Penulis :

Ahmad Basri., S.IP S.H

(Advokat - Ketua K3PP Tubaba) 

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Terkait kasus yang menjerat Eli Fitriyana menarik perhatian publik, menjadi bahan kajian dan analisis hukum. Publik mengetahui bahwa perkara yang menjerat Eli Fitriyana berkaitan dengan dugaan penggunaan ijazah yang tidak sah dalam proses pencalonannya sebagai anggota DPRD Tubaba.

Eli Fitriyana sendiri disebut telah mengakui perbuatannya. Karena itu, perhatian publik kemudian tertuju pada persoalan penggunaan ijazah tersebut sebagai delik pidana yang sedang diproses oleh Aparat  Penegak Hukum (APH).

Selama menjadi anggota DPRD Tubaba, Eli Fitriyana tentu memperoleh hak keuangan sebagai anggota legislatif daerah, berupa gaji, tunjangan dan fasilitas yang bersumber dari keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertanyaannya apakah penerimaan gaji, tunjangan dan fasilitas tersebut juga dianggap sebagai kerugian keuangan negara?

Pertanyaan ini menjadi penting karena berdasarkan informasi yang berkembang, penegak hukum memproses perkara Eli Fitriyana pada delik penggunaan ijazah, bukan pada delik tindak pidana korupsi, yang secara khusus mendakwahkan adanya kerugian keuangan negara.

Kita sepakat bahwa penggunaan ijazah yang tidak sah merupakan satu persoalan tindak pidana. 

Sementara, dugaan kerugian keuangan negara merupakan persoalan hukum yang membutuhkan konstruksi dan pembuktian tersendiri.

Sejak awal penegak hukum hanya mendudukkan perkara pada penggunaan ijazah, maka pertanyaan mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas yang diterima Eli Fitriyana selama menjadi anggota DPRD Tubaba tentu berada pada ranah persoalan hukum yang berbeda.

Dalam perkara pidana, surat dakwaan memiliki posisi yang sangat penting. Dakwaan menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengetahui perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menjadi dasar pemeriksaan serta pembuktian di persidangan.

Jika dakwaan hanya berkaitan dengan penggunaan ijazah, maka persoalan kerugian keuangan negara tidak seharusnya muncul, sebagai kesimpulan baru tanpa dasar dakwaan dan pembuktian yang jelas.

Sekali lagi jika Aparat Penegak Hukum (APH) hanya mendakwa penggunaan ijazah, lalu siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana status gaji, tunjangan serta fasilitas yang telah diterima dari keuangan negara, selama jabatan tersebut dijalankan?

Dan Jika jaksa menuntut tambahan dakwaan adanya kerugian negara atas penggunaan ijazah palsu Eli Fitriana dan hakim memutuskan adanya kerugian negara maka Eli Fitriana harus mengembalikan kerugian negara tersebut. (Red)

Lampung Timur | Prokontra.news | – Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., memimpin langsung kegiatan penyegaran birokrasi pemerintah daerah melalui acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi 43 Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas, pada Jum'at (7/8/2026).Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, mendorong lahirnya berbagai inovasi. Tujuannya agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan semakin cepat, mudah, efektif, dan mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.

Dalam arahan yang disampaikan pada acara tersebut, Sekda Rustam Effendi menegaskan bahwa setiap jabatan yang diemban bukan sekadar kedudukan, melainkan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi tinggi, dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Hal itu ditujukan semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Lampung Timur.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab sepenuhnya demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Sekda Rustam.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada seluruh pejabat yang telah dilantik. Semoga para pejabat senantiasa mampu mengemban amanah ini secara profesional, bekerja dengan sepenuh hati, serta memberikan kontribusi nyata dan berarti bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kejayaan Kabupaten Lampung Timur ke depan.

Pengirim berita : Iman Nurrohim

Lampung Timur | Prokontra.news | –  Bupati Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.E., M.A.P., secara resmi membuka Program Lampung Timur Berhaji di Aula Islamic Center Lampung Timur. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan lembaga keuangan syariah, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sekaligus mengajak warga mempersiapkan ibadah haji dengan perencanaan keuangan yang matang sejak dini, Pada Kamis (6/8/2026/)Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pentingnya budaya menabung, cara mengelola keuangan sesuai prinsip syariah, serta dorongan semangat untuk mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Pemerintah berharap langkah ini dapat membangun kebiasaan perencanaan keuangan yang baik, mempererat kerja sama antar pihak, serta mewujudkan Kabupaten Lampung Timur yang religius, maju, dan sejahtera.

“Merencanakan haji sejak dini adalah ikhtiar mulia untuk menyempurnakan rukun Islam dengan persiapan yang matang,” ujar Bupati Ela Siti Nuryamah dalam sambutannya.

Pengirim berita : Iman Nurrohim 

‎

‎‎Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Si., CA., CMA. menegaskan  para pejabat yang baru dilantik harus mampu menghadirkan berbagai terobosan baru serta bekerja secara profesional sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

‎

‎"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ciptakan inovasi, tingkatkan profesionalisme, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

‎

‎Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, setiap aparatur diharapkan mampu terus berinovasi dari waktu ke waktu agar pelayanan semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

‎

‎‎"Jadilah pemimpin yang hadir di tengah masyarakat. Berikan pelayanan yang terbaik, pahami kebutuhan masyarakat, dan bangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar program-program kesehatan dapat berjalan optimal," Pesan Rustam kepada para kelapa Uptd Puskesmas. 

‎

‎Lebih lanjut dia meminta meningkatkan kompetensi, tunjukkan loyalitas dan kinerja yang tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. serta menjaga marwah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pengirim berita : Iman Nurrohim

Nota kesepakatan ini menjadi landasan utama dan langkah strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027, yang disusun berorientasi penuh pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, pembangunan yang tepat sasaran, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Bupati Lampung Timur, Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.E., M.A.P, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD atas kemitraan yang harmonis, terbuka, dan konstruktif selama proses pembahasan dokumen anggaran ini. Menurutnya, kolaborasi erat antara unsur eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar setiap kebijakan dan alokasi anggaran dapat semakin memperkuat pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat .

“Mari kita bersama-sama menjaga dan menguatkan semangat kolaborasi ini, demi mewujudkan Kabupaten Lampung Timur yang makmur, maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” tegas Bupati Ela Siti Nuryamah.

Kesepakatan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama pemerintah dan DPRD untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola digunakan secara tepat, efisien, dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga Lampung Timur.

 Pengirim berita :  Iman Nurrohim

Ogan Ilir | Prokontra.news | - SMA Negeri 1 Indralaya kembali menegaskan komitmennya melibatkan peran aktif orang tua dalam berbagai kebijakan sekolah, termasuk dalam pengadaan seragam dan perlengkapan bagi peserta didik baru tahun ajaran ini, pada Rabu (05/8/2026).Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Pudyo Laksono, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan seragam telah dibahas secara mendalam dalam rapat gabungan orang tua siswa. Dalam pertemuan tersebut, juga telah disepakati pembentukan paguyuban pengurus orang tua yang diketuai oleh P. Yanto untuk memfasilitasi kebutuhan bersama.“Pihak sekolah memberikan kepercayaan penuh kepada orang tua untuk menyusun kesepakatan bersama. Kami tidak terlibat sama sekali dalam penunjukan pelaksana maupun pihak konveksi. Semua keputusan diambil secara bersama-sama dan tidak ada unsur paksaan sedikitpun,”tegas Kepsek Pudyo saat dikonfirmasi hari ini.

Ia menambahkan bahwa formulir pemesanan yang disebarkan bersifat pilihan sepenuhnya. Orang tua bebas memilih untuk memesan melalui jalur yang telah dibahas maupun menyiapkan sendiri di tempat lain dengan model dan warna yang sesuai ketentuan sekolah. Mengingat waktu rapat sudah menjelang istirahat siang, formulir sengaja diserahkan kepada orang tua untuk didiskusikan terlebih dahulu bersama keluarga di rumah.

“Kami juga mendukung dan sangat menghargai semangat berbagi yang tumbuh di lingkungan sekolah. Banyak siswa baru yang sudah mendapatkan bantuan seragam layak pakai dari kakak kelas yang lulus maupun kerabat, sehingga tidak semua harus membeli baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pudyo berharap sinergi yang terjalin antara sekolah, orang tua, dan pengurus paguyuban Orangtua per kelas senantiasa terjaga dengan baik demi kenyamanan dan kemajuan seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Indralaya.

Lanjutnya di sekolah ini juga Bantuan Buku Paket dipinjamkan ke Siswa, Siswa tidak perlu membeli Buku Paket. Lagi,"pungkasnya.

Pengirim berita : Aprianto

Selanjutnya, Bupati Ela Siti Nuryamah juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Yuliansyah, S.I.K., M.H., yang kini menjabat sebagai Kapolres Lampung Timur.

Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam mengemban amanah. terus menghadirkan pengabdian terbaik bagi masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta memperkuat sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur demi mewujudkan daerah yang aman, kondusif, dan sejahtera.

Selamat mengemban tugas dan tanggung jawab yang baru. semoga senantiasa sukses dalam setiap langkah pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pengirim berita :  Iman Nurrohim

Ahmad Basri 

(Advokat -Ketua K3PP Tubaba)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news| - Di era digital saat ini, sebuah pemberitaan dapat menyebar dalam hitungan detik dan menjangkau jutaan pembaca. Tidak jarang, pihak yang menjadi objek pemberitaan merasa dirugikan karena menilai isi berita tidak akurat, tidak berimbang, atau bahkan mencemarkan nama baiknya.

Reaksi yang sering muncul adalah keinginan untuk segera melaporkan media atau wartawan ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan pidana, termasuk menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pertanyaan apakah setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media dapat langsung menempuh jalur pidana? Tentu jawabannya tidak sesederhana itu.

Sistem hukum Indonesia telah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini merupakan lex specialis yang mengatur aktivitas pers sekaligus memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Instrumen penting dalam UU Pers adalah hak jawab. Hak jawab merupakan hak setiap orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan berupa fakta yang dianggap merugikan nama baiknya.

Melalui mekanisme ini, media diberi kesempatan untuk memperbaiki, mengoreksi, atau memuat klarifikasi dari pihak yang merasa dirugikan sehingga keseimbangan informasi dapat terjaga.

Apabila hak jawab tidak diberikan, ditolak, atau tidak dimuat secara patut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers.

Sebagai lembaga independen, Dewan Pers memiliki kewenangan menilai apakah suatu pemberitaan merupakan produk jurnalistik yang dibuat sesuai kaidah jurnalistik atau justru melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Penilaian ini menjadi penting karena tidak semua informasi yang beredar di media otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mekanisme Dewan Pers telah menjadi pendekatan yang diakui.

Aparat penegak hukum pada umumnya meminta penilaian Dewan Pers terlebih dahulu apabila perkara yang dilaporkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Pendekatan ini dimaksudkan agar kemerdekaan pers tetap terlindungi tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Harus dicatat bahwa bukan berarti wartawan atau perusahaan pers kebal hukum. Jika terbukti pemberitaan dilakukan dengan itikad buruk, tidak memenuhi standar jurnalistik, atau bahkan perbuatan yang dipersoalkan berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik, maka pertanggungjawaban hukum tetap dapat dimintakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat perlu memahami bahwa sengketa pemberitaan tidak selalu harus diawali dengan laporan pidana ke penegak hukum. Menggunakan hak jawab dan mekanisme penyelesaian di Dewan Pers merupakan bentuk penghormatan terhadap sistem hukum pers yang telah dibangun oleh negara.

Kemerdekaan pers dan perlindungan terhadap kehormatan setiap warga negara bukanlah dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan.

Pers wajib menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan bertanggung jawab, sementara masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan juga harus menggunakan mekanisme hukum yang telah disediakan, hak jawab atau hak koreksi dan Dewan Pers. (Red)

Palembang/Ogan Ilir | Prokontra.news | – Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa, terkait dugaan sarat penyimpangan hingga mengalami kegagalan pelaksanaan Program Cetak Sawah di Kabupaten Ogan Ilir (OI) tahun anggaran 2025–2026. pada Senin (03/8/2026).Perlu diketahui, program tersebut dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini mencapai nilai total sekitar seratus lima miliar rupiah, Koordinator Aksi JAKOR Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Fadrianto TH., didampingi Koordinator Lapangan RA.Wijaya menyampaikan, hasil investigasi tim menemukan indikasi kuat/sarat, adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Program mencakup tiga belas paket pekerjaan yang tersebar di Kecamatan Lubuk Keliat, Muara Kuang, Pemulutan Barat, Indralaya Selatan, Rambang Kuang, Rantau Alai, Tanjung Raja hingga Tanjung Batu dengan target total lahan seluas tiga ribu lima ratus hektare. Namun data yang dihimpun menunjukkan sekitar seribu seratus hektar lahan tersebut, dinilai belum dapat digarap maupun ditanami hingga kini, tegasnya.“Lahan tersebut masih tergenang air dalam, sementara sistem irigasi dan tata kelola air belum berfungsi optimal. Diduga sejak awal analisis kesiapan lokasi dan calon petani tidak dilakukan secara matang, sehingga program dipaksakan berjalan tanpa memastikan kelayakan di lapangan".

Selanjutnya, dengan biaya pelaksanaan sekitar tiga puluh lima juta rupiah per hektare, JAKOR Sumsel menduga kerugian keuangan negara mencapai tiga puluh delapan koma lima miliar rupiah, yang di akibat lahan tersebut, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Klaim ini sifatnya dalam dugaan dan tentunya masih menunggu hasil audit resmi aparat pengawas maupun penegak hukum.

Dalam aksinya, JAKOR Sumsel meminta Kepala Dinas (Kadis) DPTPH (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura) Provinsi Sumatera Selatan mengundurkan diri, sebab ini adalah bentuk tanggung jawab atas dugaan kegagalan program tersebut, selain itu organisasi ini juga meminta Kepala Dinas DPTPH Provinsi  Sumsel untuk dapat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada warga masyarakat dan petani, serta dapat bertanggung jawab penuh atas perbaikan dan penuntasan masalah di lapangan, terangnya.

Ditambahkan, selain itu, pihaknya menuntut penjelasan rinci dan transparan mengenai seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan program di Ogan Ilir, ucapnya.

Lebih lanjut, Massa aksi diterima langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel, Opitum Jaya, dirinya membenarkan proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-katalog, ucapnya.

“Untuk pelaksanaan di Kabupaten Ogan Ilir prosedurnya sudah benar namun kendala banyak terjadi karena anggaran diterima mendadak dan harus selesai pada tahun berjalan, "Insya Allah masalah yang ada akan kami perbaiki, dan tuntutan teman-teman, akan segera kami sampaikan serta koordinasikan dengan pimpinan,” jelas Kabid DPTPH Sumsel.

Pengirim berita : Aprianto 

Dalam kesempatan tersebut, Wabup menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Ia mengajak para peserta didik untuk terus belajar, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta bahasa asing, tanpa melupakan akhlak, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bekal menghadapi dunia kerja.

Kunjungan ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan dunia pendidikan dalam mencetak lulusan yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di Tingkat Nasional maupun Internasional.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan peresmian gedung baru melalui pemotongan pita serta peninjauan lahan pengembangan fasilitas pendidikan SMK JIEMA.

Bersama, kita wujudkan SDM Lampung Timur yang unggul, berdaya saing, dan siap menyongsong masa depan.

Pengirim berita : Iman Nurrohim