Untuk diketahui, Pemuda energik ini sukses meraih juara dalam lomba perahu yang digelar di Tiyuh Karta, sebuah ajang yang mendapat antusias tinggi dari masyarakat Tiyuh Karta Sari wilayah setempat.

Tentu kemenangan ini bukan sekedar kebanggaan untuk pribadi, melainkan untuk mengharumkan dan mengangkat nama besar Tiyuh Karta Sari, bahkan lebih dari itu, sosok Aprika Saleh tampil sebagai representasi generasi muda yang siap berkontribusi nyata untuk kemajuan tiyuh.

Dalam momentum keberhasilannya, Aprika Saleh menegaskan tekadnya untuk mengabdi kepada tanah kelahiran, maju  mencalonkan diri sebagai Kepalo Tiyuh (Kati) Karta Sari pada 20 Oktober 2025mendatang, dirinya berkomitmen mampu menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi warga masyarakat, paparnya.

“Insya Allah, dengan dukungan masyarakat, saya siap mengabdikan diri untuk membangun Tiyuh Karta Sari agar lebih baik, mandiri, dan sejahtera, " terang, Aprika Saleh dengan penuh keyakinan.

Harapan besar kini tertuju padanya, dengan membawa semangat muda sejumlah visi misi yang jelas, serta kepedulian terhadap warga, Tiyuh Karta Sari, Aprika Saleh diyakini mampu menghadirkan warna baru dalam pembangunan di Tiyuh Karta Sari pada masa mendatang dengan tujuan mensejahterakan masarakat.

Pengirim berita : (Robensyah)

Penulis :

(Ahmad Basri)

Ketua : K3PP Tubaba

Lampung Indonesia |Prokontra.news | - Beberapa waktu lalu para awak media di Tulang Bawang Barat (Tubaba) melakukan aksi protes di kantor Kominfo setempat. Tidak hanya di Kabupaten  Tubaba, pada Senin, 15 September 2025 kemarin, terjadi awak media di Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) pun melakukan hal yang sama.

Tuntutannya senada dan seirama meminta mundurnya Kepala Dinas Kominfo beserta jajarannya dan sekaligus mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap tata kelola kerjasama dengan media yang dinilai sarat ketidak transparanan.

Harus diakui pola pengelolaan kerjasama publikasi (ADV) antara Kominfo dengan awak media memang menyimpan banyak tanda tanya besar. Indikasi kuat adanya praktik diskriminatif tidak transparan tampak jelas dan sulit terbantahkan.

Dalam praktik Kominfo terkesan memilah - milah awak media. Siapa yang pantas diajak kerja sama dan siapa yang harus dikesampingkan. Media yang cenderung kritis terhadap pemerintah justru kerap dipinggirkan.

Sementara awak media yang “pendiam” atau akomodatif mendapatkan diprioritaskan. Fenomena “anak emas” akhirnya memicu lahirnya aksi protes. 

Publikasi yang seharusnya berbasis asas profesionalisme dan pemerataan justru berubah menjadi alat untuk mengatur siapa yang boleh bersuara dan siapa yang harus diam.

Mengapa harus ada “anak emas” dalam kerja sama awak media. Bisa jadi ada sesuatu yang ingin ditutupi. Anak emas dijadikan tameng prioritas kerja sama untuk menciptakan kenyamanan bagi penguasa. Padahal pola semacam ini justru akan merusak iklim pers lokal.

Seharusnya kerjasama dengan awak media dibangun atas dasar keterbukaan, akuntabilitas dan pemerataan. Tanpa itu Kominfo hanya akan melahirkan jurang ketidak Adilan.

Awak media kritis dipinggirkan sedangkan awak media jinak dipelihara. Dampaknya tentu publik yang pada akhirnya menjadi korban karena informasi yang disajikan tidak lagi jernih dan independen. (Red)

Hal ini diungkapkan salah satu warga masyarakat  Rk 03 / RT 10 Tiyuh Karta Sari yang namanya tidak ingin disebutkan, kepada wartawan media ini mengatakan, dari tahun 2022 sampai sekarang ini, di tempatnya belum ada pembangunan jalan onderlagh dan sumur bor, ucapnya.  

Ditambahkan, tentu kami selaku masarakat berharap dengan pemerintah Tiyuh agar dapat segera merenovasi jala, sebab jalan sebagai akses warga untuk memperlancar mata pencarian untuk meningkatkan  perekonomian masyarakat, paparnya.

Hal senada disampaikan Ahmat Sayuti, dirinya berharap bantuan sumur bor dapat diberikan sebab jika datang musim kemarau warga sekitar kesulitan mencari air bersih untuk kebutuhan sehari - hari, terangnya.

Ditambahkan, warga masyarakat sangat mengeluhkan kondisi air, ketika datang  musim kemarau, sumur - sumur warga  pada kering dan terpaksa warga harus  mengangkut air dari musola, yang jaraknya sangat jauh, keluhnya.

Ditambahkan, dulu persoalan ini pernah kita bahas dengan pak kepalo tiyuh mengenai sumur bor sebelum almarhum, dan hingga sampai saat ini pun belum ada perhatian dan kepedulian baik dari pihak pemerintah tiyuh maupun pemerintah kabupaten, tuturnya pada, Minggu (14/9/2025).

Tentu dalam menyikapi hal ini, dirinya berharap kepada PJ. Kepalo Tiyuh Karta Sari saat ini, agar dapat peduli terkait keluhan  warah masyarakat mengenai sumur bor sebagai kebutuhan warga, inginnya.

Perlu diketahui, selain bantuan pembangunan sumur bor, dirinya juga berharap ada pembangunan jalan onderlagh, sebab jika musim hujan tiba jalan sangat becek sulit untuk dilalui dan ini dapat menghambat aktifitas kami warga, ungkapnya.

" lihatlah jalan kami ini sangat becek dan sangat licin sekali ketika musim hujan tiba, apalagi banyak anak- anak  mengendarai sepeda motor melalui jalan tersebut, saya sangat kawatir mereka akan terjatuh ".

Pengirim berita : (Robensyah)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Aksi Demo puluhan jurnalis soalkan Anggaran publikasi pada Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Barat menyeret Nama Eri Budi santoso dan Kabid Media Deswanto menuai sorotan tajam dari LSM Pakar Lampung merupakan pintu masuk APH untuk melakukan Audit Anggaran

Yahya Ketum LSM Pakar Provinsi Lampung mengatakan bahwa  pihaknya sangat mengapresiasi jika tipikor polres dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tubaba dapat bergerak cepat melakukan pendalaman Realisasi Anggaran pada Diskominfo tahun 2023 - 2025

"Kami berharap pihak kejari dan tipikor polres tubaba dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada yang bersangkutan Eri budi santoso dan kabid media Deswanto, keduanya adalah selaku kuasa pengguna Anggaran pada Diskominfo agar Polemik yang ada menjadi terang benderang," ungkapnya pada Selasa (9/9/2025).

Yahya juga mengemukakan, bahwa informasi yang diterima pihaknya dalam Realisasi Anggaran pada Diskominfo Tubaba disoroti sejumlah awak tidak dikelola secara transparan banyak kejanggalan yang mengarah pada kejahatan tidak pidana korupsi 

"Demo di Kominfo Tubaba sudah terjadi dua kali informasinya banyak media baik media online dan cetak di tubaba yang tidak kebagian anggaran Dana publikasi ini merupakan kewajiban tugasnya APH untuk membuka tabir yang sesungguhnya yang terjadi pada Diskominfo pada tahun 2023 - 2025 ," cetusnya.

Ketum LSM pakar lampung berjanji akan mengawal sampai tuntas persoalan tersebut jika tidak ada tindakan progres Hukum yang dilakukan oleh APH di daerah Kabupaten Tubaba

"Kami sudah berkoordinasi dengan teman - teman jurnalis di Kabupaten Tubaba,jika tidak ada tindakan dari APH di Kabupaten Tubaba maka LSM Pakar Lampung akan melaporkan secara Resmi di Tipikor Polda Lampung Dan Kejati Lampung, kemudian dilanjutkan menggelar aksi damai Di Provinsi Lampung," pungkasnya.

Pengirim berita : (Robensyah)

✓1. Mendesak evaluasi serius kinerja Dinas Kominfo Tubaba, sekaligus mengganti pejabat yang dinilai gagal.

✓2. Menuntut audit anggaran Kominfo oleh Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya dana APBD 2024–2025.

✓3. Menagih transparansi penuh dan pemerataan anggaran publikasi agar semua media diperlakukan adil, tanpa diskriminasi.

Respons Wakil Bupati

Aksi ini akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, yang hadir bersama, Mantan Kadis  Kominfo Tubaba Eri Budi Santoso dan Pj. Sekdakab Tubaba Perana Putra.

“ Saya minta pejabat Kominfo jangan mempersulit kawan - kawan media. Anggaran yang terserap harus dijelaskan transparan. Jika ada pejabat yang tak mampu menjalankan amanah, akan kami evaluasi bahkan di ganti,” tegas Nadirsyah, pada Senin (8/09/2025).

Data Media Jadi Tanda Tanya.

Eks Kadis Kominfo, Eri Budi Santoso, mengklaim ada 311 media yang terdaftar di Tubaba. Namun, angka ini langsung dipertanyakan oleh Rico Rivaldi, Korlap Aksi.

" Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat di Kominfo. Kok tiba-tiba jadi 311? Dari mana seratus media itu muncul? Apakah ada biro pegang banyak media, atau justru ada media siluman?,” kata Rico dengan nada tajam, dirinya menegaskan, wartawan Tubaba menunggu langkah tegas DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (Hearing). Jika DPRD bungkam, maka laporan resmi akan dilayangkan ke APH guna mengaudit anggaran Kominfo Tubaba.

Tekad Insan Pers 

Aksi damai ini berlanjut ke kantor DPRD Tubaba, di mana mereka disambut Wakil Ketua DPRD Kuncoro. Sepuluh perwakilan wartawan masuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Meski ada janji tindak lanjut dari Wabup dan DPRD, para wartawan pulang dengan hati berat. Mereka menegaskan, perjuangan ini bukan kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah jurnalisme dan memastikan anggaran publik berjalan adil, transparan, dan bebas dari permainan gelap yang menyelimuti selama ini.

Pengirim berita : (Robensyah)

Selain itu, jajaran Pemkab Tubaba juga memaparkan berbagai langkah yang telah ditempuh dalam memperbaiki sistem pengelolaan aset daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik.

Melalui rakor ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan KPK RI dalam upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik di Kabupaten Tubaba. (Red)

Penulis :

(Ahmad Basri)

Ketua :K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | -Demo anarkis selalu dilabeli sebagai tindakan kriminal. Aparat penegak hukum dengan gagah berani menyatakan akan menembak di tempat siapapun yang merusak fasilitas publik atau menjarah barang saat kerusuhan.

Umat beragama atau tokoh agama juga berkhotbah bahwa mengambil barang jarahan itu haram akan dibakar api neraka. Seolah tidak ada ruang kompromi. Masuk neraka. 

Ini melukiskan bahwa rakyat kecil yang marah dan meluapkan frustasi diposisikan sebagai pelaku dosa sosial dan dosa agama sekaligus.

Mari kita letakkan kalkulasi sederhana dengan jujur dan hati nurani. Penjarahan saat demo yang disebut anarkis mungkin hanya bernilai ratusan juta atau milyaran rupiah kerugian negara.

Bandingkan dengan para pejabat tengil begundal yang merampok uang rakyat lewat praktik korupsi, mark up anggaran, atau permainan proyek, nilainya bisa mencapai ratusan miliar hingga triliun rupiah.

Itu bukan sekadar kerugian negara tapi pencabutan hak hidup jutaan rakyat dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga masa depan. Hak rakyat dirampas dan dirampok oleh pejabat tengil.

Ironisnya tak ada satupun narasi tembak ditempat untuk para pejabat tengil, perampok, koruptor uang rakyat. Dan tak ada juga ancaman neraka yang digunakan lantang di mimbar - mimbar agama oleh para tokoh agama.

Para tokoh agama, cendekiawan, bahkan intelektual publik memilih mingkem, menutup mulut rapat - rapat, seakan tidak terjadi apa - apa. Inilah wajah standar ganda yang menyakitkan.

Rakyat miskin yang marah dianggap ancaman negara pengganggu stabilitas politik keamanan. Pejabat kaya yang korup justru diperlakukan sebagai kesalahan administratif atau sebatas hukuman ringan atau bebas demi hukum.

Diamnya mulut tokoh agama bukan sekadar sikap personal. Namun punya dampak besar yakni membangun legitimasi sosial bahwa korupsi bukan dosa yang setara dengan penjarahan rakyat. Korupsi dosa kecil mudah dihapus atau cukup minta maaf selesai.

Padahal kalau ditimbang dengan neraca moral siapa yang lebih jahat lebih kejam. Mereka yang merampas sekarung beras di tengah kerusuhan atau pejabat yang menggelapkan dana bansos miliaran rupiah di saat rakyat kelaparan.

Kaum agama mestinya berpihak pada keadilan bukan pada kekuasaan. Moral publik mestinya menjadi benteng melawan penindasan bukan jadi corong yang hanya memaki rakyat kecil.

Tetapi faktanya banyak mimbar agama, tokoh agama, panggung akademik, dan kaum intelektual hanya lantang kebawah, sementara ke atas jadi bisu. Mulutnya mingkem. Pada titik inilah rakyat berhak bertanya dimana suara moral mereka ketika uang rakyat ratusan miliar hingga triliun dijarah pejabat korup.

Mengapa para tokoh agama begitu cepat memvonis rakyat kecil dengan ancaman neraka tetapi enggan bersuara lantang terhadap penguasa yang nyata - nyata merampas hak hidup mereka. Selama mulut para tokoh agama dan moral publik tetap mingkem maka bangsa ini akan terus hidup dalam abnormal. 

Rakyat kecil ditakuti dengan senjata dan neraka sementara pejabat melenggang dengan senyum di ruang sidang atau bahkan kembali dipilih jadi pejabat publik. Sampai kapan kita menonton kebisuan ini terus menerus ? 

(Red)