Kegiatan tersebut, berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, unsur teknis, dan pemangku kepentingan, pada Kamis (28/8/2026).
Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Lampung Timur dalam memperkuat sistem perlindungan, pelayanan, dan pendampingan bagi warga yang akan, sedang, maupun telah bekerja di luar negeri. Melalui MRC yang akan ditempatkan di lingkungan Mall Pelayanan Publik, pemerintah menghadirkan satu pintu layanan yang mudah diakses, cepat, terpadu, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wakil Bupati Azwar Hadi menegaskan, keberadaan MRC dan penyempurnaan SOP ini bertujuan memastikan setiap warga memperoleh informasi resmi, akurat, dan lengkap sebelum berangkat. Masyarakat akan dibekali pemahaman jelas mengenai hak, kewajiban, prosedur sah, hingga jaminan perlindungan hukum. Selain itu, pusat layanan ini juga menjadi tempat pendampingan, konsultasi, dan saluran pengaduan jika ada masalah yang dialami pekerja maupun keluarganya di daerah asal.
“Perlindungan pekerja migran adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya urusan satu instansi. Kita harus bersinergi erat untuk mencegah keras penempatan nonprosedural, penipuan, praktik ilegal, perdagangan orang, hingga segala bentuk eksploitasi yang merugikan warga,” tegas Azwar Hadi.
Ia menambahkan, Lampung Timur sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Provinsi Lampung, wajib memberikan jaminan penuh bahwa warganya berangkat secara sah, bekerja aman, dilindungi haknya, dan pulang membawa hasil yang bermanfaat bagi keluarga maupun daerah.
“Pemerintah hadir dan berjanji: masyarakat Lampung Timur harus bekerja dengan aman, terlindungi sepenuhnya, dan selalu bermartabat di mana pun mereka berada,” pungkas Wakil Bupati.
Dengan SOP yang sudah baku dan MRC yang segera beroperasi, diharapkan seluruh layanan menjadi lebih tertib, terukur, dan memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi seluruh pekerja migran Indonesia asal Lampung Timur. (ADV)
