Melalui Dinas BMBK, Pemprov Lampung secara serentak melakukan penutupan jalan berlubang, pembersihan drainase, bahu jalan, pengangkatan sedimen, serta penanganan longsor di berbagai wilayah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan lancar, khususnya dalam menyambut Ramadan di tengah intensitas hujan yang masih tinggi.

Penanganan di lapangan dilakukan secara terpadu oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di ruas-ruas strategis, antara lain :

Ruas jalan Kali Rejo – Bangun Rejo

Ruas jalan Metro – Kota Gajah

Ruas jalan Kotabumi – Bandar Abung

Ruas jalan Daya Murni – Gunung Batin, serta sejumlah ruas lainnya sesuai wilayah kerja masing-masing UPTD.

Di wilayah Kotabumi, khususnya ruas Bandar Abung, sejumlah alat berat telah ditempatkan untuk membersihkan aliran air di sisi bahu jalan. Upaya ini dilakukan agar genangan air dapat diminimalkan sehingga kerusakan jalan tidak semakin parah, sebelum dilanjutkan dengan proses penimbunan.

Sementara itu, pada ruas Metro – Kota Gajah, dilakukan pengerukan saluran air di bahu jalan untuk menjaga kelancaran aliran air dan mencegah genangan. Hal serupa juga dilakukan di ruas Daya Murni – Gunung Batin melalui penimbunan jalan dan pengerukan drainase.

Di ruas Kali Rejo – Bangun Rejo, petugas melakukan pengerukan saluran air serta penimbunan jalan berlubang agar tetap dapat dilalui kendaraan masyarakat dengan aman.

Selain perbaikan darurat dan preventif tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah mempersiapkan program perbaikan jalan yang lebih besar dan menyeluruh terhadap 62 ruas jalan provinsi. Program ini direncanakan akan dimulai lebih cepat dari biasanya, yakni pada Maret 2026.

Langkah percepatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara berkelanjutan, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Lampung.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memastikan infrastruktur jalan tetap layak fungsi, dan mendukung aktivitas warga, khususnya di masa rawan cuaca ekstrem dan menjelang bulan suci Ramadhan. (Marwan)

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat. Difokuskan pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.

“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.

“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.

Taufiqul juga menambahkan bahwa seluruh jajaran di lapangan sudah diminta bergerak cepat, khususnya pada ruas-ruas dengan lalu lintas tinggi dan jalur utama mudik antar kabupaten/kota.

“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan. (Marwan)

Ruas jalan yang telah puluhan tahun dinantikan masyarakat itu akan mulai ditangani tahun ini. Pada tahap awal, Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan perbaikan sepanjang 13,5 kilometer khusus di wilayah Rawa Pitu, sebagai bagian dari total panjang ruas sekitar 31 kilometer.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa penanganan jalan ini telah masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Lampung sejak 2025. Program tersebut memang diproyeksikan untuk dilaksanakan pada tahun 2026, sebelum adanya perhatian publik yang berkembang belakangan.

“Perencanaan sudah masuk sejak tahun lalu. Sekarang kita percepat pelaksanaannya agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia menyampaikan, saat ini proyek perbaikan jalan Gedong Aji–Umbul Mesir sudah memasuki proses tender. Pemerintah Provinsi bahkan mendorong percepatan jadwal agar pengerjaan dapat dimulai lebih awal dari rencana semula.

“Sekarang sedang proses tender. Yang tadinya dijadwalkan mulai Mei, kita dorong supaya awal April sudah bisa mulai dikerjakan,” jelasnya. Rawa Pitu dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Lampung, selain komoditas sawit dan karet. Jalan ini menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian, terutama saat musim panen.

“Kawasan ini penghasil padi dalam jumlah besar. Kalau jalannya tidak layak, biaya angkut naik, harga di petani tertekan. Maka perbaikan jalan ini langsung berdampak pada kesejahteraan,” ujar Gubernur Mirza.

Perbaikan akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Pada tahun ini, sejumlah segmen akan dibangun dengan konstruksi rigid beton, sementara bagian lain yang belum masuk pengerjaan utama akan diperkuat lapisan dasar (base) untuk mencegah kendaraan terperosok saat musim hujan.

“Yang penting konektivitasnya dulu kita pulihkan. Tidak boleh lagi ada kendaraan terjebak lumpur,” tambahnya.

Kehadiran Gubernur Mirza disambut antusias warga. Subari, warga Rawa Pitu, menyebut kondisi jalan selama lebih dari 30 tahun sangat menyulitkan aktivitas warga, terutama saat hujan dan kemarau. “Kami sudah lama menunggu. Jalan ini sangat menentukan penghasilan kami. Alhamdulillah sekarang benar-benar mulai dikerjakan,” ujarnya.

Kepala Desa Sumber Agung, Sahel S., juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan akses vital bagi sekitar 3.000 penduduk desa dan penghubung utama menuju Kecamatan Penawar Aji.

“Ini bukan tambal sulam. Langsung beton. Kami berharap bisa dilanjutkan sampai tuntas,” kata Gubernur Mirza. Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga meninjau ruas jalan Sp. Unit VIII–Gedong Aji di Kecamatan Banjar Baru sebagai bagian dari percepatan penanganan infrastruktur jalan provinsi.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya membangun infrastruktur secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan untuk mendukung sentra produksi pertanian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (Marwan)

Peninjauan dilakukan bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah untuk memastikan kesiapan infrastruktur menjelang arus mudik Lebaran.

Salah satu titik yang ditinjau yakni Jalan Pattimura di Metro Utara, Kota Metro. Ruas ini merupakan jalur penghubung strategis antara Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

Selain itu, Gubernur juga meninjau ruas Jalan Merapi di Desa Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Kedua ruas tersebut menjadi prioritas penanganan cepat karena mengalami kerusakan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.

Dalam keterangannya di sela-sela kegiatan, Gubernur Mirza mengatakan perbaikan yang dilakukan saat ini bersifat sementara. Fokusnya adalah penebalan badan jalan dan penutupan lubang agar perjalanan masyarakat selama mudik Lebaran lebih aman dan nyaman.

"Ini sementara kita tutup lubang-lubang supaya Lebaran bisa nyaman jalannya. Perbaikan permanen akan kita mulai setelah Lebaran," ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, untuk Jalan Pattimura akan dilakukan pembangunan permanen menggunakan konstruksi rigid beton sepanjang sekitar satu kilometer di sisi kanan dan kiri jalan. Anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp 10 miliar dan sudah termasuk pembenahan saluran irigasi atau drainase di sepanjang ruas tersebut.

Menurut Gubernur, kerusakan berulang di Jalan Pattimura dalam tiga tahun terakhir tidak lepas dari persoalan drainase. Ia menemukan banyak saluran air yang tertutup dan tidak dibersihkan sehingga menyebabkan genangan dan mempercepat kerusakan badan jalan.

"Drainasenya banyak yang tidak pernah dibersihkan, bahkan ada yang tertutup. Air menggenang, akhirnya jalan rusak lagi. Tahun ini kita perbaiki lagi, tapi drainase harus dibenahi," katanya. Gubernur menekankan bahwa kualitas drainase sangat berpengaruh terhadap ketahanan jalan. Ia mencontohkan, pada titik yang salurannya terbuka dan mengalir baik, kondisi jalan relatif lebih terjaga.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Metro di bawah kepemimpinan Wali Kota Bambang Iman Santoso untuk ikut mengawal perawatan drainase. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat menjadi kunci agar perbaikan jalan tidak kembali sia-sia.

"Yang pertama drainase harus diperbaiki. Yang kedua, warga juga harus diberikan kesadaran. Kalau drainasenya jelek, jalannya pasti jelek," ujar Gubernur. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyatakan komitmennya untuk segera membenahi saluran air, khususnya pada titik-titik yang belum tersentuh perbaikan provinsi.

"Nanti akan bereskan drainase untuk yang lebihan dari ini, untuk menuju yang ke sana, agar supaya tahun depan kalaupun memang mau diperbaiki, sudah tidak memperbaiki drainasenya lagi. Mudah-mudahan kami komitmen untuk memperbaiki drainase tersebut," ucap Bambang.

Ia juga membuka kemungkinan penertiban atau pembongkaran bangunan yang menutup saluran air apabila diperlukan. Namun, langkah tersebut akan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan masyarakat. "Kalau memang ada yang perlu kita bongkar ya kita bongkar. Yang jelas partisipasi masyarakat sangat kita butuhkan," ujarnya.

Selain faktor drainase, Gubernur juga menyoroti tingginya lalu lintas kendaraan berat di jalur tersebut. Jalan Pattimura disebut menjadi jalur lintas utama, termasuk dilalui kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) pada malam hari.

Ia meminta pengawasan terhadap kendaraan berat diperketat karena kapasitas jalan dalam kota memiliki batas daya dukung tertentu. Jika tidak dikendalikan, beban berlebih berisiko mempercepat kerusakan jalan meski sudah diperbaiki.

Penanganan cepat ini merupakan bagian dari langkah antisipatif Pemprov Lampung menjelang arus mudik 2026. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Lampung pada periode Lebaran tahun sebelumnya, pergerakan kendaraan di sejumlah jalur penghubung kabupaten/kota meningkat signifikan, terutama pada H-7 hingga H+3 Lebaran.

Dengan perbaikan sementara sebelum Lebaran dan pembangunan permanen pasca-Lebaran, pemerintah berharap tingkat kecelakaan akibat jalan rusak dapat ditekan. Selain meningkatkan keselamatan, kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga juga diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Ruas Pattimura sendiri menjadi akses penting bagi aktivitas perdagangan dan distribusi hasil pertanian dari Lampung Timur dan Lampung Tengah menuju pusat Kota Metro. Perbaikan jalan diyakini akan memangkas waktu tempuh serta biaya logistik masyarakat dan pelaku usaha.

Gubernur menegaskan, ke depan penanganan infrastruktur jalan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik, tetapi juga penguatan sistem pemeliharaan dan pengawasan.

Melalui pendekatan terpadu antara perbaikan konstruksi, pembenahan drainase, dan pengendalian kendaraan berat, Pemprov Lampung menargetkan kualitas jalan provinsi semakin meningkat dan mampu mendukung konektivitas antarwilayah secara berkelanjutan. 

(Marwan).

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur menyerahkan bantuan dana hibah untuk masjid, santunan kepada anak yatim piatu, serta Al-Qur’an bagi masyarakat. Bantuan itu merupakan bagian dari program penguatan keagamaan dan sosial yang digulirkan Pemprov Lampung selama Ramadan.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Safari Ramadan menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat penting untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.

"Safari Ramadan ini ruang bagi kita untuk bertemu langsung, mendengar, dan memastikan apa yang kita kerjakan benar-benar dirasakan manfaatnya," ujar Gubernur. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan posisi strategis Lampung Tengah sebagai lumbung pangan provinsi. Kabupaten ini dikenal sebagai sentra produksi padi, jagung, singkong, peternakan sapi dan kambing, serta komoditas hortikultura.

Ia menilai, kekuatan Lampung Tengah menjadi penopang utama pembangunan daerah. "Kalau Lampung Tengah kuat, Lampung akan semakin kokoh," ucapnya.

Selain sektor pertanian, Gubernur juga menyoroti peningkatan harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong yang dinilai membantu mendorong perbaikan ekonomi petani. Kebijakan penyesuaian harga tersebut disebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat pedesaan.

Di bidang infrastruktur, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Lampung Tengah pada 2026. Anggaran itu meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berkisar Rp 50–60 miliar.

Sejumlah ruas prioritas yang diperbaiki antara lain Bandar Jaya–Mandala, Punggur, Seputih Surabaya–Sadewa, Metro–Kota Gajah, hingga Padang Ratu–Kalirejo–Bangunrejo. Pemerintah menargetkan sekitar 95–98 persen jalan provinsi di Lampung Tengah dalam kondisi mantap pada tahun ini.

"Ketika jangkar pembangunan kita kuat, maka rotasi ekonomi dan pembangunan akan bergerak lebih cepat," ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, perbaikan jalan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memangkas biaya distribusi hasil pertanian dan memperlancar mobilitas masyarakat. Dampaknya diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menarik investasi.

Di sektor pembangunan desa, Pemprov Lampung menargetkan peningkatan jumlah Desa Mandiri di Lampung Tengah dari 561 menjadi 591 desa pada 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi, tata kelola pemerintahan desa, serta pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pemerintah juga memperkuat penanganan stunting melalui penyediaan paket gizi tambahan bagi balita berisiko. Selain itu, layanan cek kesehatan gratis ditargetkan menjangkau 30 persen penduduk di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian. Gubernur menyebut program tersebut telah berjalan dan memberi manfaat bagi sekitar 2,7 juta anak setiap hari di Provinsi Lampung. "Stunting bukan hanya soal tinggi badan, tetapi soal masa depan anak-anak kita," ucapnya.

Dalam aspek keagamaan, Pemprov Lampung menyalurkan bantuan ke ratusan masjid, musala, TPA, dan rumah ibadah di 15 kabupaten/kota. Pemerintah juga memberikan insentif kepada guru ngaji, ustaz, pendeta, dan penjaga rumah ibadah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

Gubernur menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan karakter dan spiritualitas masyarakat. "Membangun Lampung bukan hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun iman, karakter, dan kebersamaan," ujarnya.

Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyambut baik perhatian Pemprov Lampung terhadap pembangunan di daerahnya. Ia menyebut alokasi anggaran perbaikan jalan provinsi tahun ini sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

"Kehadiran Gubernur di tengah masyarakat menjadi semangat baru bagi kami untuk bersama-sama membangun Lampung Tengah," ucap Komang. Ia berharap Safari Ramadan dapat mempererat ukhuwah dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan di Lampung Tengah diharapkan semakin merata dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Marwan).

Selama tiga hari, 20–22 Februari 2026, tim gabungan yang dipimpin Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti, melakukan pemantauan langsung di sejumlah titik distribusi pangan di Lampung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang bergerak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Tim memeriksa aspek keamanan pangan, kelengkapan registrasi produk, kesesuaian dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kondisi mutu barang.

“Pengawasan ini bertujuan memastikan masyarakat Lampung mendapatkan bahan pangan dengan kualitas terjamin, aman dikonsumsi, dan dijual sesuai ketentuan harga yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan tenang,” ujar Sri Nuryanti dalam keterangannya.

Dalam tinjauan tersebut, tim menemukan sejumlah produk pangan olahan dengan kemasan penyok yang berpotensi menurunkan kualitas. Produk tersebut langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan. Selain itu, pengawasan juga menyoroti pentingnya penanganan daging dan ayam segar agar memenuhi standar keamanan pangan.

Pemprov Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait juga diimbau untuk mengintensifkan sosialisasi kepada pedagang, khususnya terkait penanganan ayam segar pascapenyembelihan. Penjualan ayam tanpa proses pembersihan yang sesuai standar berisiko memicu pertumbuhan bakteri dalam waktu singkat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Dari sisi harga, sebagian besar komoditas strategis seperti daging sapi dan daging ayam terpantau stabil dan berada pada kisaran harga acuan, bahkan di beberapa titik lebih rendah. Namun, harga cabai rawit merah masih berada di atas HAP, mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memfasilitasi distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga ketersediaan stok di pasar.

Penguatan koordinasi lintas sektor ini merupakan wujud komitmen Pemprov Lampung dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang memiliki tingkat konsumsi tinggi.

Dengan pengawasan intensif, pengendalian distribusi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Lampung optimistis stabilitas pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 H dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan rasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan. (Marwan)

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin rapat koordinasi pembahasan integrasi aplikasi Lampung-In yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, pada Jum'at (20/02/2026). 

Dalam arahannya, Sekdaprov menjelaskan bahwa progres saat ini difokuskan pada sinkronisasi Lampung-In dengan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dua layanan utama yang menjadi prioritas integrasi adalah :

1. SAIBARA: Sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. SP4N LAPOR: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. 

"Jadi intinya, tim pendukung secara teknis silakan berkoordinasi di tingkat programmer sehingga sistem Saibara bisa segera terintegrasi di dalam Lampung-In. Kita ingin layanannya menjadi lebih baik dan memudahkan masyarakat," ujar Marindo. 

Sekdaprov memberikan instruksi khusus kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) serta Inspektorat Provinsi Lampung untuk melakukan pertemuan teknis intensif mulai Senin hingga Jumat pekan depan. 

Fokus utama pertemuan tersebut adalah memastikan aplikasi SP4N LAPOR dapat diakses sepenuhnya melalui platform Lampung-In. Integrasi ini dinilai krusial karena jangkauan SP4N LAPOR mencakup aduan masyarakat tidak hanya di tingkat Provinsi, tetapi hingga ke seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. 

Sekdaprov menegaskan bahwa tujuan akhir dari proyek ini adalah menghapus ego sektoral antar aplikasi dan mewujudkan integrasi data yang solid di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

"Insya Allah niat baik akan berjalan dengan baik. Kita usahakan ke depan hanya ada satu aplikasi, satu data, dan satu informasi di Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu melalui Lampung-In," pungkasnya. (Marwan).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal pada peringatan HUT ke-76 Satpol PP Tahun 2026 yang dirangkai dengan doa bersama menyambut Ramadan 1447 Hijriah di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu (18/2/2026). 

Dalam sambutannya, Gubernur menilai bahwa usia 76 tahun merupakan perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah.

“Ini bukan usia yang singkat. Ini adalah perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan melindungi masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan, Satpol PP merupakan representasi langsung pemerintah daerah di lapangan sekaligus wajah kebijakan yang dirasakan masyarakat setiap hari. “Aturan tidak akan memiliki kekuatan tanpa ketegasan di lapangan. Satpol PP adalah wajah pemerintah daerah yang setiap hari dilihat masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mencontohkan keberhasilan penegakan Perda larangan pengiriman gabah ke luar daerah melalui pengawasan ketat di wilayah Bakauheni. Kebijakan tersebut  telah menghidupkan kembali penggilingan padi di Lampung. “Satu penggilingan menyerap lima tenaga kerja. Artinya, sekitar seribu lapangan pekerjaan terbuka,” ungkapnya.

Selain membuka lapangan kerja, langkah tersebut juga dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di daerah. “Dulu akhir tahun harga beras selalu naik. Kemarin tidak. Itu karena teman-teman Satpol PP yang menjaga,” katanya.

Meski menekankan pentingnya ketegasan, Gubernur mengingatkan agar penegakan peraturan tetap dibarengi pendekatan humanis dan berkeadilan. Kedisiplinan harus disertai pendekatan persuasif serta empati, agar ketertiban tidak mengabaikan rasa keadilan sosial.

Memasuki bulan Ramadan, Gubernur mengajak seluruh anggota Satpol PP menjadikan momentum ini sebagai sarana memperkuat integritas dan moral. “Jangan sampai kita menegakkan aturan kepada masyarakat, tapi lalai menjaga integritas pribadi,” pesannya.

Selain itu, Gubernur juga menegaskan peran Satpol PP dalam menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat selama Ramadan. Di akhir sambutannya, Gubernur berharap Satpol PP terus bertransformasi menjadi aparat yang profesional, responsif, berintegritas, serta dicintai masyarakat.

“Perkuat niat pengabdian, luruskan komitmen pelayanan, tingkatkan solidaritas, dan bekerja dengan hati. Kita ingin Lampung yang aman, tertib, dan harmonis,” pungkasnya. (Marwan)

Penandatanganan dilakulan oleh Plt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana dan perwakilan dari unsur TNI dan Polri.

Kegiatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah merupakan bentuk komitmen nyata memperkuat sinergi antara Pemprov Lampung dan Instansi vertikal.

Kegiatan yang digelar di ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan  bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, pada Rabu (18/2/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa hibah ini bukan sekadar kewajiban administrasi atau program rutin tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan visi pembangunan Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. 

“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ucap Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur berharap agar hibah yang diberikan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh jajaran Forkopimda agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. 

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran TNI-Polri di wilayah Lampung.

Dukungan melalui mekanisme hibah daerah, menurutnya bukan sekadar bentuk administratif, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas wilayah, meningkatkan kesiapan satuan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa setiap dukungan yang diberikan melalui hibah daerah akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan manfaat hibah benar-benar dirasakan masyarakat.

Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri sangat dibutuhkan guna menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan. (Marwan).

 Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rakor menekankan agar seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga bahan pokok di lapangan.

​Tomsi Tohir menyoroti adanya kecenderungan pengabaian terhadap kenaikan harga yang persentasenya dianggap kecil. Ia memperingatkan bahwa kenaikan harga sekecil apa pun harus segera diantisipasi agar tidak terus melonjak pada hari berikutnya.

​"Hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan. Kenapa? Nanti besok dia naik lagi. Jadi begitu ada kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi tadi, segera dalami kenapa naik," tegas Tomsi.

​Sekjen Kemendagri mengungkap adanya anomali di beberapa wilayah penghasil komoditas tertentu, seperti cabai, yang justru mengalami kenaikan harga di tengah stok yang melimpah. Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan tim terkait untuk mendalami potensi adanya praktik kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi.

​"Daerah-daerah penghasil cabai itu malah naik. Ini kan harus jelas nih, kenapa daerah penghasil cabai naik, padahal cabainya melimpah. Dalami betul kenapa naik," ujarnya.

​Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki empati tinggi dan tidak menggunakan standar pribadi dalam menilai kenaikan harga. "Jangan ngukur pakai badan kita. Kalau ngukur pakai badan kita naiknya sedikit, tapi bagi masyarakat naiknya kerasa," tambahnya.

​Tomsi Tohir kemudian menginstruksikan Bulog, dinas perdagangan, dan kantor perwakilan di daerah untuk bekerja lebih ekstra dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan setiap hari. Ia menekankan bahwa disiplin dan kemauan keras dari seluruh stakeholder adalah kunci untuk memberikan harga terbaik bagi masyarakat.

​"Harus dibuat tim petugas yang terus-menerus mengecek. Jadi tidak selesai rapat kita selesai dan beristirahat. Dari daerah pun mengecek langsung ke lapangan," pungkasnya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya tren peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah wilayah Indonesia pada minggu kedua Februari 2026. 

Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi mengingat pola historis kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa sebaran kenaikan harga kian meluas. 

"Terdapat 199 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Kalau kita bandingkan dengan minggu lalu itu ada 170 yang mengalami kenaikan, artinya yang mengalami kenaikan IPH bertambah," ujar Ateng. 

​

BPS mencatat bahwa komoditas cabai rawit dan daging ayam ras menjadi motor utama kenaikan harga di berbagai daerah. Cabai rawit, secara nasional, mengalami kenaikan harga sebesar 16,60 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dengan rata-rata harga Rp67.000 per kilogram. Angka ini telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp57.000.

​

Selain cabai dan ayam, komoditas beras juga menunjukkan tren peningkatan sebaran kenaikan harga. Pada minggu kedua Februari ini, tercatat 90 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras, meningkat dari 72 daerah pada minggu sebelumnya. (Marwan).

Rakor dipimpin langsung Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar. Hadir pula jajaran Forkopimda, pejabat tinggi Kementerian Perhubungan, serta kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera. Ia menyebut, setiap musim mudik, perhatian nasional tertuju pada arus penyeberangan Merak–Bakauheni.

"Lampung selalu menjadi sorotan karena menjadi entry gate masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Karena itu, pelayanan dan kesiapan kita harus dilakukan dengan sangat cermat," ujar Gubernur.

Pada rakor tersebut, Gubernur mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai pro rakyat, mulai dari diskon angkutan udara dan kereta api, diskon tarif tol, hingga program mudik gratis. Kebijakan tersebut diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat pada Lebaran tahun ini.Menurut Gubernur, kebijakan Work From Anywhere (WFA), libur sekolah, dan cuti bersama juga berpotensi memecah kepadatan arus mudik. Namun, di sisi lain, peningkatan mobilitas tetap harus diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur dan SDM.

Adapun kondisi jalan provinsi, menurut Gubernur, dalam status mantap mencapai 79,79 persen. Pemerintah Provinsi menargetkan tidak ada lagi lubang di jalan provinsi sebelum puncak arus mudik, termasuk percepatan perbaikan di jalan nasional dan kabupaten/kota melalui skema swakelola.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo melaporkan bahwa pada Lebaran sebelumnya terjadi kenaikan pergerakan penumpang sekitar 10 persen di seluruh moda transportasi. Namun, tantangan terbesar tetap berada di sektor penyeberangan Bakauheni.

Ia menjelaskan, pada periode puncak, lonjakan penumpang di Bakauheni bisa meningkat berkali lipat dibanding hari normal. Karena itu, strategi delaying system melalui 10 titik buffer zone di jalan tol dan arteri disiapkan untuk mengendalikan arus kendaraan menuju pelabuhan.

Selain itu, penerapan geofencing dan tiket elektronik Ferizy akan diperkuat. Dengan sistem ini, kendaraan yang belum memiliki tiket tidak dapat memasuki area pelabuhan dalam radius tertentu.

"Dengan geofencing, pelabuhan menjadi lebih tertib dan bersih dari praktik calo. Kendaraan yang masuk sudah pasti memiliki tiket," ujar Bambang. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, berdasarkan survei nasional, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,91 juta orang. Meski turun 1,75 persen dari survei tahun sebelumnya, realisasi dinilai berpotensi lebih tinggi.

Lampung sendiri diperkirakan menjadi tujuan favorit dari wilayah Jabodetabek dengan potensi 778.000 orang. Pelabuhan Bakauheni diproyeksikan melayani sekitar 813.000 penumpang sebagai pelabuhan asal dan 2,94 juta penumpang sebagai pelabuhan tujuan.

Untuk mendukung kelancaran arus, Kemenhub menyiapkan 31.000 unit bus, 829 kapal laut, 3.821 rangkaian kereta api, 392 pesawat, dan 255 kapal penyeberangan secara nasional. Di lintas Jawa–Sumatera, disiapkan lima jalur penyeberangan termasuk Merak–Bakauheni dan rute alternatif Ciwandan serta BBJ Bojonegara.

Dudy menegaskan, pembatasan truk sumbu tiga ke atas akan diberlakukan tanpa diskresi selama masa angkutan Lebaran. Pengecualian hanya diberikan bagi kendaraan pengangkut BBM, pupuk, bantuan bencana, dan kebutuhan pokok.

"Kami tidak memberikan diskresi untuk sumbu tiga ke atas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan pelanggaran bisa berdampak besar pada kemacetan," tegasnya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap rencana operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mengantisipasi gelombang tinggi dan cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu pelayaran maupun perjalanan darat. Di sektor perkeretaapian, terdapat 139 perlintasan sebidang di Lampung yang menjadi perhatian. Kemenhub menambah 129 petugas penjaga untuk meningkatkan keselamatan selama masa mudik.

Rakor tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, BUMN, serta operator transportasi. Dengan sinergi lintas sektor, Pemerintah optimistis penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Lampung dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali. (Marwan)

​Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa kekuatan ekonomi Lampung saat ini didorong oleh sektor primer dengan PDRB mencapai Rp520 triliun pada tahun 2025. Namun, ia menyayangkan masih besarnya komoditas mentah yang keluar dari Lampung tanpa proses pengolahan lebih lanjut.

​"Komoditas primer kami itu 150 triliun. Baru sekitar 40 triliun hingga 50 triliun yang terhilirisasi. 100 triliun itu belum terhilirisasi. Kalau kita mampu melakukan hilirisasi, satu gelas kopi misalnya, nilainya bisa naik 10 kali lipat," ujar Gubernur Mirza.

​

Gubernur kemudian menyoroti pentingnya inovasi dan kreativitas sebagai kunci peningkatan nilai tambah yang tidak dapat diduplikasi. Ia menilai UMKM ekraf memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian daerah. Apalagi, daya beli masyarakat Lampung saat ini tengah meningkat signifikan berkat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan harga gabah dan jagung di tingkat petani.

​Namun, Gubernur juga memberikan catatan kritis terkait manajemen UMKM di Lampung. Saat ini tercatat ada 480 ribu UMKM, namun banyak di antaranya yang terjebak pada persaingan internal karena memproduksi produk sejenis dalam skala masif.

​"Saya cek ada 3.000 merek keripik singkong di Lampung. Akhirnya persaingannya sangat kencang di bawah. Kita butuh kolaborasi dengan Kementerian Ekraf untuk melakukan akurasi dan kurasi. UMKM yang sudah go global harus kita tarik untuk membangun supply chain bagi pelaku di bawahnya agar mereka bisa bangkit bersama, bukan justru saling mematikan," tegasnya.

​Sektor pariwisata juga menjadi primadona baru. Gubernur menyebut kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung melonjak drastis mencapai 24 juta orang pada tahun 2025, dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp40 triliun. Angka ini diprediksi akan kembali tumbuh sebesar 50 persen pada tahun 2026.

​Gubernur Mirza selanjutnya mengajak seluruh jajaran dinas terkait dan pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas produk. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendampingi pelaku ekraf agar mampu menembus pasar global melalui manajemen rantai pasok yang lebih tertata.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya​ mengatakan bahwa tren industri kreatif dunia selalu lahir dari negara dengan budaya yang mengakar, seperti halnya Amerika, Jepang, India, dan Korea Selatan. Menekraf meyakini Lampung memiliki modal serupa untuk bersaing di kancah global. 

"Yang belum kebagian tiketnya itu adalah Indonesia, Nusantara, termasuk Lampung yang akar budayanya juga begitu kuat. Kami perkirakan 5-10 tahun ke depan, tren industri kreatif dunia akan diwarnai oleh produk Indonesia," imbuhnya.

Guna mendukung target tersebut, Menekraf mengungkapkan berbagai langkah strategis yang tengah dilakukan kementeriannya. Salah satu terobosan penting adalah kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam penyediaan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor kreatif hingga Rp500 juta per pelaku usaha.

Di tingkat birokrasi, Menekraf mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat kelembagaan dengan membentuk Dinas Ekonomi Kreatif. Ia mengapresiasi langkah Gubernur Lampung dan para kepala daerah yang mulai menyisipkan nomenklatur Ekraf dalam struktur organisasi perangkat daerahnya.

​

Kementerian Ekonomi Kreatif kedepan akan memfokuskan 80 persen energinya sebagai akselerator bagi pelaku usaha yang sudah berdaya agar mampu menembus pasar internasional. "Tugas kementerian ini adalah mencari Local Hero untuk kita dorong ke pasar nasional, dan mencari National Champion untuk kita bawa Go Global," pungkas Menekraf. (Marwan).