Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Perusahaan perkebunan tebu Sugar Group Companies (SGC) membuka peluang kerja bagi masyarakat sebagai penebang tebu dengan potensi penghasilan hingga sekitar Rp3,6 juta per bulan. Informasi tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri Wakil Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung, Nadirsyah bersama pihak SGC di Balai Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten setempat, pada Rabu (11/03/2026).Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat Tubaba melalui kemitraan dengan perusahaan di sektor perkebunan tebu. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diberikan penjelasan mengenai sejumlah posisi pekerjaan yang dibuka, di antaranya operator grab loader, operator traktor, mill boiler, process house, serta tenaga penebang tebu dengan sistem tebang ikat harian.Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah menyampaikan apresiasinya kepada Sugar Group Companies (SGC) yang telah membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kehadiran perusahaan yang memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat daerah merupakan langkah positif dalam membantu mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan industri, guna membuka akses lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui sosialisasi seperti ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai peluang kerja yang tersedia serta memahami mekanisme kerja yang ditawarkan oleh perusahaan.

‎“Kami sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Pemerintah daerah tentu mendukung setiap upaya yang dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Kami berharap masyarakat Tubaba dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

‎

‎Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat yang berminat untuk bekerja agar mempersiapkan diri dengan baik serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Dengan begitu, kerja sama antara masyarakat dan perusahaan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

‎

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan SGC,Ir. Sulis Prapto, menjelaskan mengenai potensi penghasilan bagi para pekerja mitra penebang tebu. Pihak perusahaan menyampaikan bahwa estimasi penghasilan yang dapat diperoleh pekerja sekitar Rp121.909 per hari. Apabila bekerja selama 25 hari dalam satu bulan, maka estimasi penghasilan yang diterima sekitar Rp3.047.725, sedangkan jika bekerja hingga 30 hari dalam satu bulan, penghasilan yang diperoleh dapat mencapai sekitar Rp3.657.270.

‎

‎Selain potensi penghasilan tersebut, perusahaan juga memberikan sejumlah fasilitas bagi pekerja tebang ikat harian. Di antaranya pekerja akan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kerja. Peralatan kerja berupa golok juga disediakan oleh perusahaan dengan sistem dipinjamkan kepada para pekerja.

‎

‎Untuk mendukung mobilitas menuju lokasi kerja, perusahaan juga memberikan uang transportasi sebesar Rp20.000 per hari, yang dibayarkan setiap satu minggu sekali kepada pemilik kendaraan atau pihak yang bertanggung jawab mengantar rombongan pekerja.

‎

Adapun sistem kerja yang diterapkan bersifat lepas atau borongan, di mana satu rombongan pekerja dalam satu mobil mendapatkan nilai borongan sebesar Rp420.000 yang diserahkan kepada pemilik mobil atau penanggung jawab rombongan untuk kemudian dibagi kepada para pekerja.

‎

‎Selain itu, pihak perusahaan juga menjelaskan sejumlah persyaratan bagi pelamar, di antaranya sehat jasmani dan rohani, berusia maksimal 45 tahun, memiliki nomor WhatsApp aktif, serta memenuhi ketentuan lain sesuai dengan posisi pekerjaan yang dilamar.

‎

Masyarakat yang hadir tampak antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Mereka juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung terkait mekanisme pendaftaran, persyaratan administrasi, hingga sistem kerja yang akan dijalankan.

‎

‎Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai peluang kerja yang tersedia, sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat di daerah tersebut.  (Red)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | – Wakil Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Nadirsyah bersama pihak Sugar Group Companies (SGC) melaksanakan sosialisasi mitra lowongan kerja bagi masyarakat yang berminat menjadi penebang tebu. Kegiatan tersebut digelar di Balai Tiyuh Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tubaba, pada Selasa (10/03/2025).Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat Tubaba melalui kemitraan dengan perusahaan di sektor perkebunan tebu. Dalam kesempatan itu, masyarakat diberikan penjelasan mengenai berbagai posisi pekerjaan yang dibuka, di antaranya operator grab loader, operator traktor, mill boiler, hingga process house.Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam membantu membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

‎

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan peluang kerja yang tersedia. Kerja sama dengan pihak perusahaan seperti SGC diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tubaba,” ujarnya.

‎

‎Dalam kegiatan tersebut  Perwakilan Sugar Group Companies, Ir.Sulis Prapto,menjelaskan, mengenai potensi penghasilan bagi para pekerja mitra penebang tebu. Pihak perusahaan menyampaikan bahwa estimasi penghasilan yang dapat diperoleh pekerja sekitar Rp121.909 per hari. Apabila bekerja selama 25 hari dalam satu bulan, maka estimasi penghasilan yang diterima sekitar Rp3.047.725, sedangkan jika bekerja hingga 30 hari dalam satu bulan, penghasilan yang diperoleh dapat mencapai sekitar Rp3.657.270.

‎

‎Selain itu juga juga, menjelaskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelamar, seperti sehat jasmani dan rohani, maksimal usia 45 tahun, memiliki nomor WhatsApp aktif, serta beberapa ketentuan lain sesuai dengan posisi pekerjaan yang dilamar.

‎

‎Masyarakat yang hadir tampak antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Mereka juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung terkait mekanisme pendaftaran, persyaratan administrasi, hingga sistem kerja yang akan dijalankan.

‎

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Tubaba dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai peluang kerja yang tersedia, sekaligus mendorong peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. (Red)

‎

Kegiatan ini diselenggarakan secara serentak oleh delapan Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) pada 7–8 Maret 2026. Selain meningkatkan kompetensi para pengelola dapur program MBG, kegiatan ini juga diarahkan untuk mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bimtek tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen (Purn) Sony Sonjaya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang layak merupakan hak dasar setiap anak Indonesia, sehingga kualitas pengolahan dan penyajian makanan dalam program MBG harus dijaga dengan standar yang ketat.

“Pelaksanaan bimtek ini sangat strategis. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional, khususnya melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan,” ujar Sony Sonjaya.

Menurutnya, program MBG saat ini berkembang sangat pesat dengan partisipasi masyarakat yang luas. Data Badan Gizi Nasional mencatat lebih dari 25 ribu SPPG telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia. Mayoritas unit layanan tersebut diinisiasi oleh mitra masyarakat maupun yayasan.

Besarnya partisipasi tersebut, kata Sony, menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bekerja di dapur SPPG agar standar keamanan pangan tetap terjaga.

Ia menjelaskan bahwa pelatihan bagi penjamah makanan merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini memastikan bahwa proses produksi makanan dilakukan di tempat yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, serta kelayakan sanitasi.

“Dengan SLHS, kegiatan produksi makanan bergizi dilakukan pada tempat yang sarana dan prasarananya telah terjamin kebersihan serta kesehatannya,” jelasnya.

BGN, lanjut Sony, telah menginstruksikan seluruh KPPG agar secara aktif mengingatkan mitra pengelola SPPG mengenai pentingnya sertifikasi tersebut. Setiap mitra diberikan tenggang waktu maksimal 30 hari sejak operasional dimulai untuk mendaftarkan dapurnya dalam proses penerbitan SLHS. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, BGN dapat menjatuhkan sanksi hingga penghentian operasional sementara.

Berdasarkan data per 6 Maret 2026, sebanyak 25.061 SPPG telah menjalani proses pemeriksaan dan inspeksi oleh BGN. Dari hasil evaluasi tersebut, sejumlah unit ditemukan belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Akibatnya, BGN telah mengeluarkan surat peringatan pertama hingga kedua kepada beberapa pengelola. Bahkan dalam sejumlah kasus, terdapat SPPG yang langsung dihentikan operasionalnya karena kondisi sarana yang dinilai tidak layak.

“Ketika saya turun langsung ke salah satu lokasi di sebuah provinsi, saya melihat sarana dan prasarananya memang tidak layak. Saat itu juga operasionalnya langsung dihentikan,” ungkap Sony.

Ia menjelaskan bahwa inspeksi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi sirkulasi udara, suhu ruang produksi, hingga sistem pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dalam beberapa kasus, fasilitas pengolahan limbah bahkan hanya berupa septic tank, yang dinilai tidak memenuhi standar sanitasi produksi makanan.

Bimtek kali ini melibatkan delapan KPPG, yakni KPPG Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Setiap hari, sekitar 500 peserta mengikuti pelatihan yang berasal dari berbagai unsur operasional SPPG, termasuk kepala SPPG, mitra pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan, hingga juru masak.

Melalui kegiatan ini, BGN menargetkan peningkatan kemampuan para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan secara konsisten. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya percepatan penerbitan SLHS bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program MBG.

“Kami juga memfasilitasi pemenuhan syarat mandiri inspeksi kesehatan lingkungan minimal 80 persen, serta mempercepat penerbitan SLHS melalui pendampingan pendaftaran di sistem OSS,” jelas Sony.

Ia menambahkan bahwa dalam bimtek ini peserta dibekali pemahaman mengenai enam prinsip utama higienitas dan sanitasi pangan siap saji. Prinsip tersebut mencakup higiene sanitasi makanan, higiene perorangan, sanitasi tempat dan bangunan, sanitasi peralatan, serta penerapan standar baku mutu.

Melalui penguatan kapasitas tersebut, BGN berharap kualitas layanan SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis terus meningkat, sehingga program strategis nasional ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kualitas generasi penerus bangsa.

Pengirim berita : (Iman/Edo)

‎

‎Empat instansi yang menjadi perhatian yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

‎

‎Kedua lembaga tersebut menilai sejumlah pos belanja rutin terlihat “membengkak”, mulai dari belanja alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, perjalanan dinas, hingga pemeliharaan kendaraan dinas.

‎

‎Belanja Administrasi Miliaran Rupiah

‎Di BPKAD, belanja bahan cetak tercatat mencapai Rp595,3 juta. Jika ditambah dengan belanja alat tulis kantor, kertas, dan bahan komputer lainnya, total anggaran untuk kebutuhan administrasi tersebut diperkirakan menembus angka lebih dari Rp.1 miliar.

‎

‎Tak hanya itu, alokasi perjalanan dinas di tiga OPD besar juga menyita perhatian. Bappeda dan DLH masing-masing menganggarkan sekitar Rp.545 juta untuk perjalanan dinas, baik dalam kota maupun luar daerah.

‎

‎Yang lebih mencolok, ketiga OPD tersebut tercatat memiliki angka yang sama pada pos makan minum jamuan tamu, yakni masing-masing Rp.69.620.000.

‎

‎Menurut Ketua GIPAK Arief Setiawan, kesamaan angka tersebut menimbulkan tanda tanya besar dalam perencanaan anggaran.

‎

‎“Angka yang identik seperti ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah benar dihitung berdasarkan kebutuhan riil, atau hanya sekadar menyalin perencanaan anggaran tahun sebelumnya,” Arief.

‎

‎Dana Tidak Terduga Puluhan Miliar

‎Sorotan lain juga tertuju pada pengelolaan Dana Tidak Terduga (BTT) di BPKAD Lampung Timur yang mencapai Rp.34.463.881.406.

‎

‎Bagi GIPAK dan BARA-JP, besarnya dana tersebut memerlukan pengawasan yang sangat ketat karena berpotensi menjadi celah penggunaan anggaran tanpa pengawasan yang memadai.

‎

‎“Dana tidak terduga memang penting, tetapi jika nilainya puluhan miliar rupiah, maka pengawasan publik harus semakin kuat agar tidak berubah menjadi dana taktis yang rawan disalahgunakan,” tegas Robenson Ketua BARA-JP Lampung Timur.

‎

‎BPBD Ikut Disorot

‎Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Timur juga tidak luput dari sorotan. Selain belanja rutin, BPBD tercatat menganggarkan belanja pakaian dinas lapangan (PDL/PDH) sebesar Rp364,9 juta.

‎

‎Sementara itu, anggaran pemeliharaan kendaraan bermotor di instansi tersebut mencapai Rp.453,5 juta.

‎

‎Bagi para pemerhati anggaran negara, angka tersebut dinilai cukup besar dan perlu dipastikan penggunaannya benar-benar sesuai kebutuhan operasional.

‎

‎Hibah Jalan Lingkungan Rp.4,6 Miliar

‎Sementara di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sorotan tertuju pada belasan paket hibah pembangunan jalan lingkungan.

‎

‎Nilai setiap paket berkisar antara Rp.356 juta hingga Rp.360 juta per desa dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp4,6 miliar.

‎

‎Paket hibah tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Sekampung, Pekalongan, Metro Kibang, Waway Karya, hingga Way Jepara.

‎

‎“Anggaran Ini Milik Rakyat”

‎GIPAK dan BARA-JP menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Mereka menilai komposisi anggaran terlihat lebih banyak terserap untuk kegiatan administratif dibandingkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

‎

‎“Kami melihat ada ketimpangan antara belanja penunjang birokrasi dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Bagaimana mungkin belanja bahan cetak di satu dinas bisa mencapai setengah miliar rupiah?” tegas kembali Robenson.

‎

‎Kedua lembaga juga menuntut transparansi penuh terhadap realisasi anggaran yang telah dialokasikan.

‎

‎“Anggaran ini adalah uang rakyat. Kami akan meminta instansi terkait membuka secara transparan realisasi kegiatan tersebut. Jangan sampai anggaran daerah habis hanya untuk administrasi di atas meja,” lanjutnya sapaanya Son.

‎

‎GIPAK dan BARA-JP memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Jika dalam prosesnya ditemukan indikasi penggelembungan anggaran (mark-up) atau bahkan kegiatan fiktif, kedua lembaga tersebut menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum.

‎

‎“Jika ada penyimpangan, kami tidak akan ragu melaporkannya. Pengelolaan anggaran daerah harus bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Arief.

‎

Pengirim berita : ‎(Imannurrohim)

‎

‎

‎

Lampung Timur | Prokontra.news | – Ratusan relawan Tegak Lurus Jokowi di Provinsi Lampung secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk maju kembali pada Pemilihan Presiden 2029 mendatang.Deklarasi ini disampaikan dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Bandar Lampung, Sabtu (8/3/2026),

✓1. We love Jokowi 

 Ketua: Warsito

 082281910679

✓2. JPKP

 Ketua: Johan Lubis

 082186838552

✓3. Solmet

 Ketua: Crstian Janata

 082269165656

✓4. Posraya Indonesia

 Ketua: Sandy Aryanto

 0895609724590

✓5. Gerindo

 Ketua: M.Nur

 0895609724590

✓6. Badjo 

 Ketua: Sutikno

 081369203313

 ✓7. Bejo

 Ketua:Marlinda Jaya 

 085267719506

✓8. Santri Milenial

 Ketua: Gus Ajat 

 O85267719506

✓9. Bara JP

 Ketua: Faisal Sanjaya 

 082269142002

✓10. Gibran Fans

 Indonesia (GFGI)

 Ketua: Kahfi 

 0895410701285

​Acara yang digagas oleh Bersama relawan tegak lurus jokowi ini dihadiri langsung oleh Senator asal Lampung, Ahmad Bustami, yang menyambut hangat inisiatif para relawan

​Dalam acara Silaturahmi dan buka puasa bersama kami dari awak media menyambangi langsung Sekjen BARA-JP Provinsi Lampung yang akrab  dengan  sapaan Robenson menyatakan, bahwa dukungan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan kelanjutan yang tepat dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

​

Kami melihat komitmen Bapak Prabowo dan Bapak Gibran yang searah dengan visi Bapak Jokowi dalam membangun Indonesia. Program-program yang pro-rakyat dan fokus pada pembangunan infrastruktur harus terus dilanjutkan demi kesejahteraan masyarakat," ujar Robenson.

​Lebih lanjut, Robenson menekankan bahwa relawan Tegak Lurus Jokowi siap bekerja keras dan totalitas untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Provinsi Lampung pada Pilpres 2029.

​

Kami akan segera melakukan konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah untuk mensosialisasikan visi-misi Prabowo-Gibran dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung bersama kami," tegasnya.

​Sementara itu, Senator Ahmad Bustami dalam sambutannya mengapresiasi semangat dan inisiatif relawan Tegak Lurus Jokowi. Beliau menyatakan siap menjembatani dan mendukung setiap langkah yang bertujuan untuk kemajuan Provinsi Lampung dan Indonesia secara umum.

​

Sebagai perwakilan rakyat di DPD RI, saya selalu terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat. Jika memang deklarasi ini lahir dari hati nurani dan keinginan yang kuat untuk melanjutkan pembangunan, maka saya akan mendukungnya dengan sepenuh hati," kata Bustami.

​Acara silaturahmi dan buka puasa bersama ini berlangsung dengan hangat dan penuh kekeluargaan. Selain deklarasi, acara ini juga diisi dengan diskusi singkat mengenai berbagai isu terkini di Provinsi Lampung.

Pengirim berita : (Eduardo)

​

Ogan Ilir | Prokontra.news | - Warga masyarakat Desa Ulak Kerbau Lama (UKL), Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sangat kecewa dengan hasil dan proses pekerjaan jalan yang mengunakan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2025 yang dikerjakan di tahun 2026 belum tersertifikasi, diduga rusak bahkan dalam proses pelaksanaannya tidak ada papan proyek.Salah satu warga masyarakat setempat berinisial (R) ketika dikonfirmasi wartawan media ini, mengatakan, ya kalau memang  itu bangunan memakai Dana Desa (DD), dan pada saat pelaksanaan pengerjaan tidak tidak ada papan proyek  itu artinya azas keterbukaan informasi untuk publik itu tidak ada, ucapnya.Lebih lanjut, pekerjaan ini berasal dari anggaran Dana Desa (DD) tahun 2025 baru dilaksanakan pembangunannya pada bulan februari tahun 2026, sedangkan pencairan dananya itu sudah terlaksana di tahun 2025, lebih mirisnya hasil pekerjaan belum berumur 10 hari sudah mulai retak bahkan sebelum umur 1 bulan bangunan sudah ada yang hancur, ungkap warga ( Via whatsApp ).

Agar lebih jelas awak media langsung mendatangi lokasi proyek jalan tersebut, terlihat jelas hasil pekerjaan jalan sudah ada yang retak dan pecah -pecah.

Kepada awak media warga masyarakat sekitar pun menjelaskan " Kami tadak tahu saat datang conblok ini, bukan usulan kami ", dan kalau ini pasti tidak akan tahan apalagi dilintasi mobil karena selama ini di Cor Beton," papar warga setempat.

Untuk diketahui, kalau jalan ini belum lama dikerjakan namun hasilnya lihatlah sendiri, " sudah banyak yang retak dan pecah-pecah ", umurnya belum sampai satu bulan, keluh warga setempat.

"Kami tidak ada yang mengusul, kalau datang conblok kalau ingin murah ya conblok", dan ini mudah hancur lembut, pastinya kami berharap yang bagus bukan sebaliknya, ungkap warga masyarakat sekitar.

Kepala Desa (Kades) Ulak Kerbau Lama, Aldi kepada awak media saat berada di rumahnya, mengatakan, mengenai pembangunan Dana Desa (DD) tahun 2025 namun dikerjakan 2026, " Pertama pada prosesnya itu memang benar angaran tahun 2025, namun terkait polemik terjadi di tengah warga masyarakat, karna di awal sebelumnya itu jalan rambat beton, lalu  ada masukan-masukan dari warga masyarakat kalau di rambat beton akan ada peninggian jalan minimal 15 centi, dan warga di sana tidak setuju untuk pembanguan rambat beton, terangnya, pada Selasa (03/03/2026).

Kades Aldi menambahkan, kenapa warga masyarakat tidak setuju untuk di rambat beton, sebab jika ada kerusakan maka di tahun mendatang akan dianggarkan lagi rambat beton tentu akan terus meningkat ketinggian jalan tersebut, imbuhnya.

Lebih lanjut, maka ada solusi kemarin dibangunkan conblok jika ada kerusakan satu dua maka bisa langsung bisa di ganti, sesuai dengan hasil pertimbangan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Dusun (Kadus) itu di setujui lah," papar Kades Aldi.

Kades Aldi disingung soal jalan sudah ada retak, jawabnya, " itu kan lagi masa pengawasan, sertifikasi saja lagi belum, disitu artinya masih perlu diperbaiki, kemarin saja sudah ada yang lapor,  ada sebagian ris dipinggir itu retak tentu akan diperbaiki, dan mengenai papan plang proyek itu sebenarnya ada dan dipasang  pada waktu pengerjaan, namun disini banyak anak-anak kecil sekolah itu mudah dijangkau mereka, akhirnya di ambil oleh anak- anak kecil disitu, ucapnya.

Kades Aldi, mengenai disebut kan kalau warga masyarakat di sana tidak mengusulkan conblok, karena disitu, ada yang setuju conblok dan ada juga yang setuju cor beton, sebab tidak semua setuju adanya conblok atau rambat beton, " kami selaku pemerintah dengan pemikiran-pemikiran dan asumsi yang diberikan kepada kami ", Rambat beton perlu perbaikan dan susah nantinya sebab di tahun yang akan datang, tentu pekerjaan tersebut dianggarkan kembali, maka otomatis akan meninggi jalan itu, maka lebih baik conblok karna perawatannya mudah," Disana jalan itu, tidak di lewati mobil cuma ada warga masyarakat di sana yang punya mobil 2 Sampai 3 lah ", tutupnya.

Pengirim berita : (Aprianto)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Suasana penuh khidmat dan semangat kebersamaan mewarnai kegiatan Pesantren Kilat di Bulan Suci Ramadhan 1447 H /2026 M di SDN 07  Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, kegiatan digelar dalam rangka mengisi keberkahan pada bulan suci Ramadhan ini dihadiri oleh Dewan Guru, Mahasiswa, serta para Siswa-Siswi Kelas 1. 3. 4,  5, dan 6 yang dilaksanakan di ruangan Aula lingkungan sekolah setempat, pada Jum'at, (6/3/2026).Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 07 Tulang Bawang Udik Rosita S.Pd., menyampaikan kegiatan pesantren kilat ini merupakan momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap peserta didik sejak dini, lebih lanjut menurutnya, Bulan Suci Ramadhan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang membentuk karakter, memperkuat akhlak, dan meningkatkan kepedulian sosial, paparnya.“Pesantren kilat ini menjadi sarana bagi anak-anak untuk lebih memahami makna Ramadhan yang penuh keberkahan". Kami ingin mereka tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat dalam nilai spiritual, " harapnya.

Antusiasme terlihat jelas dari para siswa yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah yang disampaikan oleh Ustadz  Pairan S.Pd., kegiatan tersebut dihadiri Korwas, dalam dalam tausiyahnya mengajak para siswa-siswi untuk memanfaatkan Bulan Suci Ramadhan, sebagai ajang untuk  memperbaiki diri dengan memperbanyak ibadah, serta berbakti kepada orang tua dan guru.

Melalui canda ringan yang diselipkan dalam ceramah membuat suasana semakin hidup, sehingga para siswa-siswi tampak senang dan bersemangat mengikuti kegiatan hingga selesai.

Di akhir kegiatan, Ibu Rosita berharap pelaksanaan pesantren kilat ke depan dapat lebih maksimal, baik dari segi materi, durasi, maupun keterlibatan seluruh warga sekolah, dirinya sangat optimistis dengan dukungan semua pihak karena kegiatan ini semakin memberikan dampak positif bagi perkembangan karakter siswa -siswi untuk tahun-tahun mendatang, tutupnya.

Pesantren kilat pada Bulan Suci Ramadhan di SDN 07 Tulang Bawang Udik, menjadi bukti bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga sebagai wadah pembinaan akhlak dan spiritual generasi penerus bangsa.

Pengirim berita : (Robensyah)

Adapun dalam pertemuan dengan Tim Investigasi Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepala Dapur Satu SPPG Daya Murni menjelaskan,

Skema penyaluran paket MBG terbagi menjadi dua kategori utama sesuai petunjuk teknis yaitu:

✓1. Paket Kecil: Dialokasikan untuk siswa jenjang TK hingga SD Kelas 3 dengan nilai anggaran Rp8.000,- per paket.

✓2. Paket Besar: Dialokasikan untuk siswa SD Kelas 4 hingga SMA Kelas 3 dengan nilai anggaran Rp10.000,- per paket. 

Terkait keluhan pada paket kecil, pihak dapur merinci bahwa isi paket telah disesuaikan dengan regulasi harga pasar dan ketetapan Badan Gizi Nasional (BGN) serta mitra dapur,

Rincian biaya per item untuk paket kecil adalah sebagai berikut:

✓-Susu: Rp3.600,-

✓-Telur Ayam: Rp2.500,-

✓-Pisang: Rp2000,-

"Kami telah menyalurkan paket tersebut sesuai dengan syarat dan standar yang ditetapkan dan untuk Komposisi menu didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditentukan oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN), " ujar Kepala Dapur SPPG Daya Murni.

Lebih lanjut, pihak Dapur Satu SPPG Daya Murni, juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para orang tua wali murid atas ketidaknyamanan atau ketidakpuasan yang muncul, tuturnya.

" Kami memohon maaf jika menu yang diberikan belum memenuhi ekspektasi seluruh wali murid, akan tetapi perlu dipahami bahwa kami bekerja mengikuti ketetapan dan regulasi teknis yang telah digariskan, namun masukan/kritik ini akan kami jadikan bahan evaluasi kerja kami,  untuk koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait," tutupnya.

Pengirim berita : (Robensyah).

Kepala Sekolah SDN 3 Tulang Bawang Udik, Ida Riyani S.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sekolah terhadap kondisi dan keadaan wali murid yang tidak mampu, jelasnya.

“ Kami berharap bantuan ini dapat bisa meringankan beban keluarga siswa dan memberikan semangat bagi mereka untuk terus belajar dengan tekun. Pendidikan adalah hak semua anak, dan kami ingin memastikan bahwa siswa kami tidak terhambat karena faktor ekonomi,” paparnya.

Pembina Dewan Guru, Inguan S.Pd, menambahkan bahwa kegiatan ini juga melibatkan pengurus  Ketua Komite dalam proses pendataan dan pendistribusian bantuan, sehingga menumbuhkan nilai kepedulian sosial kepada para siswa-siswi yang tidak mampu, imbuhnya.

Selanjutnya, Robensyah, salah satu wali siswa penerima bantuan mengungkapkan rasa terimakasih atas perhatian yang diberikan oleh pihak sekolah, " Saya sangat berterima kasih kepada seluruh dewan Guru di SDN 3 Tulang Bawang Udik yang di sekolah dan semua pihak yang telah membantu, karna bantuan ini sangat berarti bagi keluarga yang tidak mampu, ucapnya. 

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Program Pembagian Sembako ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk ikut serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat masarakat, tutupnya.

Perlu diketahui kegiatan tersebut, dihadiri oleh Kepala Sekolah SDN 3 Tulang Bawang Udik Ida Riyani S.Pd., Pembina Dewan Guru Inguan S.Pd, dan Siswa - siswi  penerima bantuan serta Para Tamu Undangan lainnya.

Pengirim berita : (Robensyah)