Kapolri Sayudi: Perang Lawan Narkoba "Institusi di Dalam Jangan Dilupakan"
penulis:
Ahmad Basri
(Advokat)
Ketua: K3PP Tubaba
Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Pasca dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo, genderang perang melawan narkoba kembali dikumandangkan.
Instruksi kepada seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Kapolda hingga Polres dan Polsek, agar melakukan pemetaan serta mitigasi terhadap wilayah-wilayah rawan peredaran narkoba. Ini menjadi sinyal bahwa persoalan narkoba kembali ditempatkan sebagai agenda serius penegakan hukum.
Bagi penulis, persoalannya bukan sekadar instruksi yang disampaikan, melainkan sejauh mana instruksi tersebut mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata, konsisten, dan berkelanjutan.
Sebagai sosok yang memiliki pengalaman di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kapolri Suyudi tentu diharapkan memahami sekali kompleksitas persoalan narkoba beserta jaringan yang mengendalikannya.
Dunia narkoba bukan sekadar persoalan pemakai dan pengedar di lapangan. Di baliknya terdapat jaringan distribusi, bandar, aliran uang, dan kemungkinan keterlibatan berbagai pihak yang memberikan perlindungan terhadap bisnis haram tersebut.
Dalam hitungan hari, instruksi Kapolri diikuti dengan berbagai operasi pemberantasan narkoba di sejumlah daerah. Aparat bergerak melakukan penindakan dan mengungkap berbagai kasus peredaran narkoba.
Langkah tersebut tentu patut diapresiasi apabila dilaksanakan secara profesional, berdasarkan bukti, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, keberhasilan operasi dalam hitungan hari belum cukup untuk menyimpulkan bahwa perang melawan narkoba telah dimenangkan.
Pertanyaan yang lebih penting apakah operasi tersebut mampu memutus jaringan peredaran narkoba secara menyeluruh, atau hanya menghentikan aktivitas pelaku tertentu untuk sementara waktu?
Operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan secara serius dapat memberikan harapan baru di tengah masyarakat. Kita semua memahami betapa berbahayanya narkoba bagi kehidupan individu, keluarga, dan masa depan generasi muda.
Ketika aparat hadir dan bertindak tegas, masyarakat tentu mengharapkan lingkungan yang lebih aman dari ancaman peredaran narkoba. Apresiasi publik merupakan sesuatu yang wajar. Namun, apresiasi tersebut hendaknya tidak membuat aparat terlena dan merasa bahwa persoalan telah selesai.
Munculnya gebrakan baru ini tentu memunculkan pertanyaan kritis bagaimana upaya pemberantasan narkoba dijalankan pada masa kepemimpinan Kapolri sebelumnya, Jenderal Listyo ?
Pertanyaan ini bukan untuk menafikan berbagai upaya yang mungkin telah dilakukan oleh kepolisian pada masa sebelumnya. Namun, pergantian pimpinan seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan dan kinerja yang telah berjalan.
Jika persoalan narkoba masih menjadi ancaman serius, apa yang belum berhasil diselesaikan? Apakah strategi penindakan belum efektif, pengawasan belum optimal, atau terdapat kelemahan dalam membongkar jaringan yang lebih besar?
Evaluasi semacam ini penting agar pergantian pimpinan tidak sekadar menghasilkan pergantian slogan, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam strategi pemberantasan narkoba.
Persoalan narkoba bukan persoalan yang dapat diselesaikan melalui operasi besar-besaran dalam waktu singkat. Pemberantasan narkoba membutuhkan konsistensi, pengawasan berkelanjutan, koordinasi antarlembaga, serta evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai.
Jangan sampai pada awalnya operasi berlangsung masif, pemberitaan ramai, dan apresiasi mengalir dari berbagai penjuru. Ketika perhatian publik mulai berkurang, intensitas penindakan ikut melemah.
Perang melawan narkoba bukan program musiman dan bukan pula agenda pencitraan pejabat yang baru menduduki jabatan. Narkoba akan terus menjadi ancaman selama jaringan distribusinya masih hidup dan permintaannya tetap ada di tengah masyarakat.
Harus diingat narkoba tidak mengenal batas status sosial, tingkat ekonomi, pendidikan, maupun jabatan seseorang. Orang kaya maupun miskin, masyarakat biasa maupun pejabat, semuanya dapat terjerat dalam persoalan narkoba.
Karena itu, pemberantasan narkoba harus dilaksanakan tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum terlihat begitu keras terhadap pelaku kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau kedudukan tertentu.
Jika seorang pengedar kecil dapat diproses secara hukum, bandar besar pun harus menghadapi proses hukum yang sama apabila keterlibatannya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Di sinilah integritas penegakan hukum diuji. Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, uang, ataupun kepentingan kelompok tertentu.
Bagi penulis, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui penangkapan terhadap pemakai dan pengedar di lapangan. Aparat harus mampu mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk pemasok, bandar, aliran dana, dan pihak-pihak yang terbukti memberikan perlindungan terhadap aktivitas peredaran gelap narkotika.
Jika yang ditangkap hanya pelaku di lapisan bawah, sementara jaringan utamanya tetap beroperasi, maka pemberantasan tersebut belum menyentuh akar persoalan. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan, pendidikan masyarakat, rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan, dan keterlibatan keluarga juga harus menjadi bagian dari strategi yang menyeluruh.
Sekali lagi bahwa perang melawan narkoba bukan hanya soal seberapa banyak pelaku yang ditangkap, melainkan bagaimana negara mampu mempersempit ruang gerak jaringan narkotika dan mencegah munculnya korban-korban baru.
Bagi penulis, tantangan terbesar Kapolri Suyudi bukan hanya memberantas narkoba di luar institusi kepolisian, tetapi juga memastikan integritas aparat di dalam institusinya sendiri. Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan pangkat dan jabatan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan jaringan narkoba.
Sebab, bagaimana mungkin masyarakat diminta percaya terhadap perang melawan narkoba apabila aparat yang seharusnya memberantasnya justru terbukti menjadi bagian dari persoalan tersebut? Membersihkan institusi sendiri merupakan ujian integritas sekaligus kesempatan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
Pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada laporan keberhasilan operasi dan jumlah barang bukti yang disita. Masyarakat perlu mengetahui sejauh mana penindakan tersebut mampu membongkar jaringan, memutus distribusi, dan mengurangi peredaran narkoba di wilayah-wilayah rawan.
Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara profesional, sedangkan dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa berdasarkan bukti.
Dalam perspektif penulis, sebuah kebijakan tidak cukup dinilai dari besarnya instruksi atau kerasnya pernyataan pejabat. Kebijakan harus diukur dari pelaksanaan, hasil, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Meskipun kepolisian memiliki peran penting dalam penegakan hukum, pemberantasan narkoba tidak dapat dibebankan kepada institusi kepolisian semata. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat harus mengambil bagian sesuai dengan peran masing-masing.
Pencegahan perlu diperkuat melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat. Orang yang mengalami ketergantungan juga perlu mendapatkan penanganan yang tepat sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan rehabilitasinya. Sementara itu, jaringan pengedar dan bandar yang terbukti menjalankan peredaran gelap harus ditindak tegas.
Pertanyaan dalam judul tulisan ini bukan sekadar sindiran terhadap Kapolri Suyudi, melainkan bentuk kritik terhadap kesungguhan negara dalam memberantas narkoba. Apakah perang yang dikumandangkan benar-benar akan dilaksanakan secara konsisten, atau hanya menjadi gegap gempita sesaat yang perlahan kehilangan gaungnya?
Jawabannya tidak ditentukan oleh kerasnya pernyataan Kapolri di hadapan kamera. Jawabannya akan terlihat dari konsistensi operasi, keberhasilan membongkar jaringan besar, ketegasan terhadap aparat yang terbukti terlibat, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Kita tidak perlu terburu-buru menyebut gebrakan ini sebagai keberhasilan besar. Namun, kita juga tidak perlu langsung menilainya sebagai pencitraan. Yang diperlukan adalah pengawasan kritis dan penilaian berdasarkan fakta.
Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan menghasilkan perubahan nyata, masyarakat tentu patut memberikan apresiasi. Sebaliknya, apabila hanya ramai pada awalnya lalu berhenti di tengah jalan, kritik publik menjadi bagian penting dari tanggung jawab demokrasi.
Penutup: Narkoba bukan bahan guyonan. Merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda, ketahanan keluarga, dan kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, ketika Kapolri mengumandangkan perang melawan narkoba, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi seorang pejabat, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara melindungi warganya.
Jangan sampai masyarakat kembali menyaksikan pola lama. Operasi besar-besaran pada awalnya, pemberitaan yang menggema, pujian yang mengalir, kemudian perlahan menghilang tanpa kejelasan hasil akhirnya.
Dan yang paling penting, jangan sampai perang melawan narkoba hanya diarahkan ke luar, sementara persoalan integritas di dalam institusi sendiri tidak mendapatkan perhatian yang sama seriusnya.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan Kapolri yang paling lantang menyatakan perang terhadap narkoba. Masyarakat membutuhkan Kapolri yang mampu membuktikan bahwa perang tersebut benar-benar dijalankan sampai tuntas. (Red)
