Breaking news

Rabu, 22 Juli 2026

Juli 22, 2026

Pemkab Lamtim Komitmen bangun di Segala Sektor " Maju, Sejahtera dan Berkeadilan"

Lampung Timur | Prokontra.news |  – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen penuh untuk terus mempercepat pembangunan di segala sektor, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat, pada Rabu (22/7/2026). 

 

Bupati Lampung Timur menyampaikan bahwa langkah ke depan akan difokuskan pada beberapa prioritas utama:

 ✓1. Pembangunan Infrastruktur Merata: Melanjutkan perbaikan jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas umum hingga ke pelosok desa.


✓2. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar: Memperkuat layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.


✓3. Penguatan Ekonomi Rakyat: Mengembangkan potensi pertanian, perkebunan, UMKM, dan pariwisata lokal agar ekonomi masyarakat semakin bangkit.


✓4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih: Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, bebas pungutan liar, dan berbasis pada kepentingan rakyat.

 

“Seluruh langkah yang kami ambil adalah demi kepentingan warga Lampung Timur. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak untuk bersinergi, bergandengan tangan membangun daerah ini bersama-sama. Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa dukungan dan kebersamaan kita semua,” ujar Bupati Lampung Timur.

 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pembangunan, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, dan menjaga ketertiban serta kerukunan di lingkungan masing-masing.


Pengirim berita :  Iman Nurrohim

Juli 22, 2026

Dinas PUPR OI Catat Perkembangan Infrastruktur " Capai 50 Persen 2026"

Ogan Ilir | Prokontra.news | – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Ilir mencatat perkembangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2026 telah mencapai sekitar 50 persen. Sebagian besar paket pekerjaan sedang memasuki tahap akhir proses tender dan segera dilaksanakan di lapangan, meskipun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama agar hasil lebih maksimal dan memuaskan seluruh lapisan masyarakat.

 

Hal ini diungkapkan secara tegas oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir, H. Ruslan, ST.,M.M.,M.T.,"Ujarnya saat di ruang kerjanya, pada Senin (20/7/2026).

 

"Secara keseluruhan pelaksanaan tahun ini sudah berjalan sekitar 50 persen, sebagian lagi dalam tahap akhir proses tender menuju pelaksanaan. Namun sejujurnya, hasil ini belum sepenuhnya maksimal karena terkendala ketersediaan anggaran. Meski demikian, seluruh kegiatan kami laksanakan sepenuhnya sesuai arahan dan perintah Bapak Bupati," ungkap H. Ruslan.

 

Ia mencontohkan realisasi pekerjaan yang telah terlaksana di lapangan, antara lain pembangunan sumur bor yang telah rampung di wilayah Burai dan juga di Rantau Alai guna menunjang fasilitas umum serta lingkungan sekolah Rakyat , Sementara untuk ruas jalan dan jembatan, dilakukan pembanguan serta pemeliharaan secara bertahap sesuai kemampuan dana yang tersedia, dengan capaian fisik juga telah menyentuh angka 50 persen saat ini

 

Sementara itu untuk bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, saat ini masih dalam tahap proses. Seperti salah satu contoh pembangunan sanitasi jamban septic tank untuk warga secara individu sedang dalam proses pekerjaan saat ini bantuan dari pusat itu," ungkapnya


Untuk ke depan, kita bertekad memastikan tidak ada lagi jalan atau jembatan di wilayah Ogan Ilir yang rusak parah atau terabaikan. 


"Saya selalu mengimbau dan memimpin langsung staf serta petugas untuk turun ke lapangan, memantau setiap titik yang butuh penanganan. Alhamdulillah, respon masyarakat saat ini umumnya positif dan merasa terbantu, meskipun tentunya masih ada hal yang perlu terus kami benahi sebagai hal yang manusiawi," pungkasnya.


Pengirim berita : Aprianto

Juli 22, 2026

Silaturahmi ! Forum Jurnalis Caram Seguguk Bersama Kapolres Ogan Ilir, "Perkuat Sinergi Publikasi Pelayanan Polri"

Ogan Ilir | Prokontra.news | - Forum Jurnalis Caram Seguguk menggelar kegiatan silahturahmi bersama Kapolres Ogan Ilir, pertemuan ini dilaksanakan sebagai wujud sinergitas antara Polres Ogan Ilir dengan insan media dalam memperkuat publikasi kegiatan dan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, pada Rabu (22/7/2026).Kegiatan silahturahmi tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih dekat, terbuka, dan konstruktif antara Polres Ogan Ilir dengan awak media. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan setiap informasi terkait kegiatan positif Polri dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan berimbang.


Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kasi Humas Iptu Mansyur,A.Md.Kep., S.H. menyampaikan apresiasi atas peran media selama ini. 


“Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan rekan-rekan media. Mari bersama-sama kita publikasikan kebaikan dan program Polres Ogan Ilir, agar masyarakat mendapatkan informasi yang bermanfaat dan merasakan hadirnya Polri di tengah-tengah mereka,” ujar Kasi Humas.


Dalam pertemuan tersebut, Forum Jurnalis Caram Seguguk dipimpin langsung oleh Ketua Irvan Alriansyah bersama pengurus. Para peserta forum sepakat untuk terus menjaga komunikasi, kolaborasi, dan saling mendukung dalam menciptakan pemberitaan yang membangun.


“Dengan adanya silahturahmi ini, kami berharap hubungan antara Polri dan media semakin solid. Sehingga setiap kegiatan Polres Ogan Ilir dapat dipublikasikan dengan baik dan diterima positif oleh masyarakat,” ujar Irvan Alriansyah.


Polres Ogan Ilir berkomitmen untuk terus bersinergi dengan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kamtibmas, program pelayanan, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.


Pengirim berita :  Aprianto

Juli 22, 2026

Bupati Lamtim Tegaskan ! Komitmen Percepat Pembangunan Merata Hingga ke Desa

Lampung Timur | Prokontra.news | - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timu, Provinsi Lampung, bersama PT. Petrokimia Gresik menggelar diskusi interaktif bersama para petani di Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, untuk menyerap aspirasi sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala penyaluran pupuk bersubsidi, pada Rabu (22/7/2026).


Kegiatan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat sasaran, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, PT. Petrokimia Gresik, Pupuk Indonesia, distributor, kios resmi, penyuluh pertanian, dan petani.


Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyampaikan, dirinya mengajak seluruh petani memanfaatkan pupuk secara bijak sesuai rekomendasi agar produktivitas pertanian terus meningkat. Sementara itu, PT Petrokimia Gresik juga menghadirkan layanan Mobil Uji Tanah Gratis untuk membantu petani menentukan kebutuhan pupuk secara tepat dan efisien, terangnya.


Mari bersama, kita wujudkan penyaluran pupuk yang semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran demi meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan mewujudkan kesejahteraan petani di Bumei Tuwah Bepadan, tutupnya.


Pengirim berita : Iman Nurrohim

Jumat, 17 Juli 2026

Juli 17, 2026

Gubernur Mirza Djausal : Perbaikan Jalan Gunung Sugih–Kota Gajah Pasti Berkualitas dan Tepat Sasaran

Bandar Lampung | Prokontra.news | - Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung progres pelaksanaan perbaikan Jalan Provinsi pada Ruas Gunung Sugih - Kota Gajah yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, pada Jumat (17/7/26).

Langkah ini dilakukan guna memastikan akselerasi pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

​Perbaikan jalan ini menggunakan metode struktur rigid beton dengan total panjang penanganan mencapai 600 meter. Pekerjaan tersebut dibagi ke dalam dua segmen, yang masing-masing memiliki dimensi panjang 300 meter dan lebar 6 meter.

​Di sela-sela peninjauannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa perbaikan jalan ini merupakan bentuk pemenuhan komitmen pemerintah terhadap aspirasi masyarakat setempat yang selama belasan tahun menghadapi kendala mobilitas akibat kerusakan jalan dan luapan banjir.

​"Ini habis meninjau perbaikan jalan Gunung Sugih - Kota Gajah yang sudah belasan tahun diharapkan masyarakat karena banyak banjir, kerusakan jalan, dan lain-lain ya," ujar Gubernur di lokasi peninjauan.

​Gubernur selanjutnya menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memberlakukan mekanisme pengawasan yang ketat dan berlapis pada setiap fase pembangunan. Hal tersebut dilakukan guna menjamin bahwa output dari penyerapan anggaran ini benar-benar memberikan daya guna jangka panjang bagi masyarakat.

​"Tentunya kita akan awasi dengan benar, dengan baik setiap stage, setiap tahapan-tahapan pekerjaan. Kita memastikan kualitas dikerjakan dengan baik, sistem bekerja dengan baik," tegasnya.

​Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dan integrasi kinerja dari seluruh stakeholder yang terlibat di lapangan. Ia meminta agar Dinas BMBK Provinsi Lampung bersama seluruh mitra penyedia jasa menjalankan fungsi secara disiplin sesuai dengan koridor kontraktual.

​"Ada kontraktor yang melaksanakan, ada pengawas yang melihat, ada konsultan yang merencanakan, ada PU juga sebagai pemilik proyek ini bekerja sesuai sistem, sesuai skema, sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Saya yakin kalau ini bisa berjalan dengan baik, semua serius, semua melihat, akan menghasilkan pekerjaan yang terbaik," tambah Gubernur.

​Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyatakan bahwa seluruh unsur pelaksana proyek telah menyatukan visi untuk menghadirkan infrastruktur jalan dengan kualitas prima tanpa kompromi.

​"Dan semua sepakat bahwa semua bekerja di titik-titik ini harus menjadi pekerjaan yang terbaik yang pernah ada," pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang warga sekitar, Lukman Sani, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen nyata Pemerintah Provinsi Lampung dalam percepatan pembangunan infrastruktur daerah serta stabilitas harga komoditas pertanian. Ia mengungkapkan rasa syukur atas kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang dinilai sangat mengayomi masyarakat.

"Rekor sepanjang sejarah jadi Gubernur. Mantap. Gubernur yang mengayomi rakyat. Betul-betul karena singkong dari 1000 sekian naik, sekarang udah 2300 Pak Gubernur. Terima kasih," ujar Lukman dengan penuh antusias saat menyapa Gubernur di lokasi peninjauan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung berdialog hangat mengenai hasil panen dan mata pencaharian warga setempat yang mayoritas bergantung pada sektor perkebunan singkong. Pemerintah Provinsi terus berkomitmen menjaga tata niaga komoditas unggulan daerah agar kesejahteraan petani tetap terjaga di tingkat yang ideal.

Lukman Sani kemudian memaparkan kondisi memprihatinkan yang sebelumnya dialami warga sebelum adanya intervensi perbaikan dari pemerintah. Jalur tersebut dikenal rawan dan kerap menghambat mobilitas ekonomi warga.

"Oh, hancur jalannya Pak, kadang-kadang disini sering terjadi ada orang meninggal, kecelakaan," tuturnya menjelaskan riwayat kerusakan jalan terdahulu.

Diakhir dialog, suasana keakraban semakin terlihat saat Gubernur berjanji akan mengunjungi kembali pemukiman warga secara khusus saat jalan tersebut diresmikan secara formal. 

Merespons janji tersebut, Lukman menyampaikan doa terbaik bagi keberlanjutan program pembangunan pemerintah. 

"Iya terima kasih Pak Gubernur, terima kasih. Saya doain Pak Gubernur supaya menjadi Gubernur yang sukses dari yang sukses," ujarnya. (ADV)

Juli 17, 2026

Organisasi Pers di Ogan Ilir Sepakat Bentuk Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk "Tonggak Baru Insan Pers"

Ogan Ilir | Prokontra.news | - Puluhan wartawan dari berbagai media di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) yang tergabung di organisasi profesi pers, resmi dan sepakat membentuk forum Jurnalis bersatu sebagai organisasi Pers baru yang disebut "Forum Jurnalis  Bersatu Caram Seguguk".


Adapun tujuan Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk tersebut dibentuk dengan tujuan agar dapat menjadi tonggak dan sejarah baru dalam mempererat persatuan dan solidaritas sesama insan pers di Bumi Caram Seguguk, Kabupaten Ogan Ilir.


Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk terdiri dari wartawan perwakilan organisasi pers yaitu,  PWI,  IWO, IWOI, PPWI, dan IJTI sepakat Bersatu sebagai wadah bersama yang menaungi wartawan lintas media, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat profesionalisme dan menjaga marwah profesi pers /jurnalistik.


Untuk diketahui sebelumnya telah melalui musyawarah yang berlangsung secara demokratis, peserta secara aklamasi menetapkan Irvan Ardiansyah sebagai Ketua Umum Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk pada periode pertama.


Kepercayaan tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan organisasi yang inklusif dan mampu merangkul seluruh wartawan di Kabupaten Ogan Ilir.


Selanjutnya Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk, menggelar audensi dengan Sekdakab Ogan Ilir, Dicky Syailendra, dan disambut baik yang didampingi Kepala Diskominfo, Ferdian Riza Yuda dan Kabag Umum Pemkab Ogan Ilir, Abdul Salam, pada Jum'at (17/7/2026).


Irvan Ardiansyah selaku Ketua Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk, dihadapan Sekdakab Ogan Ilir menyampaikan, Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk tentu akan menjadi rumah besar dan mampu menyatukan insan pers, tanpa membedakan media yang dinaungi insan pers tersebut, tegasnya.


“Saya berharap pertemuan dan persaudaraan ini dapat terus terjalin semakin erat, awet, dan kekal selamanya".


Lebih lanjut, mari kita jadikan Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk ini sebagai rumah bersama yang menjaga kekompakan, menjunjung tinggi kode etika jurnalistik, serta dapat  bersinergi dalam membangun Ogan Ilir yang lebih baik, terangnya.


Lebih dalam, organisasi Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk yang baru terbentuk ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, akan tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi wartawan/Jurnalis di Kabupaten Ogan Ilir, tutupnya.


"Ini nantinya melalui berbagai kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan organisasi,"


Pada kesempatan itu, Sekdakab Ogan Ilir, Dicky Syailendra menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Forum Jurnalis Bersatu Caram Seguguk, "InsyaAllah, kami siap mendukung setiap kegiatan positif Forum ini, mari kita sama-sama untuk membangun Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintai ini kedepan lebih dan  unggul dalam segala bidang, harapnya.


Pengirim berita : Aprianto 

Kamis, 16 Juli 2026

Juli 16, 2026

Peran Strategis Advokat Dalam Bingkai KUHAP 2026

           
Penulis : 

Ahmad Basri

(Advokat)

Ketua : K3PP Tubaba 


Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Keberadaan advokat dalam sistem peradilan pidana bukanlah sekadar profesi yang mewakili kepentingan klien. Advokat merupakan instrumen konstitusional yang menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum (equality before the law).


Negara hukum tidak hanya membutuhkan polisi, jaksa, dan hakim yang profesional, tetapi juga advokat yang independen, berintegritas, dan berani membela hak-hak warga negara.


Berlakunya KUHAP 2026 semakin mempertegas pentingnya perlindungan hak asasi manusia sejak tahap paling awal dalam proses pidana. Di sinilah peran advokat menjadi sangat strategis.


Dalam KUHAP 2026 mengakui advokat sebagai pemberi jasa hukum yang berhak mendampingi setiap orang yang berhadapan dengan hukum pada seluruh tahapan proses peradilan pidana.


Pengertian tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.


Dengan demikian, advokat bukan hanya pembela terdakwa, melainkan pelindung hak-hak konstitusional setiap warga negara agar tidak menjadi korban penyalahgunaan kewenangan negara.


Dalam negara demokrasi, kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dibangun melalui mekanisme saling mengawasi (checks and balance).


Polisi memiliki kewenangan menyelidiki dan menyidik. Jaksa memiliki kewenangan menuntut. Hakim memiliki kewenangan mengadili. Sedangkan advokat memiliki kewenangan memberikan pembelaan hukum secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.


Empat unsur tersebut harus berjalan seimbang. Ketika salah satu pilar dilemahkan, keadilan akan kehilangan maknanya. Advokat bukan musuh penyidik, bukan lawan jaksa, dan bukan penghambat hakim. Advokat justru memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai konstitusi dan hukum acara pidana.


Peran advokat dalam tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan fase yang paling menentukan dalam perkara pidana. Sebagian besar alat bukti dikumpulkan pada tahap ini. Karena itu, pendampingan advokat sejak awal memiliki arti yang sangat penting.


Advokat memastikan pemeriksaan dilakukan secara manusiawi, tanpa intimidasi, ancaman, tekanan, maupun penyiksaan. Advokat mengingatkan penyidik agar setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas.


Advokat mengawasi agar hak tersangka untuk mengetahui tuduhan, memperoleh pendampingan hukum, berkomunikasi dengan keluarga, dan menyampaikan pembelaan tetap dihormati.


Di tingkat kejaksaan, advokat mengawal proses penuntutan agar hanya perkara yang memenuhi syarat pembuktian yang diajukan ke pengadilan. Peran ini bukan untuk membebaskan orang yang bersalah, melainkan memastikan tidak ada orang dihukum melalui proses yang melanggar hukum.


Harus diingat bahwa salah satu prinsip penting profesi advokat adalah hak imunitas. Imunitas sering disalah artikan sebagai kekebalan hukum. Padahal bukan demikian. Hak imunitas hanya melindungi advokat ketika menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik sesuai hukum dan kode etik.


Apabila advokat melakukan tindak pidana seperti penyuapan, pemalsuan dokumen, pencucian uang, atau perintangan penyidikan, maka hak imunitas tidak dapat dijadikan tameng. Karena itu, imunitas adalah perlindungan terhadap fungsi profesi, bukan perlindungan terhadap perbuatan melawan hukum.


Profesi advokat dikenal sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Kemuliaan tersebut bukan diukur dari besarnya honorarium ataupun banyaknya perkara yang dimenangkan. Kemuliaan advokat lahir dari keberanian membela keadilan meskipun menghadapi tekanan kekuasaan.


Advokat yang membela orang miskin, korban ketidakadilan, maupun kelompok yang terpinggirkan sesungguhnya sedang menjaga martabat negara hukum. Karena itu, advokat tidak boleh menjadikan hukum sebagai komoditas yang diperjualbelikan.


Oleh karena itu kepercayaan masyarakat tidak dibangun oleh gelar akademik, melainkan oleh integritas moralitas dan kode etik.


Kode etik mengajarkan bahwa advokat harus jujur kepada klien, tidak memberikan harapan palsu, tidak menjanjikan kemenangan perkara, menjaga kerahasiaan, menghormati pengadilan, dan tidak memanfaatkan perkara untuk kepentingan pribadi. Ketika kode etik diabaikan, kehormatan profesi akan runtuh.


Kita harus mengakui sebagai realitas empiris masih ada skeptis masyarakat terhadap advokat lahir karena ulah sebagian kecil oknum. Masih ditemukan advokat yang menjual kedekatan dengan aparat penegak hukum, menjanjikan kemenangan perkara, meminta honorarium yang tidak proporsional, bahkan terlibat dalam praktik mafia peradilan.


Perilaku tersebut menimbulkan kesan bahwa hukum dapat diperjualbelikan. Padahal, ribuan advokat di Indonesia bekerja dengan penuh integritas, memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, dan memperjuangkan keadilan dengan risiko yang tidak kecil.


Saat ini profesi advokat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Digitalisasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, hingga kecerdasan buatan yang menimbulkan persoalan hukum baru.


Di sisi lain, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Advokat juga harus menjaga independensi dari tekanan politik, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi.


Selain itu, organisasi advokat memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat pendidikan profesi, meningkatkan kualitas anggota, dan menegakkan kode etik secara konsisten tanpa pandang bulu.


Penutup. KUHAP 2026 memperkuat posisi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fungsi advokat bukan sekadar membela klien, melainkan menjaga agar setiap proses penegakan hukum berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.


Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga bangsa yang mampu melindungi hak setiap orang melalui proses hukum yang jujur dan berkeadilan. Dalam konteks itulah advokat menjalankan tugas mulianya sebagai penjaga keadilan dan benteng terakhir hak-hak warga negara.


Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang advokat bukanlah seberapa banyak perkara yang dimenangkan, melainkan seberapa besar kontribusinya dalam menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga marwah negara hukum.


Advokat adalah penjaga konstitusi di garis depan, memastikan bahwa kekuasaan negara selalu berjalan dalam koridor hukum dan bahwa setiap warga negara memperoleh protection yang adil di hadapan hukum. (Red)

Juli 16, 2026

Pemprov Lampung Peringati Hari Koperasi ke-79 "Perkuat Kolaborasi untuk Dukung Program Strategis Nasional"

Bandar Lampung | Prokontra.news |- Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh elemen untuk memperkuat kolaborasi berlandaskan semangat gotong royong dan kekeluargaan dalam mendukung program strategis nasional. 

Guna mewujudkan tujuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., Dirinya mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengambil peran aktif sebagai motor penggerak perubahan, inovasi, dan pelayanan yang profesional. Sinergi ini sejalan dengan nilai-nilai luhur koperasi dan ditargetkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, yakni mempercepat hilirisasi komoditas unggulan daerah, mendongkrak produktivitas ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Menghadapi dinamika zaman dan ketidakpastian global, Pemprov Lampung menekankan pentingnya optimalisasi seluruh potensi dan sumber daya daerah sebagai modal utama pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kolaborasi pemanfaatan teknologi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta pun terus dipacu untuk mendukung peningkatan daya saing daerah.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional, sebagaimana sambutan tertulis Menteri Koperasi Republik Indonesia, Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si. yang dibacakan oleh Sekda Marindo pada upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, pada Jum’at (17/7/2026).

Selaras dengan tema peringatan "Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya", Pemprov Lampung mengedepankan semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan yang profesional untuk mendukung penuh transformasi koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat. 

Sebagai garda terdepan di masyarakat, pemerintah mendukung penguatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Koperasi tingkat desa ini difokuskan pada sektor riil yang manfaatnya langsung dirasakan warga, seperti menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memotong rantai distribusi agar harga lebih terjangkau, memperluas pemasaran produk-produk lokal, hingga menghadirkan layanan ekonomi dan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat.

Lebih jauh, koperasi kini didorong untuk merambah sektor produksi yang menjadi motor industrialisasi rakyat. Saat ini, sektor usaha yang dapat digerakkan oleh koperasi sangat luas dan modern, di antaranya : 

- Pengelolaan Energi dan Infrastruktur: Mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBU-N) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

- Hilirisasi Komoditas: Pengolahan turunan kelapa sawit yang tidak lagi sekadar menjual bahan mentah, melainkan memproduksi minyak sawit dan industri bernilai tambah guna meningkatkan pendapatan petani.

- Ekonomi Kreatif dan Digital: Mewadahi generasi muda melalui koperasi game, perfilman, komunitas kreatif, petani milenial, hingga perusahaan rintisan (startup).

Melalui perpaduan antara birokrasi yang adaptif, kebijakan yang tepat sasaran, dan modernisasi perkoperasian, Pemprov Lampung optimistis perekonomian daerah akan semakin tangguh dan mandiri dalam menghadapi tantangan global. (ADV).
Juli 16, 2026

Gubernur Lampung Ajak Pemangku Kepentingan di Pesawaran "Perkuat Kolaborasi dan Tingkatkan Kualitas SDM"

Bandar Lampung | Prokontra.news | - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pesawaran memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mempercepat inovasi, dan mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-19 Kabupaten Pesawaran, yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Pesawaran, pada  Jumat (17/7/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengatakan usia 19 tahun merupakan momentum penting bagi Pesawaran untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus menentukan arah pembangunan ke depan. Menurutnya, kemajuan daerah tidak ditentukan oleh lamanya usia, melainkan oleh keputusan yang tepat, kerja yang konsisten, serta semangat kebersamaan.

Gubernur Mirza menilai tema Hari Jadi ke-19 Kabupaten Pesawaran, "Berkolaborasi Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Aman, Kreatif, Efektif, dan Produktif", mencerminkan keterkaitan antara pembangunan SDM, kreativitas, produktivitas, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.

"Ketika kolaborasi terbangun, kualitas manusia meningkat. Kreativitas tumbuh, produktivitas berkembang, dan pemerintahan yang efektif akan mempercepat seluruh proses pembangunan sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih aman dan sejahtera," ujar Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza menegaskan, pembangunan SDM harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan, tetapi juga membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, berkolaborasi, terus belajar, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan.

Ia juga mendorong generasi muda Pesawaran agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menciptakan inovasi, menjadi pelaku usaha, serta penggerak perubahan di daerah.

Gubernur Mirza mengungkapkan, pembangunan manusia di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesawaran pada 2025 mencapai 70,90 atau meningkat 0,66 poin dibandingkan 2024 yang sebesar 70,24.

Selain pembangunan SDM, Gubernur Mirza juga menyoroti besarnya potensi Kabupaten Pesawaran di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan perkebunan. Menurutnya, kekayaan alam yang dimiliki Pesawaran, termasuk gugusan pulau, pantai, dan teluk, merupakan modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Gubernur Mirza, akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui peningkatan konektivitas, penguatan SDM berbasis pariwisata, serta kemudahan investasi.

Namun, Ia menegaskan keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Masyarakat yang cerdas, kreatif, dan produktif akan melahirkan lingkungan yang lebih aman. Pembangunan sejatinya bukan hanya menghadirkan program, tetapi menghadirkan harapan bagi masyarakat," ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Jadi ke-19 Kabupaten Pesawaran sebagai momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan Lampung yang maju, kompetitif, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pesawaran Nanda Indira menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Ke-19 Kabupaten Pesawaran bukan sekadar perayaan bertambahnya usia daerah, melainkan momentum untuk melakukan refleksi atas perjalanan yang telah kita lalui bersama, sekaligus memperkuat tekad untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. 

"19 tahun yang lalu, Kabupaten Pesawaran lahir dari semangat perjuangan masyarakatnya yang menginginkan hadirnya pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta pembangunan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Bumi Andan Jejama," ujarnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Bupati Nanda, menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada P3KP l dan para pemimpin terdahulu, serta seluruh masyarakat yang telah meletakkan pondasi pembangunan daerah ini. 

"Berkat dedikasi dan pengabdian mereka, kita dapat melanjutkan estafet pembangunan dengan semangat yang sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pesawaran," ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bersinergi dalam membangun Kabupaten Pesawaran. (ADV)


Juli 16, 2026

SekdaProv Marlindo Kurniawan Hadiri Paripurna DPRD Provinsi Lampung Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Bandar Lampung | Prokontra.news |-  Sekretaris Daerah Provinsi (SekdaProv) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M.. menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pemandangan Umum Dari Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, pada Jum'at (17/07/2026).

Dalam rapat paripurna sebelumnya Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Kamis, 16 Juli 2026 yang lalu.


Dalam agenda kali ini, delapan fraksi DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tersebut sebagai bagian dari mekanisme pembahasan sebelum memasuki tahapan berikutnya.


Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Intan Rehana, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. 


Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.


Meski demikian, Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa opini WTP harus diiringi dengan tindak lanjut yang tepat waktu terhadap seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.


Fraksi Partai Gerindra juga mengapresiasi berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, penguatan sektor pertanian melalui swasembada pangan, penyediaan pupuk, serta berbagai kebijakan yang dinilai mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen pertanggungjawaban, Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menyatakan mendukung dan menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah.


Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Syukron Muchtar, menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak semata-mata merupakan kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan setiap rupiah anggaran daerah.


Menurut Fraksi PKS, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran maupun raihan opini WTP, tetapi harus tercermin dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, seperti meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, tersedianya air bersih, membaiknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, terlindunginya petani serta pelaku usaha kecil, hingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.


Fraksi PKS turut mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun, capaian tersebut dinilai harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap efektivitas program maupun pengelolaan aset daerah.


Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKS menyatakan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. 


Meski demikian, fraksi meminta Pemerintah Provinsi Lampung memberikan jawaban yang komprehensif terhadap berbagai masukan fraksi, disertai data kuantitatif, lokasi kegiatan, perangkat daerah penanggung jawab, penyebab permasalahan, serta rencana tindak lanjut beserta target waktu penyelesaiannya.


Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung kemudian di jeda dan dijadwalkan kembali pada Senin (20/7/2026) dengan agenda Lanjutan Pembicaraan Tingkat I berupa penyampaian jawaban Gubernur Lampung atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. (ADV).