Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Ratusan insan pers dari berbagai media, baik cetak, online maupun elektronik, dipastikan akan menggelar Aksi Damai Media pada Senin, 8 September 2025. Aksi ini lahir dari rasa kecewa mendalam akibat dugaan kurangnya transparansi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengelola anggaran publikasi.
Langkah tegas ini menjadi bukti bahwa awak media tidak lagi tinggal diam. Mereka bersatu padu menyuarakan aspirasi, demi terwujudnya keterbukaan informasi dan keadilan dalam pengelolaan dana publikasi yang bersumber dari APBD.
Menurut keterangan Rico Rivaldi, S.H., selaku Korlap aksi, kegiatan akan dimulai sejak pagi hari.
Pukul 09.00 WIB: Seluruh peserta berkumpul di simpang tiga Panaragan untuk registrasi dan absensi.
Pukul 10.00 WIB: Rombongan bergerak menuju Kantor Pemda Tulang Bawang Barat.
Usai aksi, secara simbolis para insan pers akan menyerahkan bantuan sosial kepada lima warga kurang mampu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.
Untuk menjaga kesopanan dan profesionalitas, para peserta diwajibkan mengenakan pakaian media masing-masing atau busana yang rapi dan sopan, serta membawa Kartu Tanda Anggota (KTA). Pakaian organisasi dilarang digunakan dalam aksi ini.
Dalam rencana kegiatan orasi damai tersebut, terdapat beberapa poin penting yang akan disampaikan, di antaranya:
Mendesak Bupati Tulang Bawang Barat untuk segera mengevaluasi kinerja serta mengganti pejabat di Dinas Kominfo Tubaba yang dinilai tidak transparan.
Meminta Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat bersama Tipikor Polres Tulang Bawang Barat untuk mengaudit dan mengusut tuntas penggunaan anggaran Dinas Kominfo Tubaba pada APBD tahun 2024–2025.
Menuntut agar anggaran Dinas Kominfo Tubaba dikelola secara transparan, adil, dan merata demi keberlangsungan kerjasama media.
Jika Kominfo dianggap tidak mampu mengelola kerjasama media dengan baik, maka insan pers meminta agar anggaran publikasi dikembalikan ke SKPD masing-masing.
Mendesak agar Dinas Kominfo Tubaba tidak lagi membuat aturan yang rumit dalam menjalin kerjasama dengan media.
Aksi damai ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga bentuk keprihatinan insan pers terhadap kondisi komunikasi dan keterbukaan informasi di daerah. Media, yang seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, justru merasa diperlakukan tidak adil.
“Ini bukan hanya tentang anggaran, melainkan tentang marwah media dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Kami berharap pemerintah mendengar suara kami dan segera melakukan perbaikan,” ungkap Rico. Via WhatsApp. Minggu (7/9/2025).
Dengan aksi damai ini, insan pers berharap keadilan dan transparansi segera ditegakkan, sehingga sinergi antara pemerintah daerah dan media dapat kembali terjalin dengan baik.
Pengirim berita : (Robensyah)
