Perlu diketahui kegiatan Tersebut berlangsung pada 3 hingga 5 November 2026 di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Timur, pada Rabu (3/11/2026).

Kegiatan tersebut, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Timur, Rustam Effendi, yang mewakili Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah. Festival ini diikuti sekitar 600 peserta, yang terdiri dari kalangan pustakawan, tenaga pendidik, pelajar, komunitas literasi, serta pengelola Taman Bacaan Masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bunda Literasi Kabupaten Lampung Timur, Huzaimah Azwar Hadi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membudayakan kegiatan membaca, yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga ke tengah masyarakat luas.

"Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, memilah berita, serta memanfaatkan teknologi secara bijak," ujarnya.

Melalui festival ini, diharapkan tumbuh semangat baru di tengah masyarakat untuk menjadikan membaca sebagai kebutuhan dan gaya hidup. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat belajar yang nyaman, kreatif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Mari bersama membangun budaya literasi yang kuat, demi terwujudnya masyarakat Lampung Timur yang cerdas, berwawasan luas, dan berdaya saing".

Pengirim berita: Imannurohim 

‎Kegiatan Launching Gerakan TubabaQ Berhaji dan doa bersama akan dilaksanakan pada Rabu, 4 November 2026, bertempat di Islamic Center Tulang Bawang Barat, mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.

‎Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai kegiatan pendukung, di antaranya Bazar UMKM, layanan kesehatan gratis, promo haji, serta berbagai kegiatan lainnya.

‎Bupati Tubaba Novriwan Jaya menegaskan bahwa berhaji bukan semata-mata persoalan kemampuan finansial, tetapi juga merupakan ujian keikhlasan dan kesungguhan seorang muslim dalam memenuhi panggilan Allah SWT.

‎Menurutnya, niat untuk menunaikan ibadah haji perlu ditanamkan sejak dini, disertai dengan ikhtiar, doa, dan perencanaan yang baik agar kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci dapat terwujud.

‎“Berhaji adalah ujian keikhlasan bagi seorang muslim. Karena itu, mari kita niatkan dalam hati untuk memenuhi panggilan berhaji dari Allah SWT,” ujar Bupati.

‎Bupati juga mengajak seluruh pejabat, baik struktural maupun fungsional, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba untuk memberikan teladan dengan mulai membuka tabungan haji sebagai bentuk kesungguhan dalam mempersiapkan ibadah tersebut.

‎«“Mari, semua pejabat baik struktural maupun fungsional wajib membuka tabungan haji. Jangan lupa panjatkan doa agar dicukupkan rezeki untuk dapat memenuhi niat kita,” tegasnya.»

‎Ia berharap Gerakan TubabaQ Berhaji tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu membangun kebiasaan positif dalam merencanakan ibadah haji secara terarah dan berkelanjutan.

‎«“Mari kita penuhi panggilan Allah, kita genapkan iman kita,” tambahnya.»

‎Sementara itu, Area Manager BSI Provinsi Lampung Luthvy Indaka menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tubaba atas dukungan dalam menggaungkan Gerakan TubabaQ Berhaji.

‎Ia berharap kolaborasi antara BSI dan Pemerintah Kabupaten Tubaba dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keuangan untuk ibadah haji, sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat yang mulai mempersiapkan diri melalui tabungan haji.

‎Melalui sinergi tersebut, BSI berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Tubaba dalam mensosialisasikan kemudahan persiapan ibadah haji melalui layanan tabungan haji yang sesuai dengan prinsip syariah.

‎Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berharap Gerakan TubabaQ Berhaji dapat menjadi gerakan bersama yang menumbuhkan kesadaran spiritual, memperkuat ikhtiar, serta memotivasi ASN dan masyarakat untuk mempersiapkan diri memenuhi panggilan Allah SWT ke Tanah Suci.

‎Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, Gerakan TubabaQ Berhaji diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat Tubaba yang semakin religius, senantiasa berikhtiar, serta memiliki perencanaan ibadah yang lebih baik. (Red)

‎

‎

Rida mengingatkan, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir perlu lebih siap menghadapi kemungkinan meningkatnya curah hujan. Kewaspadaan sejak dini penting dilakukan untuk meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan.

“Musim hujan ini harus kita sikapi dengan lebih waspada. Terutama masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, mari kita mulai mengantisipasi sejak sekarang, jangan menunggu sampai bencana terjadi,” ujarnya.

Selain persoalan banjir, Rida juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah berkembangnya nyamuk penyebab DBD. Ia mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan saluran air, tidak membiarkan genangan, serta rutin memeriksa tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.

“Jangan sampai kita hanya fokus pada ancaman banjir, tetapi lupa bahwa musim hujan juga meningkatkan risiko DBD. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti membersihkan selokan dan menghindari genangan air bisa menjadi langkah penting melindungi keluarga,” tambahnya.

Rida berharap kesadaran dan kepedulian masyarakat dapat terus dibangun melalui semangat gotong royong. Menurutnya, lingkungan yang bersih, sehat, dan aman merupakan salah satu kunci untuk mengurangi risiko bencana sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di Lampung Timur.

Pengirim berita: Imannurrohim

Pertemuan strategis ini diinisiasi melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Britania Raya, serta United Nations Environment Programme-World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC). Program ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai strategis modal alam, termasuk peran penting Taman Nasional Way Kambas, sebagai landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ela menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian alam demi menjamin masa depan yang lebih baik.

"Menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Taman Nasional Way Kambas bukan hanya kekayaan daerah, tetapi aset nasional dan dunia yang harus dikelola dengan bijak agar dapat memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang," ujar Bupati Ela.

Kehadiran Lampung Timur dalam forum ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Pengirim berita: Imannurrohim 

Kepala Sekolah TK ABA Talang Balai, Rini, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas terealisasikannya bantuan renovasi ini. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana, dari segi fasilitas gedung hingga aspek pendukung lainnya.

"Tentunya kami sangat berterima kasih sekali kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah merealisasikan bantuan revitalisasi sekolah ini," ujar Rini, pada Selasa (3/11/2026).

Ia menambahkan, perbaikan fasilitas ini mencakup gedung dan ruang kelas baru, ruang administrasi, hingga fasilitas toilet yang lebih higienis dan layak. Sentuhan perbaikan ini dinilai sangat krusial, mengingat lingkungan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar formal semata.

"Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga ruang bagi anak untuk bermain, bereksplorasi, dan tumbuh secara optimal," pungkasnya.

Dengan rampungnya revitalisasi ini, pihak sekolah optimis mutu layanan pendidikan bagi anak usia dini di TK ABA Talang Balai dapat meningkat secara signifikan, menciptakan suasana belajar yang aman, bersih, dan menyenangkan.

Pengirim berita: Aprianto.

​Ajakan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir di Aula Kantor Camat Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, pada Selasa 03 November 2026.

​Acara yang bertujuan meningkatkan keterlibatan publik demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Dra. Massuryati, M.Si., C.Med.

​Turut hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Dewi Alhikmah Wati, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Ahmad Wazir Noviadi, S.Psi., M.Si., Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Ogan Ilir Muhammad Iqbal, S.H., serta Camat Tanjung Raja Dian Septa, S.Sos.

​Dalam sambutannya, H. Aswan Mufti menegaskan bahwa pengawasan pemilu bukanlah tugas eksklusif Bawaslu semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

​"Kita mengajak masyarakat agar tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi. Mari bersama-sama mengawasi dan mencegah praktik politik uang maupun berbagai pelanggaran lainnya," ujar Aswan Mufti.

​Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu atau takut untuk melaporkan setiap temuan dugaan pelanggaran pemilu melalui saluran resmi Bawaslu.

​Selain itu, Aswan mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi. Namun, ia menekankan agar persatuan, kerukunan, dan ikatan persaudaraan antar warga harus tetap dijaga di atas segalanya.

​Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan tingkat kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dalam pengawasan pemilu semakin meningkat, demi terciptanya proses demokrasi yang transparan, bersih, dan berintegritas tinggi.

Pengirim berita: Aprianto 

Bupati Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, Hj. Ela Siti Nuryamah, M.E., M.A.P., hadir langsung dalam acara tersebut, sekaligus menyampaikan sambutan resmi pembukaan MABAHIS V. Kegiatan yang sarat dengan nilai-nilai keislaman ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Rida Rotul Aliyah, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Ela Siti Nuryamah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat ukhuwah islamiyah melalui ajang ini. "Mari kita perkuat tali persaudaraan, dukung para santri dan generasi muda untuk terus mengukir prestasi, mendalami ilmu agama, serta menjadi pilar kemajuan daerah dan bangsa," ujarnya, pada Sabtu (31/10/2026).

Diharapkan, MABAHIS V tidak hanya menjadi ajang perlombaan semata, tetapi juga sarana penguatan karakter, peningkatan keilmuan keagamaan, serta pembentukan generasi muda yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. 

Pengirim berita; Imannurohim

Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Timur, Rustam Effendi, mengungkapkan bahwa dari total 26 pegawai yang terindikasi tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut, dua orang di antaranya telah diberhentikan. Sementara 24 pegawai lainnya akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Dari 26 orang yang terindikasi tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut, dua orang sudah diberhentikan. Jadi, masih ada 24 orang lagi yang akan diperiksa," ungkap Rustam Effendi.

Dia menjelaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah pegawai yang bersangkutan benar-benar tidak masuk kerja atau hanya lupa melakukan absensi.

"Pemeriksaan ini untuk memastikan apakah yang bersangkutan memang tidak masuk kerja atau sebenarnya masuk, tetapi lupa melakukan absensi," jelasnya.

Rustam menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan pegawai yang bersangkutan memang tidak masuk kerja, maka sanksi disiplin berat dapat dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan akan dilakukan dengan mempertimbangkan keterangan atasan langsung serta informasi dari lingkungan kerja masing-masing pegawai.

"Kalau berdasarkan pemeriksaan atasan dan keterangan di lingkungan kerjanya terbukti memang tidak pernah masuk selama 10 hari berturut-turut, tentu ada konsekuensi disiplin yang harus diterima," tegasnya.

Dia menambahkan, pegawai yang mengaku masuk kantor tetapi tidak melakukan absensi juga akan diverifikasi kebenarannya. Apabila terbukti tidak hadir, sanksi tetap dapat dijatuhkan sesuai tingkat pelanggaran.

Sementara itu, berdasarkan data awal yang ditangani Inspektorat, sebagian besar yang akan diperiksa diduga berstatus staf. Namun, jika ditemukan pegawai yang menduduki jabatan terbukti melanggar, sanksi penurunan jabatan atau demosi juga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menegakkan kedisiplinan aparatur serta memastikan setiap pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan akuntabel.

Pengirim berita: Imannurrohim 

Bandar Lampung | Prokontra.news |-  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award Provinsi Lampung Tahun 2026Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir.Dalam sambutannya, Menpora mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menghidupkan semangat Sumpah Pemuda sebagai landasan dalam membangun Indonesia yang maju, bersatu, dan berkarakter.

Ia mengingatkan bahwa 98 tahun lalu, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan janji yang menyatukan perbedaan, menguatkan perjuangan, serta meneguhkan tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia.

Menurutnya, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, maupun kekayaan, tetapi juga dari kualitas manusia, karakter, kecintaan terhadap tanah air, semangat pantang menyerah, dan kepedulian terhadap sesama.

Oleh karena itu, generasi muda Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang patriotik, gigih, dan berempati.

Sikap patriotik diwujudkan melalui pengabdian dan tindakan nyata bagi bangsa. Kegigihan tercermin dari kemampuan untuk terus berjuang menghadapi kesulitan dan kegagalan, sedangkan empati ditunjukkan melalui kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

"Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya," tegasnya.

Menpora juga mengajak generasi muda untuk berani bermimpi besar, bekerja keras, serta terus berkarya tanpa kehilangan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda diharapkan tidak hanya memiliki keberanian untuk memimpin, tetapi juga kesiapan untuk melayani dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.

"Jadikanlah setiap ilmu, setiap karya, dan setiap pengorbanan sebagai bukti cinta kita kepada Indonesia," pesannya.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98  tahun 2026 ini, semangat persatuan dan perjuangan generasi muda diharapkan terus menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan serta mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyerahkan penghargaan SAKIP Award Provinsi Lampung Tahun 2026 kepada perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Penetapan perangkat daerah penerima penghargaan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/579/IV.01/HK/2026 tentang Penetapan Perangkat Daerah dengan Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, tertanggal 9 Oktober 2026.

Adapun perangkat daerah yang menerima penghargaan tersebut meliputi:

✓1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sebagai penerima trofi bergilir.

✓2. Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara Provinsi Lampung.

✓3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

✓4. Dinas Sosial Provinsi Lampung.

✓5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah. Penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pencapaian kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (ADV)

​Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/3795/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/3826/VI.04/2026. 

​Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa rotasi dan promosi jabatan ini merupakan realisasi dari evaluasi berkala dan penataan manajemen talenta aparatur sipil negara.

​"Prosesi pelantikan yang Saudara ikuti pada hari ini merupakan muara dari sebuah proses evaluasi, penilaian kinerja, dan penataan administrasi kepegawaian yang terus kita dorong agar semakin objektif dan berbasis kompetensi," ujar Gubernur.

​Pejabat administrator, kata Gubernur, memegang posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk menerjemahkan kebijakan makro ke dalam ranah teknis operasional. Oleh karena itu, kecakapan intelektual dan administratif dinilai belum mencukupi tanpa adanya landasan integritas yang kuat.

​"Saudara adalah jembatan dari setiap kebijakan pimpinan dengan teknis di lapangan. Saudara mengelola sumber daya manusia dan turut mengendalikan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu hal paling mendasar yang menjadi pondasi mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam bekerja adalah integritas," lanjutnya.

​Dalam arahannya, Gubernur juga memberikan instruksi tegas terkait tata kelola anggaran daerah agar terbebas dari penyimpangan hukum serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

​"Saya meminta dengan sungguh-sungguh, jaga amanah ini dengan kejujuran yang utuh. Tutup rapat-rapat segala celah penyimpangan. Jauhi segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang Saudara kelola harus bermuara pada satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Lampung," tegas Gubernur. 

​Menutup amanatnya, Gubernur mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk senantiasa menjaga kode etik aparatur sipil negara, baik saat bertugas maupun di kehidupan sosial, mengingat transparansi publik menuntut keteladanan moral aparatur demi menjaga citra Pemerintah Provinsi Lampung. (ADV)

Kegiatan upacara tersebut dihadiri oleh Kepala Rutan Kota Agung dan Pejabat Struktural, beserta seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas II B Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Perlu diketahui, bertindak sebagai Inspektur pada upacara tersebut, Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Kota Agung,Tera Alpian (mewakili Karutan), kegiatan upacara diawali dengan pengibaran bendera sang saka merah putih, serta dilanjutkan dengan mengheningkan cipta bersama dilanjutkan pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta secara serentak, lalu dilanjutkan dengan Pembacaan Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia Tahun 1928.

Pada kegiatan upacara tersebut, inspektur upacara menyampaikan pidato dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Mengawali pidatonya, beliau mengatakan, Hari Sumpah Pemuda ke- 98 tahun 2026  mengusung tema, "Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda Untuk Indonesia”

“Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda untuk Indonesia”. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua, untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang jaya raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera, tentu upaya ini harus dilakukan dalam bentuk upaya pemajuan secara bersama-sama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya, pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah," terang  Tera Alpian (Kepala pengamanan Rutan).

“Pada momentum peringatan hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan, salam sejahtera untuk kita semua dan salam pemuda maju”, tutupnya.

Pengirim berita: Tomi Andri 

Bandar Lampung | Prokontra.news | - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, meraih Mandaya Award 2026 kategori Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan. Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tersebut, diterima langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026).Mandaya Award merupakan bentuk pengakuan terhadap upaya berbagai pihak dalam memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pesantren, badan usaha, komunitas, hingga individu yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Penyerahan penghargaan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta sejumlah kepala daerah, pimpinan lembaga, akademisi, pelaku usaha, dan penggerak pemberdayaan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia.Penyelenggaraan Mandaya Award sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui penghargaan ini, pemerintah mendorong upaya penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam sambutannya, Muhaimin mengatakan, keberhasilan penanganan kemiskinan perlu dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Capaian tersebut lahir dari keterlibatan berbagai pihak yang bekerja langsung menjawab persoalan warga, mulai dari pemerintah daerah hingga komunitas di tingkat akar rumput.

"Bukan yang paling besar lembaganya, juga bukan yang paling mahal anggarannya, tetapi yang paling kita harapkan adalah siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan," ujar Muhaimin.

Ia menggambarkan pemberdayaan sebagai upaya mengubah masyarakat yang semula bergantung pada bantuan menjadi lebih mampu mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pendekatan ini, bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, tetapi perlu disertai langkah yang membuka jalan menuju kemandirian.

Pemerintah juga mendorong agar program pengentasan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, pesantren, dan lembaga sosial dibutuhkan agar masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, keterampilan, pembiayaan, dan kesempatan berusaha.

Di tingkat masyarakat, pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pengembangan usaha, pendampingan pelaku UMKM, peningkatan keterampilan kerja, serta penguatan kegiatan ekonomi di desa. Pendekatan tersebut diharapkan membantu keluarga memperbaiki penghidupan secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek.

Pendidikan dan pengembangan kapasitas keluarga juga menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan. Melalui program Sekolah Rakyat, misalnya, pemerintah berupaya memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pada saat yang sama, keluarga didorong agar memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan yang lebih produktif.

Upaya serupa dilakukan melalui penguatan ekonomi masyarakat, termasuk perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pendampingan desa, serta keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok program pemerintah. Dengan demikian, program sosial dan ekonomi dapat saling mendukung dalam menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang.

Muhaimin turut menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program pemerintah. Data sosial ekonomi yang terpadu diperlukan agar bantuan dan program pemberdayaan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar kebijakan yang dijalankan saling melengkapi dan memberikan manfaat secara langsung.

Menurut Muhaimin, penanganan kemiskinan membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pesantren, serta berbagai kelompok masyarakat agar praktik pemberdayaan yang berhasil dapat dikembangkan di wilayah lain.

Bagi Provinsi Lampung, penghargaan Mandaya Award 2026 menjadi dorongan untuk terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Tantangannya tidak hanya mengurangi jumlah warga miskin, tetapi juga memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, dan mengakses layanan dasar.

Penguatan pemberdayaan di wilayah perdesaan juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Potensi ekonomi lokal perlu didukung dengan pendampingan, akses pasar, pengembangan usaha, dan keterlibatan berbagai pihak agar masyarakat dapat memperoleh manfaat lebih besar dari kegiatan ekonomi di lingkungannya.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu membuka peluang yang lebih merata bagi masyarakat Lampung. Tujuannya bukan hanya membantu keluarga melewati kesulitan ekonomi, tetapi juga membangun kemandirian agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. (ADV)

Bandar Lampung | Prokontra.news |- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, pada Senin (26/10/2026).Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan inflasi dan harga kebutuhan pokok, kebijakan penataan guru aparatur sipil negara (ASN), serta langkah pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan bahwa perkembangan inflasi dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dinamika global dan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, beras, dan ayam ras.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap terkendali, terutama menjelang Desember yang biasanya diikuti peningkatan aktivitas masyarakat seiring perayaan Natal dan libur akhir tahun.

"Yang kita jaga adalah harga barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat yang setiap hari kita konsumsi," ujarnya.

Tomsi meminta pemerintah daerah bersama Perum Bulog mempersiapkan langkah antisipasi sejak dini, termasuk melalui pelaksanaan operasi pasar secara terpadu. Menurutnya, koordinasi lintas sektor dan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan serta menemukan solusi atas kenaikan harga komoditas.

Ia juga mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi memahami kondisi riil di wilayah masing-masing melalui pemantauan langsung terhadap perkembangan harga dan distribusi barang.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu keempat Oktober 2026.

Ia menyampaikan bahwa inflasi year-on-year pada September 2026 mencapai 3,28 persen, lebih tinggi dibandingkan September 2025 sebesar 2,65 persen. Berdasarkan pemantauan IPH, kenaikan harga di sejumlah daerah terutama dipengaruhi oleh komoditas cabai merah dan cabai rawit.

Pada minggu keempat Oktober 2026, sebanyak 327 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai merah dan 269 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai rawit. Sementara itu, kenaikan IPH beras terjadi di 138 kabupaten/kota dan minyak goreng di 80 kabupaten/kota.

Ateng menekankan bahwa cabai merah perlu mendapat perhatian karena mengalami kenaikan baik dari sisi perubahan IPH maupun tingkat harga. Selain itu, harga cabai rawit, beras, dan minyak goreng juga perlu terus dipantau untuk mengantisipasi tekanan terhadap inflasi.

Dalam agenda pembahasan isu strategis terkait guru, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, menyampaikan perkembangan kebijakan penataan dan tata kelola guru ASN, termasuk skema pengalihan status serta pemenuhan kebutuhan guru secara nasional.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan skema seleksi CPNS secara bertahap bagi guru ASN PPPK yang memenuhi ketentuan, serta mekanisme pemenuhan kebutuhan guru nasional yang diperkirakan mencapai 464.856 orang.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, terdapat 172.323 guru non-ASN yang masih aktif mengajar dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan kriteria pendataan hingga Desember 2024. Pemerintah tengah mengusulkan skema seleksi bagi kelompok guru tersebut berdasarkan usia dan kebutuhan formasi yang tersedia.

Nunuk menjelaskan bahwa proses penataan guru ASN akan dilaksanakan secara bertahap mulai 2027, disertai penyiapan regulasi dan koordinasi lintas kementerian untuk mendukung perubahan tata kelola guru.

Ia meminta pemerintah daerah memberikan dukungan agar proses penataan tersebut tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Secara khusus, ia meminta pemerintah daerah tetap memperpanjang kontrak PPPK paruh waktu yang akan beralih menjadi PPPK penuh waktu, termasuk bagi mereka yang masa kontraknya berakhir pada Oktober dan November 2026. PPPK penuh waktu yang masih berstatus ASN daerah juga diharapkan tetap mendapatkan perpanjangan kontrak pada 2027 selama proses penataan berlangsung.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mempertahankan guru non-ASN yang masih aktif mengajar hingga status kepegawaiannya memperoleh kepastian sesuai kebijakan yang berlaku.

"Jangan sampai penataan administrasi ini menjadikan layanan pendidikan kita terganggu," tegas Nunuk.

Ia menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan regulasi lanjutan sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan penugasan dan penggajian guru non-ASN sesuai ketentuan.

Pada agenda evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raden An An Andri Hikmat, menyampaikan pentingnya penyesuaian regulasi daerah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memperbarui kesepakatan antara kementerian melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri pada 19 Juni 2026, yang menjadi dasar penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

Pemerintah daerah diminta menyesuaikan peraturan kepala daerah terkait pembebasan BPHTB untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR serta pembebasan retribusi PBG bagi MBR dan pelaku pembangunan perumahan yang menyasar kelompok tersebut.

Kebijakan pembebasan BPHTB juga perlu diterapkan meskipun masyarakat membeli rumah di luar daerah asal atau berbeda dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mempercepat penerbitan PBG bagi MBR paling lama 10 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap. Sosialisasi kepada masyarakat, evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan kepada kementerian terkait juga perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. (ADV)

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri kegiatan Bandar Lampung Bersholawat bersama Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf di Lapangan Saburai, pada Sabtu (24/10/2026).

Gubernur Mirza menyampaikan rasa syukur atas kehadiran kembali Habib Syech di Bandar Lampung setelah terakhir kali hadir pada 2017. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, sekaligus memanjatkan doa bagi keselamatan dan kemajuan daerah.

Ia menuturkan, Bandar Lampung merupakan kota yang masyarakatnya hidup dalam keberagaman dan menjunjung tinggi kerukunan. Kondisi tersebut perlu terus dijaga agar tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan mendukung pembangunan daerah.

"Mari kita bersholawat dan berdoa agar Allah SWT senantiasa menjaga Bandar Lampung dan seluruh masyarakatnya dari segala marabahaya. Semoga rahmat dan hidayah-Nya tercurah kepada kita semua, anak-anak muda kita tumbuh menjadi generasi yang saleh, serta segala bencana yang melanda negeri ini segera diangkat," ujar Gubernur Mirza.

Ia juga mengajak masyarakat mendoakan Presiden Republik Indonesia agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin bangsa menuju kesejahteraan. 

Dukungan dan doa tersebut diharapkan menjadi bagian dari semangat bersama dalam menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gubernur Mirza juga menyoroti peran santri dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Ia berharap para santri dapat tumbuh menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu mengambil peran dalam pembangunan serta kehidupan bermasyarakat.

Generasi muda Lampung diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga integritas, kepedulian sosial, serta landasan moral yang kuat. Perpaduan antara kecakapan dan karakter tersebut penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sambutannya mengingatkan bahwa sholawat mengajarkan umat untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW, terutama dalam menghormati, menyayangi, dan mencintai sesama manusia serta menjaga alam semesta.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut penting untuk terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih di Provinsi Lampung yang memiliki keberagaman suku dan budaya.

"Provinsi Lampung adalah miniatur Indonesia. Semua suku ada di sini dan hidup berdampingan. Kegiatan bersholawat ini tidak mungkin terlaksana tanpa persaudaraan dan kedamaian," ujarnya.

Ahmad Muzani berharap kegiatan tersebut semakin memperkokoh persaudaraan masyarakat Lampung. Ia menegaskan bahwa kebersamaan menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan menyelesaikan persoalan bersama.

"Semoga melalui sholawat ini, persaudaraan kita semakin kuat. Jika kita bersatu, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan," tambahnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa keberagaman bukanlah penghalang bagi kemajuan, melainkan kekuatan yang dapat menyatukan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pembangunan Lampung, persaudaraan dan toleransi menjadi fondasi penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendorong kesejahteraan bersama.

Rangkaian Bandar Lampung Bersholawat diawali dengan pembacaan istigfar bersama seluruh jemaah, kemudian dilanjutkan dengan lantunan syair Tanpo Waton yang dikenal luas dalam tradisi selawat di Indonesia.

Syair yang lekat dengan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden ke-4 Republik Indonesia, tersebut mengandung pesan tentang pentingnya memahami agama secara mendalam, menjaga akhlak, menjauhi kesombongan, serta tidak mudah menghakimi orang lain.

Secara esensial, Tanpo Waton mengingatkan bahwa kesalehan tidak cukup diwujudkan melalui ibadah dan ucapan, tetapi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan upaya membangun Lampung yang maju. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang berkarakter, menjunjung tinggi etika, menghormati perbedaan, dan memiliki kepedulian sosial.

Dengan demikian, semangat sholawat dapat menjadi pengingat bahwa kemajuan daerah perlu berjalan beriringan dengan pembangunan manusia. Masyarakat yang rukun, berakhlak, dan saling mendukung akan menjadi kekuatan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan secara luas.

Kegiatan Bandar Lampung Bersholawat turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Ketua DPRD Provinsi Lampung, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, serta sejumlah undangan lainnya.

Jemaah yang hadir berasal dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung, di antaranya Bandar Lampung, Lampung Selatan, Kota Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Kehadiran masyarakat dari berbagai daerah tersebut mencerminkan antusiasme sekaligus semangat kebersamaan dalam kegiatan keagamaan.

Melalui Bandar Lampung Bersholawat, Pemerintah Provinsi Lampung berharap nilai-nilai religius, persaudaraan, toleransi, dan kepedulian sosial semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat. Semangat tersebut diharapkan menjadi bagian dari kekuatan bersama untuk mewujudkan Lampung yang maju, masyarakat yang sejahtera, serta kehidupan yang damai dan harmonis. (ADV)

Program Desa TAPIS merupakan bagian dari pembinaan TP PKK Provinsi Lampung untuk memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK secara berkelanjutan. Melalui program ini, keluarga didorong untuk mengembangkan potensi lokal, meningkatkan keterampilan, serta membangun kemandirian dan kesejahteraan.

Salah satu potensi yang ditinjau Purnama Wulan Sari Mirza, yang akrab disapa Batin Wulan, adalah pemanfaatan pekarangan melalui Teras Helau. Program Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tersebut mendorong pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan ekstrem, antara lain dengan mengajak keluarga penerima manfaat, termasuk penerima bantuan bedah rumah, memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Di Desa Serdang, pekarangan dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman pangan serta memelihara ayam dan ikan lele. Hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Batin Wulan mengapresiasi upaya tersebut karena pemanfaatan lahan secara produktif dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga.

"Luar biasa inovasinya. Ini contoh yang baik karena lahan di sekitar rumah bisa dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," ujar Batin Wulan.

Selain pemanfaatan pekarangan, pengelolaan sampah rumah tangga juga menjadi bagian dari upaya warga Desa Serdang dalam memanfaatkan potensi lingkungan. Sampah rumah tangga dan sisa makanan diolah menjadi pupuk organik serta pakan ternak. Pupuk yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Taman Hatinya PKK sehingga pengelolaan sampah dapat terhubung dengan pemanfaatan lahan dan ketahanan pangan keluarga.

Dalam kunjungan tersebut, Batin Wulan juga meninjau pelayanan Posyandu dan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Kegiatan ini menjadi sarana pendampingan bagi keluarga terkait kesehatan ibu dan anak serta tumbuh kembang balita. Rangkaian pelayanan turut mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian makanan tambahan bagi balita, dan donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan serta kebutuhan masyarakat.

Sebagai Bunda Literasi Provinsi Lampung, Batin Wulan juga menyapa anak-anak yang sedang membaca di perpustakaan desa. Ia menyerahkan bantuan buku cerita rakyat Lampung dari 15 kabupaten/kota untuk menambah koleksi bacaan sekaligus mendorong minat baca anak sejak dini.

Potensi lokal lainnya terlihat dari berbagai produk yang dipamerkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Desa Serdang. Produk tersebut meliputi kerajinan pernak-pernik, sulaman, batik, serta makanan dan minuman olahan. Pengembangan usaha berbasis keterampilan lokal diharapkan dapat membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga.

Untuk mendukung kegiatan produktif tersebut, disalurkan bantuan peralatan berupa mesin jahit dan oven. Pelaku UMKM juga memperoleh fasilitasi sertifikasi halal guna mendukung pengembangan usaha mereka.

Dukungan kepada keluarga turut diberikan melalui bantuan sosial berupa sembako dan bantuan jamban sehat. Sementara itu, penyandang disabilitas menerima bantuan kursi roda dan alat bantu dengar sesuai kebutuhan.

Batin Wulan menekankan bahwa berbagai kegiatan dalam pembinaan Desa TAPIS perlu memberikan manfaat yang berkelanjutan, bukan hanya berlangsung saat pencanangan. Karena itu, kader PKK diharapkan terus meningkatkan kapasitas diri sekaligus menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk mendampingi masyarakat.

"Kita sebagai kader PKK harus dapat terus meningkatkan kapasitas, nilai diri, kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan agar mampu menjadi tim penggerak, tim pendamping, sekaligus teladan bagi masyarakat di lingkungan kita sendiri," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemantauan dan evaluasi agar program yang telah dijalankan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga.

"PR kita bersama adalah memastikan keberlanjutan program. Jangan sampai setelah pencanangan Desa TAPIS ini programnya tidak berjalan. Kami berharap pencanangan ini bisa berkelanjutan dan insyaallah akan tetap ada monitoring," kata Batin Wulan.

Menurutnya, keberlanjutan program membutuhkan sinergi antara TP PKK, perangkat daerah, pemerintah kabupaten dan desa, serta masyarakat. Dengan kerja sama tersebut, berbagai potensi yang telah dikembangkan di Desa Serdang diharapkan dapat terus tumbuh dan mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga.

"Keberhasilan program PKK adalah keberhasilan kita bersama. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi terwujudnya keluarga yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera untuk menuju Lampung Maju Indonesia Emas," pungkasnya. (ADV)

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kepemimpinan sekretaris daerah dalam mendorong transformasi digital pemerintahan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penghargaan diserahkan oleh Raden Gani Muhamad, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, didampingi Ketua Tim Penilai ADLG Awards 2026, pada acara penganugerahan tahap akhir atau Grand Award di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Capaian tersebut menempatkan Sekda Marindo sebagai salah satu sekretaris daerah provinsi yang memperoleh pengakuan dalam ajang kepemimpinan digital pemerintahan tingkat nasional.

Penghargaan ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

ADLG Awards 2026 merupakan ajang apresiasi yang menilai kepemimpinan sekretaris daerah dalam mengarahkan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Penilaian mencakup visi dan tata kelola digital (vision and governance), kepemimpinan teknologi (technology leadership), serta kemampuan membangun kolaborasi dan menyinergikan berbagai perangkat daerah (collaboration and orchestration).

Peringkat pertama diraih Sekretaris Daerah Provinsi Riau, disusul Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan pada peringkat kedua. Posisi berikutnya ditempati sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sumatera Selatan.

Transformasi digital menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi dan aplikasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan sistem, menyederhanakan proses birokrasi, serta menghadirkan layanan yang mudah diakses.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menggeser orientasi dari pembangunan aplikasi secara sektoral menuju pengembangan ekosistem pemerintahan digital yang terpadu.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, efisien, dan saling terhubung.

Tomsi juga menekankan pentingnya peran sekretaris daerah sebagai koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus pengarah kolaborasi lintas perangkat daerah.

Peran tersebut diperlukan agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak dalam satu arah, menerapkan standar yang selaras, serta memanfaatkan sumber daya secara efektif.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sekretaris daerah memiliki peran sebagai koordinator SPBE pemerintah daerah.

Karena itu, transformasi digital tidak dapat dibebankan hanya kepada perangkat daerah yang menangani komunikasi dan informatika, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh OPD.

Pemerintah daerah juga didorong memperkuat integrasi data dan sistem digital, menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyelaraskan perencanaan dan penganggaran transformasi digital.

Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), turut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mendukung analisis data, memetakan kebutuhan masyarakat, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.

Penerapannya tetap perlu memperhatikan regulasi, etika, keamanan informasi, dan kesiapan sumber daya manusia.

Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, capaian Marindo Kurniawan dalam ADLG Awards 2026 menjadi dorongan untuk terus memperkuat sinergi antara sekretariat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Bappeda, perangkat daerah pengelola keuangan, Inspektorat, serta seluruh OPD dalam mengembangkan pemerintahan digital.

Kolaborasi tersebut penting agar inovasi digital tidak berhenti pada pembangunan sistem, tetapi mampu mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan akuntabilitas, mempercepat koordinasi pemerintahan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui penguatan kepemimpinan digital dan integrasi layanan, Pemprov Lampung diharapkan semakin mampu menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Penghargaan yang diraih Sekda Marindo Kurniawan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan digital yang tidak hanya maju dari sisi teknologi, tetapi juga efektif dalam tata kelola, solid dalam kolaborasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar tentang perubahan sistem kerja pemerintahan, melainkan upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, mudah dijangkau, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung. (ADV)