Penulis :
Ahmad Basri
Ketua : K3PP Tubaba
Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | -Kabar tentang penggunaan mobil dinas milik Dinas Pendidikan oleh Ketua KONI Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tanpa surat pengajuan resmi telah mencuri perhatian publik. Apalagi mobil tersebut dilaporkan mengalami pergantian plat nomor selama digunakan.
Hal ini bukan sekadar pelanggaran administratif akan tetapi menyentuh akar persoalan moralitas kepemimpinan di ruang publik. Perlu ditegaskan bahwa mobil dinas adalah aset milik pemerintah daerah meskipun status pengadaannya adalah sewa dari pihak ketiga. Artinya, penggunaan kendaraan itu terikat oleh prinsip-prinsip akuntabilitas.
Tidak ada ruang untuk tafsir bebas apalagi hanya bermodalkan izin lisan. Apakah bisa dibenarkan seorang Ketua KONI yang seharusnya menjadi teladan contoh sportivitas meminjam kendaraan operasional milik dinas lain tanpa prosedur administratif yang sah?
Lebih mengejutkan lagi mobil yang digunakan dikabarkan diganti nomor platnya. Tindakan ini dalam perspektif hukum lalu lintas bisa dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Mengganti plat kendaraan tanpa izin kepolisian adalah tindakan ilegal terlebih jika kendaraan tersebut bukan milik pribadi.
Pertanyaannya apa motif di balik pergantian plat nomor tersebut? Apakah untuk menyembunyikan identitas kendaraan dari pengawasan publik? Jika benar demikian maka bukan sekadar kelalaian namun sebuah bentuk manipulasi mengaburkan aset negara.
Publik tentu boleh berspekulasi. Jika seorang Ketua KONI berani mengganti plat kendaraan milik negara tanpa rasa bersalah lalu bagaimana dengan pengelolaan dana hibah KONI yang bersumber dari APBD Tubaba setiap tahunnya?
Di tengah minimnya transparansi penggunaan dana hibah persepsi dugaan miring sangat mungkin muncul. Apakah dana itu digunakan sesuai dengan peruntukannya? Prestasi olahraga apa yang telah dicapai oleh KONI Tubaba selama kepemimpinannya?
Sudah saatnya prinsip moral, transparansi, dan akuntabilitas dijadikan fondasi dalam setiap kepemimpinan publik tak terkecuali dalam organisasi olahraga daerah. KONI bukan sekadar institusi seremonial yang menyalurkan dana hibah atau sebatas mengibarkan bendera di setiap pertandingan.
Nama lembaga yang bertanggung jawab membina generasi muda, membangun semangat sportivitas, serta menjaga integritas dunia olahraga dari praktik-praktik yang mencederai nilai dasar kepemimpinan.
KONI adalah wajah prestasi daerah. Namun jika pemimpinnya justru menampilkan tindakan-tindakan yang sarat pelanggaran moral dan etika birokrasi maka publik layak kecewa. Moralitas integritas pemimpin perlu dipertanyakan.
Saatnya Pemkab Tubaba, Inspektorat dan DPRD turun tangan. Publik harus diberi penjelasan resmi bagaimana prosedur peminjaman mobil dinas bisa terjadi tanpa surat? Apakah Kepala Dinas Pendidikan terlibat? Apakah penggunaan dana hibah KONI telah diaudit dengan baik?
Sekali lagi kita tidak bisa berharap prestasi olahraga tumbuh dari kepemimpinan yang memelihara praktik-praktik abu-abu. Semangat sportivitas dimulai dari keteladanan. Dan keteladanan itu hanya tumbuh dari moralitas yang kokoh dari seorang pemimpin. (Red)
