Ogan Ilir | Prokontra.news | - Sebanyak 358 siswa-siswi Kelas XII SMA Negeri 1 Indralaya resmi mengikuti pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) Tahun Pelajaran 2026/2027. Ujian nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini berlangsung dalam dua gelombang, yaitu Gelombang 1 pada 26–29 Oktober 2026 dan Gelombang 2 pada 2–5 November 2026.Guna menjamin kelancaran dan ketertiban, pelaksanaan TKA di SMAN 1 Indralaya dibagi ke dalam tiga sesi ujian setiap harinya. Demi menjaga objektivitas dan kredibilitas hasil ujian, sekolah juga mendatangkan Pengawas Lintas Sekolah yang berasal dari sekolah-sekolah lain di luar lingkungan SMAN 1 Indralaya, Rabu (28/10/2026).    

Kepala SMAN 1 Indralaya, Pudyo Laksono, S.Pd., M.Pd. ( yang akrab disapa Pak Sony )menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kerja keras seluruh pihak yang telah mendukung persiapan kegiatan ini.

"Alhamdulillah, pihak sekolah bersama siswa, orang tua, komite sekolah, serta para pemangku kepentingan lainnya telah berupaya keras menyiapkan pelaksanaan TKA ini secara maksimal," ujar Pak Sony.

Ia menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan sekolah tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik, tetapi juga membangun karakter serta mental spiritual para siswa. Penguatan akademik dilakukan melalui pendalaman materi dan pendampingan dari guru mata pelajaran. Sementara pembinaan mental dan spiritual diwujudkan melalui pembiasaan ibadah seperti puasa Senin–Kamis, sholat Dhuha, sholat fardhu berjamaah, serta tadarus Al-Qur'an setiap pagi sebelum memulai kegiatan belajar.

Pak Sony berharap pelaksanaan TKA berjalan lancar dan menghasilkan capaian yang membanggakan. "Besar harapan kami pelaksanaan proses TKA dapat berjalan lancar. Anak-anak dapat mengerjakan soal dengan maksimal, jujur, percaya diri, serta menjunjung tinggi integritas. Semoga hasil TKA yang diraih adalah yang terbaik sehingga membawa keberkahan dan menunjang penilaian mereka untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik ke Perguruan Tinggi Negeri, Sekolah Kedinasan, maupun jalur TNI/POLRI," harapnya.

"Seluruh keluarga besar SMAN 1 Indralaya turut mendoakan agar para siswa senantiasa diberikan kemudahan dan keberhasilan dalam menempuh ujian ini amin". (ADV)

Bandar Lampung | Prokontra.news | - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, meraih Mandaya Award 2026 kategori Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan. Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tersebut, diterima langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026).Mandaya Award merupakan bentuk pengakuan terhadap upaya berbagai pihak dalam memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pesantren, badan usaha, komunitas, hingga individu yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Penyerahan penghargaan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta sejumlah kepala daerah, pimpinan lembaga, akademisi, pelaku usaha, dan penggerak pemberdayaan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia.Penyelenggaraan Mandaya Award sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui penghargaan ini, pemerintah mendorong upaya penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam sambutannya, Muhaimin mengatakan, keberhasilan penanganan kemiskinan perlu dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Capaian tersebut lahir dari keterlibatan berbagai pihak yang bekerja langsung menjawab persoalan warga, mulai dari pemerintah daerah hingga komunitas di tingkat akar rumput.

"Bukan yang paling besar lembaganya, juga bukan yang paling mahal anggarannya, tetapi yang paling kita harapkan adalah siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan," ujar Muhaimin.

Ia menggambarkan pemberdayaan sebagai upaya mengubah masyarakat yang semula bergantung pada bantuan menjadi lebih mampu mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pendekatan ini, bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, tetapi perlu disertai langkah yang membuka jalan menuju kemandirian.

Pemerintah juga mendorong agar program pengentasan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, pesantren, dan lembaga sosial dibutuhkan agar masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, keterampilan, pembiayaan, dan kesempatan berusaha.

Di tingkat masyarakat, pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pengembangan usaha, pendampingan pelaku UMKM, peningkatan keterampilan kerja, serta penguatan kegiatan ekonomi di desa. Pendekatan tersebut diharapkan membantu keluarga memperbaiki penghidupan secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek.

Pendidikan dan pengembangan kapasitas keluarga juga menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan. Melalui program Sekolah Rakyat, misalnya, pemerintah berupaya memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pada saat yang sama, keluarga didorong agar memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan yang lebih produktif.

Upaya serupa dilakukan melalui penguatan ekonomi masyarakat, termasuk perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pendampingan desa, serta keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok program pemerintah. Dengan demikian, program sosial dan ekonomi dapat saling mendukung dalam menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang.

Muhaimin turut menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program pemerintah. Data sosial ekonomi yang terpadu diperlukan agar bantuan dan program pemberdayaan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar kebijakan yang dijalankan saling melengkapi dan memberikan manfaat secara langsung.

Menurut Muhaimin, penanganan kemiskinan membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pesantren, serta berbagai kelompok masyarakat agar praktik pemberdayaan yang berhasil dapat dikembangkan di wilayah lain.

Bagi Provinsi Lampung, penghargaan Mandaya Award 2026 menjadi dorongan untuk terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Tantangannya tidak hanya mengurangi jumlah warga miskin, tetapi juga memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, dan mengakses layanan dasar.

Penguatan pemberdayaan di wilayah perdesaan juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Potensi ekonomi lokal perlu didukung dengan pendampingan, akses pasar, pengembangan usaha, dan keterlibatan berbagai pihak agar masyarakat dapat memperoleh manfaat lebih besar dari kegiatan ekonomi di lingkungannya.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu membuka peluang yang lebih merata bagi masyarakat Lampung. Tujuannya bukan hanya membantu keluarga melewati kesulitan ekonomi, tetapi juga membangun kemandirian agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. (ADV)

Turut hadir dalam peluncuran ini Deputi Direktur Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Keuangan.

Ikut serta hadir Manajemen Strategis OJK Provinsi Lampung, Eti Eliyati, jajaran Forkopimcam, perbankan, serta para pemangku kepentingan terkait di wilayah setempat.

Program KNMP Perkasa merupakan langkah strategis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Timur untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ruang lingkupnya mencakup peningkatan literasi keuangan, perlindungan asuransi bagi nelayan, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Desa (KURDA), hingga edukasi investasi yang aman dan terpercaya.

Perlu diketahui, melalui program ini, diharapkan masyarakat pesisir di dua desa percontohan ini dapat semakin produktif, mandiri secara ekonomi, dan memiliki pemahaman keuangan yang lebih baik guna meningkatkan taraf hidup dan ketahanan ekonomi keluarga.

Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat pesisir Lampung Timur yang produktif, mandiri, dan melek keuangan.

Pengirim berita: Imannurrohim 

Bupati Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, Ela Siti Nuryamah patut di apresiasi dengan melakukan audiensi strategis bersama jajaran pimpinan Balai Perhutanan Sosial Palembang, guna membahas akselerasi dan optimalisasi program perhutanan sosial di wilayah Kabupaten Lampung Timur, pada Selasa (26/10/2026)

Perlu diketahui, kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Kolonel H. Barlian, Palembang tersebut, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Lampung Timur.

Selanjutnya, rombongan diterima langsung oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial Palembang, Bapak Bayu Subekti, S.IP., M.Hum., didampingi Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPTH) Wilayah I, Ibu Imas Aidaningsih, S.Hut., M.Sc., serta Kepala Seksi Wilayah I, Ibu Rita Savitri Cristina Sinaga, S.Hut.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Ela menegaskan bahwa pengelolaan hutan bukan sekadar menjaga tegakan pohon, melainkan menghadirkan keadilan ruang kelola bagi masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.

"Perhutanan sosial bukan sekadar soal melestarikan alam. Intinya adalah bagaimana masyarakat yang tinggal di sekitar hutan bisa ikut menikmati manfaatnya secara adil dan berkelanjutan. Hutan yang dijaga dengan baik harus membawa kesejahteraan bagi rakyat di sekitarnya," ujar Bupati Ela.

Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bersama untuk mempercepat implementasi berbagai program perhutanan sosial di Lampung Timur.

Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. "Masa depan hijau Lampung Timur lahir dari sinergi, inovasi, dan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan.

Melalui kolaborasi ini, kita ingin hutan tidak hanya lestari, tetapi juga menjadi sumber kemakmuran yang abadi bagi masyarakat," tambah Bupati Ela.

Pengirim berita: Imanurrohim

Perlu diketahui, dugaan tersebut terungkap berdasarkan laporan salah satu nara sumber warga Pekon Batu Keramat (yang tidak ingin disebutkan namanya), kepada awak media menyampaikan, diduga telah terjadi praktik korupsi dengan modus manipulasi data anggaran dalam sejumlah kegiatan yang di biaya oleh anggaran Dana Desa (DD) tahun 2023-2024 dengan cara mark,up anggaran fisik maupun non fisik di Pekon tersebut,  ucapnya.

Selanjutnya, beberapa item kegiatan tersebut adalah anggaran Dana Desa (DD) di Pekon Batu Keramat tahun 2023 yang menjadi sorotan antara lain:

✓- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pipanisasi Rp 36.670.000

‎✓- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa Rp.36.984.000

‎✓- Pemeliharaan Gedung Prasarana Balai Desa, Balai Kemasyarakatan Rp. 10.050.000.

‎✓- Pemeliharaan Gedung Prasarana Balai Desa Balai Kemasyarakatan Rp. 44.890.000.

‎✓- Pemeliharaan Gedung Prasarana Balai Desa Balai Kemasyarakatan Rp. 8.510.000.

‎✓- Pemeliharaan Gedung Prasarana Balai Desa Balai Kemasyarakatan Rp. 5.200.000.

‎✓- Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Taman Taman Bermain Anak Milik Desa Rp. 23.832.000. 

✓- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan Taman Bacaan Desa Rp. 2.635.000.

✓- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa Rp 4.661.000

‎✓- Peningkatan Produksi Peternakan Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang Rp. 30.000.000.

✓- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi jagung Rp. 4.142.000.

✓- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi jagung Rp. 4.950.000.

‎

Kemudian Anggaran Dana Desa Pekon Batu Keramat tahun 2024 yang diduga janggal di antaranya:

✓- Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa Rp. 1.448.000.

‎✓- Penyelenggaraan Festival Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Rp. 8.170.000.

✓- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Misal : Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga Rp 42.185.200.

✓- Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Taman Taman Bermain Anak Milik Desa Rp 20.786.000, ‎Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Taman Taman Bermain Anak Milik Desa Rp. 17.741.000.

✓- Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Taman Bacaan Desa  Sanggar Belajar Milik Desa Rp. 2.350.000.

✓- Peningkatan Produksi Peternakan Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang Rp. 18.000.000.

‎✓- Bantuan Perikanan Bibit Pakan dst Rp. 2.880.000.

✓- Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu Polindes PKD Rp. 45.362.500.

Maka terkait kuat dugaan telah terjadi Penyimpangan dana desa (DD) yang dilakukan oleh kakon Batu Keramat, Saya mewakili Masyarakat Pekon Batu Keramat meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat serta Kejaksaan Negri Kabupaten Tanggamus, dapat turun tangan untuk memeriksa Kakon Batu Keramat, guna mengungkap praktek penyelewengan Dana Desa (DD) yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kemajuan desa, bukan malah masuk kantong pribadi untuk memperkaya diri, tegas Nara sumber.

Ditempat terpisah awak media ini telah berupaya menghubungi Kepala Pekon/ Kades Batu Keramat, via seluler chat dan telepon Whatsapp di Nomor 08530722xxx,  untuk di konfirmasi guna keberimbangan pemberitaan, terkait dugaan penyimpangan Dana Desa tahun 2023-2024 pada hari Kamis 2O- Oktober 2026, namun tidak ada direspon/tidak ada jawaban, sampai berita ini di terbitkan, Kepala Pekon Batu keramat belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut.

Untuk diketahui, pihak media ini tetap membuka diri/ruang kepada Kepala Pekon yang dimaksud untuk dapat memberikan tanggapannya.

Pengirim berita : Tomi Andri 

Mewakili Bupati Lampung Timur, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., hadir langsung dalam acara pembukaan tersebut. 

Kehadiran ini menjadi wujud dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terhadap syiar Islam serta upaya mencetak generasi Qur'ani yang berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi.

Acara yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. 

Perlu diketahui, Kafilah Kabupaten Lampung Timur turut berpartisipasi, membawa semangat untuk memberikan penampilan terbaik dan berjuang mengharumkan nama daerah di ajang bergengsi ini.

Mohon doa dan dukungannya, semoga seluruh kafilah Kabupaten Lampung Timur diberikan kemudahan, keberkahan, dan meraih prestasi yang membanggakan. 

Mari kita dukung dan sukseskan pelaksanaan MTQ Ke-53 tahun 2026, tingkat Provinsi Lampung, agar dapat lahir generasi Qur'ani yang tidak hanya mahir membaca Al-Qur'an, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

Pengirim berita: Imannurrohim

Bandar Lampung | Prokontra.news |- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, pada Senin (26/10/2026).Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan inflasi dan harga kebutuhan pokok, kebijakan penataan guru aparatur sipil negara (ASN), serta langkah pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan bahwa perkembangan inflasi dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dinamika global dan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, beras, dan ayam ras.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap terkendali, terutama menjelang Desember yang biasanya diikuti peningkatan aktivitas masyarakat seiring perayaan Natal dan libur akhir tahun.

"Yang kita jaga adalah harga barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat yang setiap hari kita konsumsi," ujarnya.

Tomsi meminta pemerintah daerah bersama Perum Bulog mempersiapkan langkah antisipasi sejak dini, termasuk melalui pelaksanaan operasi pasar secara terpadu. Menurutnya, koordinasi lintas sektor dan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan serta menemukan solusi atas kenaikan harga komoditas.

Ia juga mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi memahami kondisi riil di wilayah masing-masing melalui pemantauan langsung terhadap perkembangan harga dan distribusi barang.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu keempat Oktober 2026.

Ia menyampaikan bahwa inflasi year-on-year pada September 2026 mencapai 3,28 persen, lebih tinggi dibandingkan September 2025 sebesar 2,65 persen. Berdasarkan pemantauan IPH, kenaikan harga di sejumlah daerah terutama dipengaruhi oleh komoditas cabai merah dan cabai rawit.

Pada minggu keempat Oktober 2026, sebanyak 327 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai merah dan 269 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai rawit. Sementara itu, kenaikan IPH beras terjadi di 138 kabupaten/kota dan minyak goreng di 80 kabupaten/kota.

Ateng menekankan bahwa cabai merah perlu mendapat perhatian karena mengalami kenaikan baik dari sisi perubahan IPH maupun tingkat harga. Selain itu, harga cabai rawit, beras, dan minyak goreng juga perlu terus dipantau untuk mengantisipasi tekanan terhadap inflasi.

Dalam agenda pembahasan isu strategis terkait guru, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, menyampaikan perkembangan kebijakan penataan dan tata kelola guru ASN, termasuk skema pengalihan status serta pemenuhan kebutuhan guru secara nasional.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan skema seleksi CPNS secara bertahap bagi guru ASN PPPK yang memenuhi ketentuan, serta mekanisme pemenuhan kebutuhan guru nasional yang diperkirakan mencapai 464.856 orang.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, terdapat 172.323 guru non-ASN yang masih aktif mengajar dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan kriteria pendataan hingga Desember 2024. Pemerintah tengah mengusulkan skema seleksi bagi kelompok guru tersebut berdasarkan usia dan kebutuhan formasi yang tersedia.

Nunuk menjelaskan bahwa proses penataan guru ASN akan dilaksanakan secara bertahap mulai 2027, disertai penyiapan regulasi dan koordinasi lintas kementerian untuk mendukung perubahan tata kelola guru.

Ia meminta pemerintah daerah memberikan dukungan agar proses penataan tersebut tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Secara khusus, ia meminta pemerintah daerah tetap memperpanjang kontrak PPPK paruh waktu yang akan beralih menjadi PPPK penuh waktu, termasuk bagi mereka yang masa kontraknya berakhir pada Oktober dan November 2026. PPPK penuh waktu yang masih berstatus ASN daerah juga diharapkan tetap mendapatkan perpanjangan kontrak pada 2027 selama proses penataan berlangsung.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mempertahankan guru non-ASN yang masih aktif mengajar hingga status kepegawaiannya memperoleh kepastian sesuai kebijakan yang berlaku.

"Jangan sampai penataan administrasi ini menjadikan layanan pendidikan kita terganggu," tegas Nunuk.

Ia menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan regulasi lanjutan sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan penugasan dan penggajian guru non-ASN sesuai ketentuan.

Pada agenda evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raden An An Andri Hikmat, menyampaikan pentingnya penyesuaian regulasi daerah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memperbarui kesepakatan antara kementerian melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri pada 19 Juni 2026, yang menjadi dasar penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

Pemerintah daerah diminta menyesuaikan peraturan kepala daerah terkait pembebasan BPHTB untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR serta pembebasan retribusi PBG bagi MBR dan pelaku pembangunan perumahan yang menyasar kelompok tersebut.

Kebijakan pembebasan BPHTB juga perlu diterapkan meskipun masyarakat membeli rumah di luar daerah asal atau berbeda dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mempercepat penerbitan PBG bagi MBR paling lama 10 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap. Sosialisasi kepada masyarakat, evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan kepada kementerian terkait juga perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. (ADV)

Bandar Lampung | Prokontra.news | - Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta para bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengedepankan integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam mengelola keuangan koperasi. Kompetensi bendahara dinilai menjadi salah satu faktor penentu agar program tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan."Bendahara ini bukan sekadar penerima atau pengeluaran uang, tetapi bagian penting dari sistem pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan. Ingat, ada uang masyarakat yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan KDKMP," ujar Wagub Jihan saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bendahara KDKMP di Ballroom Horison Hotel Bandar Lampung, pada Senin (26/10/2026).Menurut Wagub Jihan, pembentukan KDKMP di Provinsi Lampung telah menunjukkan hasil yang baik, termasuk dalam percepatan pembentukan koperasi dan penyelesaian administrasinya. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi dapat beroperasi secara profesional dan memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh anggota serta masyarakat.

Ia menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari terbentuknya koperasi secara administratif. Pelaksanaan di lapangan, tata kelola organisasi, serta kemampuan pengurus menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi kegiatan ekonomi yang produktif juga harus menjadi perhatian.

Wagub Jihan mengatakan, respon masyarakat terhadap KDKMP beragam, mulai dari dukungan hingga kritik. Menurut Wagub tanggapan tersebut seharusnya menjadi dorongan bagi para pengurus untuk membuktikan bahwa koperasi mampu memperkuat perekonomian desa dan kelurahan.

Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran KDKMP berpotensi mengubah pola kegiatan ekonomi yang selama ini berlangsung di masyarakat, termasuk hubungan usaha dengan tengkulak dan pelaku ekonomi lainnya. Karena itu, bendahara, manajer, dan seluruh pengurus perlu menjalankan pendekatan yang baik agar koperasi dapat diterima serta berkembang di tengah masyarakat.

"Keberhasilan tersebut ditentukan oleh tata kelola yang baik, integritas para pengurus, partisipasi anggota, dan kemampuan pengelolaan keuangan secara benar, bukan hanya berpacu pada modal semata," ujarnya.

Dalam pelatihan tersebut, Wagub Jihan meminta peserta memperkuat tiga hal utama, yakni integritas, profesionalisme, serta transparansi dan akuntabilitas. Dari sisi integritas, bendahara harus menjaga kejujuran dan kedisiplinan, memisahkan keuangan pribadi dari keuangan koperasi, serta memastikan setiap transaksi memiliki bukti yang jelas.

Dari sisi profesionalisme, bendahara diharapkan menguasai pencatatan dan pelaporan keuangan serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan koperasi. Sementara itu, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan kepada anggota, pencatatan yang dapat ditelusuri, serta komunikasi yang baik dengan ketua, pengurus, dan pengawas koperasi.

Pelatihan dan sertifikasi ini diikuti sekitar 1.800 calon bendahara KDKMP dari 15 kabupaten/kota di Lampung. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri mengatakan, kegiatan berlangsung pada 26 Oktober hingga 20 November 2026 dengan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi secara bertahap di sejumlah wilayah.

Lokasi pelatihan meliputi Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Tulang Bawang, dan Pesisir Barat. Pembukaan kegiatan dilaksanakan secara hibrida, yakni luring di Bandar Lampung dan daring dari sejumlah daerah, termasuk Tulang Bawang dan Lampung Tengah.

Fitrianita menjelaskan, materi pelatihan mencakup konsep dasar akuntansi, pencatatan transaksi kas dan non kas, administrasi transaksi keuangan, penyusunan jurnal, pengelolaan buku besar dan buku pembantu, penyusunan serta analisis laporan keuangan, penghitungan sisa hasil usaha (SHU), hingga perpajakan koperasi. Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama tiga setengah hari, dilanjutkan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dengan harapan peserta memperoleh sertifikat kompetensi berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain peningkatan kompetensi bendahara, Fitrianita melaporkan bahwa proses verifikasi dan validasi terhadap 924 gerai KDKMP yang tersebar di 15 kabupaten/kota telah selesai dilaksanakan. Tahap berikutnya adalah audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebelum dilanjutkan dengan proses berita acara serah terima gerai.

Wagub Jihan meminta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung bersama dinas terkait di kabupaten/kota tidak berhenti pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga melakukan pendampingan, koordinasi, dan pengawasan terhadap penerapan hasil pelatihan. Penilaian peserta, menurut dia, harus dilakukan secara objektif dan profesional agar sertifikasi benar-benar mencerminkan kompetensi yang dimiliki.

Ia berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh ketika koperasi mulai beroperasi. Dengan pengelolaan keuangan yang tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, KDKMP diharapkan berkembang menjadi usaha bersama yang sehat, meningkatkan kepercayaan anggota, memperluas kesempatan berusaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan di Lampung. (ADV)

Tanggamus | Prokontra.news | - Dugaan penyalahgunaan barcode dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar/pertalite kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga mempertanyakan peran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.353.84 yang berlokasi di Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Masyarakat menilai praktik penyalahgunaan barcode sulit terjadi tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pihak terkait, termasuk pengelola/pengawas SPBU yang menjadi titik penyaluran BBM bersubsidi kepada konsumen .

‎

‎Menurut keterangan nara sumber pada saat dikonfirmasi awak media ini, pad Sabtu 24 Oktober 2026, yang enggan namanya disebutkan, membenarkan terkait penyalahgunaan barcode yang tidak sesuai peruntukan dan diduga dimanfaatkan untuk memperoleh solar bersubsidi dalam jumlah tertentu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme verifikasi dan pengawasan yang diterapkan oleh manajemen SPBU  di lapangan, ungkap nara sumber. 

Selanjutnya, nara ‎sumber menambahkan, dirinya berharap Aparat Penegak Hukum (APH) tidak hanya menindak pelaku yang menyalahgunakan barcode secara tidak sah, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pengawas di SPBU 24.35384, diduga turut memfasilitasi terjadinya penyalahgunaan tersebut.

‎“Kalau memang ada penyalahgunaan barcode, tentu perlu ditelusuri, bagaimana proses pengisian BBM itu bisa terjadi. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa secara transparan,” jelas nara sumber dengan nada kesal.

‎Lebih Lanjut, nara sumber melanjutkan, Program barcode BBM bersubsidi sendiri diterapkan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Namun dalam praktiknya, sistem tersebut dinilai masih memiliki celah yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu, ucap nara sumber.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengawas SPBU 24.353.84, dan awak media ini telah berupaya menghubungi via telepon seluler diduga (Ipan) selaku pengawas SPBU Lakaran telah memblokir kontak whatsapp, pada  Sabtu 24 Oktober 2026.

Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak yang berwenang dapat menindaklanjuti dan bertindak tegas guna mengungkapkan pihak pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi dan barcode tersebut.

‎

Masyarakat berharap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan menyeluruh agar penyaluran BBM bersubsidi dapat kembali tepat sasaran, agar tidak merugikan negara maupun masyarakat yang berhak untuk menerima BBM subsidi tersebut.

‎

Perlu diketahui, sebelumnya telah diberitakan, dugaan terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite yang berhasil di ungkap oleh Unit Tipiter Satreskrim Polres Tanggamus dan telah menangkap terduga pelaku penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU 24.353.157 Kampung Baru, beberapa waktu lalu.

‎Ketua Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (KWIP) DPC Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Tomi menyatakan akan segera melayangkan surat Somasi kepada pihak Pertamina Pusat terkait dugaan keterlibatan pengawas SPBU 24.353.84, dalam penyalahgunaan Barcode dan BBM Solar/Pertalite, SPBU 24.353.84, yang berlokasi di Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo. 

‎

Akibat dugaan praktik curang ini telah menimbulkan keresahan yang mendalam di tengah-tengah masyarakat, terutama para pengguna BBM bersubsidi yang merasa hak mereka telah diambil alih, oleh para oknum pelaku kolaborasi yang tidak bertanggungjawab tersebut.

‎

Lebih dalam, Ketua KWIP Tanggamus, menyoroti bahwa kolaborasi keji antara pengawas SPBU dan mafia BBM bersubsidi, ini tidak hanya mencederai hak - hak masyarakat kecil, tetapi juga berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,” terangnya dengan tegas.

‎Ditambahkan, Ketua KWIP Tanggamus, TOMI menyebutkan, bahwa praktik kolusi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 53 dan Pasal 55 yang mengatur distribusi dan pengelolaan BBM bersubsidi, pada Minggu (25/10/2026).

‎”Dalam Pasal 55 UU tersebut, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengalihan BBM bersubsidi secara ilegal dapat dijatuhi sanksi pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp.60 miliar".

‎Untuk diketahui, modus yang digunakan dalam praktik ini, diduga melibatkan jaringan mafia BBM bersubsidi yang bekerja sama dengan pengawas SPBU 24.353.84 untuk menyalurkan BBM kepada pihak-pihak tertentu, dengan memanfaatkan celah distribusi, yang tidak diawasi dengan ketat.

‎

‎“Ini adalah pelanggaran serius terhadap amanah subsidi yang diberikan negara. BBM bersubsidi seharusnya dinikmati masyarakat kecil yang membutuhkan, bukan disalahgunakan oleh para oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tegas Ketua PWRI Tanggamus ,” ucapnya.

‎

Selain melanggar UU Migas, praktik tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 19 yang melarang kolusi atau kerjasama yang menimbulkan praktik monopoli dalam distribusi barang tertentu.

‎Selanjut, Tomi menegaskan, bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada tanggapan dari pihak PT Pertamina Niaga, maka iya akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut, termasuk pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk penyelidikan lebih lanjut.

‎”Ini bukan sekadar pelanggaran regulasi, ini adalah pengkhianatan kepada hak masyarakat. Kami akan terus mengawal kasus ini agar para pelaku, baik dari kalangan manajemen SPBU maupun oknum mafia BBM bersubsidi, diberikan sanksi yang setimpal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Ketua PWRI dengan tegas.

‎

Tentu melalui Somasi ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengakhiri praktik-praktik curang dalam pendistribusi BBM bersubsidi di SPBU 24.353.84 yang diduga telah merugikan masyarakat dan merusak tatanan ekonomi lokal di Kabupaten Tanggamus. 

Pengirim berita : Tomi 

‎