Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, turun langsung hadir dan berbaur bersama masyarakat dalam kegiatan yang penuh semangat tersebut.

Kegiatan dimulai dengan senam bersama, dilanjutkan jalan sehat yang diikuti antusiasme warga dari berbagai usia. Suasana semakin meriah dengan pembagian door prize dan pengundian hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor yang menjadi sorotan utama acara. Semua rangkaian kegiatan berjalan lancar, tertib, dan melebur menjadi satu energi positif di tengah kebersamaan masyarakat.

Bupati Ela Siti Nuryamah menyampaikan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tentang raga yang bugar, tetapi juga merawat ikatan kebersamaan di tengah masyarakat.

"Kesehatan fisik adalah fondasi utama pembangunan daerah. Ketika masyarakatnya aktif dan bahagia, energi positif tersebut akan mengalir untuk membawa Lampung Timur semakin maju dan berjaya," tutup Bupati Ela.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa langkah hidup sehat yang dijalani bersama-sama mampu mempererat silaturahmi dan membangun semangat kebersamaan yang kuat di tengah masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Pengirim berita: Imannurrohim 

Namun, ia menegaskan pemasangan harus dilakukan dengan mekanisme dan ketentuan yang jelas agar tidak menimbulkan diskriminasi dan polemik di tengah masyarakat.

"Saya setuju, tetapi harus dengan mekanisme dan ketentuan agar tidak terkesan ada diskriminasi yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat," ujar Ela usai mengikuti kegiatan jalan sehat di Lapangan Sribawono, pada Sabtu (8/11/2026).

Bupati Lamtim, menjelaskan stiker tersebut tidak akan dipasang ke semua rumah penerima bantuan, melainkan khusus bagi kategori golongan yang sebenarnya, mampukan namun masih tercatat menerima bantuan sosial.

"Mekanismenya tidak semua rumah ditempeli, tetapi kategori golongan mampu yang menerima bantuan. Kalau mereka menolak dipasang stiker, maka harus membuat pernyataan mengundurkan diri," tambahnya.

Perlu diketahui, sebelumnya, sejumlah masyarakat menilai pemasangan stiker perlu dilakukan sebagai langkah transparansi, mengingat masih banyak bantuan yang dinilai belum tepat sasaran. DPRD Kabupaten Lampung Timur pun telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas Sosial (Dinsos) terkait rencana pemasangan stiker dan validasi ulang data penerima bantuan sosial di wilayah tersebut.

Pengirim berita: Imannurohim 

Lampung | Prokontra.news | - Ketua LSM HANTAM (Hati Nusantara Takkan Mati), M. Nasir, angkat bicara menanggapi buntut dua pemberitaan terkait lambatnya penerbitan Paklaring mantan karyawan PT. Marga Solusi Prima (MSP) berinisial KI.

Menurut Ketua M. Nasir, kasus ini bukan sekadar keterlambatan administrasi biasa. Ini adalah cermin telanjang dari sistem manajemen PT. MSP yang dinilainya sudah sangat kritis, tidak peka, dan abai terhadap hak pekerja.

"Ini sangat memalukan. Paklaring itu dokumen paling dasar, paling sederhana, dan wajib diberikan perusahaan. Kalau untuk selembar surat saja pekerja harus menunggu berbulan-bulan, lalu harus viral dulu baru diberikan, itu artinya manajemennya sudah sakit," tegas M. Nasir kepada awak media, pada Minggu (08/11/2026).

Ketua M. Nasir menyoroti jawaban klasik yang selama ini diterima KI, yaitu "sudah diteruskan ke Pusat".

✓1. Alasan, "diteruskan ke Pusat" dinilai hanya menjadi tameng birokrasi untuk menutupi ketidakbecusan manajemen di daerah.

✓2. Jika Kepala Divisi dan Koordinator Ruas saja tidak mampu menyelesaikan hak pekerja yang sederhana, lalu untuk apa jabatan dan struktur itu dipertahankan.

✓3. Sikap bungkam perusahaan setelah dua kali diberitakan dinilai sebagai bentuk arogansi dan tidak menghargai fungsi kontrol sosial.

"Jangan bangga mengaku perusahaan besar kalau urusan hak mantan pekerja saja tidak becus. Pekerja itu bukan budak. Dia sudah mengabdi, sudah mengundurkan diri sesuai prosedur. Kok hak pekerja nya dipersulit? Ini manajemen model apa?" ujar M. Nasir dengan nada tinggi.

Lebih dalam, ia menegaskan, Paklaring bukan hadiah dari perusahaan, bukan belas kasihan atasan, melainkan hak yang dijamin undang-undang. Menunda-nunda Paklaring sama saja menunda hidup seseorang, karena JHT yang seharusnya bisa dicairkan untuk menyambung hidup ikut tertahan.

Ketua M. Nasir juga mempertanyakan, apakah sistem seperti ini hanya menimpa KI seorang, atau sudah menjadi pola yang dibiarkan di tubuh PT. MSP.

"Kalau satu orang saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan puluhan pekerja lain yang tidak berani bersuara? Jangan-jangan banyak yang nasibnya sama, hanya saja mereka takut dan memilih diam," katanya.

Oleh karena itu, LSM HANTAM mendesak tiga hal:

✓1. Evaluasi total manajemen PT. MSP, khususnya Divisi dan Koordinator Ruas TERPEKA Lampung, karena dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan terhadap pekerja.

✓2. Audit internal terkait penerbitan Paklaring dan hak-hak pekerja lain yang sudah berhenti, agar tidak ada lagi yang dipersulit dengan alasan birokrasi pusat.

✓3. Permintaan maaf terbuka kepada KI, bukan sekadar memberikan Paklaring setelah viral, tetapi mengakui kelalaian manajemen.

"Jangan merasa tertampar, memang ini tamparan. Tamparan keras agar manajemen sadar. Jangan tunggu pekerja mengadu ke media baru bergerak. Kalau media tidak turun, apakah Paklaring KI sampai sekarang masih nyangkut di meja Pusat?" sindir M. Nasir.

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras. Jika pola seperti ini terus dibiarkan, LSM HANTAM siap mengawal kasus ini hingga ke Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, bahkan ke ranah hukum jika ditemukan unsur kesengajaan menahan hak pekerja.

"PT. MSP jangan merasa kebal. Media sudah bersuara, LSM sudah bersuara, publik sudah menilai. Sekarang tinggal manajemennya, mau berbenah atau mau terus mempertahankan sistem yang bobrok ini," tegas M. Nasir.

"Desak Instansi Berwenang Turun Tangan, Jangan Hanya Jadi Penonton"!

Tidak berhenti sampai di situ, M. Nasir juga mendesak lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan besar dalam pengawasan ketenagakerjaan untuk tidak lagi berdiam diri.

Menurutnya, kasus KI sudah cukup menjadi bukti awal bahwa ada persoalan serius dalam sistem manajemen PT. MSP. Karena itu, negara tidak boleh kalah oleh birokrasi perusahaan.

✓1. Desak Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung: Segera memanggil manajemen PT. Marga Solusi Prima untuk dimintai keterangan resmi. Lakukan pemeriksaan dan pengawasan menyeluruh, apakah perusahaan selama ini sudah menjalankan kewajibannya sesuai UU Ketenagakerjaan atau justru membiarkan hak pekerja tertunda.

✓2. Desak BPJS Ketenagakerjaan: Turut melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada lagi mantan pekerja yang terhambat mencairkan JHT hanya karena perusahaan lambat menerbitkan Paklaring.

✓3. Desak Pengawas Ketenagakerjaan: Jika ditemukan unsur kesengajaan menahan hak pekerja, jangan ragu memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan, mulai dari teguran tertulis, sanksi administratif, hingga rekomendasi penindakan hukum.

✓4. Desak DPRD / Komisi terkait: Ikut mengawasi perusahaan yang beroperasi di Lampung, khususnya perusahaan yang mengelola ruas jalan tol, agar tidak semena-mena terhadap pekerja lokal.

"Jangan sampai instansi berwenang hanya jadi penonton. Kalau ada perusahaan yang menahan hak pekerja berbulan-bulan, panggil! Periksa! Kalau terbukti lalai, beri sanksi! Jangan biarkan pekerja kecil yang selalu jadi korban," desak M. Nasir.

M. Nasir menutup desakannya dengan peringatan keras.

"Kami tidak ingin ada lagi pekerja yang harus viral dulu baru dapat haknya. Kalau instansi berwenang tegas, perusahaan tidak akan berani mempermainkan hak pekerja. Tapi kalau dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk bagi dunia kerja di Lampung," pungkasnya.

Hingga berita ini di terbitkan pihak manajemen PT. Marga Solusi Prima belum memberikan keterangan/tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab/Tanggapan/Koreksi  dan klarifikasi seluas-luasnya untuk keberimbangan pemberitaan. (Red)

Perlu diketahui, kehadiran dalam kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan silaturahmi dan kolaborasi antar perempuan pemimpin daerah dalam rangka mendukung kemajuan organisasi dan pengabdian kepada masyarakat.

Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang pertemuan rutin organisasi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat peran perempuan di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, hingga pengabdian masyarakat. 

Untuk diketahui, sejumlah tokoh perempuan nasional juga turut hadir, antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Meutya Hafid, Ibu Khoffifah Indar Parawansa, Ibu Sherly Tjoanda, serta tokoh perempuan inspiratif lainnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati Ela Siti Nuryamah, menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam berbagai jabatan strategis merupakan modal penting untuk mendorong perubahan dan pembangunan yang inklusif. Ia menilai, sinergi antar perempuan pemimpin dapat menciptakan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk di daerah terpencil seperti Lampung Timur.

“Perempuan tidak hanya berperan di sektor domestik, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak utama kemajuan bangsa, ekonomi, dan kebijakan publik. Kolaborasi lintas sektor yang dibangun dalam acara ini membuktikan bahwa perempuan memiliki peran strategis untuk membawa perubahan besar,” terang  Bupati Ela Siti Nuryamah.

Lebih lanjut, ia juga memberikan apresiasi atas perjalanan panjang IWSS selama 49 tahun, dalam berkontribusi bagi perempuan, keluarga, dan bangsa. Ia berharap organisasi ini terus menjadi wadah inspirasi, penguatan kapasitas, dan advokasi perempuan di seluruh Indonesia.

“Selamat Ulang Tahun ke-49 IWSS. Teruslah menginspirasi, memberdayakan perempuan, dan menjadi kekuatan positif bagi bangsa Indonesia".

Pengirim berita: Imannurohim

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul tindak lanjut cepat dari laporan resmi yang sebelumnya disampaikan ke Polres Tulang Bawang Barat pada Minggu, 12 Juli 2026, terkait dugaan pencurian 1 unit handphone merek OPPO A3X warna biru laut milik Elwan Bin Amirwan, anggota KESTI TTKKDH Tubaba.

Sebelumnya, DPD KESTI TTKKDH Tubaba melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kapolres dan Wakapolres Tulang Bawang Barat, meminta percepatan penanganan perkara. Dalam surat tersebut, korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa kotak HP dengan IMEI 1: 862668076770677 dan IMEI 2: 862668076770669, rekaman CCTV kejadian, serta 2 orang saksi yang telah dimintai keterangan penyidik.

Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat, AKP Juherdi Sumandi, S.H., M.H., yang menyatakan akan segera melakukan gelar perkara dan memberikan SP2HP kepada pelapor.

Kini, upaya tersebut membuahkan hasil. Pelaku pencurian HP berinisial IS (30) berhasil ditangkap oleh Tim Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat.

“Kami atas nama keluarga besar DPD KESTI TTKKDH Kabupaten Tulang Bawang Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres Tulang Bawang Barat, AKBP Himmawan Setiawan, S.I.K., M.Tr. Opsla., Kasat Reskrim, AKP Juherdi Sumandi, S.H., M.H., beserta seluruh Tim Satreskrim Polres Tubaba yang telah bekerja cepat, profesional, dan responsif dalam mengungkap dan menangkap pelaku pencurian HP milik anggota kami,” ujar Kodari, pada Jum'at (06/11/2026).

Kodari menegaskan, keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Tulang Bawang Barat dalam memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada masyarakat.

“Ini memberikan kepastian hukum bagi korban, efek jera bagi pelaku, dan rasa aman bagi anggota kami serta masyarakat Tubaba. Kami sangat mengapresiasi kinerja Polres Tubaba yang tidak mengabaikan laporan masyarakat kecil,” imbuhnya.

Terkait proses lebih lanjut dan pengembangan perkara, Kodari menyatakan pihaknya sepenuhnya mempercayakan kepada pihak kepolisian Polres Tulang Bawang Barat.

“Terkait proses lebih lanjut dan pengembangan perkara ini, kami sepenuhnya percayakan kepada pihak kepolisian Polres Tulang Bawang Barat. Kami yakin Polres Tubaba akan menanganinya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kodari.

DPD KESTI TTKKDH Tubaba juga berharap sinergi antara organisasi masyarakat dengan Polres Tubaba terus terjalin dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban" (Red)

Pemerintah daerah menyerap berbagai gagasan strategis, inovasi, serta peluang kerja sama lintas sektoral untuk memperkuat ketahanan daerah dan kemandirian bangsa, pada Rabu (4/11/2026).

Lampung Timur dikenal memiliki potensi luar biasa, khususnya di sektor pertanian dan kekayaan sumber daya alam. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyambut baik peluang kolaborasi bersama Institut Pertanian Bogor (IPB).

Tentunya diharapkan dapat mempercepat transformasi pembangunan daerah menuju wilayah yang mandiri secara ekonomi, kuat dalam ketahanan pangan, dan siap menghadapi berbagai tantangan di era global.

"Lampung Timur siap mengambil peran aktif dalam mengintegrasikan hasil penelitian dan teknologi agraris, guna mewujudkan masa depan daerah yang lebih mandiri, berdaya saing, dan sejahtera berawal dari desa," ungkap perwakilan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Melalui kemitraan ini, diharapkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterapkan secara langsung di tengah masyarakat, sehingga potensi besar yang dimiliki Lampung Timur dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan seluruh warganya.

Pengirim berita: Imannurrohim

Ogan Ilir |  Prokontra.news | - Patut diapresiasi, Polres Kabupaten Ogan  Ilir, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), memusnahkan Barang Bukti (BB) narkoba hasil ungkap kasus selama periode September-Oktober tahun 2026.Giat pemusnahan dipimpin langsung Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti, SH. S.IK., MH, didampingi Kasat Resnarkoba AKP Adrian Chandra, SH., MH. Hadir juga perwakilan Kejari Ogan Ilir, BNN, tokoh agama dan tokoh masyarakat.Rizka menerangkan, selama dua bulan terakhir ada ratusan gram sabu dan ratusan butir pil ekstasi yang disita aparat. "Total barang bukti yang dimusnahkan hari ini yaitu 878,629 gram sabu dan 401 butir pil ekstasi. Seperti kita ketahui, untuk ungkap kasus September sudah dirilis dan hari ini pemusnahannya dilakukan sekaligus dengan ungkap kasus Oktober," terang Rizka di Mapolres Ogan Ilir, pada Jum'at petang (6/11/2026).Selama Oktober 2026, Satres narkoba Polres Ogan Ilir menindaklanjuti delapan laporan polisi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan total 11 tersangka, dengan rincian delapan orang laki-laki dan tiga orang perempuan.

Adapun pemusnahan dilakukan dengan cara memblender sabu dan ekstasi, lalu dicampur dengan cairan pembersih lantai. Selanjutnya larutan narkoba tersebut dibuang ke saluran air dengan disaksikan langsung oleh perwakilan tersangka.

"Kedua jenis narkoba ini dimusnahkan dan tidak ada nilainya. Kami juga menghadirkan tersangka agar menyaksikan langsung pemusnahan ini," kata Rizka.

Rizka melanjutkan, keberhasilan penegakan hukum ini tidak hanya sekadar menggagalkan peredaran barang haram tersebut.

Tetapi juga memiliki dampak sosial yang sangat besar bagi penyelamatan generasi muda di Kabupaten Ogan Ilir.

Dari kalkulasi taktis kepolisian, asumsi penyelamatan didasarkan pada hitungan bahwa setiap gram sabu dapat merusak lima orang jiwa.

Dan setiap butir ekstasi dapat merusak satu orang jiwa.

"Dengan demikian, Polres Ogan Ilir telah menyelamatkan sebanyak 4.390 jiwa dari bahaya ketergantungan narkoba jenis sabu. Dan untuk ekstasi, 401 jiwa terselamatkan. Ini semua angka yang cukup signifikan," jelas Rizka.

Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku, bandar, maupun pengedar narkoba di wilayah Ogan Ilir. 

"Penindakan tegas dan terukur akan terus digalakkan demi menciptakan Kamtibmas, aman dari bahaya laten narkotika," tutup Rizka.

Pengirim berita: Aprianto 

Adapun lomba yang diselenggarakan meliputi Lomba Pengelolaan Akun Media Sosial Terbaik, yang diikuti oleh seluruh OPD dan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur, serta Lomba Content Creator Pegawai ASN, yang menjadi wadah bagi para pegawai untuk menampilkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan menyajikan konten yang positif serta inspiratif.

Kegiatan ini akan berlangsung mulai tanggal 5 hingga 25 November 2026 dan tidak dipungut biaya pendaftaran. Lomba ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menunjukkan karya terbaik sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang informatif, kreatif, dan inovatif melalui pemanfaatan media digital.

"Kegiatan ini menjadi bukti bahwa ASN bukan hanya sekadar melayani, tetapi juga mampu bergerak, berkarya, dan menginspirasi masyarakat melalui kreativitas digital," ungkap panitia penyelenggara.

Seluruh peserta yang ingin mendaftar dapat memindai kode QR yang tersedia dalam pengumuman resmi untuk memperoleh informasi lengkap mengenai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

 "Semangat KORPRI - 55 Tahun Bergerak, Berkarya, Wujudkan Asta Cita"!

Pengirim berita: Imannurrohim

Berdasarkan informasi (KI), bahwa Paklaring tersebut telah ia terima pada pukul 13.34 WIB, Rabu (04/11/2026). Dengan diterbitkannya dokumen tersebut, (KI) kini dapat melanjutkan proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini tertunda.

"Alhamdulillah, Paklaring saya sudah diterbitkan/ diberikan, siang ini pukul 13.34 WIB. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah membantu dengan pemberitaan, mendorong percepatan ini," ucap (KI) kepada awak media, pada Rabu malam (04/11/2026) 

Lebih lanjut menurut (KI), tanpa dorongan dari rekan-rekan media, dirinya belum tentu mendapatkan kepastian soal Paklaring yang sudah lama ia minta/inginkan tersebut, sejak dirinya mengundurkan diri pada 10 September 2026 lalu.

"Kalau tidak dibantu rekan-rekan media melalui pemberitaan, saya yakin belum tentu dapat kepastian, untuk mendapatkan paklaring secepatnya ini, sebab yang sudah-sudah, jawaban dari Koordinator Ruas, sudah diteruskan ke Pusat, tapi tidak pernah ada kejelasan/kepastian kapan Paklaring dapat  diberikan/dikeluarkan," terang (KI).

Ada apa? Perusahaan Tetap Bungkam

Disisi lain, meski Paklaring tersebut telah diterbitkan dan diberikan kepada yang bersangkutan, namun hal ini, tentu jadi sebuah pertanyaan besar, Ada apa? Paklaring diberikan setelah viral nya pemberitaan oleh awak media.

Untuk diketahui, hingga berita lanjutan ini diterbitkan, pihak manajemen PT. Marga Solusi Prima, belum pernah memberikan keterangan/tanggapan resmi terkait tertundanya penerbitan Paklaring tersebut, 

Perlu diketahui, hingga berita lanjutan ini diterbitkan, Redaksi tetap membuka ruang hak jawab/Sanggah atau tanggapan untuk keberimbangan pemberitaan. (Red)

Sebelumnya telah diterbitkan berita dengan judul: Akibat! Manajemen Lambat, "Paklaring Tidak Diberikan" Mantan Karyawan PT. Marga Solusi Prima Sulit Cairkan JHT-BPJS

👇👇👇https://www.prokontra.news/2026/11/akibat-manajemen-lambat-paklaring-tidak.html