Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempersiapkan pelaksanaan BIAS Tahun 2026 agar mampu menjangkau seluruh sasaran imunisasi, baik anak yang menempuh pendidikan formal maupun anak-anak yang tidak bersekolah.

"Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa imunisasi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas," ucap Wagub Jihan.

"Imunisasi adalah investasi penting untuk menciptakan generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Kita harus memastikan tidak ada satu pun anak usia sasaran yang terlewat, baik yang mengenyam pendidikan formal di sekolah maupun anak-anak yang tidak bersekolah," lanjutnya.

Pelaksanaan BIAS Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada Agustus dan November 2026. Program ini menyasar anak usia sekolah dasar serta anak-anak yang tidak bersekolah, termasuk anak putus sekolah dan anak jalanan.

Pada pelaksanaan BIAS Tahun 2026, siswa kelas 1 SD atau usia 7 tahun akan menerima imunisasi Campak-Rubela pada Agustus dan imunisasi DT pada November, masing-masing satu dosis. Sementara itu, siswa kelas 2 SD atau usia 8 tahun akan memperoleh imunisasi Td sebanyak satu dosis pada November.

Adapun bagi siswa kelas 5 SD atau usia 11 tahun, akan diberikan imunisasi HPV untuk anak perempuan pada Agustus dan imunisasi Td pada November, masing-masing satu dosis.

Selain sasaran utama tersebut, Pemerintah juga melaksanakan Imunisasi Kejar HPV bagi anak perempuan kelas 6 SD/MI/sederajat yang belum pernah menerima imunisasi HPV, serta anak perempuan kelas 9 SMP/MTs/sederajat atau usia 15 tahun yang belum memperoleh imunisasi tersebut.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa imunisasi merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh aparatur kewilayahan, mulai dari camat, lurah, hingga kepala desa, diminta turut mengawal pelaksanaan program, memantau capaian di wilayah masing-masing, serta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala setiap pekan selama pelaksanaan BIAS.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarprogram kesehatan di sekolah agar berbagai layanan kesehatan bagi peserta didik dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan memberikan manfaat yang lebih optimal.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan BIAS tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan.

Melalui sinergi lintas program dan lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Imunisasi Kejar HPV Tahun 2026 akan mencapai cakupan yang lebih tinggi, sehingga semakin banyak anak usia sekolah di Provinsi Lampung terlindungi dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) serta mendukung terwujudnya generasi Lampung yang sehat, unggul, dan berdaya saing. (ADV).

"Hilirisasi merupakan jalan utama untuk mentransformasikan perekonomian daerah. Hilirisasi bukan sekadar membangun industri pengolahan, tetapi membangun ekosistem yang menghubungkan sektor pertanian, industri, perdagangan dalam satu rantai nilai yang saling menguatkan," ujar Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat membuka kegiatan Penguatan Hilirisasi dan Daya Saing Industri Pangan dan Olahan Singkong Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Radisson Bandar Lampung, pada Kamis (16/7/2026). 

Kegiatan Penguatan Hilirisasi dan Daya Saing Industri Pangan dan Olahan Singkong di Provinsi Lampung digelar Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Perindustrian. Forum tersebut dihadiri Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita, jajaran pemerintah kabupaten/kota, pelaku industri kecil menengah, serta pemangku kepentingan sektor pangan. 

Wagub Jihan mengatakan, penguatan hilirisasi berbasis agro sangat relevan dengan struktur ekonomi Lampung. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung telah mencapai sekitar Rp523 triliun hingga Rp530 triliun, dengan sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar sebesar 24 persen, disusul industri pengolahan sebesar 19,11 persen.

Menurut Wagub, besarnya potensi tersebut harus diikuti peningkatan kapasitas industri agar komoditas pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah. Dengan demikian, nilai tambah dapat dinikmati petani, pelaku usaha, dan masyarakat di daerah.

Wagub menyebut Lampung memiliki modal kuat untuk menjadi pusat hilirisasi berbasis agro. Selain menjadi penghasil singkong terbesar nasional, provinsi ini juga didukung infrastruktur strategis berupa Jalan Tol Trans Sumatera, pelabuhan, jaringan kereta api, hingga Bandara Radin Inten II yang memperkuat konektivitas distribusi.

Ia mengungkapkan produksi singkong Lampung pada 2025 telah mencapai lebih dari 7,5 juta ton. Komoditas tersebut menjadi fondasi utama untuk mengembangkan industri pangan, bahan baku industri, energi terbarukan, hingga berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi.

Menurut Wagub, salah satu persoalan terbesar yang dihadapi pemerintah saat awal masa kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal adalah ketidakstabilan harga singkong. Namun, melalui kebijakan pemerintah provinsi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, harga singkong kini lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya.

"Alhamdulillah hari ini harga ubi kayu di Provinsi Lampung termasuk yang paling baik dibanding periode-periode sebelumnya dan cukup stabil," katanya.

Untuk memperkuat ekosistem hilirisasi, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan pembangunan Cassava Center sebagai pusat riset singkong pertama di Indonesia. Pusat riset tersebut diharapkan menjadi wadah pengembangan teknologi, inovasi, serta solusi terhadap berbagai persoalan budidaya dan industri singkong.

Selain itu, pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan juga menargetkan pembangunan pabrik bioetanol berbahan baku singkong melalui kerja sama dengan PTPN. Proyek tersebut diproyeksikan menjadi salah satu penggerak hilirisasi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas petani.

Wagub menjelaskan, pengembangan industri berbasis singkong juga diintegrasikan melalui program unggulan Desaku Maju. Program tersebut menghubungkan sektor pertanian, penyediaan alat pascapanen seperti bed dryer, pelatihan vokasi, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur desa, hingga dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih.

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengusulkan program industrialisasi mocaf terintegrasi berbasis klaster sebagai Proyek Strategis Nasional kepada pemerintah pusat. Model tersebut mengintegrasikan budidaya singkong, industri pengolahan mocaf, logistik, inovasi, hingga pemasaran dalam satu ekosistem.

Di sisi lain, National Cassava Center yang diinisiasi Universitas Lampung bersama Bappenas juga disiapkan sebagai pusat riset dan pengembangan ubi kayu nasional. Keberadaan pusat riset tersebut diharapkan mempercepat inovasi produk turunan singkong sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Wagub menegaskan, pemerintah provinsi akan terus mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah (IKM) pangan yang mampu menghasilkan produk berkualitas, aman, dan berdaya saing. Pengembangan sentra IKM mocaf di Kabupaten Pringsewu menjadi contoh bahwa hilirisasi mampu membuka peluang usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Ia juga meminta dukungan Kementerian Perindustrian untuk memperluas program restrukturisasi mesin, pembangunan kawasan industri, penguatan standar mutu, sertifikasi produk, hingga peningkatan kapasitas pelaku IKM.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menilai Lampung memiliki seluruh prasyarat untuk berkembang menjadi klaster industri pangan nasional. Menurutnya, posisi strategis, kekuatan sektor pertanian, serta infrastruktur yang memadai menjadikan Lampung sangat potensial mengembangkan hilirisasi berbasis agro. 

Faisol menyebut kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Lampung mencapai 19,11 persen, sedikit lebih tinggi dibanding kontribusi industri pengolahan terhadap PDB nasional sebesar 19,07 persen. Capaian tersebut menunjukkan arah industrialisasi Lampung sudah berada pada jalur yang tepat.

Ia juga mengungkapkan kinerja ekspor singkong Lampung meningkat 73,14 persen, sementara ekspor pati singkong tumbuh 37,7 persen. Pemerintah pusat berkomitmen mendukung pengembangan produk turunan seperti mocaf, glukosa, sorbitol, hingga bioetanol agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah.

Direktur Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Reni Yanita menjelaskan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi hilirisasi olahan singkong dengan 80 peserta, workshop sistem keamanan pangan bagi 30 pelaku IKM, serta diseminasi restrukturisasi mesin dan peralatan yang diikuti 120 pelaku usaha. Program tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing industri kecil menengah pangan di Lampung. 

Melalui penguatan hilirisasi berbasis agro, Pemerintah Provinsi Lampung berharap komoditas unggulan seperti singkong tidak lagi hanya menjadi bahan mentah, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tambah tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, memperkuat investasi industri, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. (ADV).

Bandar Lampung | Prokontra.news |  – Wakil Presiden (WaPres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, didampingi wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau langsung lokasi pembangunan Jembatan Way Bungur di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, pada Rabu (15/7/2026).

Di lokasi, Wakil Presiden RI bersama Wakil Gubernur Lampung dan jajaran pemerintah daerah menerima paparan mengenai perkembangan pembangunan jembatan, mulai dari kondisi eksisting, tantangan teknis di lapangan, hingga desain pembangunan jembatan baru yang diproyeksikan menjadi akses utama masyarakat di wilayah pesisir Kecamatan Way Bungur.

Berdasarkan paparan teknis, Jembatan Way Bungur akan menghubungkan Desa Tanjung Tirto dan Desa Kali Pasir dengan panjang trase sekitar 764 meter. Pembangunan direncanakan berlangsung selama 18 bulan dengan nilai investasi mencapai Rp.96,8 miliar.

Jembatan baru tersebut dirancang menggunakan bentang utama rangka baja sepanjang 80 meter, didukung konstruksi pile slab sepanjang 550 meter, MSE Wall 114 meter, PC-I Girder 20 meter, serta RBI sepanjang 80 meter. Saat ini, proses pembangunan masih berada pada tahap penyelesaian administrasi, meliputi pembebasan lahan dan perizinan lingkungan.

Paparan tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan jembatan baru menjadi solusi atas berbagai persoalan pada jembatan lama. Kondisi eksisting menunjukkan adanya kerusakan pada timbunan oprit, struktur yang tidak lagi simetris, serta keterbatasan kapasitas yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Usai menerima pemaparan, Wapres Gibran bersama rombongan meninjau langsung lokasi pembangunan. Tidak hanya mengamati dari darat, Wapres juga menaiki perahu menyusuri aliran Way Bungur guna melihat secara langsung posisi trase jembatan, kondisi sungai, serta kesiapan lokasi pembangunan dari sisi perairan.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Kapolda Lampung, Pangdam II/Sriwijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, serta jajaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, pembangunan Jembatan Way Bungur memiliki arti strategis karena tidak hanya menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat. 

Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, memangkas waktu tempuh antarwilayah, mempercepat distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, sekaligus meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas perdagangan.

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung visi pembangunan daerah, yakni menciptakan konektivitas yang semakin baik antarwilayah sehingga potensi ekonomi lokal dapat berkembang secara optimal dan merata.

Melalui dukungan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan Jembatan Way Bungur, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis konektivitas di kawasan timur Lampung akan semakin kuat. Infrastruktur ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan. (ADV).

Bandar Lampung | Prokontra.news | - Pemerintah Provinsi Lampung bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola sektor ketahanan pangan yang efektif dan akuntabel melalui Rapat Entry Meeting Penugasan Pengawasan Sektor Ketahanan Pangan Triwulan III Tahun 2026 di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, pada Rabu (15/07/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah awal penyamaan persepsi sekaligus koordinasi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam pelaksanaan pengawasan sektor ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiyawan mengatakan pengawasan pada triwulan III tahun 2026 akan dilakukan secara komprehensif terhadap sektor ketahanan pangan dengan mencakup tujuh topik yang terbagi dalam dua tema utama.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya menilai implementasi kebijakan, tetapi juga memotret kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan, mengidentifikasi berbagai risiko, termasuk potensi fraud, serta memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola.

Agus menilai Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah dengan sektor pertanian yang kuat dan berkontribusi besar terhadap produksi pangan nasional. Karena itu, ia meminta seluruh tim pengawas menjalankan tugas secara independen, objektif, dan berpedoman pada standar pengawasan agar hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor ketahanan pangan yang menjadi fokus pembangunan daerah.

Menurut Marindo, sebagai lumbung pangan nasional, Lampung memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung percepatan swasembada pangan melalui peningkatan produksi, distribusi, dan stabilitas harga pangan.

"Ketahanan pangan merupakan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memastikan tata kelola sektor pertanian dan ketahanan pangan berjalan selaras dengan Asta Cita Presiden serta regulasi pemerintah pusat," ujarnya.

Marindo menjelaskan, fokus pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung.

Di sektor hulu, Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan pengembangan pupuk hayati cair sebagai alternatif untuk memperkuat produktivitas pertanian. Program tersebut telah diterapkan di sekitar 1.500 titik dari total 2.644 desa di Lampung sejak 2025 dan ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027 sehingga setiap desa mampu memproduksi pupuk hayati cair secara mandiri.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memperkuat komoditas unggulan daerah, termasuk singkong yang merupakan salah satu komoditas strategis Lampung. Upaya pemerintah memperjuangkan penghentian impor singkong mendapat dukungan pemerintah pusat dan berdampak terhadap stabilitas harga singkong di tingkat petani.

Marindo mengatakan berbagai potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga komoditas unggulan seperti kopi dan lada kemudian diintegrasikan melalui Program Desaku Maju sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi desa dari hulu hingga hilir.

Program tersebut juga dikolaborasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis sehingga kebutuhan bahan pangan untuk dapur program dapat dipenuhi dari hasil produksi desa. Dengan demikian, perputaran ekonomi diharapkan tetap berada di desa sekaligus mendorong tumbuhnya hilirisasi produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Cita-cita kami adalah membangun desa yang memiliki ekosistem ekonomi kuat sehingga generasi muda bangga menjadi petani dan memiliki masa depan yang lebih baik di desanya sendiri. Semua itu tentu harus didukung dengan tata kelola dan pengawasan yang baik melalui kolaborasi antara BPKP, pemerintah kabupaten/kota, dan perangkat daerah," kata Marindo.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (Korwas IPP) BPKP Aderial memaparkan desain pengawasan yang akan dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan bertujuan memperkuat tata kelola sektor pangan, mengoptimalkan peran BUMN dalam mendukung ketahanan pangan, serta memastikan pencapaian target prioritas nasional di bidang pangan.

Aderial menekankan pentingnya sinkronisasi indikator dan target pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh program yang dijalankan mampu mendukung pencapaian target nasional pada tahun 2026.

Ia menambahkan, evaluasi lapangan ditargetkan selesai pada minggu pertama Agustus 2026. Untuk itu, BPKP mengharapkan dukungan penuh dari seluruh organisasi perangkat daerah dan inspektorat agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan kolaboratif. (ADV)