Kegiatan yang dirangkaikan dalam momentum Ramadan 1447 Hijriah tersebut menjadi wujud nyata kepedulian sosial PLN bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN dalam membantu masyarakat mendapatkan sambungan listrik gratis.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas konsistensi PLN dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam memperluas akses kelistrikan di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah, akses listrik di Provinsi Lampung terus menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan data terbaru, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,85 persen. 

Artinya, hampir seluruh rumah tangga di Lampung telah menikmati layanan listrik PLN. Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujar Jihan.

Ia menambahkan, hingga saat ini lebih dari 2,6 juta pelanggan telah dilayani PLN di wilayah Lampung. Menurutnya, kehadiran listrik bukan hanya sekadar penerangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi keluarga, pendidikan anak, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Program Light Up The Dream menjadi bukti bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang menghadirkan keadilan energi dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci mewujudkan Lampung yang maju, inklusif, dan sejahtera,” tegasnya.

Jihan juga berharap program tersebut dapat terus diperluas, terutama menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kawasan yang memiliki tantangan administratif, sehingga seluruh warga Lampung dapat menikmati hak dasar atas energi listrik.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Rizki Muhammad, menjelaskan bahwa program Light Up The Dream merupakan kolaborasi pegawai PLN bersama YBM PLN untuk menyalurkan amanah dan kepedulian kepada masyarakat pra sejahtera.

“Pada hari ini, PLN memberikan sambungan listrik gratis kepada 34 keluarga di Provinsi Lampung. Insya Allah hingga akhir bulan akan bertambah menjadi 70 keluarga. Secara nasional, hari ini dilakukan penyalaan serentak kepada 2.150 penerima manfaat, dan sejak 2020 telah mencapai 44.000 keluarga,” jelas Rizki.

Khusus di Provinsi Lampung, selama lima tahun terakhir, PLN telah menyalurkan sambungan listrik gratis kepada lebih dari 750 keluarga pra sejahtera.

Salah satu penerima manfaat adalah Ridho Jaya Umbara, warga Kelurahan Sawah Brebes yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Selama kurang lebih 10 tahun, Ridho dan keluarganya menyalur listrik dari tetangga. Kini, melalui program tersebut, rumahnya resmi memiliki sambungan listrik sendiri.

“Semoga bantuan ini dapat menambah semangat Pak Ridho dan keluarga dalam meningkatkan perekonomian,” ujar Rizki.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela didampingi General Manager PLN UID Lampung secara simbolis menyalakan meteran listrik di kediaman Ridho Jaya Umbara, serta mengikuti penyalaan listrik serentak nasional secara virtual.

Momentum Ramadan pun menjadi penguat semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Provinsi Lampung optimistis, dengan kolaborasi yang terus diperkuat, akses energi yang merata akan semakin mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Lampung. (Marwan).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela tersebut menyasar Pasar Tradisional Kangkung di Kecamatan Telukbetung Selatan dan ritel modern Chandra Department Store di Tanjungkarang Timur. Dalam peninjauan ini, Wagub Jihan didampingi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta instansi vertikal seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Secara umum, harga dan ketersediaan komoditas pangan di kedua lokasi terpantau aman dan terkendali. Namun, Wagub Jihan mencatat adanya sedikit fluktuasi harga pada beberapa komoditas pokok.

"Alhamdulillah di ritel tradisional dan modern kita temukan harga relatif stabil. Ada beberapa komoditas seperti cabai rawit dan beras medium yang sedikit naik, namun pasokannya dipastikan cukup sampai menjelang hari raya," ujar Wagub di sela-sela kegiatannya.

Selain memantau stabilitas harga, fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan keamanan bahan pangan segar yang beredar. Bersama BPOM, tim melakukan tes cepat (rapid test) terhadap sejumlah sampel komoditas, mulai dari sayuran, buah, bumbu dapur, daging, hingga ikan.

Adapun, hasil dari semua pengujian di lapangan membawa kabar baik bagi konsumen. "Tadi yang kita uji semuanya aman. Ikan-ikanan, daging, hingga ikan asin dinyatakan negatif dari formalin atau bahan pengawet berbahaya lainnya," tutur Wagub.

Meski bahan pangan segar tergolong aman, tim gabungan justru menemukan temuan pelanggaran pada produk olahan dan kemasan di ritel modern. Petugas mendapati produk makanan beku (frozen food) yang belum mengantongi izin edar resmi BPOM dan belum memiliki nomor PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

Tak hanya itu, petugas juga menemukan produk dengan kondisi fisik yang tidak layak jual, seperti kemasan makanan kaleng yang penyok dan karton susu yang sudah rusak. Menanggapi temuan ini, Wagub langsung mengambil tindakan tegas di lokasi.

"Kita minta pihak ritel modern untuk menarik dan meretur dulu barang yang belum ada izin edar atau kemasannya rusak. Temuan produk kaleng yang penyok tidak diperbolehkan untuk diedarkan," tegas Jihan yang langsung disanggupi oleh perwakilan manajemen ritel.

Pengawasan ketat dan penarikan langsung produk bermasalah ini berdampak positif dalam memberikan perlindungan konsumen menjelang Lebaran. Masyarakat kini dapat berbelanja dengan rasa aman, tanpa perlu khawatir akan kelangkaan pasokan atau risiko kesehatan dari produk pangan yang tak berizin.

Lebih jauh, kepastian tersedianya pasokan berkualitas ini mampu menjaga daya beli masyarakat selama periode hari raya keagamaan. Dengan harga yang terjangkau dan mutu yang terjamin, laju inflasi daerah diharapkan terus terkendali secara efektif.

(Marwan)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Akselerasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, makin terus menunjukkan progres positif. Hal ini ditegaskan dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada sejumlah titik perbaikan jalan provinsi di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai, pada Rabu (04/03/2026).Didampingi Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, rombongan meninjau ruas-ruas strategis yang menjadi urat nadi perekonomian, di antaranya Jalan Raya Murni Jaya Simpang PU dan Jalan Merdeka Pasar Mulya Asri.Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Mirza memberikan instruksi khusus mengenai ketahanan konstruksi. Beliau menekankan bahwa musuh utama aspal adalah genangan air, sehingga sistem pembuangan air harus menjadi prioritas." Kita tidak ingin perbaikan ini hanya sementara. Musuh utama aspal adalah air. Saya instruksikan Dinas BMBK untuk memastikan normalisasi drainase menjadi bagian tak terpisahkan dari pengerjaan ini," tegas Gubernur Mirza.Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, menyambut baik langkah nyata Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara tingkat provinsi dan kabupaten adalah kunci agar pembangunan menyentuh kepentingan publik secara tepat sasaran." Ruas jalan ini adalah akses vital bagi distribusi hasil bumi dan mobilitas warga kami. Sinergi ini sangat krusial agar pembangunan tepat manfaat," ujar Nadirsyah.Pemerintah telah memetakan sejumlah ruas jalan yang akan ditangani sepanjang tahun ini, mencakup rekonstruksi berat hingga pemeliharaan rutin:A. Ruas dengan Rekonstruksi Jalan (800 Meter) & Pemeliharaan Rutin:

✓• ​Bandar Sakti – Simpang Daya Murni

✓• ​Simpang Daya Murni – Gunung Batin

​

B. Ruas dengan Pemeliharaan / Perbaikan Rutin:

✓• ​Simpang Tujok – Panaragan Jaya

✓• ​Panaragan Jaya – Simpang Panaragan

✓• ​Penumangan – Tegal Mukti

✓• ​Adijaya – Tulung Randu

✓• ​Penumangan – Unit VI

​

​Selain meninjau proyek berjalan, rombongan juga mengevaluasi hasil pembangunan tahun anggaran sebelumnya. Tercatat pada tahun 2025, Pemprov Lampung berhasil memulihkan kondisi sekitar tujuh hingga delapan ruas jalan di Tubaba dengan total panjang mencapai dua kilometer.

​

Meskipun mendapat respons positif, pemerintah tetap mencatat masukan warga terkait kendaraan angkutan berat yang melintasi jalur alternatif. Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas beban jalan.

​

Turut Hadir dalam Peninjauan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, Wakil Ketua I DPRD Tubaba, Ponco Nugroho, Anggota DPRD Tubaba Fraksi Gerindra, Yantoni, Plt. Kadis PUPR Tubaba, Iwan Balaw. (Red)

Ruas jalan yang telah puluhan tahun dinantikan masyarakat itu akan mulai ditangani tahun ini. Pada tahap awal, Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan perbaikan sepanjang 13,5 kilometer khusus di wilayah Rawa Pitu, sebagai bagian dari total panjang ruas sekitar 31 kilometer.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa penanganan jalan ini telah masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Lampung sejak 2025. Program tersebut memang diproyeksikan untuk dilaksanakan pada tahun 2026, sebelum adanya perhatian publik yang berkembang belakangan.

“Perencanaan sudah masuk sejak tahun lalu. Sekarang kita percepat pelaksanaannya agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia menyampaikan, saat ini proyek perbaikan jalan Gedong Aji–Umbul Mesir sudah memasuki proses tender. Pemerintah Provinsi bahkan mendorong percepatan jadwal agar pengerjaan dapat dimulai lebih awal dari rencana semula.

“Sekarang sedang proses tender. Yang tadinya dijadwalkan mulai Mei, kita dorong supaya awal April sudah bisa mulai dikerjakan,” jelasnya. Rawa Pitu dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Lampung, selain komoditas sawit dan karet. Jalan ini menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian, terutama saat musim panen.

“Kawasan ini penghasil padi dalam jumlah besar. Kalau jalannya tidak layak, biaya angkut naik, harga di petani tertekan. Maka perbaikan jalan ini langsung berdampak pada kesejahteraan,” ujar Gubernur Mirza.

Perbaikan akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Pada tahun ini, sejumlah segmen akan dibangun dengan konstruksi rigid beton, sementara bagian lain yang belum masuk pengerjaan utama akan diperkuat lapisan dasar (base) untuk mencegah kendaraan terperosok saat musim hujan.

“Yang penting konektivitasnya dulu kita pulihkan. Tidak boleh lagi ada kendaraan terjebak lumpur,” tambahnya.

Kehadiran Gubernur Mirza disambut antusias warga. Subari, warga Rawa Pitu, menyebut kondisi jalan selama lebih dari 30 tahun sangat menyulitkan aktivitas warga, terutama saat hujan dan kemarau. “Kami sudah lama menunggu. Jalan ini sangat menentukan penghasilan kami. Alhamdulillah sekarang benar-benar mulai dikerjakan,” ujarnya.

Kepala Desa Sumber Agung, Sahel S., juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan akses vital bagi sekitar 3.000 penduduk desa dan penghubung utama menuju Kecamatan Penawar Aji.

“Ini bukan tambal sulam. Langsung beton. Kami berharap bisa dilanjutkan sampai tuntas,” kata Gubernur Mirza. Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga meninjau ruas jalan Sp. Unit VIII–Gedong Aji di Kecamatan Banjar Baru sebagai bagian dari percepatan penanganan infrastruktur jalan provinsi.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya membangun infrastruktur secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan untuk mendukung sentra produksi pertanian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (Marwan)

​Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur jalan, terutama di titik-titik krusial yang menjadi akses penghubung pintu tol. Ruas sepanjang 12 kilometer tersebut dilaporkan telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun akibat tingginya volume kendaraan berat.

​"Ini jalan provinsi di ruas Gunung Batin - Daya Murni. Ini juga sudah bertahun-tahun rusak. Tahun kemarin ada penanganan sedikit, tahun ini ditambahkan penanganannya sampai ke perlintasan jalan tol," ujar Gubernur di sela-sela peninjauan.

​Gubernur menjelaskan bahwa penyebab utama kerusakan jalan di wilayah tersebut adalah maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), khususnya angkutan komoditas singkong. Ia menyayangkan adanya ketimpangan antara kekuatan jalan dengan beban kendaraan yang melintas.

​"Jalan provinsi itu rekan-rekan, maksimal 8 ton, dan dilewati 40 ton. Ya rusak! Tapi di satu sisi, sektor swasta juga harus pahami, jalan provinsi ini hanya untuk 8 ton, jangan dilewati 40 ton," tegasnya.

​Terkait teknis pengerjaan, Gubernur menyebutkan bahwa tim di lapangan sedang melakukan penanganan sementara guna mendukung kelancaran arus lalu lintas menjelang hari raya Idul Fitri. Setelah itu, proyek akan dilanjutkan ke tahap permanen dengan spesifikasi aspal dua lapis yang diperkuat.

​Gubernur juga menyoroti temuan teknis terkait pengerjaan jalan di masa lalu yang dianggap tidak memenuhi standar. Ia menegaskan tidak akan menoleransi pengerjaan yang asal-asalan pada periode kepemimpinannya.

​

"Kualitas harus terjaga, tidak boleh dibayar kalau tidak sesuai spek, karena kita yang kasihan warganya. Lapis bawahnya batunya base-nya 35 cm, tadi (temuan lama) kurang dari 35 cm," jelas Gubernur Mirza. 

​Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menuntaskan perbaikan ruas ini secara bertahap. Hingga saat ini, penanganan difokuskan pada titik terparah sepanjang 3 kilometer dan akan terus dilanjutkan hingga seluruh ruas berfungsi optimal bagi masyarakat. (Marwan)

Mengawali arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya menjaga kecukupan pasokan bahan pokok sebagai kunci stabilitas harga, baik menjelang hari raya maupun di luar periode tersebut. “Lebaran tidak Lebaran seharusnya (harga) sama saja, kalau stok kita cukup,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis 2 Maret 2026, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) nasional pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen.

Di sisi lain, inflasi tahunan Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan nasional. Untuk inflasi bulanan (month-to-month), secara nasional tercatat sebesar 0,68 persen pada bulan Februari 2026, sedangkan Lampung berada di angka 0,36 persen, artinya pada bulan Februari 2026 inflasi Lampung masih dibawah inflasi nasional

Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah di wilayah Sumatera. Secara nasional, seluruh 38 provinsi mengalami inflasi tahunan dengan rentang 0,63 persen hingga 6,94 persen. 

Dari sisi Indeks Harga Konsumen (IHK) (2022=100), nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 110,50, meningkat dari Januari 2026 yang sebesar 109,75. Kenaikan ini mencerminkan tekanan harga agregat secara nasional.

Sementara itu, IHK Provinsi Lampung pada Februari 2026 tercatat sebesar 110,11, lebih rendah dibandingkan nasional. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat harga umum di Lampung relatif lebih terkendali.

IHK merupakan indikator utama untuk mengukur laju inflasi atau deflasi, memantau perubahan biaya hidup, serta menjadi dasar penyesuaian upah dan kebijakan moneter. IHK menggambarkan fluktuasi harga barang dan jasa yang dibayar konsumen dan menjadi rujukan penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Di wilayah Sumatera, IHK Lampung termasuk dalam kelompok terendah, setelah Kepulauan Bangka Belitung (106,75) dan Bengkulu (108,75). Beberapa provinsi lain bahkan mencatatkan IHK di atas angka nasional akibat tekanan harga pada sektor perumahan dan energi.

Secara nasional, inflasi tahunan Februari 2026 terutama didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 2,26 persen, seiring normalisasi tarif listrik setelah periode diskon pada Januari–Februari 2025 (low base effect). 

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut memberi andil, khususnya komoditas emas perhiasan yang mengalami kenaikan harga mengikuti tren global salah satunya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Di Lampung, tekanan inflasi tersebut mampu diredam melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pengawasan distribusi bahan pokok, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi, terutama selama Ramadan 1447 Hijriah.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai capaian inflasi dan IHK yang lebih rendah dibandingkan nasional menjadi indikator positif efektivitas kebijakan pengendalian harga di daerah. Ke depan, Pemprov akan terus memantau dinamika harga, memperkuat operasi pasar, serta menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan inflasi yang terkendali dan IHK yang relatif stabil, Lampung optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Marwan)

Ruas jalan yang telah puluhan tahun dinantikan masyarakat itu akan mulai ditangani tahun ini. Pada tahap awal, Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan perbaikan sepanjang 13,5 kilometer khusus di wilayah Rawa Pitu, sebagai bagian dari total panjang ruas sekitar 31 kilometer.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa penanganan jalan ini telah masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Lampung sejak 2025. Program tersebut memang diproyeksikan untuk dilaksanakan pada tahun 2026, sebelum adanya perhatian publik yang berkembang belakangan.

“Perencanaan sudah masuk sejak tahun lalu. Sekarang kita percepat pelaksanaannya agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia menyampaikan, saat ini proyek perbaikan jalan Gedong Aji–Umbul Mesir sudah memasuki proses tender. Pemerintah Provinsi bahkan mendorong percepatan jadwal agar pengerjaan dapat dimulai lebih awal dari rencana semula.

“Sekarang sedang proses tender. Yang tadinya dijadwalkan mulai Mei, kita dorong supaya awal April sudah bisa mulai dikerjakan,” jelasnya. Rawa Pitu dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Lampung, selain komoditas sawit dan karet. Jalan ini menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian, terutama saat musim panen.

“Kawasan ini penghasil padi dalam jumlah besar. Kalau jalannya tidak layak, biaya angkut naik, harga di petani tertekan. Maka perbaikan jalan ini langsung berdampak pada kesejahteraan,” ujar Gubernur Mirza.

Perbaikan akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Pada tahun ini, sejumlah segmen akan dibangun dengan konstruksi rigid beton, sementara bagian lain yang belum masuk pengerjaan utama akan diperkuat lapisan dasar (base) untuk mencegah kendaraan terperosok saat musim hujan.

“Yang penting konektivitasnya dulu kita pulihkan. Tidak boleh lagi ada kendaraan terjebak lumpur,” tambahnya.

Kehadiran Gubernur Mirza disambut antusias warga. Subari, warga Rawa Pitu, menyebut kondisi jalan selama lebih dari 30 tahun sangat menyulitkan aktivitas warga, terutama saat hujan dan kemarau. “Kami sudah lama menunggu. Jalan ini sangat menentukan penghasilan kami. Alhamdulillah sekarang benar-benar mulai dikerjakan,” ujarnya.

Kepala Desa Sumber Agung, Sahel S., juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan akses vital bagi sekitar 3.000 penduduk desa dan penghubung utama menuju Kecamatan Penawar Aji.

“Ini bukan tambal sulam. Langsung beton. Kami berharap bisa dilanjutkan sampai tuntas,” kata Gubernur Mirza. Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga meninjau ruas jalan Sp. Unit VIII–Gedong Aji di Kecamatan Banjar Baru sebagai bagian dari percepatan penanganan infrastruktur jalan provinsi.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya membangun infrastruktur secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan untuk mendukung sentra produksi pertanian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (Marwan)

Hal tersebut disampaikan saat Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung serta peluncuran buku 1 Tahun Mirza - Jihan yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, pada Senin (2/3/2026). 

Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun, melalui percepatan dan pemetaan anggaran yang ketat sejak sebelum pelantikan, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD.

"Singkat cerita, dengan segala upaya, utang 600 miliar lunas ke pihak ketiga, utang yang 1,2 triliun (kepada kabupaten) kita atur skema-skemanya, efisiensi 200 miliar kita laksanakan. Dan itu pun masih bisa kita dapat menambah jalan sebanyak 400 miliar," ujar Gubernur Mirza.

Gubernur juga menekankan fokus utamanya pada sektor konektivitas melalui perbaikan infrastruktur jalan. Ia berkomitmen mengubah persepsi masyarakat terhadap kualitas infrastruktur di Lampung.

"Visi saya terhadap jalan Provinsi Lampung, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Kita akan bersama-sama membuat kedepan, pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalannya," tegasnya.

Selain infrastruktur fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas. Gubernur Mirza telah menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja utama. 

"KPI-nya salah satunya adalah Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kita akan layani masyarakat sampai seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan-layanan yang diberikan," tambahnya.

Di akhir sambutan, Gubernur mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung dan peran insan pers dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, pers memiliki kedudukan vital sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial bagi pemerintah.

"Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tapi juga penjaga arah. Pers bukan hanya pengamat, tapi juga mitra dalam perjalanan pembangunan. Kami percaya kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa menekankan bahwa publik, terutama mayoritas pemilih yang memberikan amanah kepada kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wagub Jihan berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai satu tahun pertama ini sebagai fase krusial dalam membangun pondasi pembangunan yang berkelanjutan.

"Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan oleh para pemimpinnya. Pak Gubernur, ini baru peletakan pondasi, tapi saya lihat ini sudah terlihat arahnya. Memang belum maksimal, tapi paling tidak kami melihat ada upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Abung juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya berfungsi sebagai saluran humas pemerintah. Ia menegaskan bahwa independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik.

"Kami tetap membangun sinergi tapi tidak melemahkan daya kritis kami terhadap apa yang harus kami kritisi. Tetapi itu secara proporsional dan profesional. Saya ingatkan pada anak-anak IJP, silakan mengkritik tapi kita tidak nyinyir," tegasnya. (Marwan).

Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir tersebut bersifat terbuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Dicky Syailendra, S.Sos., M. Si, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, masing-masing perwakilan Daerah Pemilihan menyampaikan laporan hasil Reses I, yaitu:

-Dapil I: Zahrudin, S.E., M. Si

-Dapil II: Basirun Hadinata

-Dapil III: Amir Hamzah, S.H

-Dapil IV: Basri M. Zahri, S.Pd., M. Si

-Dapil V: Rani Susilawati, S.E

Setelah penyampaian laporan reses dari seluruh Daerah Pemilihan, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Dicky Syailendra, S.Sos., M. Si, sekaligus menutup rangkaian kegiatan rapat.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Camat se-Kabupaten Ogan Ilir.

Pengirim berita : 

(Aprianto)

Ogan Ilir | Prokontra.news | - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP, menghadiri acara Malam Pamit Kenal Kapolda Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Ballroom The Sultan Convention Center, Palembang, pada Minggu (08/02/2026).Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Selatan. Turut hadir pula unsur kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani, S.H., M.H. Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir bersama jajaran pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan dan sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, serta unsur TNI–Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Sumatera Selatan.

Acara pamit kenal berlangsung dengan khidmat dan penuh keakraban sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Kapolda Sumatera Selatan yang lama, sekaligus penyambutan Kapolda Sumatera Selatan yang baru dalam mengemban tugas.

Pengirim berita : (Aprianto)