. Semuanya merupakan satu kesatuan peristiwa hukum yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan pengakuan yang berkembang, Eli mengaku menerima ijazah tersebut dalam keadaan sudah jadi atau terima jadi. Proses pembuatannya diduga dilakukan oleh pihak lain.

Ada yang disebut sebagai pembuat, ada yang berperan sebagai perantara, dan ada pula yang diduga memerintahkan. Tentu benar atau tidaknya harus dibuktikan dalam proses penyidikan.

Pemakai: Pasal 272 ayat (2) “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.

Pembuat: Pasal 272 ayat (1) “Setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”

Penerbit: Pasal 272 ayat (3) “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun”. Sedangkan yang ikut membantu atau penyertaan lahirnya ijazah palsu dapat dijerat dalam Pasal 20 dan Pasal 2. Sama hukumannya dengan pemakai, pembuat dan penerbit.

Artinya, tidak hanya pelaku utama yang dapat dipidana, tetapi juga pihak yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membantu terjadinya tindak pidana. Artinya, undang-undang tidak hanya mengejar pemakai, tetapi juga pembuatnya.

Apabila penyidikan hanya berhenti pada pengguna sementara pihak yang membuat, memesan, atau memerintahkan tidak tersentuh, maka publik berhak mempertanyakan rasa keadilan yang hendak ditegakkan.

Perkara ini sesungguhnya bukan sekadar soal seseorang menggunakan ijazah palsu untuk menjadi anggota dewan.

Persoalan yang lebih mendasar adalah soal integritas. Sebab, jabatan wakil rakyat diperoleh melalui mekanisme konstitusional yang mensyaratkan kejujuran dan legalitas administrasi.

Ketika syarat itu dipenuhi dengan dokumen palsu, maka sesungguhnya yang dirugikan bukan hanya negara, melainkan juga rakyat yang memberikan mandat politik.

Semua pihak yang disebut-sebut terlibat tetap harus diperlakukan berdasarkan azas praduga tak bersalah. Tidak boleh ada penghukuman sosial sebelum adanya alat bukti yang cukup.

Karena itu, pengakuan Eli seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari perkara, melainkan sebagai pintu masuk untuk mengungkap seluruh mata rantai kejahatan.

Penyidik memiliki kewajiban untuk menelusuri siapa yang membuat, siapa yang memesan, siapa yang membayar, siapa yang menghubungkan, dan siapa yang memerintahkan.

Sebab keadilan tidak akan tercapai apabila hanya satu orang yang dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak lain yang memiliki peran penting justru luput dari proses hukum.

Asas Equality Before The Law mengajarkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda hanya karena kedudukan sosial, kekuasaan, atau hubungan tertentu.

Kini Eli telah ditetapkan sebagai tersangka, itu bukanlah akhir dari cerita. Justru sebaliknya, itu adalah awal untuk mengungkap keseluruhan konstruksi perkara.

Jangan sampai hukum terlihat berani kepada pemakai, tetapi lemah kepada pembuat dan pihak yang diduga memerintahkan. (Red)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba), Polda lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan Pada kegiatan Pembinaan dan anev kinerja bhabinkamtibmas semester 1 tahun 2026 Yang berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Polres Tubaba berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus. Pada Jum'at (19/06/2026)Dalam kegiatan tersebut dihadiri Dir Binmas Polda Lampung Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama (PJU) Dit Binmas Polda lampung, para Kasat Binmas dan Kasi humas serta Perwakilan  Bhabinkamtibmas Se-jajaran Polda Lampung.Piagam penghargaan khusus diberikan kepada sejumlah Kepolisian Resor (Polres) jajaran yang dinilai menorehkan prestasi diserahkan langsung oleh Dir Binmas Polda Lampung salah satunya diterima oleh Kasat binmas Polres Tubaba Iptu Gutri dan Bhabinkamtibmas Aipda Absen Daud Sipayung, S.H

Penghargaan yang diraih oleh Sat Binmas Polres Tubaba adalah :

1. Terbaik II dalam membina, memotivasi dan mengevaluasi penginputan laporan dalam Aplikasi BOS V2 oleh Bhabinkamtibmas,

2. Bhabinkamtibmas rangking I teraktif dalam input laporan giat bhabinkamtibmas di aplikasi Binmas Online System V2 ( penghargaan individu kepada Aipda Absen Daud Sipayung, S.H )

3. Terbaik I dalam membina, memotivasi, dan mengevaluasi Laporan Link Content Tiktok Giat Kebaikan oleh Bhabinkamtibmas nya.

Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu, dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat kepada para Kasat Binmas dan Bhabinkamtibmas jajaran yang menerima penghargaan, Ia berharap prestasi ini menjadi pemantik semangat bagi Polres lain untuk terus berinovasi.

"Penghargaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bukti nyata kerja keras personel di lapangan dalam kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat melalui pendekatan humanis dan pembinaan yang berkelanjutan guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, Polri harus mampu menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat melalui komunikasi yang baik dan pendekatan persuasif." Ujar Dir Binmas 

"Dengan adanya Kegiatan Pembinaan dan anev kinerja bhabinkamtibmas semester 1 tahun 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan kinerja dan sinergi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera."Pungkasnya. (Red)

Tulang Bawang | Prokontra.news | - Pada Konferkab ke IX tahun 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Erwinsyah dipercaya menjadi Ketua terpilih PWI Kabupaten Tulang Bawang periode 2026-2029.Untuk diketahui, dengan mendapatkan perolehan suara 15 dari 29 jumlah mata pilih anggota PWI Kabupaten Tulang Bawang, Erwinsyah berhasil menjadi Ketua PWI Tuba periode 2026 - 2029 mendatang.

Konferkab PWI Kabupaten Tulang Bawang dibuka langsung oleh Asisten II DR. Antony, Kadis Kominfo Nanan Wisnaga, Ketua PWI Provinsi Lampung Wira Hadikusuma yang berlangsung di Sekretariat PWI Kabupaten Tulang Bawang, pada Senin (15/6/2026).

Patut diapresiasi pada Konferkab PWI Kabupaten Tulang Bawang ke IX tahun 2026, ini telah dilakukan pemilihan secara demokratis mengingat ada 2 calon, yakni Erwinsyah dan Suhirmansyah.

Disaat proses perhitungan perolehan suara dari awal sampai ahir sangat ketat dan  sampai pada akhirnya Erwinsyah mendapatkan perolehan suara sebanyak 15 sementara Suhirmansyah mendapatkan sebanyak 14 suara.

Dalam sambutan perdananya Ketua PWI Tuba terpilih periode tahun 2026 - 2029 Erwinsyah mengatakan pesta Demokrasi telah usai mari kita bersama - sama kembali bersatu untuk memajukan PWI Kabupaten Tulang Bawang dan tak kalah pentingnya dapat bersinergi dengan Pemkab Tulang Bawang maupun lainnya guna memajukan Kabupaten Tulang Bawang yang sangat kita cintai bersama ini, terangnya.

Lebih lanjut, mari kita bersama - sama bersatu, walau sebelumnya kita berbeda pendapat, namun pesta demokrasi telah selesai mari kita kibarkan bendera PWI di Kabupaten Tulang Bawang, serta tetap bersinergi dengan pemerintah, guna mendukung kemajuan di Kabupaten Tulang Bawang dalam segala bidang, tutupnya.   (Red)