Ogan Ilir | Prokontra.news | - Viral setelah beredar di media sosial, diduga seorang oknum kepala desa di Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan (Sumsel) menenteng parang dan intimidasi  saat berhadapan dengan puluhan warga.

Peristiwa tersebut, terjadi di sebuah lahan perkebunan milik perusahaan di Indralaya Utara, wilayah setempat, pada Senin siang  (9/11/2026).

Untuk diketahui, berdasarkan keterangan salah seorang warga berinisial NT, puluhan orang warga Desa Bakung dan Kayu Ara Batu mendatangi lahan perusahaan, adapun maksud kedatangan warga untuk mempertanyakan hak kepemilikan lahan mereka.

"Kami ingin lahan kami dikembalikan, karena dulu dijual mafia tanah kepada perusahaan," kata NT kepada awak media/wartawan di Indralaya, pada Selasa (10/11/2026).

Saat berada di lahan, massa dihadang oleh seorang yang diduga oknum kepala desa di Indralaya Utara yang disebut merangkap humas perusahaan.

"Oknum kades ini ngajak preman dan bentak-bentak warga, nyuruh pergi. Warga ketakutan karena kades ini bawa parang juga," ujar NT.

"Perlu diketahui, ada dua video yang beredar, masing-masing berdurasi 5 menit 59 detik dan 13 menit 32 detik".

Menurut NT, salah seorang warga yang merasa terancam telah melapor ke Polres Ogan Ilir. "Sudah melapor," kata dia.

Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir AKP Rio Tarigan, melalui Kanit Pidum Ipda Abriansyah mengaku belum mendapat laporan pengancaman tersebut. "Belum ada (laporan)," kata Abriansyah dihubungi terpisah. 

Redaksi media ini tetap membuka ruang kepada pihak yang di maksud untuk dapat memberikan tanggapan resmi /hak jawab dan koreksi setelah berita ini diterbitkan guna keberimbangan sebuah pemberitaan.

Pengirim berita: Aprianto 

"Bukan lagi mengangkat bambu runcing, melainkan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun daerah dengan karya nyata," ujar Bupati Ela dalam amanat upacara, pada Selasa (10/11/2026).

Suasana upacara terasa semakin khidmat dan hangat saat jajaran Forkopimda beserta seluruh Kepala OPD duduk bersimpuh bersama para veteran dan Warakawuri. Dalam kesempatan tersebut, para saksi hidup kemerdekaan turut berbagi tetesan sejarah, menceritakan langsung pengorbanan dan semangat yang tak pernah padam demi tegaknya kemerdekaan bangsa.

Momen sederhana namun bermakna mendalam ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari pengorbanan luar biasa para pendahulu kita.

"Mari terus melangkah bersama, merawat persatuan, dan membuktikan bahwa pengorbanan mereka tidak pernah sia-sia," ajak Bupati Ela.

Semangat para pahlawan kini diteruskan dengan cara-cara yang lebih bermakna: melalui pendidikan yang berkualitas, pembangunan yang nyata, dan persatuan yang kokoh di tengah keberagaman.

Pengirim berita: Imannurrohim

Lampung Timur dikenal memiliki kekayaan alam, perikanan, dan pertanian yang luar biasa. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen memperkuat sinergi berbasis sains dan teknologi, guna mendorong kemajuan ekonomi yang berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

Hadir dalam pertemuan tersebut tim BRIN yang dipimpin oleh Dr. Ir. Agus Wahyudi, M.S., bersama anggota Dr. Ir. Budi Wardhono, M.Si., Dadang Permana, S.E., M.Si., serta Tri Astuti Wisudayati, S.E., M.S.E.

"Pembangunan daerah yang berdampak nyata tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara biasa. Kolaborasi bersama BRIN ini merupakan langkah krusial untuk memastikan setiap kebijakan, pengelolaan sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan di Lampung Timur didasarkan pada riset yang matang dan inovasi yang tepat guna," ujar Bupati Ela.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa tujuan utama kerja sama ini adalah agar komoditas unggulan daerah memiliki daya saing yang kuat, bernilai tambah tinggi, dan secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Saatnya inovasi mengambil peran utama demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur," tegasnya.

Melalui sinergi ini, diharapkan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara cerdas, efisien, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar terasa hingga ke masyarakat luas. 

Pengirim berita: Imannurohim

Kegiatan yang berlangsung di Caffe Bebek Calak Bumbu Hitam Resep Surga, Mataram Marga, Sukadana, ini menjadi forum refleksi terhadap arah perjuangan politik serta relevansi pemikiran sosialisme Islam dalam menjawab persoalan ketimpangan dan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris DPC PKB Lampung Timur, Rida Rotul Aliyah, mengatakan diskusi tersebut digagas untuk mengangkat kembali pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto, khususnya mengenai sistem ekonomi, keadilan sosial, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, pemikiran Tjokroaminoto masih relevan untuk dikaji sebagai landasan memperkuat orientasi politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Diskusi menghadirkan Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.E., M.AP., sebagai pembicara utama. Narasumber lainnya terdiri dari Ketua MUI Lampung Timur, Dr. KH. Moh. Fahimul Fuad, M.Sy., dan Rektor Universitas Ma'arif Lampung (UMALA), Dr. Agus Setiawan, M.H.I.

Hadir pula Amir Faisol, S.H., Ketua Laskar Merah Putih, unsur Banser, Ansor, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta insan pers. Diskusi dipandu Ketua PC GP Ansor Lampung Timur, Dr. H. M. Muslih, S.H.I., M.H.

Dalam pemaparannya, Muslih menilai tema yang diangkat memiliki relevansi kuat dengan tantangan politik dan ekonomi saat ini. Menurutnya, politik tidak semestinya hanya menjadi arena perebutan kekuasaan maupun kepentingan elektoral, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, pemerataan kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Ia menegaskan, perspektif sosialisme Islam menempatkan keadilan, kepedulian terhadap kelompok lemah, pemerataan ekonomi, dan tanggung jawab sosial sebagai nilai penting yang perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kebijakan pemerintahan.

Sementara itu, Hj. Ela Siti Nuryamah menyampaikan bahwa diskusi tersebut merupakan ruang untuk memperkuat pemahaman terhadap dasar pemikiran dan ideologi dalam perjuangan politik. Ia menilai, di tengah berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat, gagasan tentang keadilan tidak boleh berhenti sebatas wacana politik. Diperlukan arah, kebijakan, serta ukuran yang jelas agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Ela juga menekankan pentingnya pembahasan lebih lanjut mengenai pemerataan kesempatan usaha, perlindungan masyarakat kecil, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta keberpihakan kebijakan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Diskusi ini sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana nilai keislaman, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan serta program pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Melalui forum tersebut, DPC PKB Lampung Timur diharapkan tidak hanya menjadikan diskusi publik sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai ruang pertukaran gagasan yang kritis dan konstruktif. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah gagasan politik bukan semata-mata terletak pada kuatnya wacana yang disampaikan, melainkan pada konsistensi perjuangan dan realisasi kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lampung Timur.

Pengirim berita: Imannurrohim

Pelantikan berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur dan dilakukan Wakil Bupati H. Azwar Hadi, S.E., M.Si., mewakili Bupati Hj. Ela Siti Nuryamah.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Rustam Effendi, S.E., M.Si., para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta sejumlah camat.

Wabup Azwar Hadi menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian atau rotasi jabatan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Jabatan adalah amanah dan kepercayaan yang harus dijawab dengan kerja nyata. Saya minta seluruh pejabat segera beradaptasi, memahami tugas dan tanggung jawab, serta bekerja dengan penuh integritas, loyalitas, dan profesionalisme," tegas Azwar.

Ia juga meminta para pejabat menjaga disiplin, menjunjung etika birokrasi, serta menerapkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK. Selain itu, mereka diharapkan mampu menjadi teladan dan mendorong inovasi di lingkungan kerja masing-masing.

"Berikan pelayanan yang cepat, mudah, dan humanis kepada masyarakat. Bangun kolaborasi dan kekompakan agar program pembangunan berjalan optimal," tambahnya.

Adapun 33 pejabat yang dilantik terdiri dari tujuh pejabat administrator, 22 pejabat pengawas, dan empat pejabat fungsional.

Untuk jabatan administrator, di antaranya Setiyo Cipto, S.Pd., sebagai Camat Labuhan Maringgai; Superda Aticha Masyono, S.E., M.M., sebagai Sekretaris DPMPTSP; serta Amri Yuansyah, S.STP., sebagai Sekretaris Kecamatan Pekalongan.

Sementara empat pejabat fungsional yang dilantik yakni Bdn. Komariyah, SST., Sri Wahyuni, S.P., M.E.P., Citra Risma, S.Farm., Apt., dan Anita Aprisari Dewi, S.K.M.

Menutup sambutannya, Azwar Hadi mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia berharap momentum tersebut mampu memperkuat profesionalisme birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan Lampung Timur yang maju dan sejahtera. 

Pengirim berita: Imannurrohim 

Lampung Timur | Prokontra.news | - Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Lampung resmi mengukuhkan 61 wisudawan dan wisudawati Program Sarjana Angkatan ke-II dalam acara wisuda yang berlangsung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Minggu (9/11/2026).Hadir dalam acara tersebut, Bupati Lampung Timur, Hj. Ela Siti Nuryamah, yang memberikan apresiasi mendalam sekaligus dorongan semangat bagi para lulusan.

"Ilmu yang diamalkan, teknologi yang digerakkan, untuk Lampung Timur dan Indonesia yang lebih maju!" ujar Bupati Ela.

Selanjutnya, Bupati ela menekankan bahwa di era transformasi digital dan disrupsi teknologi saat ini, sarjana NU dituntut untuk tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga adaptif, inovatif, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan serta keislaman yang rahmatan lil 'alamin.

"Teruslah berkarya, menjadi agen perubahan, dan buktikan bahwa lulusan ITSNU Lampung siap menjawab tantangan zaman dengan solusi nyata di tengah masyarakat," pesannya.

Selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Angkatan ke-II ITSNU Lampung. Semoga ilmu yang telah diraih membawa manfaat luas bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa, tutupnya. 

Pengirim berita: Imannurrohim 

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, turun langsung hadir dan berbaur bersama masyarakat dalam kegiatan yang penuh semangat tersebut.

Kegiatan dimulai dengan senam bersama, dilanjutkan jalan sehat yang diikuti antusiasme warga dari berbagai usia. Suasana semakin meriah dengan pembagian door prize dan pengundian hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor yang menjadi sorotan utama acara. Semua rangkaian kegiatan berjalan lancar, tertib, dan melebur menjadi satu energi positif di tengah kebersamaan masyarakat.

Bupati Ela Siti Nuryamah menyampaikan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tentang raga yang bugar, tetapi juga merawat ikatan kebersamaan di tengah masyarakat.

"Kesehatan fisik adalah fondasi utama pembangunan daerah. Ketika masyarakatnya aktif dan bahagia, energi positif tersebut akan mengalir untuk membawa Lampung Timur semakin maju dan berjaya," tutup Bupati Ela.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa langkah hidup sehat yang dijalani bersama-sama mampu mempererat silaturahmi dan membangun semangat kebersamaan yang kuat di tengah masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Pengirim berita: Imannurrohim 

Namun, ia menegaskan pemasangan harus dilakukan dengan mekanisme dan ketentuan yang jelas agar tidak menimbulkan diskriminasi dan polemik di tengah masyarakat.

"Saya setuju, tetapi harus dengan mekanisme dan ketentuan agar tidak terkesan ada diskriminasi yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat," ujar Ela usai mengikuti kegiatan jalan sehat di Lapangan Sribawono, pada Sabtu (8/11/2026).

Bupati Lamtim, menjelaskan stiker tersebut tidak akan dipasang ke semua rumah penerima bantuan, melainkan khusus bagi kategori golongan yang sebenarnya, mampukan namun masih tercatat menerima bantuan sosial.

"Mekanismenya tidak semua rumah ditempeli, tetapi kategori golongan mampu yang menerima bantuan. Kalau mereka menolak dipasang stiker, maka harus membuat pernyataan mengundurkan diri," tambahnya.

Perlu diketahui, sebelumnya, sejumlah masyarakat menilai pemasangan stiker perlu dilakukan sebagai langkah transparansi, mengingat masih banyak bantuan yang dinilai belum tepat sasaran. DPRD Kabupaten Lampung Timur pun telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas Sosial (Dinsos) terkait rencana pemasangan stiker dan validasi ulang data penerima bantuan sosial di wilayah tersebut.

Pengirim berita: Imannurohim 

Lampung | Prokontra.news | - Ketua LSM HANTAM (Hati Nusantara Takkan Mati), M. Nasir, angkat bicara menanggapi buntut dua pemberitaan terkait lambatnya penerbitan Paklaring mantan karyawan PT. Marga Solusi Prima (MSP) berinisial KI.

Menurut Ketua M. Nasir, kasus ini bukan sekadar keterlambatan administrasi biasa. Ini adalah cermin telanjang dari sistem manajemen PT. MSP yang dinilainya sudah sangat kritis, tidak peka, dan abai terhadap hak pekerja.

"Ini sangat memalukan. Paklaring itu dokumen paling dasar, paling sederhana, dan wajib diberikan perusahaan. Kalau untuk selembar surat saja pekerja harus menunggu berbulan-bulan, lalu harus viral dulu baru diberikan, itu artinya manajemennya sudah sakit," tegas M. Nasir kepada awak media, pada Minggu (08/11/2026).

Ketua M. Nasir menyoroti jawaban klasik yang selama ini diterima KI, yaitu "sudah diteruskan ke Pusat".

✓1. Alasan, "diteruskan ke Pusat" dinilai hanya menjadi tameng birokrasi untuk menutupi ketidakbecusan manajemen di daerah.

✓2. Jika Kepala Divisi dan Koordinator Ruas saja tidak mampu menyelesaikan hak pekerja yang sederhana, lalu untuk apa jabatan dan struktur itu dipertahankan.

✓3. Sikap bungkam perusahaan setelah dua kali diberitakan dinilai sebagai bentuk arogansi dan tidak menghargai fungsi kontrol sosial.

"Jangan bangga mengaku perusahaan besar kalau urusan hak mantan pekerja saja tidak becus. Pekerja itu bukan budak. Dia sudah mengabdi, sudah mengundurkan diri sesuai prosedur. Kok hak pekerja nya dipersulit? Ini manajemen model apa?" ujar M. Nasir dengan nada tinggi.

Lebih dalam, ia menegaskan, Paklaring bukan hadiah dari perusahaan, bukan belas kasihan atasan, melainkan hak yang dijamin undang-undang. Menunda-nunda Paklaring sama saja menunda hidup seseorang, karena JHT yang seharusnya bisa dicairkan untuk menyambung hidup ikut tertahan.

Ketua M. Nasir juga mempertanyakan, apakah sistem seperti ini hanya menimpa KI seorang, atau sudah menjadi pola yang dibiarkan di tubuh PT. MSP.

"Kalau satu orang saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan puluhan pekerja lain yang tidak berani bersuara? Jangan-jangan banyak yang nasibnya sama, hanya saja mereka takut dan memilih diam," katanya.

Oleh karena itu, LSM HANTAM mendesak tiga hal:

✓1. Evaluasi total manajemen PT. MSP, khususnya Divisi dan Koordinator Ruas TERPEKA Lampung, karena dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan terhadap pekerja.

✓2. Audit internal terkait penerbitan Paklaring dan hak-hak pekerja lain yang sudah berhenti, agar tidak ada lagi yang dipersulit dengan alasan birokrasi pusat.

✓3. Permintaan maaf terbuka kepada KI, bukan sekadar memberikan Paklaring setelah viral, tetapi mengakui kelalaian manajemen.

"Jangan merasa tertampar, memang ini tamparan. Tamparan keras agar manajemen sadar. Jangan tunggu pekerja mengadu ke media baru bergerak. Kalau media tidak turun, apakah Paklaring KI sampai sekarang masih nyangkut di meja Pusat?" sindir M. Nasir.

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras. Jika pola seperti ini terus dibiarkan, LSM HANTAM siap mengawal kasus ini hingga ke Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, bahkan ke ranah hukum jika ditemukan unsur kesengajaan menahan hak pekerja.

"PT. MSP jangan merasa kebal. Media sudah bersuara, LSM sudah bersuara, publik sudah menilai. Sekarang tinggal manajemennya, mau berbenah atau mau terus mempertahankan sistem yang bobrok ini," tegas M. Nasir.

"Desak Instansi Berwenang Turun Tangan, Jangan Hanya Jadi Penonton"!

Tidak berhenti sampai di situ, M. Nasir juga mendesak lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan besar dalam pengawasan ketenagakerjaan untuk tidak lagi berdiam diri.

Menurutnya, kasus KI sudah cukup menjadi bukti awal bahwa ada persoalan serius dalam sistem manajemen PT. MSP. Karena itu, negara tidak boleh kalah oleh birokrasi perusahaan.

✓1. Desak Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung: Segera memanggil manajemen PT. Marga Solusi Prima untuk dimintai keterangan resmi. Lakukan pemeriksaan dan pengawasan menyeluruh, apakah perusahaan selama ini sudah menjalankan kewajibannya sesuai UU Ketenagakerjaan atau justru membiarkan hak pekerja tertunda.

✓2. Desak BPJS Ketenagakerjaan: Turut melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada lagi mantan pekerja yang terhambat mencairkan JHT hanya karena perusahaan lambat menerbitkan Paklaring.

✓3. Desak Pengawas Ketenagakerjaan: Jika ditemukan unsur kesengajaan menahan hak pekerja, jangan ragu memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan, mulai dari teguran tertulis, sanksi administratif, hingga rekomendasi penindakan hukum.

✓4. Desak DPRD / Komisi terkait: Ikut mengawasi perusahaan yang beroperasi di Lampung, khususnya perusahaan yang mengelola ruas jalan tol, agar tidak semena-mena terhadap pekerja lokal.

"Jangan sampai instansi berwenang hanya jadi penonton. Kalau ada perusahaan yang menahan hak pekerja berbulan-bulan, panggil! Periksa! Kalau terbukti lalai, beri sanksi! Jangan biarkan pekerja kecil yang selalu jadi korban," desak M. Nasir.

M. Nasir menutup desakannya dengan peringatan keras.

"Kami tidak ingin ada lagi pekerja yang harus viral dulu baru dapat haknya. Kalau instansi berwenang tegas, perusahaan tidak akan berani mempermainkan hak pekerja. Tapi kalau dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk bagi dunia kerja di Lampung," pungkasnya.

Hingga berita ini di terbitkan pihak manajemen PT. Marga Solusi Prima belum memberikan keterangan/tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab/Tanggapan/Koreksi  dan klarifikasi seluas-luasnya untuk keberimbangan pemberitaan. (Red)