Hal ini dikatakan Plt Sekretaris DPRD Ogan Ilir, Edi Hapandi kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (08/01/2025).

Dikatakan, Edi Hapandi, untuk Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD OI melakukan kunjungan kerja ke DPRD dan Bapenda Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Komisi 2 DPRD OI melakukan kunjungan kerja ke DPRD dan Bapenda Kabupaten Lahat, sementara untuk komisi 4 DPRD OI melakukan kunjungan kerja ke DPRD dan Bapenda OKU Timur.

Dijelaskan oleh Plt Sekwan Edi, kunjungan kerja 40 anggota DPRD OI ke kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan ini untuk mencari refrensi dalam peningkatan PAD Kabupaten OI ke depan. (ADV)

Hal ini yang dikatakan oleh panitia Pemilihan FKKD Kabupaten OI Kailani selaku wakil ketua bahwa ke empat calon tersebut akan bersaing dalam pemilihan ketua Forum Kepala Desa yang akan digelar hari ini, Rabu (5/2/2025).

"Semoga pemilihan hari ini berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan, sehingga kita bisa menentukan ketua forum komunikasi kepala desa untuk dua tahun ke depan,"katanya.

Ditambahkannya,"untuk calon ada empat dan semuanya merupakan kepala desa yang memang bagus dan bisa dibilang senior,"pungkasnya.

Sebagai informasi, Berikut nama-nama Calon Ketua FKKD OI periode 2025-2027:

1. Elpis Herman yang merupakan Kepala Desa Sukaraja Baru

2. Zuhriyadi yang merupakan Kepala Desa Tebedak 1

3. Fahrul Hadi yang merupakan Kepala Desa Meranjat 1

4. Ahmad Sohib yang merupakan Kepala Desa Kapuk. (ADV)

Ogan Ilir|Prokontra.news|- Rapat Paripurna VIII DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI)  dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)  ke-21 Kabupaten Ogan Ilir dipimpin dan dibuka oleh  ketua DPRD OI H.Edwin Cahya Putra didampingi wakil ketua I Wahyudi dan Wakil ketua II Ahmad Syafei.

Dikatakan Sekda Ogan Ilir H.Muhsin Abdullah, awalnya muncul gagasan pemekaran kabupaten Ogan Ilir, muncul dalam  obrolan santai antara ketua DPRD OKI H. Mawardi Yahya dengan para  pemuda dan para  awak media

“Obrolan santai ini Lalu bermunculan ide dan gagasan, dari sinilah akhirnya  diwacanakan dan dipublikasikan oleh media, setelah  muncul wacana berproses menuju  seminar,” ungkapnya.

Akhirnya ide  pemekaran daerah ini untuk dimekarkan melalui banyak perjuangan, kendati melalui proses yang cukup  alot dan panjang. Akhirnya pemekaran OKI dimekarkan lahirlah kabupaten OI dengan kata lain Kabupaten baru memekarkan diri dari kabupaten induk, yaitu berdirinya Kabupaten Ogan Ilir.

Kabupaten OI mendapat otonomi penuh dan terpisah dari Kabupaten OKI. 

Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar pada kesempatan tersebut dalam sambutannya  juga mengatakan, Kabupaten Ogan Ilir diusianya ke 21 tahun terus berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat Ogan Ilir agar tambah maju perekonomiannya dan pada akhirnya masyarakat Ogan Ilir sejahtera.

“Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah, legislatif dan masyarakat tentunya. Semoga di usianya ke 21 tahun OI semangkin sejahtera,” kata Panca.

Sementara pada kesempatan yang sama PJ Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, SH berharap dibawah kepemimpinan Panca-Ardani, Ogan Ilir semakin maju, terwujud pembangunan yang merata, di periode II untuk melanjutkan program kebijakan  peningkatan infrastruktur, perekonomian, menuju kesejahteraan masyarakat.

Paripurna VIII, dalam rangka HUT OI ke-21 tahun 2025, dihadiri juga Wakil Bupati Ogan Ilir H.Ardani, seluruh anggota DPRD OI, Forkopimda OI, ketua tim penggerak PKK kabupaten OI, wakil tua tim penggerak PKK Kabupaten OI, ketua Dharma Wanita OI, kepala OPD, seluruh Camat, Kepala desa dan undangan lainnya.

Dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh ketua DPRD OI diserahkan kepada PJ Gubernur Sumsel dan  foto bersama. (Red)

Dalam sambutannya, Pj Sekda Perana, menyampaikan bahwa sosialisasi ini digelar guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Pj Sekda.

Menurutnya, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam rangka menciptakan good governance untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, sambung Perana Putra, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terarah, dan terlegitimasi.

“Hal itu perlu dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di wilayah Kabupaten Tubaba,” tuturnya.

Perana Putra, juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tubaba berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hal ini, lanjutnya, tercermin dari capaian WTP selama 13 tahun berturut-turut.

“Pemerintah Kabupaten Tubaba juga terus melakukan berbagai upaya lainnya, khususnya sosialisasi, bimtek, dan pelatihan, seperti yang laksanakan saat ini,” tambahnya.

Pj Sekda Perana Putra, berharap, proses manajemen dan tata kelola keuangan daerah pada tahun anggaran 2025 dan seterusnya dapat terselenggara dengan baik. “Mengingat adanya efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD serta opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih selama 13 kali berturut-turut, dapat terus di pertahankan,” pungkasnya.

Diketahui, sosialisasi tersebut diikuti oleh PA, KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pejabat Perencanaan seluruh SKPD dan BLUD se-Tubaba.

Serta dihadiri oleh Kepala Kejari Tubaba, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Kasi Pidsus Kejari Tubaba, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkup Pemkab Tubaba. (Red)

Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Mushollah Darul Muttaqien II milik KH. Bahri bin Pandak Tauhid Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu ini, berlangsung pada Minggu, (2 /02/2025).

Kepala Desa Tanjung Atap, Firmansyah mengatakan, peringatan haul Sayyid Umar Baginda Sari dan KH Bahri bin Pandak Tauhid ini, memang sudah menjadi agenda tahunan di Desa Tanjung Atap. 

"Kegiatan ini dilakukan semata-mata untuk memuliakan Wali Allah yang berasal dari Desa Tanjung Atap," sebut Firman. 

Menurut Firman, setiap peringatan haul Sayyid Umar Baginda Sari dan KH Bahri bin Pandak Tauhid ini, selalu ramai dihadiri oleh para jemaah yang datang dari berbagai daerah di Sumsel untuk ikut mendoakan para Wali Allah ini. 

"Karena setiap haul, para jemaah akan melakukan ziarah ke makam KH Bahri terlebih dahulu, barulah ke mushollah untuk memanjatkan doa-doa," lanjutnya. 

Peringatan haul Sayyid Umar Baginda Sari dan KH Bahri bin Pandak Tauhid ini, juga dihadiri Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir, H Ahmad Albatani, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. 

Dalam kesempatan tersebut, Albatani menyampaikan, bahwa Pemkab Ogan Ilir sangat mengapresiasi kegiatan haul yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Tanjung Atap ini. 

"Mengingat kegiatan ini dapat meningkatkan tali silaturahmi, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah antara umat, ulama dan umarah," katanya. 

Peringatan haul Sayyid Umar Baginda Sari dan KH Bahri bin Pandak Tauhid ini, juga menjadi sarana meningkatkan iman dan Islam. 

"Dan juga sarana untuk kita berdoa dan memohon kehadirat Allah SWT, agar kita semua diberi keselamatan, petunjuk dan bimbingan Allah SWT," paparnya. 

Menurut Albatani, haul merupakan penghormatan kepada As-Sayyid Umar Baginda Sari dan KH Bahri bin Pandak Tauhid, karena semasa hidupnya telah memberikan sumbangsihnya.

"Karena beliau merupakan tokoh panutan, baik dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara," ucapnya.

Pengirim berita : (Aprianto)

Adapun pohon tumbang, berada di Jalan Bukit Kemiling Permai dan Jalan Cempaka Kecamatan Kemiling, Jalan Kamboja Kebun Jahe Enggal, Jalan Pulau Damar dan Jalan Pulau Pisang Sukarame, Jalan Sultan Agung Way Halim.

Kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerjasama dalam memberikan informasi mengenai pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda di jalan-jalan tersebut.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati berkendara di jalan raya saat hujan turun. Kalau masih bisa ditunda, lebih baik di rumah saja dulu. Sebab, musibah di jalan tidak dapat diperkirakan,” kata dia.

Selain menutup akses jalan, sambung dia, akibat pohon tumbang juga ada yang menimpa kabel listrik sehingga mengganggu pengguna jalan saat melintasi di wilayah tersebut. “Mohon berhati-hati saat di jalan,” pesannya. (Red)

Dalam pengantarnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa perizinan sering menjadi salah satu temuan.

"Masalah perizinan adalah salah satu temuan dari komisi pemberantasan korupsi, salah satu yang cukup menonjol yang juga paling banyak terjadi pelanggaran disamping sudah dilakukan sistem, seperti pembuatan sistem mall pelayanan publik, online single submission, kemudian juga dibuat pelayanan terpadu satu pintu, namun masih banyak perizinan-perizinan yang dilakukan secara manual door to door, person to person, bertemu tatap muka sehingga temuan dari KPK itu menimbulkan moral hazard kerawanan yaitu pungutan liar, gratifikasi, suap dan lain-lain," ucapnya.

Dengan demikian, Mendagri menyampaikan bahwa perlu adanya pengawasan dari eksternal dalam mengatasi hal tersebut. 

"Disamping pembuatan sistem juga penguatan APIP pengawas internal, jajaran inspektorat dilakukan dibawah koordinasi dari Irjen Kemendagri dan juga dari BPK tapi ini tidak cukup, perlu ada pengawasan dari eksternal terutama dari kepolisian kemudian kejaksaan dan dari KPK sendiri serta ada badan baru yaitu Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus," lanjutnya.

Melalui kerjasama ini, Mendagri berharap dapat menghasilkan pengawasan yang lebih baik dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan mempermudah perizinan dalam dunia usaha.

"Kita harapkan dengan kerjasama ini pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan sekaligus juga untuk mempermudah dunia usaha karena memang salah satu atensi bapak presiden adalah mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi," harapnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah ini dilakukan Mendagri bersama Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK).

Adapun terkait inflasi daerah, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bahwa pada Minggu ke-5 berdasarkan data SP2KP - pencatatan sampai dengan 31 Januari 2025, terdapat 35 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 3 Provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.

"Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah Cabai Rawit, Cabai Merah, dan Daging Ayam Ras," jelasnya.

Amalia juga memaparkan bahwa secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M5 Januari 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH. ( Red )

Hal ini merupakan wujud komitmen dukungan dan penghargaan Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung kepada seluruh atlet dan pelatih yang telah berprestasi dan mengharumkan nama Provinsi Lampung dikancah nasional.

Pada PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024, Kontingen Lampung berhasil meraih prestasi 10 besar nasional dengan torehan total 68 medali yang terdiri dari 22 medali emas, 16 medali perak dan 30 medali perunggu. Adapun total medali tersebut meningkat 90 persen dari capaian pada PON Papua tahun 2021 lalu.

Menurut Pj. Gubernur Samsudin, kesuksesan yang diraih pada PON XXI Aceh-Sumut lalu tak lepas dari kerjasama yang baik dan solidnya kontingen dengan Pengurus KONI serta persiapan yang matang oleh seluruh atlet dan pelatih.

Pj. Gubernur mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih oleh Kontingen Lampung pada PON XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumut. Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh atlet dan pelatih yang menerima penghargaan dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

“ Masuk dalam 10 besar nasional bukanlah prestasi yang biasa - biasa saja, tetapi prestasi luar biasa. Saatnya para pahlawan olahraga daerah kita manjakan dengan memberikan penghargaan dan pembinaan,” ujar Pj. Gubernur.

Sementara itu, Ketua Harian KONI Lampung Amalsyah Tarmizi melaporkan Program KONI Lampung yang akan segera dilaksanakan.

Diantaranya, mendorong keberlanjutan pembangunan Sport Center, mendorong KONI Kabupaten/Kota untuk menggelar Pekan Olahraga Kabupaten/Kota ( Porkab / Porkot ) tahun 2025, dan melakukan persiapan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung 2026, yang direncanakan berlangsung di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.

Amalsyah juga menyampaikan, pada pelaksanaan Rakernas KONI April mendatang, KONI Lampung akan mengajukan diri menjadi tuan rumah pelaksanaan PON Tahun 2032 bersama Provinsi Banten. (Red)

Penulis :

Ahmad Basri 

Ketua : K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|- LSM - Wartawan ‘ bodrex ’ satu istilah yang belakangan ini menjadi diskursus yang menarik. Istilah ini menjadi perbincangan publik disebabkan pernyataan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Santosa. Istilah LSM Wartawan ‘bodrex’ memberikan makna tentang adanya perilaku LSM - Wartawan yang bekerja tidak sesuai dengan norma - norma etik moral profesi.

Dalam dunia medis kesehatan istilah ‘bodrex’ merujuk pada salah satu merk obat sakit kepala.Mudah didapat dan dibeli di toko - toko tradisional maupun modern. Hampir semua dipastikan apotik menyediakan menjual obat sakit kepala berlabel bodrex.Setidaknya publik sudah mengetahui bahwa ‘ bodrex ’ merupakan obat sakit kepala bukan obat untuk panu, kurap atau kudis.

Sejarah istilah lahirnya LSM - Wartawan ‘bodrex’ memang tidak banyak orang tahu termasuk penulis sendiri.Belum ada satu research yang meneliti kapan istilah itu muncul dan siapa yang pertama kali mengistilahkannya. Namun fenomena sejarah istilah LSM - Wartawan ‘bodrex’ menjadi begitu terkenal pasca reformasi dengan dibukanya kran kebebasan di dunia media

Pasca reformasi politik 98 regulasi di segala bidang dibuka seluas - luasnya oleh pemerintah. Segala kemudahan diberikan dalam berbagai macam bentuk khusus dalam bidang kebebasan politik (Baca : UUD 45 Pasal 28E Ayat 3) salah satunya adalah lahirnya berbagai macam perusahaan media baik online maupun cetak serta diiringi oleh munculnya organisasi profesi wartawan dan ratusan hingga ribuan awak media. Belum lagi munculnya berbagai nama LSM dimana - mana.

Pertanyaan paling mendasar apakah LSM - Wartawan dengan istilah ‘bodrex’ itu ada. Secara empiris realitas jika merujuk pada kata personality (oknum) tentu saja ada tidak bisa ditutupi - tutupi. Oknum - oknum inilah yang setidaknya telah merusak mencoreng mengkhianati profesi LSM - Wartawan yang sesungguhnya. Kemuliaan profesi yang melekat dari tujuan atau keberadaan LSM - Wartawan setidaknya mereduksi bahwa seolah - olah semuanya adalah ‘bodrex’.

Jika kita ingin obyektif meminjam istilah ‘bodrex’ untuk melihat perilaku oknum ‘nakal’ tidak menjalankan profesi yang mulia tidak hanya dalam ruang lingkup LSM - Wartawan, setidaknya hampir seluruh institusi kelembagaan negara dapat dikatakan dipenuhi oleh oknum ‘bodrex’.Mungkin lebih parah dari LSM - Wartawan ‘bodrex’ yang sesungguhnya.

Pernyataan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) Yandri Santosa setidaknya harus dipahami sebagai otokritik untuk melihat realitas empiric ke dalam bahwa LSM - Wartawan ‘bodrex’ memang ada dan merupakan bentuk seperti ‘benalu parasit’ yang harus menjadi musuh bersama di kalangan LSM - Wartawan sendiri yang masih menjunjung nilai - nilai moralitas etika profesi.

Siapa lagi yang akan menjunjung dan menghargai nilai - nilai moralitas profesi jika bukan kalangan LSM - Wartawan sendiri. Sebagai fungsi kontrol sosial LSM - Wartawan sesungguhnya melekat apa yang disebut dalam dunia hukum ‘Officium Nobile’ sebagai soko guru kemuliaan dalam menjalankan profesi. Ketika ‘Officium Nobile’ tergadaikan menjadi ‘preman jalanan’ maka jatuhlah kemuliaan. Publik tidak lagi menghargai dan menghormati. Dampaknya oknum yang baik menjadi rusak karena ulah segelintir orang.

Dan kita pun tidak menutup mata bahwa sejak bergulirnya guyuran Dana Desa miliaran dikelola oleh aparatur desa kepala desa penyimpangan lahir dimana - mana. Desa menjadi ladang subur lahirnya korupsi. Proyek - proyek ‘abal - abal’ atas nama Dana Desa mudah sekali ditemukan. Gaya hidup dan penampilan telah merubah perilaku (oknum) kepala desa di tengah masyarakat. Mabuk jabatan kekuasaan setidaknya banyak kita lihat saat ini. Pola seperti ini yang pada akhirnya menciptakan lahirnya (oknum) bersimbiosis dengan LSM - Wartawan ‘ bodrex ’. (Red)