Lampung Timur | Prokontra.news |- Konflik manusia dan gajah di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) terus meninggalkan luka mendalam bagi warga masyarakat Desa Penyangga, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim). Di tengah ancaman gajah liar yang merusak lahan, menghancurkan tanaman, hingga membahayakan keselamatan jiwa, justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Minggu (25/1/2026).

‎‎

Merespons situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menggulirkan rencana pembangunan tanggul pengaman permanen sepanjang 11 kilometer dengan nilai anggaran mencapai Rp105 miliar.

‎

Rencana ini telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan diyakini sebagai solusi struktural serta jangka panjang oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, bahkan disebut mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto.

‎

Dalam rilis resmi yang banyak ditayangkan media, tanggul tersebut digadang-gadang akan menjadi barrier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi TNWK, sekaligus melindungi habitat satwa dan memberi rasa aman bagi warga desa penyangga.

‎

Wilayah Way Jepara, Lampung Timur, dipilih sebagai lokasi utama pembangunan karena dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat konflik manusia dan gajah tertinggi di Lampung.

‎

Namun, Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Provinsi Lampung mengingatkan bahwa di balik rencana besar tersebut, ada suara warga masyarakat desa penyangga Lamtim, yang tidak boleh diabaikan. 

‎

Selama konflik gajah dan manusia berlangsung, kerugian terbesar justru ditanggung oleh warga—mulai dari gagal panen, kerusakan kebun, trauma psikologis, hingga rasa tidak aman yang terus menghantui kehidupan sehari-hari.

‎

BARA JP menegaskan, sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan besar dan menggelontorkan anggaran ratusan miliar, seharusnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat desa penyangga TNWK. Tanpa dialog yang terbuka, kebijakan berisiko tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.

‎

“Selama ini yang menanggung dampak langsung adalah masyarakat desa penyangga. Karena itu, suara mereka wajib didengar sebelum kebijakan apa pun ditetapkan,” demikian sikap BARA JP Lampung.

‎

BARA JP menilai, pembangunan pagar atau tanggul dapat dipahami sebagai langkah darurat untuk meredam konflik. Namun untuk jangka panjang, pemerintah didorong agar tidak hanya mengandalkan pendekatan fisik semata.

‎

Menurut BARA JP, konflik manusia dan gajah terjadi karena menyempitnya habitat alami akibat alih fungsi lahan.

‎

Oleh sebab itu, solusi berkelanjutan harus diarahkan pada pembangunan dan pemulihan zona hijau, penguatan koridor satwa, serta pelibatan aktif masyarakat desa penyangga.

‎

Selain itu, pemerintah diminta mendorong warga menanam tanaman yang tidak disukai gajah, disertai jaminan pasar dan kepastian penjualan hasil panen, agar masyarakat tidak kembali menjadi korban kebijakan.

‎‎

Di tengah rencana pembangunan tanggul permanen dan dukungan politik di level pusat, BARA JP mengingatkan satu hal mendasar: tanpa musyawarah dan keadilan bagi masyarakat desa penyangga, konflik manusia dan gajah di sekitar TNWK hanya akan terus berulang, meski tembok setinggi apa pun dibangun.

Pengirim berita : (Eduardo )

Lampung Timur | Prokontra.news | – Aroma tak sedap menyelimuti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ratna Daya Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, Diduga Gas elpiji subsidi 3 kilogram yang sejatinya menjadi aset dan sumber pendapatan desa, kini diduga dialihkan dari BUMDes ke pangkalan elpiji pribadi, memantik kekecewaan warga.Miris, gas melon (elpiji 3 kg) yang seharusnya dikelola oleh pihak BUMDes demi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat, justru disebut-sebut tak lagi berada di bawah kendali BUMDes. Pengelolaan dan distribusinya kini diduga beralih ke pangkalan atas nama perorangan/pribadi.Peralihan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa dan dibiayai dari dana publik. Jika benar pengalihan dilakukan tanpa persetujuan resmi dan tanpa dasar hukum yang jelas, maka kondisi ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap amanah desa.

Berdasarkan pantauan langsung awak media ini di lapangan, ditemukan papan nama resmi Pangkalan LPG 3 Kg yang terpasang di wilayah Desa Ratna Daya Kabupaten Lamtim. Pada papan tersebut tertulis jelas “Pangkalan LPG 3 Kg Mujiono”.

‎Informasi ini menjadi sorotan karena Mujiono diketahui merupakan Kepala Desa Ratna Daya yang masih aktif menjabat.

‎

‎Namun demikian, hasil penelusuran wartawan media ini, tidak ditemukan keterangan apapun yang menunjukkan bahwa pangkalan gas elpiji tersebut merupakan milik unit usaha BUMDes, karna tidak tercantum nama BUMDes, dan juga tidak ada kejelasan sebagai usaha milik desa (BUMDes, maupun informasi lainnya tentang pengelolaan aset atas nama pemerintah Desa Ratna Daya.

‎

‎Dugaan tersebut diperkuat dengan keterangan Sukadi, selaku Ketua BUMDes Desa Ratna Daya periode 2019. Ia menjelaskan bahwa pada masa kepengurusannya, BUMDes memang memiliki dan mengelola unit usaha gas elpiji 3 kg, ucapnya.

‎

‎Selanjutnya pada tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ratna Daya tersebut,  telah menganggarkan sebanyak 333 tabung gas elpiji jenis 3 kilogram sebagai modal awal usaha. Selain itu juga, BUMDes  memiliki satu unit mobil operasional Suzuki Carry berwarna hitam untuk mendukung distribusi gas kepada masyarakat dan pada waktu itu, tabung gas dan mobil operasional tercatat dengan jelas sebagai aset BUMDes,” Terang, Sukadi pada Minggu (18/1/2026).

‎

‎Kepala Desa Ratna Daya Mujiono, ketika dikonfirmasi awak media ini, mengatakan, dirinya membenarkan bahwa BUMDes  memiliki unit usaha gas elpiji dan kendaraan operasional, jelasnya di Balai Desa pada Selasa (20/1/2025).

‎

‎“BUMDes Ratna Daya, benar mempunyai usaha Tabung Gas Elpiji  dan Mobil Carry".

‎

Lebih lanjut, dirinya memaparkan, bahwa Mobil Carry  yang dianggarkan untuk usaha BUMDES tersebut, sudah dijual dengan harga sekitar Rp 29 juta, dan uang hasil penjualan telah dimasukkan ke rekening BUMDes, paparnya.

‎

‎Kades Mujiono menambahkan, bahwa pada masa kepemimpinan dirinya terjadi perubahan bentuk usaha, karna usaha gas elpiji tersebut sebelumnya, belum berbentuk pangkalan resmi, imbuhnya. 

‎

‎Lebih dalam, dirinya mengakui, pada saat itu usaha Gas elpiji belum berbentuk pangkalan, akan tetapi pada masa saya itu telah berubah, nama usaha pangkalan gas elpiji telah atas nama saya, sehingga BUMDes dengan pangkalan Gas elpiji milik saya itu bermitra,” ungkap Kades Mujiono.

‎

‎Perlu diketahui, pernyataan Kepala Desa Ratna Daya, Mujiono tersebut telah menimbulkan pertanyaan serius di tengah warga masyarakat dan Pemerhati Tata Kelola desa terkait Perubahan unit usaha BUMDes telah menjadi pangkalan LPG atas nama pribadi kepala desa tersebut, meskipun disebut sebagai “kemitraan”, memerlukan proses dan dasar hukum yang jelas sesuai ketentuan, mulai dari Rapat dan hasil keputusan musyawarah desa dan  perjanjian kerja sama secara tertulis, agar ada kejelasan status aset tabung gas elpiji tersebut yang sebelumnya adalah milik BUMDes, mengapa? telah menjadi atas pribadi.

‎

‎Sementara itu diketahui, Mujiono statusnya  sebagai kepala desa (pejabat publik) aktif  ketika menempatkan kebijakan tentu dalam sorotan dan berpotensi menimbulkan  konflik kepentingan, terutama jika usaha desa (Bumdes) berubah menjadi usaha pribadi tanpa mekanisme pemisahan yang tegas dan transparan sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

‎

‎Jika benar dugaan pengalihan aset desa ini tidak sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, maka praktik tersebut sangat berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta regulasi pengelolaan BUMDes dan aset desa.

‎

‎Warga Masyarakat Desa Ratna Daya berharap kepada pihak Inspektorat Kabupaten Lamtim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lamtim, Pertamina, dan Aparat Penegak Hukum (APH), dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perubahan status aset usaha gas LPG 3 Kg tersebut.

‎

Sampai berita diterbitkan belum ada tanggapan resmi, ‎awak media ini terus berusaha membuka ruang klarifikasi serta hak jawab bagi seluruh pihak terkait, demi keberimbangan berita, dan akan tetap mengawal dugaan kasus ini untuk menghadirkan rasa keadilan dan kejelasan bagi masyarakat di Desa Ratna Daya, Lamtim, sesuai prinsip kerja jurnalistik dan asas praduga tak bersalah.

Pengirim berita : (Eduardo)

‎

            Lampung Timur | Prokontra.news | - Pemeliharaan berkala ruas jalan Bumi Jawa–Tanjung Kesuma (R.029) di Kabupaten Lampung Timur menuai kecaman dan sorotan warga masyarakat. Pasalnya, hasil pantauan pekerjaan di Lapangan diduga menunjukkan hasil / kondisi aspal jalan yang tipis serta permukaan jalan bergelombang di sejumlah titik

‎

‎Berdasarkan informasi yang tertera pada plang proyek, kegiatan tersebut merupakan Pemeliharaan Berkala Jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Proyek ini dibiayai dari APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.959.006.862,73.

‎         Selain permukaan jalan yang bergelombang dan aspal terlihat tipis, kondisi jalan dilaporkan sudah mengalami retak dan berlubang, meski ukuran kerusakan tersebut belum mencapai hitungan jari.

‎           Adapun ruang lingkup pekerjaan mencakup peningkatan jalan hingga lapis AC-WC dengan lebar jalan 4,50 meter, yang terbagi dalam lima section, yakni:

‎✓1. Section 1: Panjang 175 meter.

‎✓2. Section 2: Panjang 250 meter.

‎✓3. Section 3: Panjang 50 meter.

‎✓4. Section 4: Panjang 680 meter.

‎✓5. Section 5: Panjang 268 meter.

‎

‎Total panjang penanganan jalan mencapai 1.423 meter, dengan waktu pelaksanaan selama 35 hari kalender. Proyek ini dikerjakan oleh CV Bunga Mayang Putra sebagai kontraktor pelaksana, dengan CV Musi Terang Engineering Consultant sebagai konsultan, serta CV. Akas Brother Consultant sebagai pengawas lapangan.

‎

‎Namun demikian, hasil pekerjaan di lapangan diduga belum mencerminkan kualitas pemeliharaan jalan yang optimal. Sejumlah warga menilai lapisan aspal tampak sangat tipis dan permukaan jalan terlihat bergelombang, seolah tidak melalui proses perataan badan jalan yang maksimal.

‎

Dijelaskan‎, kalau dilihat dari anggarannya cukup besar, hampir dua miliar rupiah. Tapi hasilnya seperti ini, aspal terlihat tipis dan tidak rata dan sudah kondisi retak.Kami khawatir jalannya cepat rusak, ucap salah satu warga masyarakat setempat, (namanya tidak ingin disebutkan) kepada wartawan media ini, pada Kamis  (01/1/2025).

‎

‎Selain itu, Lataston atau lapisan aspal tipis diketahui membutuhkan pengerjaan yang presisi, mulai dari kondisi badan jalan, ketebalan aspal, hingga pemadatan. Apabila tahapan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis, maka sangat berpotensi menimbulkan gelombang dan kerusakan lebih dini, terangnya.

‎

‎Warga masyarakat berharap Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur dapat melakukan evaluasi serta pengecekan ulang terhadap kualitas hasil  pekerjaan proyek tersebut, pengawasan yang ketat dinilai penting agar penggunaan dana APBD benar-benar menghasilkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat.

‎

‎Hingga berita ini diterbitkan, wartawan media ini telah berupaya untuk konfirmasi, agar pemberitaan berimbang namun belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait mengenai sorotan warga terhadap kondisi pembangunan jalan Lataston di ruas Bumi Jawa–Tanjung Kesuma tersebut.

Pengirim berita : (Iman/Edo)

Program ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia sebagai panitia utama, bekerja sama dengan Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People’s Republic of China (MARA).

Dalam kegiatan tersebut, para peserta melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Tiongkok, antara lain Beijing, Kota Weifang, Kota Longkou, dan Kota Penglai. Setiap lokasi menjadi tempat pembelajaran dan pertukaran pengetahuan mengenai pembangunan desa serta pertanian modern.

Salah satu peserta dari Indonesia adalah Kepala Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Lekat Dullah Adi Putra. Beliau menjadi salah satu wakil Lampung Timur yang terpilih mengikuti kegiatan bergengsi ini.

Tujuan utama dari program ini adalah membangun kerja sama pembangunan desa dan pertanian antara Indonesia dan Tiongkok melalui pertukaran pengalaman dan wawasan. Para peserta mempelajari berbagai praktik revitalisasi desa dan inovasi di sektor pertanian, seperti teknologi pertanian ramah lingkungan, irigasi hemat air, peternakan terintegrasi, pemanfaatan limbah ternak untuk energi dan pupuk, hingga pengembangan industri unggulan desa.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas keikutsertaan Kepala Desa Taman Asri dalam kegiatan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung partisipasi Kepala Desa Taman Asri yang telah membawa nama baik Lampung Timur di tingkat internasional. Program ini menjadi momentum penting untuk menimba ilmu dan memperluas wawasan dalam pengelolaan desa yang maju, mandiri, dan inovatif,” ujar Bupati Ela.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur, M. Ridwan, menilai bahwa program ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kepala desa lainnya.

“Kami berharap hasil pembelajaran dari Tiongkok dapat diterapkan di Lampung Timur, terutama dalam penguatan ekonomi desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Inovasi yang dibawa dari luar negeri tentu akan memberi dampak positif bagi kemajuan desa-desa di daerah kita,” ungkap Ridwan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari Tiongkok guna meningkatkan kualitas layanan publik, kesejahteraan petani, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. Selain itu, kegiatan ini juga mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok serta mendorong terbentuknya desa yang lebih modern, berkelanjutan, dan inklusif.

Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan kerja sama pembangunan pedesaan kedua negara.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas PMD berencana menggelar forum berbagi hasil dan replikasi praktik baik (sharing session) bagi seluruh kepala desa di Lampung Timur. Langkah ini diharapkan dapat menyebarluaskan pengalaman yang diperoleh dari Tiongkok agar dapat diterapkan secara nyata di tingkat lokal, guna mempercepat terwujudnya desa-desa yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Pengirim berita : (Eduardo)

Lampung Timur | Prokontra.news | - Makin Kuatnya desakan untuk diadakannya Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Lampung Timur kembali mencuat dan menguat, pada Senin (20/10/2025). 

Mayoritas pengurus Cabang Olahraga (Cabor), sepakat mendorong digelarnya Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) untuk mengganti kepengurusan dan Ketua Umum nya yang telah mengundurkan diri. 

Dorongan tersebut ditandai dengan Surat dari KONI Provinsi yang telah Menunjuk Rini Mulyati Sanjaya sebagai Plt. Ketua Umum KONI Kabupaten Lampung Timur. 

Surat Penunjukan Plt. Ketua Umum KONI Lampung Timur itu telah di Tanda Tangani oleh Ketua Umum KONI Provinsi Lampung pada tanggal 28 Agustus 2025 lalu.

Andri salah satu Cabor dari Taekwondo Indonesia (TI) mendesak KONI Kabupaten Lampung Timur segera melaksanakan Musorkablub, tujuannya untuk melakukan penyegaran organisasi dan memperbaiki pembinaan atlet, apalagi tahun depan akan ada PORPROV Lampung, sehingga harus segera melaksanakan Rapat kerja Kabupaten, namun terlebih dahulu harus melaksanakan Musorkablub Pemilihan Ketua Umumnya, terangnya. 

Hal senada, Ketua Umum Cabor Perkemi Jepri mengatakan, segera KONI Kabupaten Lampung Timur melaksanakan Musorkablub pemilihan Ketua Umum, pasalnya, jangan sampai nanti untuk meningkatkan pembinaan para Atlit, menyebabkan prestasi jadi terhambat, PORPROV Lampung tahun 2026 telah di depan mata, oleh karena itu pembahasan dengan pemerintah daerah setempat harus segera dikoordinasikan, paparnya.

Begitu dikatakan oleh Anton dari PRSI, selain faktor prestasi, desakan Musorkablub juga mendapat perhatian sejumlah pengurus cabor lainnya, dirinya berharap KONI Kabupaten Lampung Timur segera mengambil sikap tegas, jelasnya.

“ Musorkab murni Aspirasi dari Cabor yang menghendaki perbaikan di tubuh KONI Kabupaten Lampung Timur serta merupakan bentuk kegelisahan pengurus Cabor terhadap situasi KONI Kabupaten Lampung Timur hari ini. Kami berharap Bupati Lampung Timur dan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, bisa dapat memfasilitasi agar Musorkab secepatnya terlaksana,” Kasihan para atlit Kabupaten Lampung Timur dan perlu diketahui, pada PORPROV Lampung sebelumnya, Lampung Timur menduduki Pringkat ke - 7,  " ujarnya.

Pengirim berita : (Iman Nurrohim)

Pada kesempatan tersebut, Rini Mulyati Sanjaya mengucapkan selamat, semoga dengan pengukuhan Kader Posyandu kedepan lebih bekerja secara maksimal, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya di Desa Bumi Jawa, terangnya.

Ditambahkan, Posyandu tingkat desa merupakan ujung tombak dari pemerintah untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat, jika kader di desa bekerja secara maksimal tentu kesehatan masyarakat akan terjaga guna untuk mencapai selogan Indonesia Emas Lampung Timur, tentu makmur akan mudah, imbuhnya.

Lebih dalam, Ketua PKK Batang Hari mengajak masyarakat bersama -  sama mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebab tugas posyandu bukan hanya sekedar menimbang bayi dan mendata lansia tapi menyehatkan masyarakat, jelasnya.

Perlu diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program Presiden RI Prabowo Subianto yang sangat baik dan mulia, maka baik itu kita pemerintah tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan dapat ikut mengawasi program tersebut, sebab dikhawatirkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) lalai melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Gisi Nasional (BGN), jelasnya.

Tentu sarat utama Jarak tempuh SPPG ke sekolah waktunya tidak boleh lebih dari 7 menit, disini saya mengajak pemerintah desa dan kader, untuk bersama - sama dapa mengawasi pelaksanaan Program MBG yang diberikan ke anak - anak kita, dan jika distribusi dari SPPG menuju ke sekolah lebih dari 7 menit di tolak, guna mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan, tegasnya.

Lebih dalam, Rini juga mengingatkan jangan sampai kader posyandu serta pemerintah desa abai dan cuek dengan program MBG tersebut, karena dikhawatirkan yang akan menjadi korban adalah anak -anak generasi penerus bangsa, urainya.

" Harus kita awasi bersama program MBG yang mulia ini dengan tujuan agar SPPG tidak bermain main karena program ini notabene menggunakan uang rakyat ".

Dan jika tidak kita awasi, tentu kita yang dirugikan, saya berharap hal seperti ini harus dapat disosialisasikan ke masyarakat, jangan sampai niat baik Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencerdaskan anak bangsa, malah akan meracuni anak bangsa, karena kita lalai untuk mengawasi Program MBG tersebut, tuturnya.

Selain itu Rini Meminta dapat mengawasi para kader posyandu yang baru saja dikukuhkan agar perangkat desa merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga para generasi emas .

Diungkapkan Rini, kita selaku pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga para anak generasi bangsa, jika kita menjaga satu anak laki - laki sama saja dengan kita menjaga satu generasi dan jika kita menjaga satu anak prempuan sama dengan kita menjaga generasi satu bangsa", ucapnya.

" Jika kita lalai dalam hal mengawasi maka Slogan Indonesia Emas, Slogan Lamtim makmur akan Sia - sia ".

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (PJ) Kepala Desa Bumi Jawa, Indra Gunawan S.IP., menyampaikan dirinya berharap setelah pembina serta pengurus Kader Posyandu dikukuhkan agar dapat lebih meningkatkan lagi kinerjanya serta semangat kerja dan membangun sinergi untuk menuju Desa Bumi Jawa lebih baik lagi, terangnya.

Lebih dalam, untuk kedepan kita bersama - sama membangun Desa Bumi Jawa, saya merasa punya kewajiban untuk membangun meskipun saya tidak berdomisili di desa ini terangnya.

Selain itu indra juga mengingatkan para perangkat desa dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar membayar PBB tepat waktu, tutupnya.

Pengirim berita :  (Iman Nurrohim)

Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M.Taufiqullah, bersama tim meninjau Jalan Provinsi yang terletak di Desa Gedung Dalem Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Kepada media, Taufik mengatakan, hari ini ia mengecek membawa tim laboratorium untuk melihat kondisi apa yang terjadi sebenarnya di lapangan.

“ Kita survey disini, bahkan kita pakai tim Laboratorium, Kalo jalan yang lain belum, kecuali ditemukan kejanggalan-kejanggalan, seperti disini, habis ini kita keliling ke titik yang lain,” ujar Taufiq.

“Kita tidak bisa menyalahkan beban kendaraan yang lewat. Mungkin saja ini kesalahan kita dalam pelaksanaan. Kita akan cek ketebalan terus kepadatan berikut kadar aspal nya, lalu kita akan buat laporan ke pimpinan,” katanya.

Taufik juga menjelaskan Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan SOP, jika ketebalan nya kurang harus sesuai dan ditambah dan diperbaiki.

“Ini disinyalir waktu pemadatan gak begitu sempurna sehingga rusak. Makanya kita coba pakai lab biar tahu apa yang terjadi,” ujarnya.

Ditanya terkait kontraktor yang mengerjakan Taufik menjelaskan bahwa masih dalam tahap pelaksanaan.

“Belum PHO dan belum dilakukan pembayaran jadi ini masih tanggung jawab penuh kontraktor, tentunya kerusakan-kerusakan masih tanggungjawab dia selaku kontraktor,” jelasnya.

“Terus seperti apa treatment nya nanti kita akan berikan solusi kepada kontraktor apa harus dilakukan terkait dengan kerusakan,” tandasnya.

Ditempat terpisah dilokasi proyek, wartawan mewawancarai seorang yang diduga kontraktor pekerjaan tersebut, dan yang bersangkutan tidak mau memberikan komentar. 

Pengirim berita : (Iman)

Wakil Sekretaris Internal (pengurus Dpc Lampung Timur) Fahrurroji, S.Kep., saat diwawancara awak media ini membenarkan bahwa DPC PDI -Perjuangan Kabupaten Lampung Timur mengadakan rapat pleno.

"Rapat pleno hari menindak lanjuti keputusan pimpinan pusat Partai dalam rangka hasil Kongres beberapa waktu lalu, untuk menjaring calon Ketua DPC Lampung Timur dan Calon Ketua DPD Lampung, " ucap Fahrurroji.

"Rapat pleno hari ini merupakan hasil dari rapat pleno pimpinan anak Cabang ( PAC) dari 24 Kecamatan " ,jelasnya

"Dari Hasil Rapat pleno PAC PDI-Perjuangan 24 Kecamatan yang ada di Lampung Timur memutuskan  Sudin .S.E Anggota DPR-RI Fraksi PDI-P Mendapatkan dukungan tertinggi sebanyak 23 PAC" , jelasnya kembali

" Sementara  untuk calon DPC Lampung Timur  Ferliska Ramadita Johan Anggota DPRD Provinsi Lampung dua periode Fraksi PDI-Perjuangan mendapatkan 22 dukungan dari 24 PAC yang ada di Lampung Timur " , ucapnya.

" Keputusan rapat pleno hari ini akan diajukan kepimpinan pusat Partai sebagai pertimbangan untuk memimpin DPD- propinsi Lampung dan DPC-Lampung Timur 5 tahun kedepan.Dengan hasil pleno ini PDI- perjuangan DPD propinsi Lampung dan DPC Lampung Timur akan semakin solid dan siap bertarung pada pemilu yang akan datang " terangnya.

Sementara Ali Johan Arif S.E., M.S.I., mendukung penuh hasil pleno DPC-perjuangan Kabupaten Lampung Timur, menurut dirinya hasil dari pleno sesuai keinginan dari Kader PDI-Perjuangan yang ada di Lamtim.

"Tentu saya ( Alo Johan Arif) mendukung penuh hasil dari rapat pleno pimpinan anak cabang yang ada di 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur untuk perlu diketahui bahwa PDI-Perjuangan DPD Provinsi Lampung semenjak dibawah pimpinan Bapak Sudin banyak kemajuan dan peningkatan, " jelas Ali Johan Arief setelah rapat pleno.

" Di bawah kepimpinan beliau ( Sudin S.E ) kita telah memiliki kantor DPD yang cukup baik serta berada di tengah kota serta beberapa kantor DPC yang belum selesai Alhamdulillah di bawah pimpinan beliau bisa diselesaikan salah satu contoh Kantor DPC Kabupaten Mesuji, DPC Tulang Bawang Barat dan DPC Pesisir Barat.

Dan ini menunjukkan dari segi organisasi peran serta seluruh kegiatan konsolidasi partai berjalan dengan baik mulai dari tingkat pimpinan daerah, pimpinan Cabang serta pimpinan anak cabang bahkan sampai ke ranting, "  jelasnya. 

" Berkat konsolidasi yang baik di bawah pimpinan bapak Sudin, hasil pemilu kemarin kita mendapatkan hasil yang cukup baik meskipun ditengah gempuran yang sangat keras maka kita harus bersyukur masih bisa mendapatkan pinjaman DPRD " , ucapnya kembali.

" Artinya kedepan struktur ini harus diperkuat serta harus mempunyai jiwa juang yang tinggi, maka dari itu DPC serta PAC yang ada di Kabupaten Lampung Timur mengharapkan untuk kedepan Bapak Sudin kembali memimpin menahkodai PDI-Perjuangan propinsi Lampung karena berkat beliau  sebagai anggota DPR-RI Banyak program yang bersumber dari APBN bisa masuk ke Propinsi Lampung ",jelasnya

Hasil rapat Pleno ini merupakan harapan seluruh pengurus PDI-Perjuangan Lampung Timur sehingga kedepan sehingga Perjuangan Provinsi Lampung tetap solid untuk mempersiapkan diri untuk pertarungan perhelatan pada pemilu baik pemilihan  presiden, Pilkada dan legislatif yang akan datang, tutup Ali Johan.

Pengirim berita : (Edo/Iman)

Menurutnya, pengawasan ketat sangat diperlukan agar dana tersebut benar-benar tersalurkan untuk kepentingan masyarakat, bukan malah diselewengkan demi memperkaya diri atau kelompok tertentu.

“Kami IWO Lamtim tidak akan tinggal diam jika ada praktik memperkaya diri dari anggaran rakyat. Anggaran desa maupun kecamatan adalah milik masyarakat, bukan untuk segelintir orang. Jangan korbankan kepentingan masyarakat demi kepuasan pribadi atau kelompok. Kami akan kawal, kritik, dan bongkar setiap penyimpangan yang terjadi di lapangan,” tegas Azzohirri, Z.A., S.Pd.I, dengan nada keras.

Selain menyurati instansi pemerintah, IWO Lampung Timur juga berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan - perusahaan penyedia WiFi RT/RW yang kini banyak beroperasi di masyarakat.

Azzohirri menilai, maraknya usaha WiFi RT/RW sering kali menyalahi aturan. Beberapa kesalahan yang kerap ditemukan di lapangan di antaranya adalah :

✓- Tidak memiliki izin resmi sebagai penyelenggara layanan internet (ISP) sesuai regulasi Kementerian Kominfo.

✓- Tidak membayar kewajiban pajak atau retribusi.

✓- Penarikan iuran ke masyarakat tanpa transparansi.

✓- Kualitas layanan tidak sesuai standar regulasi telekomunikasi.

✓- Memanfaatkan jaringan secara ilegal tanpa izin dari penyedia utama.

✓- Menggantung kabel internet di tiang listrik milik PLN tanpa izin resmi.

Untuk diketahui terkait kabel yang menempel di tiang listrik, hal ini jelas melanggar aturan. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan turunan PLN, setiap pemanfaatan aset PLN, termasuk tiang listrik, wajib mendapat izin kerja sama atau sewa resmi dari PLN. Pemasangan kabel liar di tiang PLN tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat karena bisa menimbulkan korsleting maupun kebakaran.

Sementara itu, Penasehat Hukum IWO Lamtim, Sopian Subing, S.H dan Murtadho, S.H., menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal langkah tersebut dari sisi hukum.

“ Kami dari jajaran hukum IWO Lamtim siap menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran baik terkait penggunaan anggaran maupun perusahaan WiFi liar. Jika terbukti merugikan masyarakat, kami akan mendorong langkah hukum. Kami tidak segan membawa kasus ini ke ranah pidana maupun perdata demi melindungi kepentingan publik,” tegas Sopian Subing, S.H.

Dalam kesempatan rapat triwulan IWO Lampung Timur yang digelar di kantor sekretariat Sukadana, Azzohirri, Z.A., S.Pd.I kembali menekankan pentingnya peran wartawan dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

"Rapat triwulan ini menjadi momentum bagi IWO Lamtim untuk mempertegas komitmen kami. Wartawan bukan hanya pelapor berita, tetapi juga pengawal moral dan kontrol sosial. Kami hadir untuk memastikan agar kebijakan dan anggaran benar-benar menyentuh masyarakat, bukan berhenti di meja pejabat. Jangan pernah remehkan peran pers, karena pers adalah mata dan telinga rakyat,” ujar Azzohirri, Z.A., S.Pd.I di hadapan pengurus dan anggota IWO.

IWO Kabupaten Lampung Timur menegaskan bahwa peran pers bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai kontrol sosial agar tata kelola pemerintahan dan sektor usaha berjalan sesuai aturan dan berpihak pada masyarakat.

Pengirim berita : (Edo/Iman)

Ketua DPRD Lamtim, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan selama ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, dirinya juga menekankan pentingnya DPRD sebagai lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, tegasnya.

“ Tema HUT ke- 26 kali ini adalah " Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju ", semoga semangat ini mampu kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan suasana kondusif, aman, dan nyaman sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Timur semakin meningkat dan kesejahteraan rakyat semakin tercapai dengan pesat ".

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Lampung Timur, Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.E., M.A.P., dalam sambutannya mengucapkan selamat ulang tahun kepada DPRD dan berharap momentum ini menjadi titik refleksi sekaligus motivasi dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah, terangnya.

“ pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mengucapkan selamat ulang tahun yang ke- 26 kepada DPRD Lampung Timur,  semoga DPRD terus menjadi mitra strategis yang profesional, aspiratif, dan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat,” ucap Bupati Ela.

Bupati Ela menambahkan bahwa pembangunan daerah tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, imbuhnya.

Lebih lanjut, mari bersama - sama kita jadikan momen ulang tahun ini sebagai titik tolak untuk melangkah lebih maju, membangun Kabupaten Lampung Timur menjadi semakin makmur, berdaya saing, dan berkeadilan sosial,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Ela juga mengajak seluruh semua pihak untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan untuk kemajuan Lamtim, tutupnya.

“ Kita harus penuh optimis dan semangat bahwa Kabupaten Lampung Timur bisa menjadi daerah yang maju, sejajar dengan daerah lain yang ada di Indonesia ".

Kegiatan Paripurna HUT ke- 26 DPRD Kabupaten Lampung Timur ini diwarnai suasana penuh khidmat, penuh semangat kebersamaan dan harapan besar agar supaya sinergi legislatif dan eksekutif semakin solid demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Lampung timur.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lamtim Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.E., M.A.P., beserta Wakil Bupati Azwar Hadi, Kajari Lampung Timur Pofrizal, Kapolres AKBP Heti Patmawati, Jajaran Forkopimda, Ketua PKK, Bawaslu, KPU, BNN, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Plt Ketua DWP, dan Para Tamu Undangan. (ADV)

 

Lampung Timur | Prokontra.news |– Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Timur resmi mengumumkan hasil nilai administrasi atau rekam jejak para peserta seleksi, Rabu (6/08/2025)

Dalam seleksi administrasi ini, M.Noer Alsyarif, berhasil meraih nilai tertinggi dengan skor 93,75, menempatkannya di peringkat pertama. 

Disusul oleh Rustam Effendi dengan nilai 87,50 dan Ahmad Hariyanto, di peringkat ketiga dengan skor 81,25. Peringkat keempat ditempati oleh Mansur Syah, yang memperoleh nilai sama yakni 81,25.

Penilaian ini berdasarkan hasil rapat panitia seleksi dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/BA/PANSELJPT/LAMTIM/2025, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2025. 

Sementara itu, hasil keputusan resmi penetapan nilai tertuang dalam SK Panitia Seleksi Nomor: 01/SK/PANSELJPT/LAMTIM/VIII/2025.

Berikut daftar lengkap hasil nilai administrasi peserta seleksi JPTP Sekda Lampung Timur:

1. M.Noer Alsyarif, S.E., M.M – Nilai 93,75

2. Dr. Rustam Effendi – Nilai 87,50

3. Drs. Ahmad Hariyanto, M.M – Nilai 81,25

4. Mansur Syah, S.Sos., M.I.P – Nilai 81,25

5. Suwanto – Nilai 68,75

6. Thabrani Hasyim, S.Sos., M.M – Nilai 68,75

7. Mahmud Yunus, SKM., M.M – Nilai 56,25

Dengan diumumkannya hasil administrasi ini, tahapan selanjutnya akan memasuki proses penilaian kompetensi dan wawancara bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (MS). 

Proses seleksi ini diharapkan menghasilkan sosok Sekretaris Daerah yang kompeten dan mampu mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

Pengirim berita : (Iman/Edo)

" Rehab jalan Tanjung kari - Negeri Tua seharusnya sudah berstandar Nasional karena ini jalan akan dilalui untuk menuju Bendungan Marga Tiga, sebelum dikerjakan seharusnya digali terlebih dahulu dengan kedalaman kurang lebih 15 Cm akan tetapi faktanya ini hanya sekitar 5 CM " , Jelas Azohirri.

"Saya (Azohirri) meminta pihak Aparat penegak hukum yang notabenenya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung turun ke lampung timur untuk mengecek pekerjaan ini, guna mencegah terjadinya penyimpangan, " ucap Azohirri.

Sementara mantan kontraktor senior, Samsudin dikonfirmasi oleh awak media terkait pemeliharaan jalan yang ada di ruas jalan Tanjung Harapan, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (3/8/2025).

Samsudin mengatakan bahwa kalau pemeliharaan rutin di jalan ruas provinsi adalah masuk dalam anggaran daerah, " kalau pemeliharaan rutin di lakukan secara rutin setiap tahun, " jelasnya. 

Membahas teknisnya, Samsudin menjelaskan, bahwa itu tergantung perencanaan, apakah pemeliharaan tersebut hanya tambal sulam atau ada yang pemeliharaan total.

" kalau yang saya lihat kemarin kan sepanjang jalur yang sampai ke Tanjungkari ini kan mereka " Pecing ", namun untuk ketebalannya kan belum tahu, tapi minimal harus 3 sampai 4 senti, kemudian tingkat pemadatan, saya melihat mereka menggunakan tandem, " jelasnya lagi.

Namun menurut Samsudin Pecing tidak menggunakan TR ( Tandem Roller) , sehingga kepadatannya tidak maksimal, " harus pakai TR walaupun pemeliharaan berkala, " tambahnya.

Samsudin menjelaskan bahwa kalau bicara hotmix nya tidak bisa hanya pakai Tandem saja, " harus pakai TR, karena untuk kepadatannya harus pakai TR, " paparnya.

" Pertanyaannya kepada Provinsi adalah pemeliharaan rutin atau berkala, ini pecing nya sampai dengan ketebalan berapa?.., " terangnya.

Pekerjaan pemeliharaan oleh Provinsi sangat mencurigakan dari segi ketebalannya, " kalau saya lihat saya lewat tadi itu mungkin hanya sekitar 2 senti saja, seharusnya kalau sekelas jalan Provinsi harus ketebalan 3 sampai 4 senti, " tutup Samsudin.

Pengirim berita : 

( Iman/Edo)

Sebagaimana diketahui, dari jumlah tersebut, baru Rp 28 miliar yang dikembalikan melalui proses cicilan oleh pemilik eks -BPR Tripanca Setia Dana, Sugiarto Wiharjo alias Alay. Sisa sebesar Rp 43 miliar masih belum kembali ke tangan pemerintah daerah.

Adapun organisasi yang terlibat dalam penyampaian rekomendasi tersebut yaitu:

- Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Kabupaten Lampung Timur

- Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lampung Timur

- Pengurus Cabang Muhammadiyah (PC- Muhammadiyah) Kabupaten Lampung Timur

- Majelis Pengurus Cabang Pemuda Pancasila (MPC-PP) Kabupaten Lampung Timur

- Markas Cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Lampung Timur

- Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya)

- Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD)

- Gema Masyarakat Lokal (GML)

- Ikatan Wartawan Online (IWO)

- Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA-JP) Lampung Timur

Untuk diketahui, dalam isi suratnya, mereka meminta Bupati dan DPRD untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, Kejaksaan Agung RI, Kajati Lampung, Kajari Bandar Lampung, hingga pihak terkait lainnya, guna untuk  segara menuntaskan pengembalian dana tersebut. Organisasi -organisasi tersebut juga menekankan bahwa dana tersebut berasal dari APBD dan merupakan uang rakyat yang seharusnya  segera di kembalikan dan digunakan untuk pembangunan daerah, terutama untuk membangun  infrastruktur yang selama ini terkendala akibat defisit anggaran.

“Jika ada pihak-pihak yang menghalangi proses ini, kami tidak segan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Sidik Ali dalam penyampaian rekomendasi.

Aksi ini menjadi bentuk nyata kontrol sosial dan kepedulian masyarakat sipil terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, demi Lampung Timur yang lebih baik dan berkeadilan.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Bandar Lampung | Prokontra.news | - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO), Teuku Yudhistira Adi Nugraha, M.I.Kom., melaksanakan konsolidasi bersama jajaran pengurus wilayah dan pengurus daerah IWO se-Provinsi Lampung, Senin (28/7/2025).

" IWO akan segera menjadi konstituen Dewan Pers. Ini adalah langkah besar dalam memperkuat posisi organisasi kita dalam ekosistem pers nasional," ujar Yudhistira di hadapan para pengurus.

Selain itu, IWO juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan digelar pada Oktober 2025 mendatang di Bali. Agenda tersebut disebut Yudhistira sebagai momentum konsolidasi nasional sekaligus penyusunan program kerja strategis IWO untuk tahun mendatang.

Yudhistira menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan integritas di tengah dinamika organisasi. Ia menyebut dinamika adalah hal yang wajar dan justru menjadi indikator sehatnya kehidupan berorganisasi.

“Organisasi besar pasti punya dinamika. Yang penting kita tetap solid, menjaga marwah organisasi, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan,” tegasnya.

Yudhistira juga mengajak seluruh anggota dan pengurus IWO di berbagai daerah untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan etika jurnalistik, demi kemajuan organisasi dan perlindungan terhadap kepentingan publik melalui karya jurnalistik yang bertanggung jawab.

Pengirim berita :

(Eduardo & lman)

Lampung Timur | Prokontra.news |- Melalui semangat kebersamaan kembali ditunjukkan oleh para pemuda Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, menggelar kegiatan gotong - royong dalam rangka persiapan Open Turnamen Voli Desa Way Areng Tahun 2025 yang akan segera digelar, Minggu (20/7/2025).

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat, terutama para pemuda, dalam mendukung kegiatan positif yang membangun semangat sportivitas dan kebersamaan. 

Acara gotong royong ini juga dihadiri oleh sosok yang sudah tidak asing lagi di lingkungan Polres Lampung Timur, yaitu Aiptu Endra Widianto, yang dikenal sebagai salah satu tokoh inisiator dan perintis turnamen voli tersebut.

Tak hanya hadir, Aiptu Endra Widianto juga menjadi Penyusun Teknis seluruh kegiatan turnamen, yang selama ini dikenal sebagai salah satu tim teknis di Kabupaten Lampung Timur dalam hal penyelenggaraan kompetisi olahraga, khususnya voli.

Kepala Desa Way Areng, Mulyadi, S.H, turut menyampaikan apresiasi atas antusiasme para pemuda dan peran aktif tokoh masyarakat serta aparat yang peduli terhadap kemajuan desa, " terangnya.

" Turnamen ini bukan hanya ajang olahraga, tapi juga sarana mempererat persaudaraan antar warga dan membentuk generasi muda yang aktif serta sportif," ujar Mulyadi.

Untuk diketahui, Open Turnamen Voli Ball Desa Way Areng, Lampung Timur tahun 2025 ini rencananya akan diikuti oleh total 48 tim, yang terdiri dari 32 tim putra dan 16 tim putri, dengan sistem pertandingan yang kompetitif dan mengedepankan Nilai - nilai sportivitas.

- Adapun susunan panitia kompetisi Voli Ball Desa Way Areng Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN PANITIA,

Open Turnamen Voli Ball Desa Way Areng Tahun 2025, Kecamatan Mataram Baru – Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. 

- Penasehat: Kepala Desa Way Areng: Mulyadi, SH

- Ketua Panitia: Susanto

- Wakil Ketua: Cece Krisno

- Sekretaris: Anggi Saputra

- Bendahara: Sigit Susilo

- Penyusun Teknis Utama:

 Aiptu Endra Widianto

- Anggota: Seluruh pemuda Desa Way Areng

" Dengan semangat gotong royong dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Open Turnamen Voli Ball Desa Way Areng Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi ajang kompetisi yang berkualitas, menjunjung tinggi nilai persaudaraan, serta memunculkan bibit-bibit atlet berbakat di Lampung Timur.

Pengirim berita : (Eduardo)