Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/3041/V1.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan  menegaskan bahwa potensi besar yang dimiliki Provinsi Lampung harus dikelola oleh aparatur yang kompeten, berintegritas, dan memiliki etos kerja tinggi.

"Provinsi Lampung dianugerahi potensi daerah yang luar biasa besar, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, kelautan, hingga kekayaan alam lainnya. Namun, potensi tersebut tidak akan pernah menjadi kesejahteraan bagi rakyat jika tidak dikelola oleh aparatur yang kompeten, berintegritas, dan mau bekerja keras,"ujar Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Gubernur meminta para pejabat yang baru dilantik untuk memfokuskan energi dan pikiran pada pelaksanaan tugas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap kebijakan, program, maupun anggaran yang dikelola harus mampu memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Fokuskan energi dan pikiran Saudara agar setiap kebijakan dan program serta anggaran yang Saudara kelola benar-benar dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat luas. Jangan sampai ada masyarakat yang mengeluhkan lambatnya respons pemerintah terhadap isu-isu krusial di sekitarnya," tegasnya.

Menurut Gubernur, pelaksanaan mutasi dan rotasi jabatan dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan sekaligus mempercepat kinerja organisasi. Proses tersebut dilandaskan pada prinsip meritokrasi dan evaluasi yang terukur.

Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan yang diberikan kepada setiap pejabat. Karena itu, tugas dan tanggung jawab baru harus dilaksanakan dengan penuh semangat, tanggung jawab, serta komitmen untuk terus menghadirkan perbaikan.

Gubernur juga mendorong para pejabat untuk berpikir inovatif dan efektif dalam menjalankan tugas, menciptakan berbagai terobosan baru, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

"Pastikan kehadiran pemerintah selalu membawa solusi atas permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat," pesannya.

Lebih lanjut, Gubernur menyadari bahwa tugas yang akan dihadapi para pejabat di lapangan tidaklah ringan. Berbagai tantangan, dinamika, hingga kelelahan dalam menjalankan tugas merupakan bagian dari proses pengabdian.

Namun, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik tidak menjadikan tantangan tersebut sebagai alasan untuk berhenti berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik.

"Jangan pernah ragu untuk melangkah dan jangan pernah lelah untuk berinovasi. Jadikan setiap tetes keringat, pemikiran, dan dedikasi Saudara sebagai jejak pengabdian yang akan dikenang sejarah, serta menjadi amal ibadah yang tak ternilai di sisi Tuhan Yang Maha Esa," ungkapnya.

Gubernur berharap kepada pejabat yang dilantik dapat menjadi motor penggerak pembangunan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat.

"Mari bersama-sama rapatkan barisan dan buktikan bahwa Saudara-saudara adalah motor penggerak pembangunan kebanggaan masyarakat Lampung," tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Lampung menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia berpesan agar jabatan yang diemban dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, masyarakat, dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Red)

"Gagasan utama dari proyek ini adalah mentransformasi pengelolaan hutan yang selama ini bersifat subsisten menjadi unit-unit usaha yang bankable dan kompetitif. 

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengarahkan Dinas Kehutanan beserta seluruh KPH untuk mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," demikian sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yanyan Ruchyansyah.

Hal tersebut disampaikan dalam Kick Off Meeting Proyek Penguatan Kelembagaan dan Produktivitas KUPS di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran melalui Skema Pembiayaan Campuran (Blended Finance) Berkelanjutan di Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, pada Rabu (15/7/2026).

Kegiatan dihadiri Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), pemerintah daerah, akademisi, mitra pembangunan, serta kelompok perhutanan sosial.

Proyek tersebut merupakan bagian dari inisiatif nasional Enhancing Community Capacity and Initiating Blended Finance for Social Forestry Enterprises yang merupakan kolaborasi Kementerian Kehutanan, BPDLH, Global Green Growth Institute (GGGI), serta didukung Pemerintah Inggris melalui UK FCDO.

Di Provinsi Lampung, program dijalankan oleh Perkumpulan Watala bersama Yayasan Angin Dampak Jaya berdasarkan grant agreement yang ditandatangani pada 22 April 2026. Pelaksanaannya berlangsung selama 10 bulan, mulai Mei 2026 hingga Februari 2027, dengan lokasi di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra pembangunan yang telah mempercayai Lampung sebagai salah satu daerah percontohan penerapan skema blended finance.

Menurutnya, proyek tersebut dirancang untuk menjawab persoalan utama yang selama ini dihadapi Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan KUPS, yakni keterbatasan akses permodalan, kapasitas usaha, serta penguatan kelembagaan.

Empat fokus utama intervensi yang dijalankan meliputi penguatan kelembagaan KPS dan KUPS melalui digitalisasi, peningkatan produktivitas kawasan dengan sistem agroforestri, peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan, serta pengembangan kawasan terpadu (Integrated Area Development).

Gubernur juga meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran memberikan dukungan penuh melalui koordinasi lintas sektor serta fasilitasi di tingkat tapak agar implementasi program berjalan optimal.

Selain itu, kelompok usaha perhutanan sosial didorong memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah produk, hingga mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan.

Direktur Penyaluran Dana BPDLH Kementerian Keuangan Damayanti Ratunanda mengatakan Lampung menjadi salah satu daerah yang memperoleh perhatian khusus karena dinilai aktif memanfaatkan berbagai skema pendanaan lingkungan.

Ia menjelaskan BPDLH tidak hanya menyalurkan hibah, tetapi juga menyediakan dana bergulir yang dapat dimanfaatkan kelompok perhutanan sosial. Jaminan pembiayaan tersebut bahkan dapat berupa tegakan pohon sepanjang usaha yang dijalankan berbasis agroforestri.

Menurut Damayanti, proyek blended finance akan membangun ekosistem usaha yang utuh, mulai dari penguatan kelembagaan, pencatatan usaha, peningkatan kapasitas produksi hingga mempertemukan kelompok tani dengan calon pembeli (Offtaker).

BPDLH juga menyiapkan sekolah lapang kakao di Lampung Timur untuk mencetak petani muda yang mampu menghasilkan bibit unggul, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas kakao.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani mengatakan Lampung menjadi satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi penerapan model pembiayaan tersebut.

Menurut Catur, program tersebut menjadi tahapan penting karena pemerintah tidak lagi hanya memberikan akses kelola kawasan hutan, tetapi mulai membangun sistem pembiayaan, hilirisasi, dan pemasaran agar KUPS benar-benar mandiri.

Hingga Juni 2026, di Provinsi Lampung telah diterbitkan 481 Surat Keputusan Perhutanan Sosial dengan luas mencapai 248.317 hektare yang dikelola oleh 90.197 kepala keluarga.

Secara nasional, program perhutanan sosial telah menjangkau 8,3 juta hektare bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga melalui 16.771 kelompok perhutanan sosial.

Catur menjelaskan Lampung juga telah memiliki dua dokumen Integrated Area Development (IAD), yakni di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran. Dokumen tersebut menjadi dasar sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mengembangkan komoditas unggulan berbasis perhutanan sosial.

Komoditas yang diprioritaskan antara lain kopi, kakao, pala, kemiri, serta berbagai hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpeluang memasuki pasar ekspor.

Ia menegaskan keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga kemampuan kelompok membangun kelembagaan yang kuat, menjaga kelestarian hutan, serta menghasilkan produk yang memenuhi standar pasar.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Kehutanan, pendapatan masyarakat yang tergabung dalam program perhutanan sosial mampu meningkat hingga dua sampai tiga kali lipat ketika didukung penguatan usaha, akses pembiayaan, dan pemasaran yang berkelanjutan.

Melalui sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten, lembaga keuangan, dunia usaha, dan mitra pembangunan, skema blended finance diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Keberhasilan proyek ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain serta memberikan manfaat nyata berupa peningkatan pendapatan, terbukanya akses pembiayaan, terciptanya lapangan usaha baru, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Lampung. (ADV).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian tersebut diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, pada Senin (13/07/2026).

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah agar tetap mewaspadai tren kenaikan inflasi meskipun inflasi nasional secara year-on-year masih berada pada level aman, yakni 3,34 persen. Menurutnya, tren kenaikan selama tiga bulan terakhir perlu menjadi perhatian agar inflasi tidak melampaui batas atas sasaran pemerintah sebesar 3,5 persen yang berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

Mendagri menjelaskan bahwa penyumbang utama inflasi masih berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta sektor transportasi yang dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak. Sejumlah komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan beras juga perlu terus dipantau guna menjaga stabilitas harga di daerah.

Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta pemanfaatan DTSEN sebagai basis data nasional untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial. Mendagri meminta pemerintah daerah terus mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyukseskan pendataan dan pemutakhiran data agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran.

Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pada Juni 2026 komoditas penyumbang inflasi month-to-month terbesar berasal dari bawang merah, bawang putih, beras, wortel, ikan segar, serta mulai terlihat kenaikan harga minyak goreng. Sementara itu, secara year-on-year, inflasi tertinggi dipengaruhi oleh ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, dan daging ayam ras.

Menurut Amalia, tingginya inflasi ikan segar dipengaruhi kenaikan harga solar yang berdampak pada aktivitas nelayan, ditambah kondisi cuaca yang kurang mendukung penangkapan ikan di sejumlah daerah. Ikan segar tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 8,87 persen dan terjadi di 36 provinsi.

BPS juga melaporkan bahwa pada minggu kedua Juli 2026, sebanyak enam provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 32 provinsi mengalami penurunan. Di wilayah Sumatera, kenaikan IPH terutama dipicu oleh cabai merah dan beras, sementara di luar Sumatera dan Jawa didominasi oleh cabai rawit, cabai merah, dan beras.

Pada kesempatan tersebut, Amalia menyampaikan bahwa BPS telah merilis DTSEN Versi 3 Tahun 2026 pada 10 Juli 2026 sebagai dasar pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Hingga saat ini, DTSEN telah diperbarui sebanyak tujuh kali sejak pertama kali dibangun pada Februari 2025. Data terbaru mencakup 290,1 juta rekam individu dan 95,9 juta rekam keluarga berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

BPS juga meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan BPS daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses sinkronisasi serta pemutakhiran data secara berkala. Selain itu, pemerintah daerah didorong memanfaatkan desil nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam DTSEN sesuai sumber pembiayaan program agar intervensi yang dilakukan semakin tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menjadi tonggak konsolidasi data sosial ekonomi nasional melalui satu data yang dikelola BPS. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, menurutnya, memiliki peran penting dalam melakukan pemutakhiran data agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Ia menambahkan, tahun 2027 akan menjadi awal implementasi nasional digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Saat ini, uji coba telah dilaksanakan di Banyuwangi dan diperluas ke 43 kabupaten/kota. Hingga 7 Juli 2026, tercatat lebih dari 731 ribu keluarga telah mendaftar pada sistem perlindungan sosial digital dengan dukungan sekitar 66 ribu agen aktif di lapangan.

"Kunci keberhasilan digitalisasi bansos ada pada keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data, verifikasi lapangan, pemanfaatan DTSEN, serta sosialisasi kepada masyarakat sehingga bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak," tegas Saifullah Yusuf.

Dalam rakor tersebut juga dibahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Rini Dyah Mawarty, menjelaskan bahwa program tersebut diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka lapangan kerja, sekaligus menggerakkan sektor ekonomi yang terkait dengan industri perumahan.

Untuk mendukung percepatan program, pemerintah daerah didorong memberikan kemudahan melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan yang berlaku, memperkuat dukungan anggaran sektor perumahan dalam APBD, serta mengoptimalkan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui proses verifikasi calon penerima secara lebih akurat.

Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat kembali menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BPS dalam menjaga stabilitas inflasi, memperkuat kualitas data sosial ekonomi nasional, serta mendukung percepatan berbagai program prioritas pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ADV).

Bandar Lampung | Prokontra.news |  - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menekankan pentingnya memperkuat sinergi antar lembaga guna mempercepat pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung. Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci agar setiap kebijakan berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

"Koordinasi dan harmonisasi lintas instansi harus terus diperkuat agar program-program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta sesuai regulasi yang berlaku. Dengan sinergi yang baik, pembangunan daerah juga akan semakin sejalan dengan program pemerintah pusat," ujar Sekda Marindo.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Sekda Marindo Kurniawan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiyawan di Bandar Lampung, pada Senin (13/7/2026). 

Dalam pertemuan itu, ia didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung Hasan Basri Natamenggala, beserta Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung Ulin Nuha.

Pertemuan tersebut membahas percepatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus meningkatkan harmonisasi langkah dalam pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung. Penguatan koordinasi tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang semakin efektif, akuntabel, dan terintegrasi dengan berbagai program strategis pemerintah pusat.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BPKP, dan ATR/BPN, berbagai aspek tata kelola pemerintahan, pengawasan, hingga penyelesaian persoalan pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan diharapkan dapat ditangani lebih cepat. Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembangunan.

Di sela-sela pertemuan, suasana hangat turut mewarnai silaturahmi. Sekda bersama para pejabat lainnya sempat berbincang santai mengenai Piala Dunia 2026. Sekda Marindo mengaku optimistis tim nasional Inggris mampu melangkah hingga babak final, sementara para peserta pertemuan saling menyampaikan dukungan terhadap tim jagoannya masing-masing. Perbincangan pun berlanjut dengan rencana menggelar nonton bareng (nobar) sebagai ajang mempererat kebersamaan.

Menutup pertemuan, Sekda mengajak masyarakat Lampung ikut meramaikan kegiatan nonton bareng resmi yang diselenggarakan TVRI hingga fase akhir Piala Dunia 2026. Kegiatan nobar tersebut digelar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di sejumlah titik di Lampung, seperti alun-alun, balai desa, kafe, dan restoran, sebagai ruang kebersamaan masyarakat dalam menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha di sekitar lokasi nonton bareng. (ADV).

Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada kantor, sekolah, desa, serta generasi muda yang berinovasi dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

Dalam sambutannya, Bupati Ela mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan melalui langkah sederhana seperti mengurangi plastik sekali pakai, menjaga kebersihan, serta menanam pohon.

Melalui kolaborasi dan kepedulian bersama, diharapkan Lampung Timur dapat terus berkembang menjadi daerah yang maju sekaligus lestari secara lingkungan. (ADV)

Melalui Dinas BMBK, Pemprov Lampung secara serentak melakukan penutupan jalan berlubang, pembersihan drainase, bahu jalan, pengangkatan sedimen, serta penanganan longsor di berbagai wilayah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan lancar, khususnya dalam menyambut Ramadan di tengah intensitas hujan yang masih tinggi.

Penanganan di lapangan dilakukan secara terpadu oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di ruas-ruas strategis, antara lain :

Ruas jalan Kali Rejo – Bangun Rejo

Ruas jalan Metro – Kota Gajah

Ruas jalan Kotabumi – Bandar Abung

Ruas jalan Daya Murni – Gunung Batin, serta sejumlah ruas lainnya sesuai wilayah kerja masing-masing UPTD.

Di wilayah Kotabumi, khususnya ruas Bandar Abung, sejumlah alat berat telah ditempatkan untuk membersihkan aliran air di sisi bahu jalan. Upaya ini dilakukan agar genangan air dapat diminimalkan sehingga kerusakan jalan tidak semakin parah, sebelum dilanjutkan dengan proses penimbunan.

Sementara itu, pada ruas Metro – Kota Gajah, dilakukan pengerukan saluran air di bahu jalan untuk menjaga kelancaran aliran air dan mencegah genangan. Hal serupa juga dilakukan di ruas Daya Murni – Gunung Batin melalui penimbunan jalan dan pengerukan drainase.

Di ruas Kali Rejo – Bangun Rejo, petugas melakukan pengerukan saluran air serta penimbunan jalan berlubang agar tetap dapat dilalui kendaraan masyarakat dengan aman.

Selain perbaikan darurat dan preventif tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah mempersiapkan program perbaikan jalan yang lebih besar dan menyeluruh terhadap 62 ruas jalan provinsi. Program ini direncanakan akan dimulai lebih cepat dari biasanya, yakni pada Maret 2026.

Langkah percepatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara berkelanjutan, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Lampung.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memastikan infrastruktur jalan tetap layak fungsi, dan mendukung aktivitas warga, khususnya di masa rawan cuaca ekstrem dan menjelang bulan suci Ramadhan. (Marwan)

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat. Difokuskan pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.

“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.

“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.

Taufiqul juga menambahkan bahwa seluruh jajaran di lapangan sudah diminta bergerak cepat, khususnya pada ruas-ruas dengan lalu lintas tinggi dan jalur utama mudik antar kabupaten/kota.

“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan. (Marwan)

Ruas jalan yang telah puluhan tahun dinantikan masyarakat itu akan mulai ditangani tahun ini. Pada tahap awal, Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan perbaikan sepanjang 13,5 kilometer khusus di wilayah Rawa Pitu, sebagai bagian dari total panjang ruas sekitar 31 kilometer.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa penanganan jalan ini telah masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Lampung sejak 2025. Program tersebut memang diproyeksikan untuk dilaksanakan pada tahun 2026, sebelum adanya perhatian publik yang berkembang belakangan.

“Perencanaan sudah masuk sejak tahun lalu. Sekarang kita percepat pelaksanaannya agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia menyampaikan, saat ini proyek perbaikan jalan Gedong Aji–Umbul Mesir sudah memasuki proses tender. Pemerintah Provinsi bahkan mendorong percepatan jadwal agar pengerjaan dapat dimulai lebih awal dari rencana semula.

“Sekarang sedang proses tender. Yang tadinya dijadwalkan mulai Mei, kita dorong supaya awal April sudah bisa mulai dikerjakan,” jelasnya. Rawa Pitu dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Lampung, selain komoditas sawit dan karet. Jalan ini menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian, terutama saat musim panen.

“Kawasan ini penghasil padi dalam jumlah besar. Kalau jalannya tidak layak, biaya angkut naik, harga di petani tertekan. Maka perbaikan jalan ini langsung berdampak pada kesejahteraan,” ujar Gubernur Mirza.

Perbaikan akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Pada tahun ini, sejumlah segmen akan dibangun dengan konstruksi rigid beton, sementara bagian lain yang belum masuk pengerjaan utama akan diperkuat lapisan dasar (base) untuk mencegah kendaraan terperosok saat musim hujan.

“Yang penting konektivitasnya dulu kita pulihkan. Tidak boleh lagi ada kendaraan terjebak lumpur,” tambahnya.

Kehadiran Gubernur Mirza disambut antusias warga. Subari, warga Rawa Pitu, menyebut kondisi jalan selama lebih dari 30 tahun sangat menyulitkan aktivitas warga, terutama saat hujan dan kemarau. “Kami sudah lama menunggu. Jalan ini sangat menentukan penghasilan kami. Alhamdulillah sekarang benar-benar mulai dikerjakan,” ujarnya.

Kepala Desa Sumber Agung, Sahel S., juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan akses vital bagi sekitar 3.000 penduduk desa dan penghubung utama menuju Kecamatan Penawar Aji.

“Ini bukan tambal sulam. Langsung beton. Kami berharap bisa dilanjutkan sampai tuntas,” kata Gubernur Mirza. Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga meninjau ruas jalan Sp. Unit VIII–Gedong Aji di Kecamatan Banjar Baru sebagai bagian dari percepatan penanganan infrastruktur jalan provinsi.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya membangun infrastruktur secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan untuk mendukung sentra produksi pertanian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (Marwan)

Peninjauan dilakukan bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah untuk memastikan kesiapan infrastruktur menjelang arus mudik Lebaran.

Salah satu titik yang ditinjau yakni Jalan Pattimura di Metro Utara, Kota Metro. Ruas ini merupakan jalur penghubung strategis antara Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

Selain itu, Gubernur juga meninjau ruas Jalan Merapi di Desa Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Kedua ruas tersebut menjadi prioritas penanganan cepat karena mengalami kerusakan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.

Dalam keterangannya di sela-sela kegiatan, Gubernur Mirza mengatakan perbaikan yang dilakukan saat ini bersifat sementara. Fokusnya adalah penebalan badan jalan dan penutupan lubang agar perjalanan masyarakat selama mudik Lebaran lebih aman dan nyaman.

"Ini sementara kita tutup lubang-lubang supaya Lebaran bisa nyaman jalannya. Perbaikan permanen akan kita mulai setelah Lebaran," ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, untuk Jalan Pattimura akan dilakukan pembangunan permanen menggunakan konstruksi rigid beton sepanjang sekitar satu kilometer di sisi kanan dan kiri jalan. Anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp 10 miliar dan sudah termasuk pembenahan saluran irigasi atau drainase di sepanjang ruas tersebut.

Menurut Gubernur, kerusakan berulang di Jalan Pattimura dalam tiga tahun terakhir tidak lepas dari persoalan drainase. Ia menemukan banyak saluran air yang tertutup dan tidak dibersihkan sehingga menyebabkan genangan dan mempercepat kerusakan badan jalan.

"Drainasenya banyak yang tidak pernah dibersihkan, bahkan ada yang tertutup. Air menggenang, akhirnya jalan rusak lagi. Tahun ini kita perbaiki lagi, tapi drainase harus dibenahi," katanya. Gubernur menekankan bahwa kualitas drainase sangat berpengaruh terhadap ketahanan jalan. Ia mencontohkan, pada titik yang salurannya terbuka dan mengalir baik, kondisi jalan relatif lebih terjaga.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Metro di bawah kepemimpinan Wali Kota Bambang Iman Santoso untuk ikut mengawal perawatan drainase. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat menjadi kunci agar perbaikan jalan tidak kembali sia-sia.

"Yang pertama drainase harus diperbaiki. Yang kedua, warga juga harus diberikan kesadaran. Kalau drainasenya jelek, jalannya pasti jelek," ujar Gubernur. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyatakan komitmennya untuk segera membenahi saluran air, khususnya pada titik-titik yang belum tersentuh perbaikan provinsi.

"Nanti akan bereskan drainase untuk yang lebihan dari ini, untuk menuju yang ke sana, agar supaya tahun depan kalaupun memang mau diperbaiki, sudah tidak memperbaiki drainasenya lagi. Mudah-mudahan kami komitmen untuk memperbaiki drainase tersebut," ucap Bambang.

Ia juga membuka kemungkinan penertiban atau pembongkaran bangunan yang menutup saluran air apabila diperlukan. Namun, langkah tersebut akan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan masyarakat. "Kalau memang ada yang perlu kita bongkar ya kita bongkar. Yang jelas partisipasi masyarakat sangat kita butuhkan," ujarnya.

Selain faktor drainase, Gubernur juga menyoroti tingginya lalu lintas kendaraan berat di jalur tersebut. Jalan Pattimura disebut menjadi jalur lintas utama, termasuk dilalui kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) pada malam hari.

Ia meminta pengawasan terhadap kendaraan berat diperketat karena kapasitas jalan dalam kota memiliki batas daya dukung tertentu. Jika tidak dikendalikan, beban berlebih berisiko mempercepat kerusakan jalan meski sudah diperbaiki.

Penanganan cepat ini merupakan bagian dari langkah antisipatif Pemprov Lampung menjelang arus mudik 2026. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Lampung pada periode Lebaran tahun sebelumnya, pergerakan kendaraan di sejumlah jalur penghubung kabupaten/kota meningkat signifikan, terutama pada H-7 hingga H+3 Lebaran.

Dengan perbaikan sementara sebelum Lebaran dan pembangunan permanen pasca-Lebaran, pemerintah berharap tingkat kecelakaan akibat jalan rusak dapat ditekan. Selain meningkatkan keselamatan, kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga juga diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Ruas Pattimura sendiri menjadi akses penting bagi aktivitas perdagangan dan distribusi hasil pertanian dari Lampung Timur dan Lampung Tengah menuju pusat Kota Metro. Perbaikan jalan diyakini akan memangkas waktu tempuh serta biaya logistik masyarakat dan pelaku usaha.

Gubernur menegaskan, ke depan penanganan infrastruktur jalan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik, tetapi juga penguatan sistem pemeliharaan dan pengawasan.

Melalui pendekatan terpadu antara perbaikan konstruksi, pembenahan drainase, dan pengendalian kendaraan berat, Pemprov Lampung menargetkan kualitas jalan provinsi semakin meningkat dan mampu mendukung konektivitas antarwilayah secara berkelanjutan. 

(Marwan).

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur menyerahkan bantuan dana hibah untuk masjid, santunan kepada anak yatim piatu, serta Al-Qur’an bagi masyarakat. Bantuan itu merupakan bagian dari program penguatan keagamaan dan sosial yang digulirkan Pemprov Lampung selama Ramadan.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Safari Ramadan menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat penting untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.

"Safari Ramadan ini ruang bagi kita untuk bertemu langsung, mendengar, dan memastikan apa yang kita kerjakan benar-benar dirasakan manfaatnya," ujar Gubernur. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan posisi strategis Lampung Tengah sebagai lumbung pangan provinsi. Kabupaten ini dikenal sebagai sentra produksi padi, jagung, singkong, peternakan sapi dan kambing, serta komoditas hortikultura.

Ia menilai, kekuatan Lampung Tengah menjadi penopang utama pembangunan daerah. "Kalau Lampung Tengah kuat, Lampung akan semakin kokoh," ucapnya.

Selain sektor pertanian, Gubernur juga menyoroti peningkatan harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong yang dinilai membantu mendorong perbaikan ekonomi petani. Kebijakan penyesuaian harga tersebut disebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat pedesaan.

Di bidang infrastruktur, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Lampung Tengah pada 2026. Anggaran itu meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berkisar Rp 50–60 miliar.

Sejumlah ruas prioritas yang diperbaiki antara lain Bandar Jaya–Mandala, Punggur, Seputih Surabaya–Sadewa, Metro–Kota Gajah, hingga Padang Ratu–Kalirejo–Bangunrejo. Pemerintah menargetkan sekitar 95–98 persen jalan provinsi di Lampung Tengah dalam kondisi mantap pada tahun ini.

"Ketika jangkar pembangunan kita kuat, maka rotasi ekonomi dan pembangunan akan bergerak lebih cepat," ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, perbaikan jalan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memangkas biaya distribusi hasil pertanian dan memperlancar mobilitas masyarakat. Dampaknya diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menarik investasi.

Di sektor pembangunan desa, Pemprov Lampung menargetkan peningkatan jumlah Desa Mandiri di Lampung Tengah dari 561 menjadi 591 desa pada 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi, tata kelola pemerintahan desa, serta pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pemerintah juga memperkuat penanganan stunting melalui penyediaan paket gizi tambahan bagi balita berisiko. Selain itu, layanan cek kesehatan gratis ditargetkan menjangkau 30 persen penduduk di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian. Gubernur menyebut program tersebut telah berjalan dan memberi manfaat bagi sekitar 2,7 juta anak setiap hari di Provinsi Lampung. "Stunting bukan hanya soal tinggi badan, tetapi soal masa depan anak-anak kita," ucapnya.

Dalam aspek keagamaan, Pemprov Lampung menyalurkan bantuan ke ratusan masjid, musala, TPA, dan rumah ibadah di 15 kabupaten/kota. Pemerintah juga memberikan insentif kepada guru ngaji, ustaz, pendeta, dan penjaga rumah ibadah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

Gubernur menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan karakter dan spiritualitas masyarakat. "Membangun Lampung bukan hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun iman, karakter, dan kebersamaan," ujarnya.

Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyambut baik perhatian Pemprov Lampung terhadap pembangunan di daerahnya. Ia menyebut alokasi anggaran perbaikan jalan provinsi tahun ini sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

"Kehadiran Gubernur di tengah masyarakat menjadi semangat baru bagi kami untuk bersama-sama membangun Lampung Tengah," ucap Komang. Ia berharap Safari Ramadan dapat mempererat ukhuwah dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan di Lampung Tengah diharapkan semakin merata dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Marwan).

Selama tiga hari, 20–22 Februari 2026, tim gabungan yang dipimpin Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti, melakukan pemantauan langsung di sejumlah titik distribusi pangan di Lampung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang bergerak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Tim memeriksa aspek keamanan pangan, kelengkapan registrasi produk, kesesuaian dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kondisi mutu barang.

“Pengawasan ini bertujuan memastikan masyarakat Lampung mendapatkan bahan pangan dengan kualitas terjamin, aman dikonsumsi, dan dijual sesuai ketentuan harga yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan tenang,” ujar Sri Nuryanti dalam keterangannya.

Dalam tinjauan tersebut, tim menemukan sejumlah produk pangan olahan dengan kemasan penyok yang berpotensi menurunkan kualitas. Produk tersebut langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan. Selain itu, pengawasan juga menyoroti pentingnya penanganan daging dan ayam segar agar memenuhi standar keamanan pangan.

Pemprov Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait juga diimbau untuk mengintensifkan sosialisasi kepada pedagang, khususnya terkait penanganan ayam segar pascapenyembelihan. Penjualan ayam tanpa proses pembersihan yang sesuai standar berisiko memicu pertumbuhan bakteri dalam waktu singkat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Dari sisi harga, sebagian besar komoditas strategis seperti daging sapi dan daging ayam terpantau stabil dan berada pada kisaran harga acuan, bahkan di beberapa titik lebih rendah. Namun, harga cabai rawit merah masih berada di atas HAP, mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memfasilitasi distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga ketersediaan stok di pasar.

Penguatan koordinasi lintas sektor ini merupakan wujud komitmen Pemprov Lampung dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang memiliki tingkat konsumsi tinggi.

Dengan pengawasan intensif, pengendalian distribusi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Lampung optimistis stabilitas pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 H dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan rasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan. (Marwan)

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin rapat koordinasi pembahasan integrasi aplikasi Lampung-In yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, pada Jum'at (20/02/2026). 

Dalam arahannya, Sekdaprov menjelaskan bahwa progres saat ini difokuskan pada sinkronisasi Lampung-In dengan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dua layanan utama yang menjadi prioritas integrasi adalah :

1. SAIBARA: Sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. SP4N LAPOR: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. 

"Jadi intinya, tim pendukung secara teknis silakan berkoordinasi di tingkat programmer sehingga sistem Saibara bisa segera terintegrasi di dalam Lampung-In. Kita ingin layanannya menjadi lebih baik dan memudahkan masyarakat," ujar Marindo. 

Sekdaprov memberikan instruksi khusus kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) serta Inspektorat Provinsi Lampung untuk melakukan pertemuan teknis intensif mulai Senin hingga Jumat pekan depan. 

Fokus utama pertemuan tersebut adalah memastikan aplikasi SP4N LAPOR dapat diakses sepenuhnya melalui platform Lampung-In. Integrasi ini dinilai krusial karena jangkauan SP4N LAPOR mencakup aduan masyarakat tidak hanya di tingkat Provinsi, tetapi hingga ke seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. 

Sekdaprov menegaskan bahwa tujuan akhir dari proyek ini adalah menghapus ego sektoral antar aplikasi dan mewujudkan integrasi data yang solid di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

"Insya Allah niat baik akan berjalan dengan baik. Kita usahakan ke depan hanya ada satu aplikasi, satu data, dan satu informasi di Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu melalui Lampung-In," pungkasnya. (Marwan).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal pada peringatan HUT ke-76 Satpol PP Tahun 2026 yang dirangkai dengan doa bersama menyambut Ramadan 1447 Hijriah di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu (18/2/2026). 

Dalam sambutannya, Gubernur menilai bahwa usia 76 tahun merupakan perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah.

“Ini bukan usia yang singkat. Ini adalah perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan melindungi masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan, Satpol PP merupakan representasi langsung pemerintah daerah di lapangan sekaligus wajah kebijakan yang dirasakan masyarakat setiap hari. “Aturan tidak akan memiliki kekuatan tanpa ketegasan di lapangan. Satpol PP adalah wajah pemerintah daerah yang setiap hari dilihat masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mencontohkan keberhasilan penegakan Perda larangan pengiriman gabah ke luar daerah melalui pengawasan ketat di wilayah Bakauheni. Kebijakan tersebut  telah menghidupkan kembali penggilingan padi di Lampung. “Satu penggilingan menyerap lima tenaga kerja. Artinya, sekitar seribu lapangan pekerjaan terbuka,” ungkapnya.

Selain membuka lapangan kerja, langkah tersebut juga dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di daerah. “Dulu akhir tahun harga beras selalu naik. Kemarin tidak. Itu karena teman-teman Satpol PP yang menjaga,” katanya.

Meski menekankan pentingnya ketegasan, Gubernur mengingatkan agar penegakan peraturan tetap dibarengi pendekatan humanis dan berkeadilan. Kedisiplinan harus disertai pendekatan persuasif serta empati, agar ketertiban tidak mengabaikan rasa keadilan sosial.

Memasuki bulan Ramadan, Gubernur mengajak seluruh anggota Satpol PP menjadikan momentum ini sebagai sarana memperkuat integritas dan moral. “Jangan sampai kita menegakkan aturan kepada masyarakat, tapi lalai menjaga integritas pribadi,” pesannya.

Selain itu, Gubernur juga menegaskan peran Satpol PP dalam menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat selama Ramadan. Di akhir sambutannya, Gubernur berharap Satpol PP terus bertransformasi menjadi aparat yang profesional, responsif, berintegritas, serta dicintai masyarakat.

“Perkuat niat pengabdian, luruskan komitmen pelayanan, tingkatkan solidaritas, dan bekerja dengan hati. Kita ingin Lampung yang aman, tertib, dan harmonis,” pungkasnya. (Marwan)