Lampung Timur | Prokontra.news | – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur semakin memperkuat kolaborasi strategis dengan dunia pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi binaan Nahdlatul Ulama. Hal ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Lampung Timur dengan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Lampung dan Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Lampung, yang berlangsung di Aula UNU Lampung, Kecamatan Purbolinggo, pada Selasa (18/8/2026) .

Kerja sama ini menjadi langkah penting dan terencana dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pengembangan pendidikan, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat. Ruang lingkupnya diperluas hingga mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor pertanian modern, pemberdayaan kewirausahaan dan UMKM, serta program khusus pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan strategis Taman Nasional Way Kambas.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama ini tidak boleh berhenti sekadar di atas kertas atau dokumen belaka. “Penandatanganan ini hanyalah awal. Yang terpenting adalah bagaimana kita mewujudkannya dalam bentuk program, kegiatan, dan hasil nyata yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Bupati Ela mengingatkan bahwa tantangan pembangunan semakin kompleks dan luas, sehingga tidak bisa diselesaikan sendirian. “Kalau kita berjalan sendiri-sendiri akan sulit dan berat. Tetapi kalau kita berkolaborasi, menyatukan pemikiran, ilmu, dan tenaga, insyaallah kita akan lebih kuat, lebih cepat, dan lebih mudah menemukan solusi terbaik untuk kemajuan masyarakat Lampung Timur,” tambahnya.

Kolaborasi ini juga menjadi wujud penerapan pendekatan pentahelix—sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan tokoh agama—yang diharapkan mampu melahirkan inovasi, kajian ilmiah, dan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran.

Di akhir kegiatan, Bupati Ela mengajak seluruh elemen: “Mari bangun Lampung Timur melalui sinergi yang kokoh antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh elemen pembangunan. Bersama, kita hadirkan inovasi, solusi, dan karya nyata demi Lampung Timur yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. (ADV)

Pemerintah daerah berharap, di usia yang ke-81 ini, Kejaksaan Republik Indonesia senantiasa semakin kokoh berdiri sebagai lembaga penegak hukum yang profesional, berintegritas tinggi, bersikap humanis, serta senantiasa dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejaksaan diharapkan terus konsisten menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan aturan hukum, serta mampu menghadirkan kepastian hukum dan rasa keadilan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi, kerja sama, dan kolaborasi yang erat, konstruktif, dan saling mendukung antara Kejaksaan, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel, serta memastikan jalannya pembangunan daerah yang berkeadilan, merata, dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

“Kejaksaan Hebat, Penegakan Hukum Bermartabat, Indonesia Maju.”

Semoga Kejaksaan Republik Indonesia semakin sukses dalam mengemban amanah dan tanggung jawab besar menjaga kedaulatan hukum demi Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera. (ADV)

Kegiatan tersebut, berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, unsur teknis, dan pemangku kepentingan, pada Kamis (28/8/2026).

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Lampung Timur dalam memperkuat sistem perlindungan, pelayanan, dan pendampingan bagi warga yang akan, sedang, maupun telah bekerja di luar negeri. Melalui MRC yang akan ditempatkan di lingkungan Mall Pelayanan Publik, pemerintah menghadirkan satu pintu layanan yang mudah diakses, cepat, terpadu, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wakil Bupati Azwar Hadi menegaskan, keberadaan MRC dan penyempurnaan SOP ini bertujuan memastikan setiap warga memperoleh informasi resmi, akurat, dan lengkap sebelum berangkat. Masyarakat akan dibekali pemahaman jelas mengenai hak, kewajiban, prosedur sah, hingga jaminan perlindungan hukum. Selain itu, pusat layanan ini juga menjadi tempat pendampingan, konsultasi, dan saluran pengaduan jika ada masalah yang dialami pekerja maupun keluarganya di daerah asal.

“Perlindungan pekerja migran adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya urusan satu instansi. Kita harus bersinergi erat untuk mencegah keras penempatan nonprosedural, penipuan, praktik ilegal, perdagangan orang, hingga segala bentuk eksploitasi yang merugikan warga,” tegas Azwar Hadi.

Ia menambahkan, Lampung Timur sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Provinsi Lampung, wajib memberikan jaminan penuh bahwa warganya berangkat secara sah, bekerja aman, dilindungi haknya, dan pulang membawa hasil yang bermanfaat bagi keluarga maupun daerah.

“Pemerintah hadir dan berjanji: masyarakat Lampung Timur harus bekerja dengan aman, terlindungi sepenuhnya, dan selalu bermartabat di mana pun mereka berada,” pungkas Wakil Bupati.

Dengan SOP yang sudah baku dan MRC yang segera beroperasi, diharapkan seluruh layanan menjadi lebih tertib, terukur, dan memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi seluruh pekerja migran Indonesia asal Lampung Timur. (ADV)

Dalam audiensi strategis bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Jakarta, pada Kamis (20/8/2026).

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, turut mendampingi Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, guna memperkuat sinergi pusat-daerah. Pertemuan ini fokus merumuskan langkah konkret penyiapan lulusan SMK, agar memiliki kompetensi keahlian yang diakui secara internasional, sertifikasi resmi, kemampuan bahasa asing yang memadai, serta pemahaman lengkap mengenai prosedur, hak, dan kewajiban bekerja di luar negeri secara sah.

Bupati Ela menegaskan bahwa prinsip utama program ini: “Bekerja ke luar negeri bukan sekadar soal penempatan, tetapi tentang kompetensi, legalitas, keamanan, dan perlindungan penuh.”

“Kami ingin memastikan setiap pemuda-pemudi Lampung Timur yang berangkat bekerja ke luar negeri adalah tenaga kerja terampil, bersertifikat, berijazah resmi, berangkat lewat jalur sah, dan terjamin hak-haknya. Tidak ada yang terabaikan, semua harus aman dan bermartabat,” tegas Bupati Ela.

Melalui SMK Go Global, kurikulum dan pembinaan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri global, mulai dari keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, hingga wawasan budaya dan hukum ketenagakerjaan luar negeri. Tujuannya agar generasi muda Lampung semakin percaya diri, siap bersaing, dan mampu meraih penghasilan layak serta masa depan cerah tanpa risiko terjebak praktik ilegal atau eksploitasi.

Bupati Ela berharap sinergi ini berjalan cepat dan nyata. “SDM unggul dari daerah, siap bersaing di dunia global! Mari wujudkan Lampung Timur sebagai penyuplai tenaga kerja profesional, aman, dan dibanggakan di kancah internasional,” pungkasnya. (ADV)

Kedua regulasi ini dinilai sangat strategis dan menjadi langkah penting untuk memperkuat pondasi karakter, nilai kebangsaan, serta landasan keagamaan masyarakat, terutama generasi muda, agar tumbuh menjadi insan yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan siap membangun daerah.

Wakil Bupati Azwar Hadi menegaskan, lahirnya peraturan daerah tidak boleh hanya sekadar dokumen hukum, melainkan harus menjadi instrumen nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi erat, sinergi, dan kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat luas.

“Pendidikan wawasan kebangsaan menjadi kunci menjaga persatuan, memahami nilai Pancasila, dan memperkuat rasa cinta negara. Sementara itu, pesantren telah lama menjadi benteng moral, pusat pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat kita. Kedua hal ini harus didukung, dibina, dan diberi payung hukum yang jelas agar semakin kuat peranannya,” ujar Azwar Hadi.

Melalui Raperda Fasilitasi Pesantren, pemerintah akan memiliki landasan hukum untuk memberikan dukungan berupa pembinaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemenuhan sarana prasarana, hingga pengembangan ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Sementara Raperda Pendidikan Wawasan Kebangsaan akan memastikan nilai-nilai persatuan, kesetiaan pada negara, dan kesadaran berbangsa ditanamkan secara terstruktur di lingkungan pendidikan maupun masyarakat umum.

Wakil Bupati berharap pembahasan kedua Raperda ini berjalan lancar, partisipatif, dan segera disahkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini demi mewujudkan cita-cita bersama: Membangun Lampung Timur yang berkarakter, religius, berwawasan kebangsaan, dan semakin maju, sejahtera, serta bermartabat. (ADV) 

Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, secara resmi menghadiri upacara pembukaan sekaligus meninjau langsung stan pameran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, pada Kamis (27/8/2026).

Mengusung tema khas “Rooted in Nature, Growing Together” atau Berakar pada Alam, Tumbuh Bersama, Lampung Timur memamerkan kekayaan potensi daerah, produk unggulan, hasil olahan UMKM, hingga peluang investasi strategis yang semuanya dikembangkan berbasis kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Beragam komoditas andalan, produk kerajinan, serta daya tarik pariwisata alam dipajang untuk menarik perhatian pengunjung, mitra usaha, dan calon investor dari seluruh Indonesia maupun luar negeri.

Dalam peninjauannya, Wakil Bupati Azwar Hadi menegaskan bahwa keikutsertaan ini bukan sekadar promosi, melainkan langkah nyata mewujudkan semangat “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera”. Pemerintah daerah terus berkomitmen mengelola kekayaan alam secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus membuka seluas-luasnya ruang kolaborasi, kemitraan, dan investasi yang memberikan dampak ekonomi nyata dan kesejahteraan langsung bagi masyarakat.

“Lampung Timur punya modal besar: hutan yang luas, tanah yang subur, dan masyarakat yang bekerja keras. Kami ingin menunjukkan kepada semua bahwa kita bisa tumbuh maju tanpa merusak alam. Investasi di sini berarti ikut menjaga kelestarian, sekaligus berbagi keuntungan bersama warga,” ujar Azwar Hadi di sela-sela kunjungannya.

Stan Lampung Timur menjadi salah satu tujuan favorit pengunjung, yang antusias ingin mengenal lebih dekat keunggulan daerah ini. Mulai dari produk pertanian, hasil hutan bukan kayu, hingga karya seni dan budaya, semuanya disajikan untuk membuktikan bahwa Lampung Timur siap bersaing dan berperan dalam perekonomian nasional.

“Mari bersama mengenal lebih dekat potensi besar Lampung Timur, tumbuh dan berkembang bersama kami, menuju daerah yang semakin maju, sejahtera, dan lestari untuk masa depan,” pungkasnya. (ADV)

Lampung Timur | Prokontra.news | – Halaman depan Kantor Bupati Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, menjadi lokasi pelaksanaan Apel Mingguan lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat, pada Senin (31/8/2026). 

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur, Dr. A. Dany Samantha D., S.E., M.M., bertindak selaku Pembina Apel dan membacakan sambutan lengkap dari Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah.

Dalam arahannya, Bupati Ela menegaskan bahwa transformasi menuju pemerintahan digital saat ini bukan lagi sekadar opsi atau keinginan tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan mendasar dan syarat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang mampu menjawab tuntutan zaman. Pemerintahan berbasis teknologi menjadi kunci utama agar layanan publik dapat berjalan efektif dan memenuhi harapan masyarakat.

“Pemerintahan digital bukan lagi sekadar pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Kita harus bergerak cepat beradaptasi dan meninggalkan cara kerja yang lambat serta birokratis berlebihan,” tegas Bupati Ela dalam sambutan yang dibacakan Kadis Kominfo. 

Bupati juga menyoroti penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi sebagai landasan utama. Melalui sistem ini, seluruh perangkat daerah diminta bekerja lebih efisien, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya satu: agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah diakses, akurat, dan tepat sasaran tanpa ada hambatan birokrasi yang berbelit.

Tak hanya itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diingatkan untuk tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga agen perubahan. Bupati mengajak semua pegawai pemerintah terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan digital, menjadikan sistem elektronik sebagai kebiasaan dalam setiap tugas, sekaligus menjadi penggerak dan pendamping masyarakat agar juga terbiasa memanfaatkan layanan pemerintahan digital yang disediakan.

“Kita harus siap menjadi pelopor perubahan. Tingkatkan keterampilan digital, biasakan bekerja lewat sistem, dan ajak warga memanfaatkan kemudahan yang ada. Kemajuan daerah ada di tangan kita,” tambahnya.

Di akhir arahan, Bupati Ela mengajak seluruh elemen pemerintahan bersatu padu: “Bersama kita wujudkan Lampung Timur yang semakin adaptif, transparan, inovatif, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat yang prima.” (ADV)

Perlu diketahui, setelah statusnya sempat tertunda dan belum jelas selama kurang lebih 27 tahun sejak pemekaran wilayah. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata sinergi kuat antara Pemkab Lampung Timur, Kejaksaan Negeri Lampung Timur, dan Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur dalam upaya menyelamatkan, mengamankan, dan menertibkan seluruh aset milik daerah, pada Rabu (2/9/2026), 

Penuntasan status aset ini menjadi langkah besar dalam tata kelola kekayaan daerah. Pada tahun 2026 ini, BPN Lampung Timur menargetkan total 338 bidang aset tanah milik Pemkab dapat diselesaikan proses sertifikasinya. Bahkan, Pemkab Lampung Timur menargetkan penyelesaian hingga sekitar 560 sertifikat aset daerah paling lambat akhir November 2026 mendatang, agar seluruh kekayaan daerah memiliki dokumen sah dan tercatat rapi.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menegaskan bahwa penertiban dan sertifikasi aset bukan sekadar urusan administrasi atau kertas semata. Langkah ini adalah bentuk perlindungan nyata terhadap kekayaan daerah, sekaligus menjamin kepentingan masyarakat agar aset tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan pelayanan publik.

“Aset daerah tertib, kepastian hukum kuat, pelayanan publik semakin lancar dan berkualitas. Ini hak kita bersama, dan tanggung jawab kita untuk menjaganya agar tidak hilang atau sengketa,” tegas Bupati Ela.

Ia berharap keberhasilan penyelesaian aset di Desa Gedung Dalam menjadi momentum dan contoh bagi penyelesaian aset-aset lainnya. Dengan tertibnya administrasi dan kuatnya dasar hukum, aset daerah akan menjadi modal utama yang aman, sah, dan bermanfaat penuh untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Lampung Timur. (ADV)

Pertemuan ini digelar khusus untuk membahas dan merumuskan penguatan strategi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah ini.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat kolaborasi sinergis antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, unsur TNI, masyarakat luas, komunitas peduli lingkungan, hingga seluruh desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Semua pihak sepakat bahwa penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan butuh keterlibatan dan tanggung jawab bersama.

Dalam arahannya, Bupati Ela menegaskan sejumlah poin utama yang harus menjadi prioritas bersama. Pertama, pemberdayaan masyarakat desa penyangga agar menjadi garda terdepan penjaga hutan. Kedua, gencarkan edukasi dan sosialisasi agar warga paham bahaya dan cara mencegah api. Ketiga, penguatan peran komunitas sebagai mitra pengawasan. Keempat, penyatuan dan pemutakhiran data titik rawan kebakaran agar penanganan tepat sasaran. Kelima, peningkatan kapasitas dan keterampilan seluruh personel penanggulangan. Terakhir, pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar siap bertindak cepat saat darurat terjadi.

“Kita tidak boleh lengah. Semua langkah ini harus berjalan beriringan, terstruktur, dan melibatkan semua elemen. Hutan adalah aset kita, dan keamanannya adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Bupati Ela.

Sementara itu, pimpinan rombongan Seskoad, Kolonel Inf Hasroel, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan keterbukaan Pemkab Lampung Timur dalam berbagi data serta pengalaman. Ia menyampaikan timnya akan melakukan koordinasi lebih lanjut, sekaligus turun langsung meninjau kondisi di lapangan. Hal ini bertujuan mendapatkan gambaran nyata, masukan lengkap, serta merancang rekomendasi strategis yang bisa diserahkan untuk mendukung upaya pemerintah daerah.

Di akhir pertemuan, Bupati Ela dan seluruh peserta sepakat menyatukan tekad: Bersama kita cegah Karhutla, jaga hutan, lindungi masyarakat dan lingkungan demi masa depan Lampung Timur yang aman dan lestari. (ADV)