Kegiatan yang dirangkaikan dalam momentum Ramadan 1447 Hijriah tersebut menjadi wujud nyata kepedulian sosial PLN bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN dalam membantu masyarakat mendapatkan sambungan listrik gratis.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas konsistensi PLN dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam memperluas akses kelistrikan di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah, akses listrik di Provinsi Lampung terus menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan data terbaru, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,85 persen. 

Artinya, hampir seluruh rumah tangga di Lampung telah menikmati layanan listrik PLN. Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujar Jihan.

Ia menambahkan, hingga saat ini lebih dari 2,6 juta pelanggan telah dilayani PLN di wilayah Lampung. Menurutnya, kehadiran listrik bukan hanya sekadar penerangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi keluarga, pendidikan anak, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Program Light Up The Dream menjadi bukti bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang menghadirkan keadilan energi dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci mewujudkan Lampung yang maju, inklusif, dan sejahtera,” tegasnya.

Jihan juga berharap program tersebut dapat terus diperluas, terutama menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kawasan yang memiliki tantangan administratif, sehingga seluruh warga Lampung dapat menikmati hak dasar atas energi listrik.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Rizki Muhammad, menjelaskan bahwa program Light Up The Dream merupakan kolaborasi pegawai PLN bersama YBM PLN untuk menyalurkan amanah dan kepedulian kepada masyarakat pra sejahtera.

“Pada hari ini, PLN memberikan sambungan listrik gratis kepada 34 keluarga di Provinsi Lampung. Insya Allah hingga akhir bulan akan bertambah menjadi 70 keluarga. Secara nasional, hari ini dilakukan penyalaan serentak kepada 2.150 penerima manfaat, dan sejak 2020 telah mencapai 44.000 keluarga,” jelas Rizki.

Khusus di Provinsi Lampung, selama lima tahun terakhir, PLN telah menyalurkan sambungan listrik gratis kepada lebih dari 750 keluarga pra sejahtera.

Salah satu penerima manfaat adalah Ridho Jaya Umbara, warga Kelurahan Sawah Brebes yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Selama kurang lebih 10 tahun, Ridho dan keluarganya menyalur listrik dari tetangga. Kini, melalui program tersebut, rumahnya resmi memiliki sambungan listrik sendiri.

“Semoga bantuan ini dapat menambah semangat Pak Ridho dan keluarga dalam meningkatkan perekonomian,” ujar Rizki.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela didampingi General Manager PLN UID Lampung secara simbolis menyalakan meteran listrik di kediaman Ridho Jaya Umbara, serta mengikuti penyalaan listrik serentak nasional secara virtual.

Momentum Ramadan pun menjadi penguat semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Provinsi Lampung optimistis, dengan kolaborasi yang terus diperkuat, akses energi yang merata akan semakin mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Lampung. (Marwan).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela tersebut menyasar Pasar Tradisional Kangkung di Kecamatan Telukbetung Selatan dan ritel modern Chandra Department Store di Tanjungkarang Timur. Dalam peninjauan ini, Wagub Jihan didampingi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta instansi vertikal seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Secara umum, harga dan ketersediaan komoditas pangan di kedua lokasi terpantau aman dan terkendali. Namun, Wagub Jihan mencatat adanya sedikit fluktuasi harga pada beberapa komoditas pokok.

"Alhamdulillah di ritel tradisional dan modern kita temukan harga relatif stabil. Ada beberapa komoditas seperti cabai rawit dan beras medium yang sedikit naik, namun pasokannya dipastikan cukup sampai menjelang hari raya," ujar Wagub di sela-sela kegiatannya.

Selain memantau stabilitas harga, fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan keamanan bahan pangan segar yang beredar. Bersama BPOM, tim melakukan tes cepat (rapid test) terhadap sejumlah sampel komoditas, mulai dari sayuran, buah, bumbu dapur, daging, hingga ikan.

Adapun, hasil dari semua pengujian di lapangan membawa kabar baik bagi konsumen. "Tadi yang kita uji semuanya aman. Ikan-ikanan, daging, hingga ikan asin dinyatakan negatif dari formalin atau bahan pengawet berbahaya lainnya," tutur Wagub.

Meski bahan pangan segar tergolong aman, tim gabungan justru menemukan temuan pelanggaran pada produk olahan dan kemasan di ritel modern. Petugas mendapati produk makanan beku (frozen food) yang belum mengantongi izin edar resmi BPOM dan belum memiliki nomor PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

Tak hanya itu, petugas juga menemukan produk dengan kondisi fisik yang tidak layak jual, seperti kemasan makanan kaleng yang penyok dan karton susu yang sudah rusak. Menanggapi temuan ini, Wagub langsung mengambil tindakan tegas di lokasi.

"Kita minta pihak ritel modern untuk menarik dan meretur dulu barang yang belum ada izin edar atau kemasannya rusak. Temuan produk kaleng yang penyok tidak diperbolehkan untuk diedarkan," tegas Jihan yang langsung disanggupi oleh perwakilan manajemen ritel.

Pengawasan ketat dan penarikan langsung produk bermasalah ini berdampak positif dalam memberikan perlindungan konsumen menjelang Lebaran. Masyarakat kini dapat berbelanja dengan rasa aman, tanpa perlu khawatir akan kelangkaan pasokan atau risiko kesehatan dari produk pangan yang tak berizin.

Lebih jauh, kepastian tersedianya pasokan berkualitas ini mampu menjaga daya beli masyarakat selama periode hari raya keagamaan. Dengan harga yang terjangkau dan mutu yang terjamin, laju inflasi daerah diharapkan terus terkendali secara efektif.

(Marwan)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Akselerasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, makin terus menunjukkan progres positif. Hal ini ditegaskan dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada sejumlah titik perbaikan jalan provinsi di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai, pada Rabu (04/03/2026).Didampingi Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, rombongan meninjau ruas-ruas strategis yang menjadi urat nadi perekonomian, di antaranya Jalan Raya Murni Jaya Simpang PU dan Jalan Merdeka Pasar Mulya Asri.Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Mirza memberikan instruksi khusus mengenai ketahanan konstruksi. Beliau menekankan bahwa musuh utama aspal adalah genangan air, sehingga sistem pembuangan air harus menjadi prioritas." Kita tidak ingin perbaikan ini hanya sementara. Musuh utama aspal adalah air. Saya instruksikan Dinas BMBK untuk memastikan normalisasi drainase menjadi bagian tak terpisahkan dari pengerjaan ini," tegas Gubernur Mirza.Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, menyambut baik langkah nyata Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara tingkat provinsi dan kabupaten adalah kunci agar pembangunan menyentuh kepentingan publik secara tepat sasaran." Ruas jalan ini adalah akses vital bagi distribusi hasil bumi dan mobilitas warga kami. Sinergi ini sangat krusial agar pembangunan tepat manfaat," ujar Nadirsyah.Pemerintah telah memetakan sejumlah ruas jalan yang akan ditangani sepanjang tahun ini, mencakup rekonstruksi berat hingga pemeliharaan rutin:A. Ruas dengan Rekonstruksi Jalan (800 Meter) & Pemeliharaan Rutin:

✓• ​Bandar Sakti – Simpang Daya Murni

✓• ​Simpang Daya Murni – Gunung Batin

​

B. Ruas dengan Pemeliharaan / Perbaikan Rutin:

✓• ​Simpang Tujok – Panaragan Jaya

✓• ​Panaragan Jaya – Simpang Panaragan

✓• ​Penumangan – Tegal Mukti

✓• ​Adijaya – Tulung Randu

✓• ​Penumangan – Unit VI

​

​Selain meninjau proyek berjalan, rombongan juga mengevaluasi hasil pembangunan tahun anggaran sebelumnya. Tercatat pada tahun 2025, Pemprov Lampung berhasil memulihkan kondisi sekitar tujuh hingga delapan ruas jalan di Tubaba dengan total panjang mencapai dua kilometer.

​

Meskipun mendapat respons positif, pemerintah tetap mencatat masukan warga terkait kendaraan angkutan berat yang melintasi jalur alternatif. Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas beban jalan.

​

Turut Hadir dalam Peninjauan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, Wakil Ketua I DPRD Tubaba, Ponco Nugroho, Anggota DPRD Tubaba Fraksi Gerindra, Yantoni, Plt. Kadis PUPR Tubaba, Iwan Balaw. (Red)

Mengawali arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya menjaga kecukupan pasokan bahan pokok sebagai kunci stabilitas harga, baik menjelang hari raya maupun di luar periode tersebut. “Lebaran tidak Lebaran seharusnya (harga) sama saja, kalau stok kita cukup,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis 2 Maret 2026, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) nasional pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen.

Di sisi lain, inflasi tahunan Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan nasional. Untuk inflasi bulanan (month-to-month), secara nasional tercatat sebesar 0,68 persen pada bulan Februari 2026, sedangkan Lampung berada di angka 0,36 persen, artinya pada bulan Februari 2026 inflasi Lampung masih dibawah inflasi nasional

Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah di wilayah Sumatera. Secara nasional, seluruh 38 provinsi mengalami inflasi tahunan dengan rentang 0,63 persen hingga 6,94 persen. 

Dari sisi Indeks Harga Konsumen (IHK) (2022=100), nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 110,50, meningkat dari Januari 2026 yang sebesar 109,75. Kenaikan ini mencerminkan tekanan harga agregat secara nasional.

Sementara itu, IHK Provinsi Lampung pada Februari 2026 tercatat sebesar 110,11, lebih rendah dibandingkan nasional. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat harga umum di Lampung relatif lebih terkendali.

IHK merupakan indikator utama untuk mengukur laju inflasi atau deflasi, memantau perubahan biaya hidup, serta menjadi dasar penyesuaian upah dan kebijakan moneter. IHK menggambarkan fluktuasi harga barang dan jasa yang dibayar konsumen dan menjadi rujukan penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Di wilayah Sumatera, IHK Lampung termasuk dalam kelompok terendah, setelah Kepulauan Bangka Belitung (106,75) dan Bengkulu (108,75). Beberapa provinsi lain bahkan mencatatkan IHK di atas angka nasional akibat tekanan harga pada sektor perumahan dan energi.

Secara nasional, inflasi tahunan Februari 2026 terutama didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 2,26 persen, seiring normalisasi tarif listrik setelah periode diskon pada Januari–Februari 2025 (low base effect). 

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut memberi andil, khususnya komoditas emas perhiasan yang mengalami kenaikan harga mengikuti tren global salah satunya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Di Lampung, tekanan inflasi tersebut mampu diredam melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pengawasan distribusi bahan pokok, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi, terutama selama Ramadan 1447 Hijriah.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai capaian inflasi dan IHK yang lebih rendah dibandingkan nasional menjadi indikator positif efektivitas kebijakan pengendalian harga di daerah. Ke depan, Pemprov akan terus memantau dinamika harga, memperkuat operasi pasar, serta menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan inflasi yang terkendali dan IHK yang relatif stabil, Lampung optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Marwan)

Ruas jalan yang telah puluhan tahun dinantikan masyarakat itu akan mulai ditangani tahun ini. Pada tahap awal, Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan perbaikan sepanjang 13,5 kilometer khusus di wilayah Rawa Pitu, sebagai bagian dari total panjang ruas sekitar 31 kilometer.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa penanganan jalan ini telah masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Lampung sejak 2025. Program tersebut memang diproyeksikan untuk dilaksanakan pada tahun 2026, sebelum adanya perhatian publik yang berkembang belakangan.

“Perencanaan sudah masuk sejak tahun lalu. Sekarang kita percepat pelaksanaannya agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia menyampaikan, saat ini proyek perbaikan jalan Gedong Aji–Umbul Mesir sudah memasuki proses tender. Pemerintah Provinsi bahkan mendorong percepatan jadwal agar pengerjaan dapat dimulai lebih awal dari rencana semula.

“Sekarang sedang proses tender. Yang tadinya dijadwalkan mulai Mei, kita dorong supaya awal April sudah bisa mulai dikerjakan,” jelasnya. Rawa Pitu dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Lampung, selain komoditas sawit dan karet. Jalan ini menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian, terutama saat musim panen.

“Kawasan ini penghasil padi dalam jumlah besar. Kalau jalannya tidak layak, biaya angkut naik, harga di petani tertekan. Maka perbaikan jalan ini langsung berdampak pada kesejahteraan,” ujar Gubernur Mirza.

Perbaikan akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Pada tahun ini, sejumlah segmen akan dibangun dengan konstruksi rigid beton, sementara bagian lain yang belum masuk pengerjaan utama akan diperkuat lapisan dasar (base) untuk mencegah kendaraan terperosok saat musim hujan.

“Yang penting konektivitasnya dulu kita pulihkan. Tidak boleh lagi ada kendaraan terjebak lumpur,” tambahnya.

Kehadiran Gubernur Mirza disambut antusias warga. Subari, warga Rawa Pitu, menyebut kondisi jalan selama lebih dari 30 tahun sangat menyulitkan aktivitas warga, terutama saat hujan dan kemarau. “Kami sudah lama menunggu. Jalan ini sangat menentukan penghasilan kami. Alhamdulillah sekarang benar-benar mulai dikerjakan,” ujarnya.

Kepala Desa Sumber Agung, Sahel S., juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan akses vital bagi sekitar 3.000 penduduk desa dan penghubung utama menuju Kecamatan Penawar Aji.

“Ini bukan tambal sulam. Langsung beton. Kami berharap bisa dilanjutkan sampai tuntas,” kata Gubernur Mirza. Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga meninjau ruas jalan Sp. Unit VIII–Gedong Aji di Kecamatan Banjar Baru sebagai bagian dari percepatan penanganan infrastruktur jalan provinsi.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya membangun infrastruktur secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan untuk mendukung sentra produksi pertanian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (Marwan)

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, serta perwakilan PT. Taspen (Persero) Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas pengabdian Intizam yang telah mengabdi hampir 40 tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai masa purna bakti bukan akhir dari kontribusi, melainkan fase baru pengabdian di tengah masyarakat.

"Purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian, tetapi masa peralihan dari instansi formal kepada ruang pengabdian yang lebih luas dan tanpa batas," ucap Wagub.

Wagub juga mengingatkan ASN yang masih aktif untuk memaknai jabatan sebagai amanah sementara. Menurutnya, yang akan dikenang bukan jabatan, melainkan karya dan legasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Secara khusus, Wagub Jihan menyinggung salah satu terobosan Intizam terkait program P4 yang dinilai mampu memudahkan masyarakat dan menyederhanakan birokrasi. Inovasi tersebut diharapkan menjadi amal jariyah dan inspirasi bagi perangkat daerah lainnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung Rendi Reswandi melaporkan, pada periode Maret 2026 terdapat 42 PNS yang memasuki masa purna bakti. Rinciannya, 8 orang dari Golongan III dan 34 orang dari Golongan IV.

"Dari 42 PNS tersebut, satu orang mencapai batas usia pensiun pada pangkat puncak Pembina Utama (IV/e), yaitu Bapak Drs. Intizam, dengan masa kerja 39 tahun 5 bulan sejak 1986," ujar Rendi.

Ia menjelaskan, setiap PNS yang memasuki purna bakti menerima tali asih sebesar Rp2.000.000 dan plakat penghargaan dari Korpri Provinsi Lampung. Selain itu, diberikan santunan kepada ahli waris anggota Korpri yang meninggal dunia.

Tercatat 7 ASN yang meninggal dunia menerima santunan masing-masing Rp3.000.000 untuk ahli warisnya, serta 2 santunan bagi suami atau istri ASN sebesar Rp1.000.000 per orang. Penyaluran dilakukan secara non-tunai langsung ke rekening penerima.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan Tabungan Hari Tua dan Pensiun Pertama kepada Intizam dari PT. Taspen (Persero) Bandar Lampung.

Dalam sambutan perpisahannya, Intizam mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan kariernya selama 39 tahun 5 bulan yang seluruhnya dijalani di Provinsi Lampung. Ia memulai pengabdian sejak lulus dari APDN Tanjung Karang sebagai pamong praja muda hingga dipercaya menjabat Kepala Dinas Perkebunan.

"Birokrasi bagi saya bukan sekadar tempat bekerja, melainkan ruang pengabdian untuk belajar tentang integritas, loyalitas, dan tanggung jawab," ucap Intizam.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan rekan kerja apabila selama menjalankan tugas terdapat kekhilafan. Menurutnya, estafet kepemimpinan harus terus berjalan seiring dengan prinsip bahwa setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.

Kegiatan pelepasan purna bakti ini merupakan bagian dari komitmen Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta menjaga semangat pengabdian dalam pelayanan publik. (Marwan).

​Bencana longsor yang terjadi pada awal Februari 2026 tersebut dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengakibatkan struktur tanah di tepi jurang menjadi labil. Merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) segera melakukan langkah percepatan perbaikan di lokasi kejadian.

​Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan bahwa perbaikan pada ruas ini merupakan prioritas utama mengingat urgensinya bagi mobilitas wilayah pesisir.

​"Jalur ini merupakan salah satu jalan yang menjadi penyangga ekonomi maupun pariwisata masyarakat di kabupaten Tanggamus, karena jalur ini banyak menghubungkan masyarakat dengan destinasi wisata seperti Teluk Kiluan, maupun Pantai Gigi Hiu," ungkap Wagub Jihan.

​

Wagub Jihan selanjutnya menyampaikan bahwa ruas jalan Simpang Umbar-Putih Doh sebenarnya baru saja selesai direkonstruksi pada September 2025 lalu. Namun, faktor alam menuntut adanya penanganan darurat tambahan demi menjaga keselamatan pengguna jalan.

Secara teknis, penanganan difokuskan pada STA/Km 20 dengan menerapkan metode drainase lereng dan penguatan struktur. Langkah-langkah yang diambil meliputi :

* ​Pemasangan Buis Beton: Berfungsi sebagai saluran drainase lereng untuk mengurangi tekanan air tanah.

* ​Pembangunan Struktur Penahan: Penguatan lereng guna menjaga kestabilan konstruksi dan mencegah longsor susulan.

​Berdasarkan laporan teknis di lapangan, terdapat empat titik longsor yang sedang ditangani. Dari rencana pengerjaan 10 trap, saat ini telah diselesaikan sebanyak 5 trap. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan sisa 5 trap pada empat titik perbaikan tersebut akan rampung dalam satu bulan ke depan.

​

Wagub Jihan berharap, normalisasi jalan ini dapat segera memulihkan aktivitas warga. Penanganan cepat ini diharapkan mampu menjaga konektivitas antar wilayah serta memastikan keamanan bagi warga maupun wisatawan yang melintasi jalur pesisir Kabupaten Tanggamus. (Marwan)

​

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Lampung menekankan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan guna menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan pendanaan daerah.

​

"Kita sadari bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa salah satu titik lemah dari birokrasi adalah kecepatan ritme regulasi yang sering berjalan lebih lambat dibandingkan dengan dinamika tantangan atau pembangunan yang terjadi di masyarakat," ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan sambutan Gubernur.

​

Gubernur selanjutnya menyampaikan bahwa arah pembangunan Lampung tahun 2027 akan difokuskan pada sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan pencapaian visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas". Fokus kolaborasi akan ditarik hingga ke tingkat desa.

​

"Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program-program lainnya," lanjutnya.

​

Terkait indikator makro ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% dan tingkat kemiskinan Lampung yang mencetak sejarah dengan menyentuh angka single digit yakni 9,66%. Namun, pemerintah memberikan catatan khusus pada kantong kemiskinan yang masih terpusat di wilayah perdesaan.

​

Menjawab tantangan tersebut, terdapat enam poin utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan tahun 2027, yaitu :

1. ​Meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan disparitas pendapatan di Provinsi Lampung.

2. ​Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil.

3​. Pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan berkelanjutan terutama mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan.

4. ​Dukungan program makan bergizi gratis yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.

5. ​Mewujudkan pendidikan yang lebih baik, tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter sehingga setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas.

6. ​Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Lampung serta menciptakan Lampung yang bebas dari stunting.

​

"Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil," tegasnya.

​

Mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah", RKPD 2027 diharapkan menjadi pondasi kuat bagi percepatan pembangunan yang inklusif di Bumi Lampung. (Marwan).

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Sekda, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi reformasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP. Sistem tersebut dinilai sebagai langkah modernisasi layanan perpajakan yang menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pemenuhan kewajiban pajak.

"Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, proses administrasi menjadi lebih efisien serta membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujar Sekda Marindo.

Ia mengimbau seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan bukti pemotongan PPh bagi aparatur sipil negara (ASN) telah diterbitkan melalui Coretax. Bukti potong tersebut menjadi dasar dalam pelaporan SPT Tahunan masing-masing ASN.

Sekda juga meminta seluruh ASN segera mengaktifkan akun Coretax, memiliki kode otorisasi atau sertifikat elektronik, serta menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu paling lambat 28 Februari 2026 pukul 23.59 WIB.

Menurutnya, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dan keteladanan aparatur negara. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan publik, pendidikan, hingga kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengungkapkan baru sekitar 10.000 ASN Pemerintah Provinsi Lampung yang mengaktifkan akun Coretax. Padahal, total ASN, baik PNS maupun PPPK, mencapai sekitar 25.000 orang. "Artinya baru seperempat yang aktif. Karena itu, Pak Gubernur meminta agar ini dipastikan langsung dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD," ucapnya.

Ia mencontohkan Dinas Pendidikan yang memiliki sekitar 12.500 ASN atau hampir setengah dari total pegawai di lingkungan Pemprov Lampung. OPD dengan jumlah pegawai besar diminta bergerak cepat agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan.

Pemprov Lampung bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menyiapkan pendampingan selama dua hari, 25–26 Februari 2026, di Gedung Pusiban. Tim DJP akan memberikan asistensi langsung bagi ASN yang mengalami kendala dalam aktivasi akun maupun pelaporan SPT.

Marindo juga mengingatkan integrasi data Coretax dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Batas waktu pelaporan LHKPN adalah 30 Maret 2026, sehingga ketidaksesuaian data antara SPT dan LHKPN berpotensi menimbulkan persoalan administratif.

Selain itu, ia menyoroti kewajiban pelaporan pemotongan pajak PPh Pasal 21, 23, 24, dan 25 oleh bendahara dan pejabat pengelola keuangan. Menurutnya, meskipun pemotongan dilakukan melalui sistem keuangan daerah, pelaporan tetap harus disampaikan secara terpisah.

"Tahun lalu ada kendala data sehingga berdampak pada akurasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari PPh 21. Ini harus menjadi perhatian agar penerimaan daerah tidak berkurang," ujarnya.

Sementara itu, Penyuluh Pajak Madya DJP Bengkulu dan Lampung, Teguh Sriwijaya, menjelaskan 2026 menjadi tahun pertama penerapan sistem Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Sistem ini menggantikan DJP Online yang telah digunakan sekitar satu dekade terakhir.

Menurut Teguh, wajib pajak harus membuat akun baru dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan lagi NPWP 15 digit seperti sebelumnya. Selain itu, pengguna diwajibkan membuat kata sandi dengan standar keamanan lebih tinggi serta memiliki kode otorisasi sebagai pengganti tanda tangan manual.

"Setelah akun dan kode otorisasi dibuat, pelaporan SPT bisa dilakukan. Bukti potong dapat diakses melalui menu 'Portal Saya' dan 'Dokumen Saya', sehingga tidak perlu menginput ulang data,' kata Teguh.

Ia menambahkan, bagi pasangan suami istri dengan NPWP istri nonaktif, pelaporan SPT dilakukan melalui akun suami. Namun, seluruh penghasilan dan harta tetap wajib dilaporkan secara lengkap, baik yang diperoleh dari gaji maupun usaha atau sumber lainnya.

Teguh memastikan tim DJP akan memberikan pendampingan hingga wajib pajak memperoleh bukti penerimaan elektronik. "Semboyan kami, kami bantu sampai berhasil," ujarnya. (Marwan).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proses perbaikan berjalan sesuai rencana serta memberikan solusi cepat bagi masyarakat yang selama ini menggunakan jalur tersebut sebagai akses utama.

Dalam peninjauan tersebut disampaikan bahwa perbaikan jalan di Kabupaten Pringsewu saat ini dilakukan sepanjang 3,8 kilometer. Penanganan yang dilakukan masih bersifat sementara melalui Unit Reaksi Cepat (URC) guna memperbaiki titik-titik kerusakan yang paling mendesak agar jalan tetap dapat dilalui dengan aman.

“Sekarang baru penanganan sementara melalui URC, dan insya Allah di bulan Maret akan dilakukan penanganan yang rigidnya,” ujar Wakil Gubernur saat meninjau lokasi.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan provinsi. Selain penanganan sementara, Pemprov juga telah menyiapkan perbaikan permanen dengan konstruksi rigid (beton) agar jalan lebih kuat dan tahan lama, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Upaya percepatan penanganan jalan ini juga dilakukan melalui koordinasi antara dinas terkait dan tim teknis di lapangan, sehingga proses perbaikan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Pemprov Lampung menargetkan perbaikan permanen dapat segera dimulai pada Maret mendatang.

Perbaikan ruas jalan Pringsewu–Pardasuka diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, di antaranya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara, memperlancar arus transportasi antarwilayah, serta mendukung aktivitas ekonomi warga seperti perdagangan hasil pertanian dan usaha lokal.

Dengan kondisi jalan yang semakin baik, masyarakat di sekitar wilayah Pringsewu hingga Pardasuka diharapkan dapat merasakan dampak positif berupa efisiensi waktu tempuh, penurunan biaya transportasi, serta meningkatnya konektivitas antar daerah di Provinsi Lampung. (Marwan).

Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi pemerintah dengan masyarakat sekaligus menghadirkan berbagai program yang memberi manfaat langsung bagi warga.

Kegiatan Safari Ramadan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa Ramadan tahun ini menjadi momen refleksi satu tahun kepemimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah masyarakat.

"Saya inget, saat saya pertama menjabat  itu masuk bulan puasa dan hari ini sudah masuk bulan puasa lagi, jadi waktu yang kita lewati adalah waktu yang cukup singkat dan kami merasa itu waktu yang cukup untuk kami semua dari jajaran pemerintah, apa yang kami koreksi dan apa yang kami ambil dari perjalanan satu tahun tersebut," ucapnya.

Menurutnya, selama satu tahun terakhir pemerintah terus berupaya menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Pemprov Lampung telah melakukan pembebasan uang komite sekolah. Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan penanganan jalan provinsi. Selain itu, pengembangan potensi desa juga didorong melalui program hilirisasi desa “Desaku Maju”.

Meski demikian, Jihan menegaskan pemerintah belum berpuas diri karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan, termasuk di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memberikan dukungan bagi pembangunan daerah, mulai dari sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Hingga saat ini, kondisi jalan provinsi dengan kategori mantap telah mencapai 79,79 persen dan ditargetkan meningkat hingga akhir masa periode kepemimpinan.

Selain pembangunan, pemerintah juga memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri tetap terpenuhi. Pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak dalam kondisi aman.

Dalam rangka memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan Safari Ramadan ini juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung memberikan santunan kepada 50 anak yatim piatu. Selain itu, Pemprov Lampung juga menyalurkan dana hibah sebesar Rp. 30 juta, untuk Masjid Jami' KH Shobari serta bantuan Al-Qur’an dari Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu.

Melalui Safari Ramadan ini, pemerintah berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, sekaligus memastikan program pembangunan dan bantuan sosialisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di daerah. (Marwan).