‎Pernyataan keras tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris DPD-BARA JP Lampung, Ahmad Manarul H., S.H. Ia menilai, pengelolaan aset desa yang bersumber dari uang rakyat tidak boleh berubah arah tanpa kejelasan hukum dan mekanisme yang sah.

‎“ Usaha BUMDes itu lahir dari musyawarah desa dan dibiayai oleh dana publik. Ketika kemudian berubah menjadi pangkalan atas nama pribadi, apalagi dijalankan oleh kepala desa aktif, ini jelas menimbulkan pertanyaan besar,” tegas Ahmad Manarul, Senin (26/1/2025).

‎Menurutnya, perubahan tersebut tidak bisa dianggap sekadar persoalan teknis. Ada aspek administrasi, tata kelola, hingga potensi konflik kepentingan yang harus diuji secara terbuka dan objektif.

‎“Jangan sampai aset desa yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan warga justru kehilangan kendali. Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati,” lanjutnya dengan nada tegas.

‎BARA-JP menegaskan, laporan yang disampaikan ke Inspektorat bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan sebagai alarm dini agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berada di jalur yang benar.

‎“ Kami meminta Inspektorat harus dapat  memeriksa secara menyeluruh. Apa dasar hukumnya, dimana keputusan musyawarah desanya, dan bagaimana bentuk kemitraan yang diklaim. Semua itu harus terang-benderang,” ujar Ahmad panggilan sapaannya.

‎BARA-JP Lampung menyatakan akan terus mengawal proses pemeriksaan ini hingga masyarakat Desa Ratna Daya memperoleh kejelasan dan kepastian.

‎“ Pengelolaan aset desa adalah amanah. Ketika amanah itu dipertanyakan, negara tidak boleh diam,” pungkas Ahmad. 

Pengirim berita : (Eduardo)

Ditambahkan, pada hari ini kita telah memulai peletakan batu pondasi, maka dari itu, kita menggelar doa bersama dengan harapan agar selama pengerjaan dapat  diberikan kemudahan dan kelancaran tanpa kendala apapun, imbuhnya.

Lebih lanjut, untuk Ketua P2SP kami dari sekolah menunjuk Ketua Komite agar bisa mengawasi bangunan ini dengan tujuan agar sesuai juklak dan juknis serta mekanismenya dan selain itu juga ada pihak konsultan untuk memastikan bangunan tersebut telah sesuai mutu standar pekerjaan, " paparnya.

Diungkapkan, dirinya selaku Kepala sekolah SDN 01 Tegal Ombo sangat mengapreasi terhadap Program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang telah meluncurkan program Revitalisasi melalui Kementrian pendidikan, tutupnya.

" Kami tentu sangat berterimakasih dengan adanya program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran yang telah meluncurkan Program Revitalisasi melalui Kementrian pendidikan sehingga bisa dirasakan, khususnya oleh SD Negeri 01 Tegal Ombo ini ".

Pengirim berita : (Eduardo)

Lampung Timur | Prokontra.news |– Pasca Viral nya wabah Lalat / laler di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung,  beberapa waktu lalu pihak perusahaan telah melakukan pembagian telur 1 karpet, kepada warga masyarakat dan melakukan penyemprotan pada hari Kamis 04 September 2025 lalu, namun meskipun telah dilakukan penyemprotan, Lalat tersebut masih berkeliaran dan menyerang rumah - rumah warga hingga sangat meresahkan, Minggu (07/09/2025).

Hal ini disampaikan kembali oleh salah satu (yang namanya tidak ingin disebutkan), kami warga masyarakat yang terdampak, dimana wabah lalat tersebut masih melanda di sekitar rumahnya. 

“ Kami sangat menyayangkan pihak perusahaan tidak melihat mau persoalan ini secara utuh dan terkesan sangat menggampangkan kami sebagai warga, yang mana mereka berasumsi dengan memberikan telur 1 karpet semua persoalan ini akan selesai serta cukup disemprot 1 kali akan beres, namun faktanya sampai hari ini, disaat kami makan saja masih harus bertarung dengan lalat (laler) di rumah kami”, ujarnya. 

“ Kemarin setelah mediasi dengan Perusahaan dan didampingi oleh Pihak PolPP, Perwakilan Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa, namun hingga saat ini belum ada titik temu untuk penyelesaian persoalan ini, yang mana dampaknya kami terima selama 3 bulan ini, kami baik secara segi materil dan psikologis sudah sangat dirugikan dalam hal ini ”, sambungnya. 

“Kami melalui Kuasa Hukum kami akan melayangkan surat kepada Bupati Lampung Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Lampung Timur, Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas peternakan untuk meminta tindakan tegas dan solusi terbaik yang dapat berpihak kepada kami, karena dalam mediasi kemarin tidak ada arah keberpihakan kepada kami”, tutupnya. 

Dalam Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mengatur untuk persoalan dampak lingkungan yang wajib dilakukan oleh pengusaha dan sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup dalam mengkaji Amdalnya. (*)

Acara sakral pelantikan pejabat ASN tertinggi di lingkungan Pemkab Lamtim itu dihelat di Aula Rumah Dinas Bupati di Sukadana mulai pukul 12.30 Wib.

Kepastian resminya Rustam Effendi menjadi Sekdakab Lamtim tersebut mengacu pada surat Bupati Ela Siti Nuryamah nomor: 005/2211/22-SK/2025 tertanggal 3 September tahun 2025 yang ditujukan kepada Rustam Effendi, dengan perihal: Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan

Namun dibalik acara pelantikan tersebut mendapatkan sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat yang ada di kabupaten Lampung Timur.

Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung Timur Azohirri menyayangkan pelantikan tersebut tidak melibatkan para elemen masyarakat setempat, menurutnya dalam acara sakral seperti sumpah jabatan seharusnya mengundang elemen masyarakat untuk menyaksikan sumpah/janji jabatan, ucapnya, pada Kamis (4/09/2025).

Menurut Azohirri, absennya undangan resmi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait protokol pelaksanaan acara, terlebih organisasi pers maupun organisasi lain di Lampung Timur merupakan mitra sekaligus stakeholder pemerintah daerah, terangnya.

" Pelantikan atau Sumpah / janji Pejabat seharusnya para protokoler mengundang perwakilan elemen masyarakat ,karena kegiatan ini selain bersumpah ke sang maha pencipta juga berjanji kepada masyarakat Lampung Timur untuk menjalankan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan masyarakat", ucapnya

", Ela Siti Nuryamah selaku Bupati Lampung Timur seharusnya meninjau ulang panitia acara sumpah janji sekdakab karena menurut informasi yang dihimpun oleh IWO Lamtim, tidak ada satupun element masyarakat yang di undang, " jelasnya kembali.

Disisi lain Sidik Ali Ketua Majelis Adat Lampung (MPAL) Lampung Timur juga menyayangkan panitia tidak melibatkan masyarakat, menurutnya tindakan seperti ini seolah olah Pemerintah Lampung Timur tidak menghargai keberadaan masyarakat setempat.

Ela Siti Nuryamah selaku Bupati Lampung Timur harus mengevaluasi panitia pelantikan ini, jangan sampai dengan adanya kegiatan pelantikan Sekdakab yang tidak melibatkan element Masyarakat dan Tokoh Adat sehingga Masyarakat Lampung Timur menilai Pemerintah Lampung Timur tidak membutuhkan Masyarakat dalam setiap kegiatannya, " ucap Sidik Ali.

Pengirim berita :  (Eduardo/Iman)

“ Seharusnya, setiap pengaduan jalan atau jembatan yang saat ini mengalami kerusakan yang butuh penanganan cepat, pemdanya gercep setelah adanya pengaduan atau informasi yang telah masuk ke pemangku kebijakan baik secara langsung ataupun via medsos, seharusnya langsung di respons ".

" Giliran seperti ini alasannya klasik tentang prosedur, peraturan dan lainnya, ungkap Ketua AWPI DPC Lampung Timur, saat ditemui awak media dalam menyikapi pentingnya keseriusan para pejabat Lampung Timur untuk segera menindaklanjuti beberapa ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan dan merupakan salah satu akses jalan penghubung antar desa atau daerah di Kabupaten Lampung Timur, Pada Selasa (02/9/2025).

Sebab, menurut Herizal, Tim Unit Reaksi Cepat dibentuk agar bisa bergerak cepat dalam menangani persoalan tersebut. Selain itu, memberikan rasa nyaman bagi pengguna jalan dan menghindari laka lantas akibat jalan yang rusak. Dan harapan herizal dinas PUPR kabupaten Lampung Timur tidak perlu setiap harinya berkeliling dengan menggunakan kendaraan operasional untuk memantau wilayah mana yang mengalami jalan dan jembatan rusak karena di depan mata sudah ada yakni jalur dua dari Desa Negara Nabung menuju pusat perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Timur.

“ Seharusnya pemerintah daerahnya lebih serius dalam menangani kondisi jalan yang berlubang, agar pengguna merasa nyaman. Perbaikan jalan dan jembatan merupakan kegiatan rutinitas yang kami lakukan secara cepat setelah mendapati laporan untuk dilakukan perbaikan,” imbuhnya.

Perbaikan jalan berlubang yang lakukan oleh Tim URC Dinas PUPR sebagai tindak lanjut atas adanya pengaduan dari warga masyarakat. Namun walaupun tidak ada pengaduan, seandainya ditemukan jalan berlubang akan tetap diperbaiki.

Namun, sejauh ini jalan berlubang yang diperbaiki adalah jalan statusnya milik Kabupaten. Jika ada laporan kerusakan jalan diluar kewenangan Dinas PUPR, maka pihak Dinas PUPR untuk segera berkoordinasi dengan pihak yang mempunyai kewenangan atas jalan tersebut.

“ Kalau ada pengaduan harapan masyarakat dipastikan akan langsung direspon saat itu juga, untuk segera menurunkan tim untuk melakukan survey lapangan,” tandasnya.

Kami mendukung langkah – langkah yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR Lampung Timur, khususnya perbaikan jalan. Meskipun di tahun 2025 ini, anggaran untuk prasarana jalan dan jembatan sangat minim.

“Kita tahu bahwa sumber anggaran dari pusat banyak yang berkurang terkait perbaikan jalan, irigasi, khusus di bidang infrastruktur dan sebagainya. Karena fokus pada petunjuk Presiden Prabowo untuk mengefisienkan sejumlah dana anggaran dan pemulihan ekonomi. Namun Dinas PUPR Lampung Timur, harus tetap membuat terobosan untuk menangani jalan dan jembatan yang telah rusak. 

Rencana kegiatan pengaspalan jalan, juga penambalan jalan yang berlubang pada titik-titik jalan dalam kondisi kritis dan ringan yang sudah terpantau oleh tim investigasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia ( AWPI ) DPC- Lampung Timur yakni di beberapa titik yang berada di dua kecamatan baik di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo dan Desa Nabung, Kecamatan Marga Tiga.

" Intensitas pembangunan konstruksi gedung serta privasi jalan dan jembatan di Lampung Timur butuh perencanaan dan pengendalian yang tepat serta berkesinambungan ".

Dari anggaran yang sudah di Paripurna kan di sidang Paripurna DPRD Lampung Timur untuk menetapkan plafon anggaran dan waktu pelaksanaan harus sesuai dengan kebutuhan, spesifikasi dan kondisi di lapangan,

Jangan hanya menjadi jargon atau hanya sekedar publikasi di media seolah - olah perduli tapi pada kenyataannya lambat dalam penanganan yang di duga karena konflik kepentingan para pejabat yang ada di Lampung Timur " tegas Ketua AWPI DPC- Lampung Timur saat memberikan gambaran dan kondisi pembangunan di Lampung Timur.

Pengirim berita : (Edo/Iman)

Lebih lanjut, Hendri juga menegaskan dana yang digunakan dalam kegiatan tersebut bersumber dari swadaya masyarakat dan dan gajinya selama menjabat kepala desa

" Alhamdulillah dalam acara ini kita bisa memotong 18 ekor kambing, dana yang digunakan untuk membeli kambing hasil dari gaji saya selama menjadi kepala desa, hal itu saya (Hendri) lakukan terinsipirasi dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak pernah mengambil gaji sebagai Presiden Republik Indonesia", jelasnya.

" Acara bersih desa ini di buka dengan pengajian, yang isi oleh penceramah Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Fawaid Desa Sadar Sriwijaya Bandar Sribhawono Lampung Timur, KH. Imam Muhtadi AS, " Jelas Hendri salah satu Kepala Desa Muda yang penuh inspiratif 

"Selain mengadakan kegiatan siraman rohani pada malam hari kita juga akan mengadakan hiburan wayang kulit, " imbuhnya.

Disisi lain, Azoheri Ketua Ikatan Wartawan Online  pimpinan Daerah Lampung Timur sangat mengapresiasi  dan berharap kepala desa yang lain bisa mencontoh kegiatan positif yang dilakukan kepala desa Mekar Mukti karena dengan kegiatan agama bisa menumbuhkan nilai nilai positif di tengah masyarakat, " paparnya.

" Kegiatan keagamaan yang dilakukan di Desa Mekar Mukti adalah salah satu contoh dan bukti nyata seseorang yang tergolong muda dengan umur, juga bisa memberikan contoh positif dalam memimpin, tentu kegiatan yang di inisiasi oleh Hendri semoga bisa menjadi inspirasi untuk kepala desa yang lain, jika kita dikenalkan dengan ilmu keagamaan tentu akan mencegah untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, " jelas Azoheri.

Pengirim berita :  (Eduardo)

Semangat Bupati Ela dalam mengejar kemajuan Kota Surabaya di wujudkan dengan membawa serta Ketua DPRD Lamtim Rida Rotul Aliyah dan beberapa Kepala OPD dalam kunjungan ini, tampak Kepala Dinas Pendidikan Marsan, Kadis Diskominfo Mansur Syah, Kepala Bappeda Syaka, Plt. Kepala BPKAD Sukartono, Plt. Dinas Ketapang Tri Wibowo, Bagian Tapem dan beberapa Eselon III.

Bupati Lamtim dan Ketua DPRD beserta delegasi OPD hadir dalam rapat pertemuan bersama jajaran Asisten dan Kepala OPD Kota Surabaya dipimpin oleh Pj. Sekda Rachmad Basari SE.,MM. CGCAE di Ruang Rapat Walikota.

Sebagai Kota terbesar No.2 setelah Jakarta, Pemkot Surabaya saat ini telah bertransformasi dan berhasil dalam mengimplementasikan layanan publik dan tata kelola pemerintahan secara digital.

"Kemajuan yang dicapai ini tentu melalui proses yang cukup panjang, namun dengan dukungan dari segenap Stakeholder baik dari pimpinan, sdm pegawai maupun warga kota surabaya. Capaian prestasi ini di gapai sebagai prestasi bersama warga Pemkot Surabaya," papar Rachmad.

Suasana rapat berlangsung semarak dengan ragam kegiatan baik inovasi digital maupun program kegiatan yang menarik Bupati Ela untuk diadopsi dan diterapkan dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan transparansi pelayanan publik.

"Kita sangat beruntung bisa berkesempatan berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya yang sangat welcome untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman seluas-luasnya kepada pemkab Lamtim, dalam implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik," ujar Bupati Ela dalam sambutannya.

Rombongan Lamtim meninjau beberapa pusat layanan digital di lingkungan Pemkot Surabaya. Delegasi dari Lampung Timur juga melihat dan berdiskusi langsung dengan Kepala Dinas DPMPTSP dan Tim  terkait aktifitas di Mal Pelayanan Publik, untuk mendalami strategi dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan layanan digitalisasinya.

Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat upaya Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang prima, melalui pemanfaatan teknologi digital. 

" Kami optimistis dengan kolaborasi yang konstruktif  dengan Pemkot Surabaya, kami dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan transparan di Kabupaten Lampung Timur," pungkas Ela.

Pengirim berita : (Eduardo)

Upacara ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun ini mengusung tema Nasional ‘Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045’.

Tema tersebut menjadi refleksi pentingnya sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang maju, mandiri dan berdaulat.

Otonomi daerah merupakan amanat reformasi dan wujud nyata desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. 

Tujuannya adalah agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien, sesuai kebutuhan dan potensi lokal.

Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 

Wabup Azwar Hadi menegaskan pentingnya otonomi daerah sebagai sarana percepatan pemerataan pembangunan, penguatan integrasi nasional, serta peningkatan daya saing daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dalam sambutan tersebut disampaikan pula arahan strategis Presiden Republik Indonesia terkait penguatan ketahanan pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta optimalisasi potensi ekonomi daerah.

Azwar Hadi juga mengajak seluruh ASN untuk menjadikan momentum Hari Otonomi Daerah sebagai pengingat akan komitmen dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pengirim berita : (Eduardo)

(Foto Azzhoheri : Ketua Iwo Lamtim)

Lampung Timur | Prokontra.news |- Ketua Ikatan Wartawan Online ( IWO ) Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Azzoheri menyoroti kegiatan wisata rohani tahun 2024, yang telah menelan anggaran sebesar Rp 500.000.000

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV. Asia Tour, selaku rekanan dari Bagian Kesejahteraan rakyat (Kersa) Sekretariat Daerah Pemkab Lampung Timur.

Dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi ini muncul, setelah adanya pengakuan dari Siti Aisyah, Ketua Rombongan Jamaah yang berasal dari Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten  Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Lalu apa pengakuan Siti Aisyah, mengenai perjalanan wisata rohani ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tersebut, yang di laksanakan oleh Pemkab Lampung Timur, melalui Bagian Kesejahteraan rakyat (Kesra) ini? menurut Siti Aisyah, dalam perjalanan mereka hanya di beri makan nasi uduk saja, dan lauk telor sebanyak tiga, ungkapnya.

Lebih lanjut, jamaah asal Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, yang menjadi Ketua Rombongan ini, menjelaskan, sebagai dirinya sebagai ketua rombongan tentu mengetahui betul apa yang mereka alami selama dalam perjalanan wisata rohani tersebut, ucapnya.

Begini bang, kebetulan saya ini kan Ketua Rombongan, Perjalanan kami ziarah ke Palembang, berangkatnya, Ba'da Isya, siang hari nya kami tiba di Palembang, kemudian setelah melakukan aktivitas selama satu hari, sore nya kami kembali bertolak menuju Lampung, jadi kami itu hanya tidur di mobil, gak ada istirahat apalagi bermalam di Palembang,"ucap Siti Aisyah, pada Kamis (24/4/2025).

Di tempat terpisah Bos Agen Perjalanan CV. Asia Tour & Travel membenarkan adanya, perjalanan wisata Rohani dari Kabupaten Lampung Timur ke Palembang, yang di ikuti kurang lebih 1000 jamaah, dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamtim.

Sementara itu, Singgih, selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan wisata rohani ini, saat dimintai keterangan terkait wisata rohani pada tahun 2024 lalu, enggan memberikan keterangan, Singgih terkesan, melempar tanggung jawabnya kepada Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan rakyat, Imam Ghozali.

Merespon keluhan Ketua kelompok jamaah asal Kecamatan Labuhan Ratu tersebut, Azzoheri, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung Timur, meminta inspektorat Kabupaten Lamtim dan aparat penegak hukum (APH) untuk harus segera menindaklanjuti keluhan warga tersebut, "tegas dengan penuh semangat. Azzoheri.

Pengirim berita :

 (Iman /Edo)