Melalui Dinas BMBK, Pemprov Lampung secara serentak melakukan penutupan jalan berlubang, pembersihan drainase, bahu jalan, pengangkatan sedimen, serta penanganan longsor di berbagai wilayah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan lancar, khususnya dalam menyambut Ramadan di tengah intensitas hujan yang masih tinggi.

Penanganan di lapangan dilakukan secara terpadu oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di ruas-ruas strategis, antara lain :

Ruas jalan Kali Rejo – Bangun Rejo

Ruas jalan Metro – Kota Gajah

Ruas jalan Kotabumi – Bandar Abung

Ruas jalan Daya Murni – Gunung Batin, serta sejumlah ruas lainnya sesuai wilayah kerja masing-masing UPTD.

Di wilayah Kotabumi, khususnya ruas Bandar Abung, sejumlah alat berat telah ditempatkan untuk membersihkan aliran air di sisi bahu jalan. Upaya ini dilakukan agar genangan air dapat diminimalkan sehingga kerusakan jalan tidak semakin parah, sebelum dilanjutkan dengan proses penimbunan.

Sementara itu, pada ruas Metro – Kota Gajah, dilakukan pengerukan saluran air di bahu jalan untuk menjaga kelancaran aliran air dan mencegah genangan. Hal serupa juga dilakukan di ruas Daya Murni – Gunung Batin melalui penimbunan jalan dan pengerukan drainase.

Di ruas Kali Rejo – Bangun Rejo, petugas melakukan pengerukan saluran air serta penimbunan jalan berlubang agar tetap dapat dilalui kendaraan masyarakat dengan aman.

Selain perbaikan darurat dan preventif tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah mempersiapkan program perbaikan jalan yang lebih besar dan menyeluruh terhadap 62 ruas jalan provinsi. Program ini direncanakan akan dimulai lebih cepat dari biasanya, yakni pada Maret 2026.

Langkah percepatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara berkelanjutan, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Lampung.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memastikan infrastruktur jalan tetap layak fungsi, dan mendukung aktivitas warga, khususnya di masa rawan cuaca ekstrem dan menjelang bulan suci Ramadhan. (Marwan)

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat. Difokuskan pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.

“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.

“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.

Taufiqul juga menambahkan bahwa seluruh jajaran di lapangan sudah diminta bergerak cepat, khususnya pada ruas-ruas dengan lalu lintas tinggi dan jalur utama mudik antar kabupaten/kota.

“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan. (Marwan)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara yang gelar di Aula Lantai III Sekretariat Pemkab Tubaba, ini menjadi momentum krusial sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, pada Rabu (04/03/2026).Hadir langsung dalam agenda tersebut Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., yang disambut oleh Bupati Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, S.P., bersama Wakil Bupati Nadirsyah dan jajaran Forkopimda.Dalam laporannya, Bupati Novriwan Jaya mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap percepatan pembangunan di "Bumi Ragem Sai Mangi Wawai". Ia menyoroti kemajuan sektor infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat."Tahun 2026 ini, Tubaba mendapatkan alokasi untuk tujuh ruas jalan strategis. Salah satu yang paling dinantikan adalah ruas Penumangan–Unit 6. Ini suntikan semangat luar biasa bagi konektivitas antarwilayah kami," ujar Novriwan.Tak hanya fisik, sektor kesehatan juga bertransformasi. Dengan kucuran dana pusat senilai Rp130 miliar, RSUD Tubaba kini bersiap menjadi rumah sakit rujukan unggulan. Saat ini, fasilitas tersebut telah mampu melayani lebih dari 200 pasien rutin cuci darah (hemodialisa) dan fokus pada penanganan penyakit kronis (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi).

​

​Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam arahannya menekankan bahwa wewenang yang dimiliki pemerintah harus bermuara pada pelayanan rakyat. Ia secara khusus menyoroti potensi ekonomi masif dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

​

"Anggaran MBG di Tubaba mencapai Rp497,7 miliar. Jika dibagi ke 100 desa, artinya ada potensi Rp 4 miliar yang mengalir ke tiap desa per tahun. Kepala Tiuh (Kepala Desa) harus cerdas; jangan sampai bahan bakunya diambil dari luar Tubaba. UMKM dan petani lokal harus menjadi pemain utama," tegas Gubernur.

​

Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga nilai tambah komoditas unggulan seperti singkong dan jagung agar tidak sekadar menjadi bahan mentah yang keluar daerah tanpa memberikan dampak ekonomi maksimal bagi petani lokal.

​

​Sebagai solusi atas fluktuasi harga komoditas, Pemerintah Provinsi Lampung memperkenalkan program Koperasi Desa Merah Putih. Program ini bertujuan memutus rantai tengkulak luar daerah dengan menyediakan armada transportasi sendiri dan menjaga stabilitas harga di tingkat desa.

​

Gubernur juga menjanjikan dukungan nyata berupa pemberian Pupuk Organik Cair (POC) yang diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas lahan hingga 15-20%. Selain itu, bantuan mesin pengering (dryer) berkapasitas 20 ton akan dialokasikan untuk menjaga kualitas panen jagung dan padi saat harga pasar sedang tidak stabil.

​

​Di penghujung acara, Gubernur memberikan kabar baik berupa pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 10 juta per-desa untuk mendukung program "Desa Maju". Ia juga menitipkan pesan mendalam mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

​

"Saya minta Pak Bupati dan para Kepala Tiyuh, jangan sampai ada anak di Tubaba yang putus sekolah. Semua harus tuntas minimal hingga jenjang SMA," pungkasnya.

​

Musrenbang ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Tubaba untuk mencapai target makro ekonomi tahun 2027, selaras dengan visi Lampung Maju dan program ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., Jajaran Forkopimda, Wakil Ketua I DPRD Tubaba, Sekda Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Seluruh Camat serta  Kepala Tiyuh se- Kabupaten Tubaba. (Red)

Kegiatan yang dirangkaikan dalam momentum Ramadan 1447 Hijriah tersebut menjadi wujud nyata kepedulian sosial PLN bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN dalam membantu masyarakat mendapatkan sambungan listrik gratis.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas konsistensi PLN dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam memperluas akses kelistrikan di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah, akses listrik di Provinsi Lampung terus menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan data terbaru, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,85 persen. 

Artinya, hampir seluruh rumah tangga di Lampung telah menikmati layanan listrik PLN. Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujar Jihan.

Ia menambahkan, hingga saat ini lebih dari 2,6 juta pelanggan telah dilayani PLN di wilayah Lampung. Menurutnya, kehadiran listrik bukan hanya sekadar penerangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi keluarga, pendidikan anak, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Program Light Up The Dream menjadi bukti bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang menghadirkan keadilan energi dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci mewujudkan Lampung yang maju, inklusif, dan sejahtera,” tegasnya.

Jihan juga berharap program tersebut dapat terus diperluas, terutama menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kawasan yang memiliki tantangan administratif, sehingga seluruh warga Lampung dapat menikmati hak dasar atas energi listrik.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Rizki Muhammad, menjelaskan bahwa program Light Up The Dream merupakan kolaborasi pegawai PLN bersama YBM PLN untuk menyalurkan amanah dan kepedulian kepada masyarakat pra sejahtera.

“Pada hari ini, PLN memberikan sambungan listrik gratis kepada 34 keluarga di Provinsi Lampung. Insya Allah hingga akhir bulan akan bertambah menjadi 70 keluarga. Secara nasional, hari ini dilakukan penyalaan serentak kepada 2.150 penerima manfaat, dan sejak 2020 telah mencapai 44.000 keluarga,” jelas Rizki.

Khusus di Provinsi Lampung, selama lima tahun terakhir, PLN telah menyalurkan sambungan listrik gratis kepada lebih dari 750 keluarga pra sejahtera.

Salah satu penerima manfaat adalah Ridho Jaya Umbara, warga Kelurahan Sawah Brebes yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Selama kurang lebih 10 tahun, Ridho dan keluarganya menyalur listrik dari tetangga. Kini, melalui program tersebut, rumahnya resmi memiliki sambungan listrik sendiri.

“Semoga bantuan ini dapat menambah semangat Pak Ridho dan keluarga dalam meningkatkan perekonomian,” ujar Rizki.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela didampingi General Manager PLN UID Lampung secara simbolis menyalakan meteran listrik di kediaman Ridho Jaya Umbara, serta mengikuti penyalaan listrik serentak nasional secara virtual.

Momentum Ramadan pun menjadi penguat semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Provinsi Lampung optimistis, dengan kolaborasi yang terus diperkuat, akses energi yang merata akan semakin mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Lampung. (Marwan).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela tersebut menyasar Pasar Tradisional Kangkung di Kecamatan Telukbetung Selatan dan ritel modern Chandra Department Store di Tanjungkarang Timur. Dalam peninjauan ini, Wagub Jihan didampingi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta instansi vertikal seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Secara umum, harga dan ketersediaan komoditas pangan di kedua lokasi terpantau aman dan terkendali. Namun, Wagub Jihan mencatat adanya sedikit fluktuasi harga pada beberapa komoditas pokok.

"Alhamdulillah di ritel tradisional dan modern kita temukan harga relatif stabil. Ada beberapa komoditas seperti cabai rawit dan beras medium yang sedikit naik, namun pasokannya dipastikan cukup sampai menjelang hari raya," ujar Wagub di sela-sela kegiatannya.

Selain memantau stabilitas harga, fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan keamanan bahan pangan segar yang beredar. Bersama BPOM, tim melakukan tes cepat (rapid test) terhadap sejumlah sampel komoditas, mulai dari sayuran, buah, bumbu dapur, daging, hingga ikan.

Adapun, hasil dari semua pengujian di lapangan membawa kabar baik bagi konsumen. "Tadi yang kita uji semuanya aman. Ikan-ikanan, daging, hingga ikan asin dinyatakan negatif dari formalin atau bahan pengawet berbahaya lainnya," tutur Wagub.

Meski bahan pangan segar tergolong aman, tim gabungan justru menemukan temuan pelanggaran pada produk olahan dan kemasan di ritel modern. Petugas mendapati produk makanan beku (frozen food) yang belum mengantongi izin edar resmi BPOM dan belum memiliki nomor PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

Tak hanya itu, petugas juga menemukan produk dengan kondisi fisik yang tidak layak jual, seperti kemasan makanan kaleng yang penyok dan karton susu yang sudah rusak. Menanggapi temuan ini, Wagub langsung mengambil tindakan tegas di lokasi.

"Kita minta pihak ritel modern untuk menarik dan meretur dulu barang yang belum ada izin edar atau kemasannya rusak. Temuan produk kaleng yang penyok tidak diperbolehkan untuk diedarkan," tegas Jihan yang langsung disanggupi oleh perwakilan manajemen ritel.

Pengawasan ketat dan penarikan langsung produk bermasalah ini berdampak positif dalam memberikan perlindungan konsumen menjelang Lebaran. Masyarakat kini dapat berbelanja dengan rasa aman, tanpa perlu khawatir akan kelangkaan pasokan atau risiko kesehatan dari produk pangan yang tak berizin.

Lebih jauh, kepastian tersedianya pasokan berkualitas ini mampu menjaga daya beli masyarakat selama periode hari raya keagamaan. Dengan harga yang terjangkau dan mutu yang terjamin, laju inflasi daerah diharapkan terus terkendali secara efektif.

(Marwan)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Akselerasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, makin terus menunjukkan progres positif. Hal ini ditegaskan dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada sejumlah titik perbaikan jalan provinsi di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai, pada Rabu (04/03/2026).Didampingi Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, rombongan meninjau ruas-ruas strategis yang menjadi urat nadi perekonomian, di antaranya Jalan Raya Murni Jaya Simpang PU dan Jalan Merdeka Pasar Mulya Asri.Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Mirza memberikan instruksi khusus mengenai ketahanan konstruksi. Beliau menekankan bahwa musuh utama aspal adalah genangan air, sehingga sistem pembuangan air harus menjadi prioritas." Kita tidak ingin perbaikan ini hanya sementara. Musuh utama aspal adalah air. Saya instruksikan Dinas BMBK untuk memastikan normalisasi drainase menjadi bagian tak terpisahkan dari pengerjaan ini," tegas Gubernur Mirza.Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, menyambut baik langkah nyata Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara tingkat provinsi dan kabupaten adalah kunci agar pembangunan menyentuh kepentingan publik secara tepat sasaran." Ruas jalan ini adalah akses vital bagi distribusi hasil bumi dan mobilitas warga kami. Sinergi ini sangat krusial agar pembangunan tepat manfaat," ujar Nadirsyah.Pemerintah telah memetakan sejumlah ruas jalan yang akan ditangani sepanjang tahun ini, mencakup rekonstruksi berat hingga pemeliharaan rutin:A. Ruas dengan Rekonstruksi Jalan (800 Meter) & Pemeliharaan Rutin:

✓• ​Bandar Sakti – Simpang Daya Murni

✓• ​Simpang Daya Murni – Gunung Batin

​

B. Ruas dengan Pemeliharaan / Perbaikan Rutin:

✓• ​Simpang Tujok – Panaragan Jaya

✓• ​Panaragan Jaya – Simpang Panaragan

✓• ​Penumangan – Tegal Mukti

✓• ​Adijaya – Tulung Randu

✓• ​Penumangan – Unit VI

​

​Selain meninjau proyek berjalan, rombongan juga mengevaluasi hasil pembangunan tahun anggaran sebelumnya. Tercatat pada tahun 2025, Pemprov Lampung berhasil memulihkan kondisi sekitar tujuh hingga delapan ruas jalan di Tubaba dengan total panjang mencapai dua kilometer.

​

Meskipun mendapat respons positif, pemerintah tetap mencatat masukan warga terkait kendaraan angkutan berat yang melintasi jalur alternatif. Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas beban jalan.

​

Turut Hadir dalam Peninjauan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, Wakil Ketua I DPRD Tubaba, Ponco Nugroho, Anggota DPRD Tubaba Fraksi Gerindra, Yantoni, Plt. Kadis PUPR Tubaba, Iwan Balaw. (Red)

Ruas jalan yang telah puluhan tahun dinantikan masyarakat itu akan mulai ditangani tahun ini. Pada tahap awal, Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan perbaikan sepanjang 13,5 kilometer khusus di wilayah Rawa Pitu, sebagai bagian dari total panjang ruas sekitar 31 kilometer.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa penanganan jalan ini telah masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Lampung sejak 2025. Program tersebut memang diproyeksikan untuk dilaksanakan pada tahun 2026, sebelum adanya perhatian publik yang berkembang belakangan.

“Perencanaan sudah masuk sejak tahun lalu. Sekarang kita percepat pelaksanaannya agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia menyampaikan, saat ini proyek perbaikan jalan Gedong Aji–Umbul Mesir sudah memasuki proses tender. Pemerintah Provinsi bahkan mendorong percepatan jadwal agar pengerjaan dapat dimulai lebih awal dari rencana semula.

“Sekarang sedang proses tender. Yang tadinya dijadwalkan mulai Mei, kita dorong supaya awal April sudah bisa mulai dikerjakan,” jelasnya. Rawa Pitu dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Lampung, selain komoditas sawit dan karet. Jalan ini menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian, terutama saat musim panen.

“Kawasan ini penghasil padi dalam jumlah besar. Kalau jalannya tidak layak, biaya angkut naik, harga di petani tertekan. Maka perbaikan jalan ini langsung berdampak pada kesejahteraan,” ujar Gubernur Mirza.

Perbaikan akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Pada tahun ini, sejumlah segmen akan dibangun dengan konstruksi rigid beton, sementara bagian lain yang belum masuk pengerjaan utama akan diperkuat lapisan dasar (base) untuk mencegah kendaraan terperosok saat musim hujan.

“Yang penting konektivitasnya dulu kita pulihkan. Tidak boleh lagi ada kendaraan terjebak lumpur,” tambahnya.

Kehadiran Gubernur Mirza disambut antusias warga. Subari, warga Rawa Pitu, menyebut kondisi jalan selama lebih dari 30 tahun sangat menyulitkan aktivitas warga, terutama saat hujan dan kemarau. “Kami sudah lama menunggu. Jalan ini sangat menentukan penghasilan kami. Alhamdulillah sekarang benar-benar mulai dikerjakan,” ujarnya.

Kepala Desa Sumber Agung, Sahel S., juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan akses vital bagi sekitar 3.000 penduduk desa dan penghubung utama menuju Kecamatan Penawar Aji.

“Ini bukan tambal sulam. Langsung beton. Kami berharap bisa dilanjutkan sampai tuntas,” kata Gubernur Mirza. Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga meninjau ruas jalan Sp. Unit VIII–Gedong Aji di Kecamatan Banjar Baru sebagai bagian dari percepatan penanganan infrastruktur jalan provinsi.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya membangun infrastruktur secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan untuk mendukung sentra produksi pertanian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (Marwan)

​Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur jalan, terutama di titik-titik krusial yang menjadi akses penghubung pintu tol. Ruas sepanjang 12 kilometer tersebut dilaporkan telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun akibat tingginya volume kendaraan berat.

​"Ini jalan provinsi di ruas Gunung Batin - Daya Murni. Ini juga sudah bertahun-tahun rusak. Tahun kemarin ada penanganan sedikit, tahun ini ditambahkan penanganannya sampai ke perlintasan jalan tol," ujar Gubernur di sela-sela peninjauan.

​Gubernur menjelaskan bahwa penyebab utama kerusakan jalan di wilayah tersebut adalah maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), khususnya angkutan komoditas singkong. Ia menyayangkan adanya ketimpangan antara kekuatan jalan dengan beban kendaraan yang melintas.

​"Jalan provinsi itu rekan-rekan, maksimal 8 ton, dan dilewati 40 ton. Ya rusak! Tapi di satu sisi, sektor swasta juga harus pahami, jalan provinsi ini hanya untuk 8 ton, jangan dilewati 40 ton," tegasnya.

​Terkait teknis pengerjaan, Gubernur menyebutkan bahwa tim di lapangan sedang melakukan penanganan sementara guna mendukung kelancaran arus lalu lintas menjelang hari raya Idul Fitri. Setelah itu, proyek akan dilanjutkan ke tahap permanen dengan spesifikasi aspal dua lapis yang diperkuat.

​Gubernur juga menyoroti temuan teknis terkait pengerjaan jalan di masa lalu yang dianggap tidak memenuhi standar. Ia menegaskan tidak akan menoleransi pengerjaan yang asal-asalan pada periode kepemimpinannya.

​

"Kualitas harus terjaga, tidak boleh dibayar kalau tidak sesuai spek, karena kita yang kasihan warganya. Lapis bawahnya batunya base-nya 35 cm, tadi (temuan lama) kurang dari 35 cm," jelas Gubernur Mirza. 

​Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menuntaskan perbaikan ruas ini secara bertahap. Hingga saat ini, penanganan difokuskan pada titik terparah sepanjang 3 kilometer dan akan terus dilanjutkan hingga seluruh ruas berfungsi optimal bagi masyarakat. (Marwan)

Mengawali arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya menjaga kecukupan pasokan bahan pokok sebagai kunci stabilitas harga, baik menjelang hari raya maupun di luar periode tersebut. “Lebaran tidak Lebaran seharusnya (harga) sama saja, kalau stok kita cukup,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis 2 Maret 2026, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) nasional pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen.

Di sisi lain, inflasi tahunan Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan nasional. Untuk inflasi bulanan (month-to-month), secara nasional tercatat sebesar 0,68 persen pada bulan Februari 2026, sedangkan Lampung berada di angka 0,36 persen, artinya pada bulan Februari 2026 inflasi Lampung masih dibawah inflasi nasional

Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah di wilayah Sumatera. Secara nasional, seluruh 38 provinsi mengalami inflasi tahunan dengan rentang 0,63 persen hingga 6,94 persen. 

Dari sisi Indeks Harga Konsumen (IHK) (2022=100), nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 110,50, meningkat dari Januari 2026 yang sebesar 109,75. Kenaikan ini mencerminkan tekanan harga agregat secara nasional.

Sementara itu, IHK Provinsi Lampung pada Februari 2026 tercatat sebesar 110,11, lebih rendah dibandingkan nasional. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat harga umum di Lampung relatif lebih terkendali.

IHK merupakan indikator utama untuk mengukur laju inflasi atau deflasi, memantau perubahan biaya hidup, serta menjadi dasar penyesuaian upah dan kebijakan moneter. IHK menggambarkan fluktuasi harga barang dan jasa yang dibayar konsumen dan menjadi rujukan penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Di wilayah Sumatera, IHK Lampung termasuk dalam kelompok terendah, setelah Kepulauan Bangka Belitung (106,75) dan Bengkulu (108,75). Beberapa provinsi lain bahkan mencatatkan IHK di atas angka nasional akibat tekanan harga pada sektor perumahan dan energi.

Secara nasional, inflasi tahunan Februari 2026 terutama didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 2,26 persen, seiring normalisasi tarif listrik setelah periode diskon pada Januari–Februari 2025 (low base effect). 

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut memberi andil, khususnya komoditas emas perhiasan yang mengalami kenaikan harga mengikuti tren global salah satunya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Di Lampung, tekanan inflasi tersebut mampu diredam melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pengawasan distribusi bahan pokok, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi, terutama selama Ramadan 1447 Hijriah.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai capaian inflasi dan IHK yang lebih rendah dibandingkan nasional menjadi indikator positif efektivitas kebijakan pengendalian harga di daerah. Ke depan, Pemprov akan terus memantau dinamika harga, memperkuat operasi pasar, serta menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan inflasi yang terkendali dan IHK yang relatif stabil, Lampung optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Marwan)

Ruas jalan yang telah puluhan tahun dinantikan masyarakat itu akan mulai ditangani tahun ini. Pada tahap awal, Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan perbaikan sepanjang 13,5 kilometer khusus di wilayah Rawa Pitu, sebagai bagian dari total panjang ruas sekitar 31 kilometer.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa penanganan jalan ini telah masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Lampung sejak 2025. Program tersebut memang diproyeksikan untuk dilaksanakan pada tahun 2026, sebelum adanya perhatian publik yang berkembang belakangan.

“Perencanaan sudah masuk sejak tahun lalu. Sekarang kita percepat pelaksanaannya agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia menyampaikan, saat ini proyek perbaikan jalan Gedong Aji–Umbul Mesir sudah memasuki proses tender. Pemerintah Provinsi bahkan mendorong percepatan jadwal agar pengerjaan dapat dimulai lebih awal dari rencana semula.

“Sekarang sedang proses tender. Yang tadinya dijadwalkan mulai Mei, kita dorong supaya awal April sudah bisa mulai dikerjakan,” jelasnya. Rawa Pitu dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Lampung, selain komoditas sawit dan karet. Jalan ini menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian, terutama saat musim panen.

“Kawasan ini penghasil padi dalam jumlah besar. Kalau jalannya tidak layak, biaya angkut naik, harga di petani tertekan. Maka perbaikan jalan ini langsung berdampak pada kesejahteraan,” ujar Gubernur Mirza.

Perbaikan akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Pada tahun ini, sejumlah segmen akan dibangun dengan konstruksi rigid beton, sementara bagian lain yang belum masuk pengerjaan utama akan diperkuat lapisan dasar (base) untuk mencegah kendaraan terperosok saat musim hujan.

“Yang penting konektivitasnya dulu kita pulihkan. Tidak boleh lagi ada kendaraan terjebak lumpur,” tambahnya.

Kehadiran Gubernur Mirza disambut antusias warga. Subari, warga Rawa Pitu, menyebut kondisi jalan selama lebih dari 30 tahun sangat menyulitkan aktivitas warga, terutama saat hujan dan kemarau. “Kami sudah lama menunggu. Jalan ini sangat menentukan penghasilan kami. Alhamdulillah sekarang benar-benar mulai dikerjakan,” ujarnya.

Kepala Desa Sumber Agung, Sahel S., juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan akses vital bagi sekitar 3.000 penduduk desa dan penghubung utama menuju Kecamatan Penawar Aji.

“Ini bukan tambal sulam. Langsung beton. Kami berharap bisa dilanjutkan sampai tuntas,” kata Gubernur Mirza. Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga meninjau ruas jalan Sp. Unit VIII–Gedong Aji di Kecamatan Banjar Baru sebagai bagian dari percepatan penanganan infrastruktur jalan provinsi.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya membangun infrastruktur secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan untuk mendukung sentra produksi pertanian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (Marwan)