Bisa dilakukan oleh siapapun termasuk oleh perangkat aparatur pemerintahan. Perangkat aparatur pemerintahan yang paling mudah melakukan mungkin karena “ psikologis takut ketakutan “ adalah kepala desa hingga Rk, Rt, Rw. Inilah perangkat aparatur desa yang setidaknya menjadi tugas berat untuk diawasi secara melekat ketat oleh Bawaslu. Pada umumnya setiap pilkada paling rawan di masa tenang adalah keterlibatan berjamaah ( oknum ) aparatur desa. Apalagi yang ikut peserta pilkada merupakan atasannya - petahana.Maka sangat mudah untuk digerakan melalui jalur birokrasi.

Termasuk dalam pilkada tubaba pengawasan harus benar - benar berjalan bukan hanya sebatas menjual jargon politik pemilu, pilkada, jujur dan adil, tanpa money politik - politik uang. Jargon tersebut harus real serta direalisasikan dalam bentuk pengawasan yang melekat bukan jargon yang hidup di ruang hampa. Inilah tantang besar khususnya pada peran strategis Bawaslu untuk menciptakan demokrasi yang bersih sesuai amanah undang - undang.

Akan tetapi tidaklah adil jika peran pengawasan dalam ranah mengawasi money politik politik hanya uang semata - mata tanggung jawab Bawaslu. Pemahaman ini masih begitu melekat di mata masyarakat urusan pengawasan hanya tanggung jawab Bawaslu. Setidaknya perspektif ini harus dirubah tidak lagi menjadi sebuah dogma yang terus berkembang ditengah masyarakat.

Peran partisipasi aktif masyarakat harus ikut menjadi bagian penting pengawasan atas tindakan adanya money politik politik. Tanpa peran partisipasi aktif masyarakat tentu akan berjalan tidak efektif hanya mengandalkan Bawaslu. Karena sesungguhnya peran partisipasi aktif masyarakat semua informasi mengenai adanya money politik politik uang dapat termonitor dengan cepat.

Di zaman era informasi teknologi seperti saat ini tentu tidaklah sulit untuk mendeteksi informasi adanya kegiatan money politik - politik uang di tengah masyarakat. Dalam hitungan menit semuanya bisa terkoneksi ke Bawaslu sebagai bahan data informasi. Persoalannya sejauh mana tingkat responsif dari Bawaslu untuk cepat segera menangkap informasi yang datang dari masyarakat tentang adanya indikasi money politik - politik uang.

Tentunya dukungan peran awak media jurnalis tidak bisa begitu saja diabaikan. Peran awak media jurnalis sangat besar untuk menciptakan pilkada yang bersih, jujur dan adil tanpa money politik - politik uang. Itulah mengapa awak media jurnalis “ pers “ memiliki keistimewaan dalam perspektif demokrasi. Pers dimasukan dalam ranah sebagai kekuatan keempat sebagai pilar demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Artinya bahwa awak media jurnalis atau pers sebagai “ watchdog “ penjaga nilai - nilai demokrasi - kekuatan keempat sebagai pilar demokrasi tidak boleh diam atau mendiamkan adanya money politik - politik uang. Sebagai watchdog, awak media jurnalis harus terus bersuara “ menggonggong “ sehingga siapapun yang akan berbuat money politik - politik uang berpikir ulang untuk melakukannya.

Walaupun dalam realitas empiric dilapangan masih ada (oknum ) awak media jurnalis yang tidak paham fungsi “ watchdog” sebagai kekuatan keempat dari pilar demokrasi. Mungkin bisa jadi disebabkan pendidikan tentang dunia pers jurnalis masih sangat minim didapat. Apalagi mudahnya orang menjadi insan pers hari ini tanpa persyaratan yang kualifikatif. Semakin menambah buramnya dunia jurnalis itu sendiri diera informasi dan teknologi.

Penulis berkeyakinan bahwa peran partisipasi aktif masyarakat dan awak media jurnalis “ watchdog “ melawan money politik - politik uang dalam pilkada, menjadi kata kunci kesuksesan pilkada itu sendiri selain peran politik hukum Bawaslu dalam ranah pengawasan dan penindakan. Andaikan tiga komponen ini mandul tentu jangan berharap melahirkan pilkada yang demokratis hanyalah mimpi disiang bolong. Pilkada hanya akan melahirkan orang - orang “ pembohong “ yang kelak menjadi pemimpin.

Penulis/Pengirim berita : 👇 

Ahmad Basri 

(Ketua K3PP Tubaba)

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|-Masa tenang pilkada serempak 2024 sesuai aturan KPU, akan jatuh pada 24 November, dan setelah itu 27 November pesta rakyat akan berjalan berproses untuk memilih mencoblos sesuai hati nurani. Masa tenang memberi makna semua aktivitas kegiatan politik “ kampanye “ dalam berbagai macam bentuk harus berhenti. Siapa yang melaksanakan diluar pada masa tenang dilarang dan dianggap sebuah bentuk pelanggaran pemilu.

Masa tenang menjadi tanggung jawab penuh pengawas pemilu dalam hal ini tentunya adalah Bawaslu. Bagaimana seluruh organ perangkat pengawasan hingga sampai pada tingkat yang paling rendah harus bisa bekerja dan berjalan efektif. Masa tenang menjadi kata kunci bagaimana aturan peraturan pilkada atau pemilu berjalan atau tidak. Inilah tantangan besar yang akan menguji profesionalisme moralitas “ anggota “ lembaga pengawas di lapangan.

Dalam pilkada idealisme moralitas politik semua calon menempatkan diri ingin menang dan itu target tujuan utama. Tidak ada yang ingin kalah, semangat untuk menang dan meraih kesuksesan sesuatu yang harus diraih. Semangat itu yang memberi kekuatan motivasi para calon mengikuti semua tahapan pemilu sampai di hari pencoblosan. Pemilu atau pilkada adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi dimana pemimpin yang dipilih harus mencerminkan “ kesucian “ kedaulatan suara rakyat.

Kesucian suara kedaulatan rakyat dalam pemilu - pilkada tentunya harus dijaga tanpa boleh dikotori sedikitpun dengan catatan lembaran hitam. Pemimpin yang lahir dari catatan lembaran hitam akan mereduksi legitimasi moral kepemimpinan itu sendiri. Rakyat akan mencibirnya sebagai pemimpin yang kotor menghalalkan segala. Kelak ketika memimpin birokrasi pemerintahan yang lahir adalah watak koruptif bukan motivasi mensejahterakan rakyat. Betapa banyak pemimpin yang lahir dari proses politik kotor berakhir dipenjara.

Itulah mengapa Bawaslu sebagai “ penyelenggara pemilu pilkada  “ yang diberi otoritas kewenangan dalam pengawasan serta penindakan, tidak henti - hentinya untuk mengajak kita semua menghindari politik kotor “ money politik - politik uang “. Tujuannya sangat jelas kesucian pemilu pilkada akan menghasilkan siapa yang terpilih akan memiliki moralitas kepemimpinan. Moralitas kepemimpinan akan menjadi soko guru suri ketauladanan di tengah masyarakat. Pemimpin kotor pasti pada akhirnya hanya sibuk memproduksi kepentingan kapital pribadi dengan mengorbankan hak politik ekonomi rakyat.

Hampir setiap saat kita, publik tentunya, selalu disajikan oleh “ drama “ berbagai macam penangkapan kepala daerah oleh penegak hukum baik oleh KPK maupun kejaksaan. Tidak lain pada perilaku perbuatan kotor koruptif. Budaya koruptif seolah - olah menjadi sesuatu yang biasa tidak ada rasa sedikitpun malu apalagi merasa berdosa. Birokrasi pemerintahan koruptif telah menempatkan pada posisi indonesia pada urutan negara - negara paling  “ kotor “ dimuka bumi. Ini tentu bukanlah sebuah prestasi mulia.

Harus diakui bahwa setiap hajatan demokrasi ( Baca : Pilkada ) selalu isu besarnya adalah money politik - politik uang. Realitas empiric menjadi peluru “ amunisi “ yang setiap saat akan diluncurkan. Money politik - politik uang telah meruntuhkan sendi - sendi demokrasi paling fundamental di tengah masyarakat. Pemilu paling bersih tanpa money politik - politik uang adalah pemilu pertama 1955. Pemilu masa orde baru adalah pemilu mobilisasi dimana suara pemilih sudah dikondisikan sejak awal siapa pemenangnya.

Pasca reformasi 98 ditandai oleh lahirnya multipartai - banyak partai menjadi bibit awal lahirnya money politik - politik uang hingga saat ini 2024. Politik transaksional ( money politik ) benar - benar “ hantu “ yang bergentayangan mencari mangsa. Faktor kehidupan rakyat ( ekonomi ) yang ditandai segmen sosial wajah kemiskinan rakyat setidaknya menambah semerbak perkembangan money politik - politik uang.

Selain itu “ mandulnya “ peran Bawaslu - KPU sebagai penyelenggara pemilu - pilkada, mempertajam atmosfer “ tuduhan - asumsi “ dua penyelenggara ini sering kali dianggap tidak netral berpihak pada kepentingan calon tertentu. Perselingkuhan ( oknum ) penyelenggara pemilu - pilkada bukanlah cerita sebatas “ omon - omon “ di pinggir jalan tapi menjadi realitas empuric seringkali kita temukan. Betapa banyak ( oknum ) penyelenggara pemilu - pilkada harus berhadapan dalam sidang kode etik oleh DKPP ( Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ). 

Sudah tidak terhitung jumlahnya ( oknum ) penyelenggara pemilu - pilkada, akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat oleh DKPP, karena terbukti berselingkuh dengan salah satu calon. Perselingkuhan (oknum) setidaknya memberi deskriptif bahwa money politik - politik harus menjadi musuh kita bersama. Semangat itu yang harus kita bangun agar proses pemilu - pilkada tetap dalam koridor azas demokrasi jujur dan adil.

Dalam kontek pemilu atau pilkada tubaba, yang menjadi bagian dari pilkada serempak 27 November 2024, semangat membangun nilai - nilai kejujuran / keadilan no money politik - politik uang, harus menjadi perikatan moral yang mengikat kita semua. Itulah mengapa lahirnya kotak kosong yang ditandai oleh lahirnya relawan kotak kosong, selalu mengajak kepada masyarakat, untuk mencoblos kotak kosong dengan semangat keikhlasan tanpa meminta imbalan.

Ikhlas dengan penuh kerelaan mau mencoblos kotak kosong adalah cara untuk membangun kesadaran politik rakyat bahwa money politik - politik bukanlah cara untuk meraih kemenangan. Semangat itu yang selalu dibangun oleh relawan kotak kosong. Dengan hadirnya ribuan masyarakat di acara “ jalan sehat “ di lapangan daya murni terbukti politik kesadaran rakyat telah bangkit. Inilah investasi moral politik untuk menjaga nilai - nilai demokrasi. Relawan kotak kosong ingin menang terhormat.

Pengirim berita : 👇

Ahmad Basri 

( Relawan Kotak Kosong )

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|- Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yantoni sangat mengapresiasi sikap tegas pihak kepolisian polres kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengani laporan dari korban pemerasan yang dialami pelajar asal waykanan Saat berwisata di islamic center kabupaten tubaba belum lama ini.

Bpk Yantoni fraksi partai Gerindra itu mengatakan,.Terkait Kasus Pemerasan uang serta Pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan Oleh Oknum keamanan Scurity Islamic Center kabupaten tubaba belakangan ini diharapkannya tidak akan terulang kedua kalinya. 

"Beri efek jera pelakunya harus diproses hukum objek wisata itu bukan hanya pemerasan saja mengapa itu terjadi apakah Tata kelola sudah benar dilakukan kemudian siapa yang bertanggung jawab karena kita sama-sama melihat di Islamic Center itu ada Pol PP, ada Satpam maupun Scurity di situ," kata dia usai menghadiri Rapat paripurna pada Rabu (20/11/2024).

Lanjut Yantoni mengatakan masalah pemerasan itu juga korban melapor di polres kabupaten tubaba sudah dampingi langsung oleh Dinas terkait Dispora yang membidangi soal objek wisata diharapkannya pelaku segera di tangkap  

"Sudah jelas polda lampung punya program yang sudah berjalan memerintahkan di setiap Bpk Kapolres untuk memberantas Premanisme yang meresahkan masyarakat artinya artinya tidak mungkin Polres Tubaba akan mengabaikan, soal pemerasan Kami yakin dalam waktu dekat pelakunya akan ditetapkan sebagai tersangka," tukasnya. 

Pengirim berita : (Robensyah)

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news| -Apa sih isi kotak kosong mengapa harus dipilih dan di coblos pada tanggal 27 November 2024. Pertanyaan ini setidaknya sering kali menjadi pertanyaan menarik yang dilontarkan masyarakat pada umumnya. Ada banyak jawaban apa isi kotak kosong dan apa maknanya. Pada umumnya penjelasannya dilapangan masih sangat normatif konstitusional bahwa kotak kosong menang pilkada akan diulang setahun kemudian yakni pada tahun 2025.

Bicara kotak kosong lahirnya kotak kosong tidak terlepas dari sosok Surya Jaya Rades. Inilah yang meletakan dasar perjuangan lahirnya relawan rakyat tubaba bersatu coblos kotak kosong. Surya Jaya Rades ( SJR ) telah menjadi “ icon “ perjuangan yang tentunya tidak mungkin dipisahkan dengan kotak kosong. SJR telah menjadi “fenomena” tersendiri yang membuat atmosfer cuaca politik di tubaba berubah.

Coblos kotak dan menang maka dilanjutkan proses pengulangan pilkada 2025. Harapan impian yang ada di dalam kotak kosong tentu tidak lain munculnya SJR. Semangat itu yang mendorong relawan kotak kosong terus bergerak, siang - malam melakukan kegiatan sosialisasi. Berbagai macam sosialisasi, dengan media kegiatan, seperti jaranan, jumat berkah, jalan sehat, atau bertemu warga, mampu memberikan dampak positif pemahaman tentang makna dan arti kotak kosong.

Fenomena SJR menjadi satu perikatan yang kuat dan mengikat mampu menyatukan simpul - simpul dalam elemen masyarakat tubaba untuk menyatu dalam satu nafas perjuangan semangat coblos kotak kosong. Puncak dari penyatuan ini begitu terlihat nyata dalam arena kegiatan jalan sehat minggu 17 November 2024 di lapangan daya murni tumijajar. SJR menjadi “ magnet “ politik yang begitu besar.

Betapa tidak fenomena dengan ribuan warga masyarakat tubaba berkumpul bersatu mendengar bahwa SJR akan hadir di lapangan daya murni. Ini sebuah makna politik budaya yang mungkin sangat sulit untuk ditandingi oleh calon lainnya dalam pilkada tubaba 2024. Kita lihat betapa terseok seoknya pihak “ sebrang“ untuk mampu memposisikan diri seperti SJR.

Semua kegiatan acara sebelum dan sesudah lahirnya kotak kosong - relawan kotak kosong, SJR telah menjadi fenomena tersendiri ditengah masyarakat, dimana kehadirannya selalu menjadi obat kerinduan. Berfoto bersama kadang berebut menjadi satu hiasan ketika SJR hadir ditengah acara kegiatan. Kenyataan ini setidaknya mempertegas bahwa SJR merupakan suara aspiratif masyarakat untuk memimpin tubaba. 

Jika kita ingin menarik sedikit kebelakang sebelum lahirnya kotak kosong tentang SJR.Slogan “ Anak muda itu kamu..” telah menjadi aroma politik yang melekat disematkan oleh anak - anak muda milenial tubaba, sebagai tanda bahwa tubaba butuh perubahan kepemimpinan. Perubahan kepemimpinan nyata - real yang memiliki kekuatan visioner dan itu ada dalam diri SJR. Anak anak muda milenial butuh sosok yang mampu mewakili aspirasi dan semangat itu tidak ada di calon lain hanya ada di SJR.

Ada banyak model kepemimpinan seorang pemimpin ditengah masyarakat. Salah satunya kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik ditandai oleh banyak pengikut “ penggemar “ disukai oleh lapisan elemen masyarakat. Mencuplik dalam karya buku the power leadership ( Lituhayu Claire - 2021 ) pemimpin karismatik dapat terlihat dengan dari cara berjalan, berbicara atau berkomunikasi dan bertindak.

Sedangkan Dr. Deti Rostini sedikit mendefinisikan bahwa pemimpinan karismatik merupakan atribut yang mencerminkan kualitas kepribadian individu. Sikapnya yang berwibawa dan bijaksana mampu membuat orang betah dekat dengannya atau lebih dikenal dengan istilah magnetik. Argumen ini diperkuat dengan pendapat Prof.Dr. H Syaiful Sagala bahwa pemimpin karismatik adalah tipe orang jujur dan terbuka pada orang lain. Dalam istilah era milenial disebut pemimpin humble, murah senyum dan rendah hati.

Tidaklah beralasan atau berlebihan jika SJR bisa ditempatkan dalam posisi “ pemimpin karismatik - humble“ yang mampu menghentakkan dinamika politik tubaba untuk perubahan. Hari ini SJR telah menjadi lokomotif politik perubahan yang sangat berarti untuk masyarakat tubaba. Inilah kekuatan besar yang mempertegas bahwa prediksi kotak kosong - coblos kotak kosong, akan menjadi pilihan utama masyarakat dalam pilkada 2024. Kita berharap pilkada ini berjalan dengan jujur tanpa money politik - politik uang. Semua patuh pada hukum.

Sumber berita :👇

 Ahmad Basri

( Relawan Kotak Kosong )

Kegiatan tersebut diadakan oleh R2TB, berlangsung di Tiyuh Mulya kencana , Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung pada Senin (18/11/2024).

Panglima R2TB Suhendra Jaya Rades merupakan Putra Bangsa Raden Karta dalam Orasi menyampaikan, dirinya mengajak seluruh warga masyarakat Tubaba khususnya di Tiyuh Mulya kencana dapat mendukung dengan memilih, mencoblos kotak kosong No urut 2, agar dapat meraih kemenangan Mutlak pada Pilkada 27 November di Kabupaten Tubaba, 

Selanjut, Surya Jaya Rades, juga menegaskan, mari kita semua kompak untuk dapat bersatu memperbaiki Demokrasi di Kabupaten Tubaba yang saat ini sedang terpuruk, jika Penomena ini dibiarkan, maka dipastikan kedepan akan muncul kembali calon tunggal, terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Surya Jaya Rades, maka oleh sebab itu, Ayo kita semua dapat melawan, tentunya dengan mengajak keluarga tetangga, untuk dapat beramai -ramai pada tanggal 27 November 2024 nanti datang ke TPS, jangan Golput, dengan menjadikan Kotak Kosong No urut 2 sebagai Pilihan kita untuk di Coblos tanpa ragu -ragu, sebagai pilihan rakyat demi tegaknya Demokrasi, tegasnya.

Hal senada, disampaikan Ketua R2TB Junaidi Farhan, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat pendukung kotak kosong dapat terus kompak, solid, dengan penuh semangat untuk memperjuangkan kemenangan Demokrasi Rakyat Tubaba pada Pilkada 27 November mendatang, terangnya.

"Ayo kita semua satu suara kompak untuk menangkan kotak kosong No Urut 2, di Pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat ".

Ditambahkan Junaidi Farhan, pada Pilkada Tubaba 27 November nanti, Kotak Kosong No urut 2, harus Menang Mutlak dan menjadi pemecah Rekor Muri, dan ini akan dicatat menjadi salah satu sejarah perjuangan Masyarakat Tubaba, karena Pilkada sebelumnya Tahun 2017 dan Pilkada Tahun 2024 ini, kita dihadapkan kembali dengan calon tunggal, tentu sudah saatnya, Rakyat Tubaba bersatu melawan dengan menentukan sikap demi tegaknya Demokrasi, jadikan Kotak Kosong sebagai Pilihan Rakyat, jelasnya.

Junaidi Farhan, dirinya menegaskan, mari kita semua berjuang memenangkan Kotak Kosong No urut 2, Kotak Kosong menang, maka akan digelar kembali Pilkada ulang pada tahun 2025, tentu ini akan menjadi harapan baru dan kebanggaan bagi masyarakat Tubaba dengan hadirnya banyak Calon pemimpin, sebagai pilihan rakyat yang siap berkompetisi, sebagai pemimpin terbaik pilihan rakyat, urainya.

Selain itu Junaidi Farhan juga mengajak, kita semuanya jangan takut dengan adanya intimidasi, rekam dan videokan, dan pastinya akan kita laporkan, karna ini adalah murni perjuangan rakyat, murni suara rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dari mari kita lawan ketidakbenaran ini, demi tegaknya Demokrasi di Kabupaten Tubaba, tentunya kita bersama - sama harus mampu mewujudkan kotak kosong menang di pilkada nanti, terangnya.

Lebih dalam, Junaidi Farhan, mengatakan, sementara di kabupaten lain mampu memunculkan calon - calon pemimpin lebih dari satu, bahkan hingga ada yang 4 calon, itu menandakan Demokrasi di kabupaten tersebut berjalan, maka dari itu kita semua jangan mau di bodoh - bodohi dengan janji -janji, soal pilkada ulang anggaran sudah pasti ada kucuran Dana Pusat melalui APBN, tutupnya.

Hadir dalam kegiatan tahapan kampanye tersebut, Junaidi Farhan Ketua Relawan Rakyat Tubaba Bersatu (R2TB), Wawan Sekretaris R2TB, Suhendra Jaya Rades panglima (R2TB), Bli Made Komandan Relawan R2TB dan Ratusan Warga Masyarakat setempat pendukung kotak kosong No urut dua (2).

Pengirim berita : (Robensyah)

Acara tersebut merupakan kegiatan yang memang digagas oleh aktivis relawan kotak kosong - coblos kotak kosong. Tidak ada kata lain kecuali mempertegas komitmen kesadaran politik bersama bahwa pada tanggal 27 November 2024 adalah momentum sejarah untuk menangkan kotak kosong.

Pesan itu yang sesungguhnya menjadi kekuatan ribuan warga masyarakat untuk hadir di lapangan daya murni sejak pagi hingga acara selesai menjelang sore. Apalagi didukung dengan suasana aroma cuaca alam yang begitu sejuk dan setidaknya ini merupakan tanda bahwa “ alam “ ikut menyambut gembira acara kotak kosong.

Acara jalan sehat ribuan warga masyarakat tubaba bersama “ kotak kosong “ dapat memberi pesan yang sangat mendalam bahwa simbol “ perlawanan “ itu telah lahir menuju satu perubahan yang nyata.Simbol perlawanan itu nyata bukan utopis, imajinasi atau khayalan yang selama ini dipersangkakan banyak kalangan yang selalu “ nyinyir “ bahwa lahirnya gerakan kotak kosong.

Kotak kosong ( Baca Relawan Kotak Kosong) yang dianggap hanyalah kekuatan pinggiran, marginal, di tengah gelombang hegemoni kekuatan calon tunggal, dengan limpahan amunisi logistik serta dukungan sebelas partai politik, telah menghentakkan jagat politik, tidak hanya dalam ruang politik lokal namun mencapai atmosfer geliat hingga terdengar tingkat pada nasional. Ini realitas empiric yang tidak mungkin terbantahkan oleh siapapun.

Gema “ geger “ suara kotak kosong yang begitu masif dimana - mana telah menggugurkan hipotesis atau pandangan bahwa lahirnya calon tunggal bentuk keinginan rakyat suara rakyat. Hipotesis itu menjadi tidak berlaku dan menjadi catatan kritis, bisa jadi sebuah bentuk manipulatif suara rakyat yang sesungguhnya. Artinya bahwa telah terjadi kebohongan publik sehingga telah “ memperdayai “ kehidupan partai politik itu sendiri. 

Setidaknya data informasi ke pusat ( Baca : DPP Partai Politik ) pemberi mandat rekomendasi sebelas partai politik tidaklah bergaris lurus dengan realitas yang sesungguhnya di lapangan siapa yang yang dikehendaki rakyat. Artinya bahwa pada tingkat lokal - wilayah tidak memberikan informasi akurat dinamika politik masyarakat tubaba ke pusat dengan baik. Jika sedikit ingin membaca dan melihat aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh relawan kotak kosong sejak dibentuk beberapa bulan lalu hingga saat ini antusiasme masyarakat begitu luar biasa. 

Puncak antusiasme masyarakat bersama kotak kosong tidak mungkin melepaskan diri dengan satu nama “ Surya Jaya Rades “ atau yang lebih dikenal dengan panggilan “ SJR “. Nama SJR menjadi magnet yang begitu diharapkan diinginkan dan itulah yang setidaknya terlihat dari gegap gempita ribuan masyarakat tubaba tumpah ruah di lapangan dayamurni. Bagaimana tidak ribuan masyarakat antusias hanya menunggu ingin mendengar “ pidato petuah “ SJR. Ini yang tidak terlihat dari calon lainnya.

Pilkada 27 November 2024 hanya hitungan hari tentu ini bukan merupakan kegiatan ritual demokrasi prosedural semata yang selama ini terlihat. Bagi masyarakat tubaba perhelatan demokrasi “ Pilkada “ memiliki makna yang sangat dalam. Ada kebangkitan kesadaran politik massa yang begitu besar akan pentingnya perubahan. Semangat itu yang tertanam didalam pilkada 2024. Ada ruang kerinduan bahwa masyarakat tubaba ingin perubahan dan itu terwakilkan oleh Surya Jaya Rades - SJR. Lambat atau cepat SJR akan menepuk kepemimpinan untuk Tubaba masa depan.

Pilkada 27 November 2024 harus menghasilkan politik legitimasi yang kuat, ditandai oleh penegakan politik hukum melawan berbagai macam politik kecurangan yang akan mencederai semangat demokrasi rakyat. Melawan dan menindak pelaku money politik politik uang adalah salah satu bentuk politik hukum itu berjalan atau tidak. Pemilu jujur, berintegritas dan bermoral, merupakan harapan kita semua. Disinilah kata kunci bagaimana Bawaslu - KPU mampu menegakan politik hukum dengan sesungguh - sungguh tidak menjadi bagian dari kegelisahan rakyat kecurigaan rakyat.

Sumber berita : 👇

 Ahmad Basri 

( Jubir Kotak Kosong )

Lampung Timur|Prokontra.news|-Menjelang pilkada serentak 2024 KPU Kabupaten Lampung Timur Adakan Debat Publik untuk ke tiga Calon Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten setempat 

Dalam debat kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yang diselenggarakan di Kampus IAIN tepatnya di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Menentukan siapa yang lebih bagus dalam menggagas progres kedepan untuk mensejahterakan masyarakat. Sabtu (16/11/2024).

Paslon nomor urut 01 Ela - Azwar menegaskan, Lampung Timur butuh Inovasi untuk mengaitkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sementara kabupaten Lampung Timur banyak memiliki potensi untuk meningkatkan PAD.

"Lampung Timur daerah yang memiliki sumber daya alam lengkap, jika pemimpin nya memiliki inovasi dan bekerja keras bersama masyarakat PAD Lamtim akan maksimal, tapi perlu manajemen yang fear soal pembelanjaannya"tegas Ela dalam debat kandidat tersebut.

Ela menggambarkan, berbagai sumberdaya alam seperti objek wisata, baik wisata nasional dan wisata lokal, contoh wisata nasional ada di Way Kambas tepatnya di Kecamatan Labuhan Ratu.

Benar, kata Ela. Way Kambas milik pemerintah pusat sebatas pendapatan Lampung Timur tidak cawe cawe, tapi kalau pemimpinnya punya inovasi tentu bisa mensejahterakan masyarakat khususnya warga penyangga Way Kambas.

Bagaimana caranya. Hidupkan wisata desa penyangga, hidupkan UMKM masyarakat dan eksplor kepada pengunjung, hasil karia masyarakat baik soal kuliner atau sovenir yang ada ciri khasnya dengan Way Kambas.

"Kalau pemimpinnya tidak punya inovasi, tidak punya gagasan yang berpihak kepada masyarakat bagaiman masyarakat akan sejahtera. Jangan hanya mengandalkan bagi hasil, " terang El.

Persoalan pertanian, inovasi perlu di gerakan tidak hanya bicara soal target produksi panen. Tapi insfratruktur menuju pertanian harus di utamakan, seperti jalan menuju persawahan, pelaksanaan dan irigasi kecil yang menghubungkan letakan sawah.

" Itu perlu sinergi dengan pemerintah pusat, agar Lampung Timur bisa membangun lebih luas, tidak hanya mengandalkan PAD yang ada , " jelasnya.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Lampung Timur merupakan pengirim PMI terbesar se-Provinsi Lampung, artinya di Kabupaten Lampung Timur masih sempit dengan lapangan pekerjaan. Kata Ela menjadi nasib di luar negeri tidak mudah.

" Kasihan masyarakat Lampung Timur sulit mencari pekerjaan di Lampung Timur dan PMI menjadi solusi. Ia kalau berhasil Alhamdulillah tapi tidak sedikit masyarakat Lamtim yang nasibnya kurang baik saat menjadi PMI, " terang Ela . 

Pengirim berita : ( Eduardo )

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|-Geger Masyarakat Tubaba pilih Kotak Kosong, mereka semua bersama-sama mengajak sanak saudara, sahabat, tetangga, sepakat  dengan menentukan sikap, demi Tegaknya Demokrasi pada tanggal 27 November 2024 nanti, siap coblos dan menangkan Kotak Kosong No urut 02.

“Saya atas nama pribadi mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tubaba yang sudah berkumpul dan menikmati hiburan yang telah kami sediakan,” Kata Surya Jaya Rades.

Lanjut SJR, dengan tegas bahwa Kabupaten Tubaba hanya ada dua pilihan yakni yang pertama kalau kita tidak coblos kotak kosong, maka demokrasi di Kabupaten Tubaba mundur. Yang kedua kalau mau melihat Tubaba maju pilih Kotak Kosong atau Coblos 02 pada tanggal 27 November 2024 mendatang jangan ada yang golput, karena satu suara sangat berarti.

“Hidup Kota kosong, hidup 02, hidup rakyat Tubaba, kotak kosong harga mati, kotak kosong bersama rakyat,” tegas SJR di depan ribuan pendukung kotak kosong.

Dengan orasi berapi-api SJR menegaskan bahwa, Kotak kosong ada isinya yaitu masyarakat Tubaba bukan “Otak Kosong” Yang otak kosong itu takut kalah, pengecut. Kalau berani coba juga buat acara seperti ini.

“Yang terakhir saya mendoakan mudah - mudahan kita semua yang berada disini diberikan kesehatan sehingga saat tiba pencoblosan kita semua bisa beramai-ramai ajak sanak saudara untuk memenangkan kota kosong,” tutupnya.

Sementara itu, Dewan Pengarah Relawan Rakyat Tubaba Bersama, Paisol, S.H menyampaikan di depan ribuan masyarakat bahwa tujuan kita berada di lapangan ini adalah untuk memenangkan kotak kosong. Kita harus bersama sama tanggal 27 November nanti aja sanak saudara untuk mensukseskan Pilkada dan memenangkan kotak kosong.

“Kami sangat menghargai perbedaan, namun kita jangan saling mencaci maki, karena kotak kosong itu isinya kita semua. Untuk itu saya berharap kalau ada intimidasi, kalau ada Kepala Tiyuh (Desa) mengajak memilih yang sebelah tolong di videokan, di photo akan kita laporkan kepada Bawaslu, serta penegak hukum karena saya dengar sudah ada di beberapa titik ada Pegawai Negeri mengintimidasi turun kelapangan mereka mengajak memiliki yang disebelah,” himbau Paisol.

Ditempat yang sama, Panglima Relawan Rakyat Tubaba Bersatu, Suhendra Rades, menegaskan mari kita lawan, kita ambil lagi hak kita pada tanggal 27 November 2024, kita menangkan dan coblos kotak kosong.

“Kalau bukan rakyat siapa lagi yang akan memenangkan kota kosong sudah waktunya dari rakyat untuk rakyat, kalau ada yang memberi uang, sembako, ambil saja, jangan takut ".

Pengirim berita :  (Robensyah)

Selain masifnya dan viral pemberitaan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum scurity Islamic tersebut, kini muncul persoalan baru yang menjadi menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat, soal adanya penarikan uang kebersihan - keamanan dan uang pembayaran lampu listrik, yang dikeluhkan para pedagang di kawasan Destinasi Objek Wisata Islamic Center kabupaten setempat.

Perihal itu diungkapkan, Kapolres Tubaba, AKBP Sendi Antoni S.IK, M.IK. saat dikonfirmasi Wartawan melalui sambungan selulernya.

"Kita Lidik dulu ya, laporan sudah diterima, kita ikuti prosesnya, ucap Kapolres Tubaba, dengan lambang dua bunga melati emas dipundaknya tersebut. Jum'at (15/11/2024).

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan investigasi Wartawan, indikasi Pungli itu dilakukan oknum Security Islamic Center Tubaba terhadap para pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan dalih sebagai uang setoran keamanan.

Lantas, seperti apa pertangungjawaban pihak-pihak yang  terlibat?...dan Bagaimana menyikapi serta membongkar dugaan Pungli tersebut sampai tuntas?...

Untuk mengetahui hal itu?.. nantikan berita kami selanjutnya.

Pengirim berita : (Robensyah)

Ahmad Basri 

Ketua : K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|-Tema tulisan diatas sangat menarik dan sengaja penulis “ ambil “ dari narasi yang dibangun oleh Bawaslu Lampung, khususnya dalam menyikapi pilkada serempak yang akan jatuh pada tanggal 27 November 2024 ini. Slogan itu dapat terlihat di sepanjang jalan protokol di seluruh wilayah lampung tidak terkecuali di tubaba. Mengkampanyekan stop politik uang, pilkada jujur, rakyat makmur. Tentu Bawaslu memiliki alasan tersendiri mengapa memberi narasi tersebut dan setidaknya memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Ada pesan moral politik hukum di dalamnya sebab berkaitan dengan proses rekrutmen politik kepemimpinan.

Sebagai penyelenggara pemilu - pilkada selain KPU tentu Bawaslu memiliki kewenangan yang melekat khusus dalam Pasal (1) (3 ) undang - undang no.7 Tahun 2017. Di dalam pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Bawaslu memiliki tugas “ mengawasi “ seluruh aktivitas kegiatan penyelenggaraan pemilu di seluruh indonesia.Sedangkan di dalam pasal (93) Bawaslu memiliki tugas pencegahan dalam praktik politik uang serta mengawasi netralitas aparatur sipil negara ( asn ),  TNI dan Polri.

Politik uang sesungguhnya merupakan perilaku kotor yang mudah sekali kita temukan di dalam setiap hajat politik dalam berbagai dimensi kehidupan sosial. Politik uang menjadikan wajah demokrasi ( Baca Pilkada ) menjadi tidak memiliki makna moral bagi mereka yang terpilih sebagai pemimpin. Inilah buruknya politik uang mencederai nilai - nilai demokrasi dan memiliki daya pengrusak yang sangat luar biasa di tengah masyarakat. 

Masyarakat dididik menjadi “ mental pengemis “ bagi mereka yang haus akan kekuasaan dan jabatan. Politik uang dalam pilkada merupakan tindakan ilegal non konstitusional yang harus menjadi perlawanan kita bersama. Membiarkan, mendiamkan atau memberi ruang lahirnya politik uang dalam pilkada, maka sesungguhnya sama saja ikut andil menjadikan moral bangsa hancur berkeping - keping. Inilah tantangan terbesar untuk menyelamatkan nilai - nilai demokrasi yang semakin hari terkikis oleh pragmatisme politik uang.

Praktik politik uang bisa dimaknai bahwa ada yang tidak siap kalah dalam pilkada. Bisa jadi hal ini dikarenakan perasaan moral spiritual kebatinan politik merasa kalah sebelum bertanding. Kegalauan perasaan ini yang menjadi stimulus lahirnya politik uang. Modal logistik financial melimpah namun minum dukungan politik publik. Dibalik itu kondisi masyarakat yang sedang “ sakit “ secara moral ekonomi menjadikan politik uang menjadi peluang mencapai kemenangan dengan cara amoral.

Metode praktik politik uang dalam pilkada tidak lagi dilakukan dengan cara sembunyi - sembunyi, namun dilakukan dengan transparan terang benderang tanpa ada rasa takut sama sekali, bahwa itu sebuah tindakan yang masuk ranah perbuatan melawan hukum. Misalkan, pendataan  warga masyarakat dengan cara mengumpulkan KTP dan nomor HP, dengan iming - iming uang adalah salah satu metode yang jamak dilakukan dan mudah ditemukan.

Tradisi politik uang akan bergerak masif di tengah warga masyarakat saat dimana masa kampanye dalam kondisi masa tenang. Biasanya 2 - 3 hari menjelang pilkada dilaksanakan. Artinya bahwa jika tanggal 27 November dilaksanakan setidaknya pada kurun waktu tanggal 24, 25 dan 26, pergerakan politik uang akan menjalankan aksinya.Dalam situasi ini sesungguhnya peran Bawaslu sesuai amanah undang - undang sebagai mesin penindakan penegakan hukum pemilu - pilkada, setidaknya harus mampu mendeteksi pergerakan politik uang itu akan muncul.

Harus kita akui bahwa peran Bawaslu dalam penindakan politik uang dalam pilkada merupakan salah satu pertanyaan kita semua. Ada kesan politik uang tidak menjadi prioritas kerja - kerja Bawaslu dilakukan dengan penuh keseriusan profesionalisme. Ada kesan yang mendalam ditengah masyarakat bahwa, Bawaslu dengan segenap lapisan struktur hingga lapisan terbawah telah melakukan politik pembiaran. Politik pembiaran ini menjadikan citra negatif yang kini melekat sehingga dinilai sebagai bentuk ketidaknetralan dalam pilkada.

Pemimpin yang lahir karena politik uang akan sangat berdampak dalam roda pemerintahan birokrasi. Salah satu dampak adalah lahirnya kebijakan politik ekonomi pembangunan yang tidak pro rakyat. Kebijakan yang akan dijalankan jelas tidak akan berorientasi pada kepentingan masyarakat namun akan menciptakan kantong - kantong kemiskinan di tengah masyarakat. Tidak ada kemakmuran, tidak ada kesejahteraan, namun yang ada adalah kesengsaraan. Itu pasti terjadi sebab orientasi kekuasaan pada akhirnya bagaimana modal yang dikeluarkan itu dapat kembali lagi. Tentu yang dirampok tidak ada lagi kecuali mengakali keuangan APBD dengan segala cara. Proyek - proyek asal jadi atau fiktif akan menjadi modus.

Data pada tahun 2021 -  2023 menurut laporan IWC ( Indonesia Watch Corruption ) ada 61 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Angka tersebut tentu sangat memilukan dan besar apa yang dilakukan oleh kepala daerah. Modus operandi yang mereka ( kepala daerah ) menurut ICW adalah suap menyuap masalah proyek APBD, mengakali anggaran belanja daerah untuk kepentingan pribadi, atau jual beli jabatan. Suap menyuap APBD, mengakali anggaran belanja daerah dan jual beli jabatan menurut ICW adalah modus klasik yang dilakukan kepala daerah. Semua ini tentu merupakan dampak politik - politik uang dalam pilkada, yang akhirnya menjerumuskan kepala daerah untuk berperilaku korup, sehingga yang dirugikan adalah keuangan negara dan hilangnya kemakmuran kesejahteraan kehidupan rakyat. Dalam pilkada 2024 ini setidaknya masyarakat haruslah cerdas pintar memilih pemimpin tidak asal memilih. (Red)