Hal tersebut disampaikan Junaidi Farhan Direktur Eksekutif LSM InfoSOS Indonesia, kepada awak media, di Bandar Lampung. Pasalnya sejak isyu penggunaan dugaan ijazah palsu oleh ( EF ) kader partai Demokrat Tulang Bawang Barat yang telah dilaporkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat ke Polres Tulang Bawang dan Polres Tulang Bawang Barat beberapa waktu lalu, belum jelas di publik. Selasa, (10/12/2024).

" Soal isyu dugaan penggunaan ijazah palsu oleh ( EF ), oknum anggota DPRD Tubaba dari Partai Demokrat, ini kan sudah pernah dilaporkan oleh kawan - kawan lembaga (LSM) tetapi belum ada penjelasan hasil laporan tersebut ke publik, sudah selesai atau belum?" Ungkap Bang Farhan ( Panggilan akrab Junaidi Farhan Direktur Eksuskutif LSM InfoSOS Indonesia).

Masih menurut bang Farhan, "dan saat ini kasus tersebut kembali mencuat kepermukaan, bahkan LSM JPKP (Jaringan Pemantau Kebijakan Publik) DPD Tulang Bawang Barat ( Tubaba) telah merilis akan melaporkan hal tersebut ke Polda Lampung, kami sangat mengapresiasi hal tersebut dan mendukung JPKP Tubaba dapat mengungkap kasusnya secara jelas dan tuntas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, terutama nama baik Partai Demokrat Tubaba". jelas Bang Farhan, kepada awak media.

" Sejak kasus itu muncul dipermukaan, belum ada keterangan atau informasi yang disampaikan secara resmi oleh Partai Demokrat soal isyu dugaan penggunaan ijazah palsu oleh kadernya tersebut. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan mencoreng nama besar Partai Demokrat khususnya di  Kabupaten Tubaba bahkan secara Nasional" tegas Junaidi Farhan.

Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh oknum anggota DPRD Tubaba atas nama ( EF ) dari Partai Demokrat dalam waktu dekat akan dilaporkan oleh LSM JPKP dan beberapa LSM lainnya ke Polda Lampung terkaitnya adanya temuan baru berupa foto copy ijazah atas nama ( EF ) yang berbeda. (Red)

Seperti dikatakan Kepala Disdikbud Ogan Ilir, Sayadi, program makan sehat dan bergizi telah diuji coba.“Sebelumnya, Pemkab Ogan Ilir sudah melakukan uji coba program makan siang gratis sehat dan bergizi. Tentu Disdikbud siap mendukung,” kata Sayadi kepada wartawan di Indralaya, pada Senin, (09/12/2024).

Sementara pemerintah telah menetapkan anggaran makan sehat dan bergizi sebesar Rp.10 ribu per porsi dengan sasaran pelajar mulai tingkat PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta.

Pada program ini tak hanya pelajar mendapat makanan sehat dan bergizi, ibu hamil dan ibu menyusui serta balita juga mendapatkan makan sehat dan bergizi dari pemerintah.“Kalau untuk pelajar PAUD hingga SMP, itu domain Disdikbud Ogan Ilir. Untuk pelajar SMA domainnya dinas provinsi, namun tetap nanti akan kolaborasi,” ujar Sayadi.

Diharapkan dengan program ini dapat membantu menambah asupan gizi pelajar di sekolah sehingga bertambah cerdas. “Anak-anak kita generasi penerus bangsa perlu diberi asupan bergizi dan diharapkan mereka dapat meraih cita-cita. Serta kelak berguna bagi bangsa dan negara,” tutup Sayadi.

Pengirim berita : (Aprianto)

Sedikitnya ada 55 calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Ogan Ilir, mengikuti panen hasil belajar. 

Kegiatan dihadiri oleh Kepala BGP Sumsel,Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Setda) Kadisdikbud Kabupaten Ogan Ilir, Utusan Disdik Provinsi Sumatera Selatan, para Kepala Sekolah, Pengawas, Pengajar Praktik, CGP, Komunitas Belajar, dan Organisasi Pendidikan

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan tentang pentingnya peran pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa."Guru penggerak adalah motor penggerak perubahan," ujarnya. 

Menurut Sekda, guru penggerak adalah calon pemimpin pembelajaran yang tidak hanya menguasai metode pendidikan modern, tetapi juga mampu menanamkan nilai budaya dan empati kepada anak didik. 

Ditengah perkembangan teknologi, tentunya rasa empati harus tetap menjadi bagian penting dalam pendidikan."Guru penggerak harus menjadi teladan dan membawa semangat empati, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah," sebutnya. 

Sekda menambahkan, panen hasil belajar ini adalah wujud nyata dari komitmen guru penggerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan."Guru penggerak diharapkan mampu menjadi teladan bagi ekosistem pendidikan," harapnya.

Guru penggerak juga hendaknya dapat membuka ruang kolaborasi antar pendidik seluruh guru di Kabupaten Ogan Ilir."Terutama para guru penggerak, atas dedikasi dan upaya mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan," tutupnya.

Pengirim berita : (Aprianto)

Hal tersebut dikatakan oleh Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, M.Si., saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (HAKORDIA) Tahun 2024. Di Ruang rapat Bupati, Senin (09/12/2024).

“Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan,” katanya.

Pemerintah dalam programnya terus mengajak kita semua untuk membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif, pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus. Gunakan teknologi untuk digitalisasi, standardisasi, dan transparansi. Perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu.

“ Dalam pemberian perizinan, pemerintah juga melakukan penyederhanaan birokrasi melalui upaya transformasi organisasi, transformasi SDM aparatur, dan transformasi sistem kerja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” tambahnya.

Dalam rangka penguatan, optimalisasi, dan internalisasi budaya antikorupsi, M. Firsada meminta hal-hal berikut perlu mendapat perhatian :

Pertama, manfaatkan kecanggihan teknologi informasi sebagai media pengawas pemberantasan korupsi. Media sosial dalam berbagai platform dapat menjadi media kontrol yang ampuh bagi masyarakat sipil untuk turut serta melakukan pengawasan.

Kedua, terapkan sanksi dan hukuman yang tegas terhadap setiap pelaku korupsi sebagai penegakan hukum dan menjaga kewibawaan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Ketiga, bangun mindset aparatur birokrasi yang ber-AKHLAK secara sungguh-sungguh dan konsisten, agar menjadi pelopor budaya antikorupsi di dalam pemerintahan.

“ Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara nyata bersatu padu bangun budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, guna membangun peradaban dan akhlak baru yang bersih dari semua bentuk korupsi,”

“Selanjutnya, melalui momentum Bersama Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia tahun ini, secara khusus saya berharap Kepada Kejaksaan Negeri Tubaba dapat terus memberikan arahan dan pembinaan agar terciptanya tata Kelola yang baik pada Pemerintahan Kabupaten Tubaba,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Kepala Kejari Tubaba, Mochamad Iqbal, S.H., M.H, menjelaskan apabila melihat data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terlihat bahwa dari banyaknya perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa menduduki urutan atas dengan angka yang cukup tinggi dibanding kategori lain selain kategori swasta.

“Hal ini menunjukan masih rawannya tindak pidana korupsi di lingkungan-lingkungan daerah dan tidak menutup dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj. Sekda Tubaba Dra. Bayana, M.Si., Kepala Inspektorat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat Administrator serta Camat se-Kabupaten Tubaba.

Pengirim berita : (Robensyah)

Kemudian Ketua PRIMA DMI Sumatra Selatan Bpk. Asmuni. FF M.Pdi, Kaderisasi PRIMA DMI Sumatra Selatan Bpk. Fajrul Falah, S.Pd., Ketua PRIMA DMI Kab. Ogan Ilir Bpk. M.A. Fadli S.I.Kom., Para Pengurus PRIMA DMI Kota Palembang, Pengurus PRiMA DMI Kabupaten Ogan Ilir dan para peserta Musda Ke-1, Selasa (3/12/2024).

Adapun hasil dari Musyawarah Daerah tersebut bahwa direncanakan akan terbentuknya Prima DMI di kabupaten Ogan Ilir, sehingga dengan adanya PRIMA DMI ini diharapkan dapat kembali memakmurkan Masjid dan mengembalikan fungsi-fungsi Masjid.

Dan bukan itu saja sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai tempat bertukar pendapat, pemikiran dan inovasi dalam mengembangkan masjid serta sebagai tempat menyatukan kembali para pemuda / pemudi dalam organisasi ikatan remaja masjid untuk memakmurkan masjid.

Pengirim berita : (Aprianto )

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|-Jaringan Pemantau Kebijakan Pembangunan ( JPKP ) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung menyoroti adanya dugaan ijazah palsu yang di miliki Oknum DPRD Kabupaten setempat berinisial EF.

Hal itu dikatakan Ketua DPD - JPKP Tubaba, Wawan Hidayat bahwa ada kejanggalan pada ijazah yang dimiliki oleh oknum DPRD terpilih berinisial EF.

" Jadi kita ada dokumen ijazah diduga palsu ini milik anggota DPRD Tubaba terpilih inisial EF, ada dua dokumen ijazah yang serupa tapi tidak sama, Selain itu ada dokumen Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang dan PKBM Banjar Baru," katanya, Minggu,(8/12/2024).

Wawan menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan investigasi di lapangan dengan informasi data terpercaya karena data tersebut ditandatangani oleh pihak berwenang.

"Nantinya akan kita dalami hasil investasi di lapangan, namun untuk sementara ini dokumen saya rasa sudah cukup untuk melaporkan atau menindaklanjutinya ke APH," tegas dia.

Perihal keterangan ijazah sdr. EF tersebut beberapa hasil keterangan dalam dokumen di antaranya:

1.Terkait dengan fotokopi ijazah yang dikeluarkan PKBM Banjar Baru atas nama Eli Fitriyana NISN 28973696220 sesuai dengan kewenangan dinas pendidikan dalam verifikasi data, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Nama yang bersangkutan tidak tertera dalam daftar cutoff dapodik per 31 Desember 2021 yang dijadikan dasar bagi kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mencetak jumlah blanko ijazah.

b. Dalam daftar nominasi tetap (DNT) peserta ujian pendidikan kesetaraan paket C tahun pelajaran 2021/2022 PKBM Banjar Baru sebanyak 101 orang, nama Eli Fitriana tidak terdaftar ( Dokumen DNT ada ).

c. Pada dokumen berita acara pelaksanaan UPK paket C tahun pelajaran 2021/2022 yang dilampiri daftar hadir peserta didik sebanyak 107 orang nama Eli Fitriyana tidak hadir ( Dokumen ada ).

d. Pada Dokumen berita acara rapat hasil UPK paket C di PKBM Banjar Baru pada tahun pelajaran tahun 2021 / 2022 yang dilampiri daftar nilai tiap mata pelajaran, nama Eli Fitriyana TIDAK ADA ( Dokumen ada ).

e. Dalam Dokumen berita acara rapat kelulusan peserta Didik paket C PKBM Banjar Baru yang dilampiri daftar penetapan peserta lulus ujian pendidikan kesetaraan (UPK) paket C IPS tahun pelajaran 2021/2022 nama Eli Fitriyana TIDAK ADA ( Dokumen ada ).

f. Di dalam surat keputusan kelulusan yang diterbitkan oleh kepala PKBM Banjar Baru nomor 012/PKBM.BB/TB/2022 tentang kelulusan peserta ujian pendidikan kesetaraan paket C PKBM Banjar Baru TP. 2021/2022 nama Eli Fitriyana juga TIDAK ADA.

g. Nomor seri ijazah DN/PC 0274545 yang tertera di fotocopy ijazah Eli Fitriyana adalah nomor seri yang diserahkan kepada PKBM Banjar Baru untuk peserta didik yang bernama Handoko yaitu peserta didik paket C yang lulus pada tahun 2022. Apabila terjadi perubahan data kepemilikan ijazah nomor seri tersebut, dinas pendidikan tidak mengetahuinya dikarenakan tidak ada pemberitahuan baik lisan maupun tertulis dari ketua PKBM Banjar Baru.

h. Adapun ijazah paket C yang dikeluarkan oleh PKBM Banjar Baru dengan nomor seri DN/PC 0274545 atas nama Eli Fitriyana diluar pengetahuan dinas pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

2. NISN / Nomor Induk Siswa Nasional diterbitkan oleh pusat data dan informasi ( Pusdatin ) kementerian pendidikan setelah peserta didik terdaftar di satuan pendidikan/PKBM, lalu dimasukkan datanya ke dalam Dapodik oleh operator satuan pendidikan Eli Fitriyana TIDAK TERDAFTAR dalam Dapodik. NISN memiliki 10 digit. NISN yang tertera dalam fotocopy ijazah atas nama Eli Fitriyana dengan nomor 28973696220 jumlahnya 11 digit.

"Jadi berbekal ini nanti dan dokumen pendukung lainnya kami akan melaporkan perihal tersebut ke Polda Lampung, namun kita akan terlebih dahulu berkoodinasi untuk melengkapi data laporan, karena EF wakil rakyat, kalau pun ini nyata adanya pembohongan mendaftar kan diri menjadi caleg periode 2024-2029 menggunakan ijazah palsu sudah pasti ini sangat merugikan," tegasnya. (Red)

Pemilihan Provinsi Lampung sebagai tempat penyelenggara Munas II Forum Backstagers Indonesia (FBI) juga penuh pertimbangan matang, eksplorasi potensi pariwisata dan dukungan pemerintah provinsi juga menjadi alasan dipilihnya Lampung sebagai lokasi pelaksanaan 

“DPD Backstagers Lampung dapat meyakinkan DPP FBI dan Pimpinan DPD FBI seluruh Indonesia agar Munas II Forum Backstagers Indonesia (FBI) terlaksana di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Selain faktor pemerataan agenda nasional organisasi, potensi pariwisata dan dukungan Pemprov Lampung juga sangat luar biasa dan alhamdulillah, lebih dari 17 Provinsi perwakilan utusan dan peninjau hadir disini dan mengakui potensi daerah Lampung dan sangat bahagia selama pelaksanaan kegiatan” ucap Ryan Prakasa Ketua DPD Forum Backstagers Indonesia (FBI) Lampung sekaligus Ketua OC Acara.

Terpilih sebagai Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia periode 2024-2028 yakni Andro Rohmana, CEO Doers dan Inisiator Indonesia Event Management Summit. Dengan segudang pengalamannya di balik panggung - panggung berskala Nasional maupun Internasional, Andro optimis akan membawa amanah para Backstagers untuk membangun harmonisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memajukan dunia kreatif event di Indonesia. 

"Dorongan dan motivasi dari Backstage People dan member Forum Backstagers Indonesia akan menguatkan kami untuk melangkah ke depan dalam memperkuat komunikasi antara stakeholder, menjangkau member hingga ke seluruh Indonesia, menjaga keharmonisan member, serta memastikan segala masukan dan koreksi member didengar dan diperjuangkan tanpa sekat,"ujarnya saat sambutan.

Beberapa event akbar yang pernah digawangi Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia (FBI) terpilih ini antara lain ASEAN Paragames - Solo 2022 Wheelchair Basketball World Championship - Dubai 2022,  World Para Power-lifting Championship - Dubai 2023, ASIAN Paragames - Hangzhou 2023, Peparnas XVII - Solo 2024, Berkat kepiawaiannya mengorganisir setiap event, perusahaannya bahkan dipercaya oleh Asia Paralympic Committee (APC) untuk memperkuat misi dalam mempromosikan gerakan paralimpiade.

Sebagai penutup dalam paparannya,  Andro menyampaikan akan menjangkau member Forum Backstagers Indonesia (FBI) hingga tingkat kota/kabupaten

"Hadirnya asosiasi Forum Backstagers Indonesia (FBI) ini direncanakan hingga tingkat kota / kabupaten , yang akan menguatkan perencanaan penyelenggaraan acara berbasis kreatifitas, sehingga jangan adalagi kegiatan -kegiatan yang template atau seremonial yang tujuannya adalah serapan, banyak sekali kreatifitas dan potensi yang dimiliki masing - masing  daerah, yang terpenting stakeholder di daerah mempunyai kemauan dan membuka diri untuk bersinergi” tutupnya. (Red)

“ Tentu kami warga disini berharap supaya jalannya awet, bukan sebaliknya, dan harusnya sesuai dengan RAP pekerjaan yang dikerjakan, " sebutnya.

Lanjutnya, “apa bila dalam waktu dekat pihak Dinas terkait yang membidangi proyek pekerjaaan tersebut, tidak mengindahkan surat dari kami, maka kami akan menindaklanjuti ke APH karena menurut saya kerjaan itu tidak sesuai standar, seharusnya batu yang mereka pakai ukuran 35, akan tetapi fakta yang dilihat di lokasi pekerjaan dan itu kita lihat sendiri mereka memakai batu ukuran 23, lalu kemudian di Gilas Vibro Mini ukuran 4,6 kemudian mereka menggunakan batu ukuran 1.2 dan itu banyak hancur, setelah itu di siram aspal, urai Masdar.

Ketua Masdar mengatakan pekerjaan tersebut diduga terkesan asal jadi minim pengawasan dari pihak CV, terangnya.

” Pak Paimin selaku Kepala rombongan kemarin mengatakan, jumlah aspal yang digunakan 10 drum, tapi faktanya cuma 5 drum, kami lihat juga selama dua hari dilokasi pekerjaaan tidak terlihat adanya konsultan pengawas dan juga tidak ada  Pekerja yang menggunakan atribut keselamatan kerja, ” tutupnya. (Red)

Sebelumnya telah diberitakan: 👇

-https://www.prokontra.news/2024/12/diduga-proyek-siluman-pembangunan-jalan.html

-https://www.prokontra.news/2024/12/ada-indikasi-apa-setelah-diberitakan.html

Ternyata proyek tersebut dikerjakan oleh Pelaksana CV. Selvira Makmur. Dengan nomor kontrak : 297/SPK-F/PSUJ/APBD-P/V.05./X/2024. Tanggal kontrak : 31 Oktober 2024. Nilai Anggaran : Rp. 199.489.540,00 Sumber Dana APBD perubahan provinsi Lampung.  Masa Pelaksana : 45  (empat puluh lima) Hari.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia Tubaba Masdar, kepada awak media mengatakan hasil investasi terjun langsung di lokasi pekerjaan proyek tersebut, " benar mereka tidak memasang plang/papan informasi proyek ". jelasnya.

Lalu setelah itu, kita konfirmasi ke pihak Rekanan yang namanya pak Diki dia mengatakan kalau batu 35 itu tidak seluruhnya di ampar, melainkan di ampar seperlunya saja di tempat yang berlubang, imbuh Masdar, pada Jum'at, (6/12/2024).

Ditambahkan, Masdar matrial batu yang digunakan pihak rekanan tidak sesuai standar spesifikasi."Ya kita langsung  lihat sendiri dilokasi pekerjaan, batu yang digilas dengan alat brat vibro dengan ukuran mini banyak hancur remuk, karena batunya ukuran 23, jadi menurut saya kualitasnya tidak sesuai standar, tegas Masdar.

Dalam hal tersebut Masdar Ketua DPC LSM Triga Nusantara Indonesia Kabupaten Tubaba meminta Dinas terkait untuk segera turun langsung kroscek ke lapangan." Saya meminta kepada dinas terkait khususnya pihak dari Dinas Perkimta Provinsi Lampung untuk segera turun kroscek langsung ke lapangan/lokasi untuk melihat pekerjaan tersebut, karena kita tanyakan tadi kepada Kepala Rombongan, dia mengatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah berjalan 70%, apabila benar dugaan kami ada kejanggalan dalam proses pekerjaan tersebut, kami minta pekerjaan tersebut di bongkar, jelasnya. (Red)

Sebelum telah diberitakan : 👇

https://www.prokontra.news/2024/12/diduga-proyek-siluman-pembangunan-jalan.html

Saat dipertanyakan papan/plang proyek pekerjaan dia tidak menanyakan kepada pihak pemborong, "saya memang gak tanya kalau itu, jelasnya.

Selanjutnya, Kepalo Tiyuh Candra Mukti Marsudi saat dihubungi Via WhatsApp oleh awak media untuk menanyakan berasal dari mana?  Dirinya mengatakan bahwa pekerjaan ini dari provinsi, "dari Provinsi" lalu saat ditanya?  mengapa tidak ada papan informasi jawabnya, "tanyakan dengan pekerja, jelasnya.

Dari pantauan awak media dilokasi kerja terdapat dua jenis batu yang berbeda?. Ketika ditanya wartawan salah satu pekerja mengatakan, untuk Kepala Tukangnya bernama Paimin, setelah menjawab pekerja tersebut pergi dari lokasi, dan ternyata orang ditanya tersebut adalah Paimin Kepala Tukang.

Salah satu pekerja dilokasi kerja berinisial SN pada saat diwawancarai awak media mengatakan " ini proyek dari provinsi pekerjanya 12 orang yang Dateng baru 8 orang, target kerja 5 hari selesai, lanjutnya, cara pemasangannya ini yang penting jadi perintah bos yang penting kelar. Kami kerja harian, di upah Rp 100 ribu perhari, panjangnya 170 meter dan lebar 2,8 meter,  untuk papan/plang Proyek memang dari pertama kami kerja memang gak ada, dan untuk  Materialnya kemarin sudah turun, jelasnya.

Selanjutnya, melalui telpon seluler salah satu wartawan menghubungi Diki sebagai penanggung jawab berkilah, untuk Papan/plang informasi proyek pekerjaan "Nanti dipasang dong, volume pekerjaan panjangnya 177. meter lebarnya 2,8 meter bukan 3 meter, dan nilai/pagunya 199, untuk pekerjaan juga gak tau itu berapa hari kerja, paling 3 harian, itu pekerjaan dari Perkimta Provinsi Perumahan dan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi. Nanti setelah sholat Jum'at papan/plang informasi proyek dipasang, ujarnya. 

Ditambahnya, mulai kerjanya baru tadi pagi kok. Nantilah mikirin papan/plang proyek itu, yang penting material dulu nanti papan/plang proyek pekerjaan belakangan, pasti dipasang. Untuk papan/plang proyek pekerjaan itu memang sudah dibuatin, kalau kita punya niat gak bener, pasti gak saya buatin, dan itu sudah dimobil mereka belum sempet aja pasang, paparnya. (Red)

Acara dibuka langsung Bupati Lamtim M. Dawam Rahardjo itu berjalan meriah diawali dengan jalan sehat, senam bersama dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya.

Bupati Dawan, mengatakan peringatan Hari Kesehatan Nasional ini jangan dilakukan hanya sekedar seremonial saja. Jangan dianggap kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya, atau menganggap kegiatan ini hanya sekedar penggugur kewajiban.

"Jadikan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 ini sebagai momentum untuk kita bersama-sama merefleksikan kembali upaya-upaya apa yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita," kata Bupati Dawam

Selain itu, kata Bupati Dawam, mari jadikan momentum hari ini sebagai waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri sebagai insan-insan yang sudah memilih dan sebagai insan-insan yang sudah memutuskan mengabdikan diri dan kehidupannya di bidang kesehatan.

"Mari, bapak ibu, kita merenungkan kembali apa kita sudah melaksanakan kewajiban kita, sebagaimana yang sudah semestinya kita lakukan," ujar Dawam.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengucapkan Apresiasi bagi para tenaga kesehatan yang telah berjasa, terutama selama masa - masa sulit pandemi. 

"Selamat Hari Kesehatan Nasional. Terima kasih untuk bapak dan ibu tenaga kesehatan yang luar biasa. Sudah berjuang keras saat pandemi Covid-19," pungkasnya.

Vokalis Hijau Daun Dide turut memeriahkan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Penampilan Dide yang memukau langsung memecahkan suasana.

Dengan suara khasnya, ia membawakan sejumlah lagu hits yang sukses menghidupkan semangat para tenaga kesehatan (Nakes), pegawai pemerintah, dan masyarakat yang ikut serta memeriahkan acara tersebut.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Wakil Bupati Lamtim dan juga Selalu Ketua TPPS Kabupaten Lampung Timur, Azwar Hadi, menjelaskan, Sebagai Komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan 8 (Delapan) Aksi konvergensi. 

"Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Kabupaten, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Bappenas" ucap Azwar Hadi

Pada hari ini kita melaksanakan Kegiatan Aksi 8 (delapan) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan penurunan stunting. 

Kegiatan ini bertujuan, Memperoleh informasi capaian kinerja program penurunan stunting tahun 2024, Memperoleh informasi kemajuan pelaksanaan kegiatan penurunan stunting yang telah direncanakan dan yang telah dilakukan.

Mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan, sebagai solusi untuk menentukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus,serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya.

"Untuk itu, pada kesempatan ini saya meminta TPPS kabupaten,TPPS Kecamatan dan desa Lokus, agar meningkatkan Kinerja Penurunan Stunting sesuai dengan kewenangan masing-masing". tutur Azwar Hadi

Azwar Hadi berharap dengan bekerjasama maka Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Timur dapat diatasi."pungkasnya"

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Hal tersebut menjadi pertanyaan Junaidi Farhan seorang aktivis LSM dan Penggerak Demokrasi di Tulang Bawang Barat  (Tubaba) yang disampaikan ke WAG ( WhatsApp Group ) OPOSISI RAKYAT 124 dan WAG lainnya, Kamis (5/12/2024).

Dan terdapat juga postingan dengan menunjukan dua lembar ijazah yang berbeda diduga milik oknum anggota DPRD Tubaba dengan kalimat, "IZIN TANYA BU DEWAN ??! YANG PALSU YANG MANA kemudian masih dalam gambar tersebut DUGAAN IJAZAH PALSU ANGGOTA DPRD TULANG BAWANG BARAT HILANG KASUSNYA APA SUDAH LULUS YA?!!

Saat kami hubungi melalu WhatsApp, Junaidi Farhan hanya memberi komentar pendek, "kawallah kasusnya, dan harus terang benderang penyelesaiannya".

Dari WAG ada beberapa komentar menarik diantaranya dari pemilik akun WhatsApp 0858 0569 xxxx "diduga ditelan gerhana ketua". Kemudian "Nomor Induk Siswa dan Nasionalnya kok beda" timpal akun Wa wwinarno195 dan "nah ini boleh di viralin lagi...karna ini bisa ngerembet kemana" tulis akun wa 0813 6711 xxxx.

Dari banyaknya komentar WAG tersebut ada satu akun WhatsApp yang mungkin mengenal sang oknum anggota dewan tersebut sehingga akun wa 0877 9249 xxx menuliskan "Bu dewan songong bin sok murah senyum kalo ada rapat paripurna, itu apa y, orangnya". (Red)

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|-Pada hakikat tujuan pemilu,pilkada, adalah menghasilkan pemimpin yang legitimatif yang secara moral politik hukum dapat dipertanggung jawabkan di mata rakyat. Bukan semata - mata hanya mengejar kemenangan secara politik dengan hitungan matematika semata. 

Proses pencapaian meraih kemenangan itu yang sesungguhnya menjadi harapan kita semua. Proses pemilu, pilkada, dengan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bukanlah slogan kosong, sebatas teoritik semata, namun harus menjadi realitas empiric, yang mengikat moralitas politik hukum kita semua.

Salah satu problem politik dalam pemilu, pilkada, tidak lain tumbuh suburnya perilaku money politik - politik uang, di tengah masyarakat. Money politik, politik uang, begitu masif di tengah masyarakat, disebabkan lemahnya sistem pengawasan. Bawaslu yang menjadi garda terdepan politik hukum tertinggi, seringkali menjadi macan ompong yang tidak berdaya. Mengaum begitu keras terdengar namun tidak bertaring. 

Money politik, politik uang, telah mengotori hak suara kedaulatan politik rakyat paling fundamental. Tentu ini merupakan sebuah bentuk kemunduran demokrasi paling nyata. Pemimpin yang terpilih dari proses money politik, politik uang, tak ubahnya pemimpin yang secara moral tidak mungkin bisa dipertanggung jawabkan. Menghasilkan pemimpin gagal yang dampaknya adalah merugikan kepentingan rakyat. Mundurnya kehidupan kesejahteraan ekonomi rakyat. 

Kebijakannya politik ekonomi pembangunan dipastikan cenderung tidak berorientasi untuk kehidupan rakyat. Perilaku korupsi akan tumbuh subur dalam ruang kehidupan birokrasi pemerintahan. Semua ini dampak dari perilaku money politik, politik uang. Di satu sisi pun kita miris perilaku money politik, politik uang, dianggap sebuah hal yang biasa dan lumrah untuk dilakukan. Perspektif ini tentu tidak bisa terus menjadi satu pemikiran budaya sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, bahwa jika ingin menang dan berkuasa metode money politik, politik uang adalah ilmunya.

Pilkada tubaba yang sudah berlalu pada tanggal 27 November 2024 tidak luput perilaku money politik, politik uang. Terbukti dengan laporan relawan rakyat tubaba bersatu ( R2TB) kepada Bawaslu Tubaba tidak mendapatkan progres kemajuan yang berarti. Inilah yang setidaknya menjadi catatan miris betapa ironisnya wajah pilkada tubaba.

Betapa tidak tepatnya pada tanggal 26 November 2024, sehari sebelum pencoblosan, relawan R2TB telah melaporkan ke Bawaslu Tubaba, atas nama Triyanto terduga mantan kepala tiyuh kagungan ratu, bersama Darmawan ( pelapor dan terlapor ) dengan uang 2 jt ( 1 juta sudah dibagikan) melakukan money politik, politik uang. Alat bukti dan barang bukti sudah nyata bukan hoax. Setidaknya tidak ada alasan bagi Bawaslu Tubaba untuk bersikap pasif dengan berbagai alasan. Video pernyataan pelaku money politik,politik uang pun sudah menjadi pendukung kuat sebagai alat bukti petunjuk.

Dari kejadian ini apa yang terjadi pada sikap Bawaslu Tubaba, setidaknya mempertegas bahwa, money politik, politik uang, sesungguhnya benar terjadi dan masif dilakukan di seluruh tubaba. Hal ini disinyalir dilakukan disaat masa tenang menjelang pilkada dilaksanakan 27 November 2024. Pada saat itulah peran Bawaslu Tubaba melakukan monitoring pengawasan intensif, namun di lapangan hal itu tidak dilakukannya. Cenderung pembiaran tanpa pengawalan pengawasan.Tentu menimbulkan berbagai macam perspektif negatif ada apa dengan Bawaslu Tubaba sesungguhnya. Maka relawan rakyat tubaba bersatu menyatakan tiga sikap pernyataan :

Pertama, menolak hasil pilkada tubaba 27 November 2024 karena terindikasi masifnya melakukan money politik, politik uang, yang dilakukan oleh salah satu calon.

Kedua, menuntut kepada Bawaslu Tubaba untuk menuntaskan laporan dari relawan rakyat tubaba bersatu pada tanggal 26 November 2024 secepatnya tentang terjadinya money politik, politik uang. Dan menindaklanjuti hasil pertemuan relawan bersama Bawaslu - Gakkumdu pada tanggal 3 Desember 2024.

Ketiga, akan melaporkan semua anggota Bawaslu Tubaba kepada DKPP ( Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ) karena diduga melakukan politik hukum pembiaran terhadap perilaku money politik, politik uang. 

Sumber berita : 👇

Ahmad Basri

(Relawan Divisi Advokasi Dan Hukum)

Saat di konfirmasi awak media ini, Ahmad Basri selaku Ketua Bidang Advokasi bersama Bli Made koordinator lapangan (Korlap) mengatakan,” intinya kami mengadakan Aksi Damai ini untuk menanyakan kembali laporan dari teman-teman Relawan pada tanggal 26 November sebelum hari pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 kita menemukan dan menangkap pelaku sekaligus orang yang diminta seseorang yang bernama mantan Kepalo Tiyuh Kagungan Ratu yaitu pak Tri Haryanto, kabarnya disitu ada money politik uang Rp 2 juta, sudah disebar Rp 1 juta dan tinggal Rp 1 Juta kita sudah buat laporan ke Bawaslu dan secara resmi kita mengadakan Aksi Damai mempertanyakan sejauh mana proses tindak lanjut dari yang kita laporkan ke Bawaslu,” ungkap Ahmad Basri.

Lanjutnya,” ternyata Bawaslu dengan berbagai alasan biasanya pelaku yang kita laporkan tidak ada di tempat sehingga tidak dapat diproses ini sesuatu yang aneh, menurut kami sesuatu yang sengaja dibuat seolah-olah tidak dapat diproses karena si pelaku tidak ada di tempat maka menimbulkan kecurigaan bagi kami kita semua mempertegas kembali bahwa Pilkada Tubaba sesungguhnya memang terjadinya money politik (Politik Uang) secara massif kita aja menemukan tidak diproses,” jelas Ahmad Basri Advokasi R2TB.

“ Langkah selanjutnya kita bersama Tim Relawan dan Ketua Korlap Tim Relawan, Bli Made kita akan menindaklanjuti dan tidak akan berhenti begitu saja karena persoalan ini harus dibawa ke ranah yang lebih luas kita akan mengambil langkah-langkah hukum karena tidak terwujudnya profesional, jujur dan terbuka.” imbuhnya. 

Pengirim berita :

( Robensyah)

Lampung Timur|Prokontra.news|-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur Resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Ela Siti Nuryamah dan Azwarhadi, sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung Timur 2024. 

Keputusan ini disampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang digelar pada pukul 15:45 Wib, Selasa (3/12/2024).

Ketua KPU Lampung Timur, Dedi Maryanto, mengumumkan hasil akhir yang menunjukkan Paslon Ela -Azwarhadi unggul telak dengan perolehan 322.946 suara sah atau 64,27 persen. Sementara itu pasangan calon nomor urut 2, yaitu M. Dawam Raharjo dan Ketut Irawan, memperoleh 179.532 suara sah.

“Hasil ini bersifat final dan resmi berlaku sejak tanggal penetapan. Keputusan ini berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang dalam formulir model D Hasil KWK Bupati/Walikota,” jelas Dedi saat membacakan keputusan dalam rapat pleno.

Pasangan Ela - Azwar, yang mengusung tagline Sakai Sambayan untuk Lampung Timur, kini resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lamtim terpilih. Menyikapi hasil ini, Ela Siti Nuryamah mengungkapkan rasa syukur sekaligus mengajak masyarakat untuk bersatu membangun Lampung Timur.

“Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Lampung Timur. Mulai hari ini, tidak ada lagi 01 dan 02. Saatnya kita bersatu dengan semangat sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Mari kita bersama-sama mewujudkan Sakai Sambayan untuk Lampung Timur yang lebih baik,” ujar Ela.

Dengan kemenangan ini, Ela - Azwar siap melanjutkan Visi dan Misi mereka demi kemajuan Lampung Timur. Rapat pleno tersebut sekaligus menjadi momen bersejarah bagi masyarakat setempat yang mendambakan perubahan.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Adapun Kecurangan tersebut, dibuktikan adanya video viral terkait politik uang sehari sebelum pencoblosan.

Atas kesadaran perbuatan yang diduga pelaku berinisial DA, dalam videonya berdurasi sekitar 10 menit mengaku disuruh oleh salah satu oknum mantan Kepala Tiyuh Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tubaba berinisial TR, lalu dirinya mendatangi Posko Rakyat Relawan Rakyat Tubaba Bersatu (R2TB) Pemenangan Kotak Kosong dengan mengungkapkan fakta kejadian tersebut.

DA menceritakan, dirinya disuruh dengan menyebut nama, oknum mantan Kepala Tiyuh Kagungan Ratu, berinisial TR untuk membagikan uang kepada masyarakat di Tiyuh tersebut, dengan nominal sebesar Rp 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) dengan rincian setiap orang mendapatkan Rp 50.000, ( Lima Puluh Ribu) perorang dalam pengakuannya uang tersebut telah dibagikan kepada masyarakat sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah )

Lanjut DA dan sisa uang Rp 1.000.000,- telah dibawanya ke posko Relawan Rakyat Tubaba Bersatu (R2TB), untuk dijelaskan tentang kejadian yang telah diperbuatnya tersebut, dirinya mengatakan disuruh oleh Mantan Kepala Tiyuh TR yang juga diduga disuruh oleh Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 Pasangan Novriwan Jaya- Nadirsyah (Nona).

Kepada Awak media ini, dijelaskan oleh Koordinator Lapangan ( Korlap ) kemenangan rakyat R2TB, Bli Made Marta, dirinya mengatakan dengan adanya dugaan money politik ( Politik Uang) tersebut, maka pihaknya dan masyarkat Tubaba akan mengambil sikap. Bentuk pengambilan sikap tersebut pihaknya akan melakukan aksi damai di depan Kantor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), serta Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten setempat pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 esok, hingga usai, ucapnya.

Dilanjutkan Bli Made Marta, terkait hal tersebut pihaknya telah melaporkan peristiwa itu sehari sebelum pemilihan, bahkan semua bukti dan terduga pelaku sekaligus korban telah diserahkan pihaknya, ke Gakumdu untuk dapat ditindak lanjuti,  namun faktanya hingga Pilkada usai sampai saat ini belum ada tindakan tegas yang dilakukan Gakumdu maupun Bawaslu setempat, terangnya.

"Kejadian ini sangat memilukan bagi kita semua warga Tubaba, kita semua sama - sama tau dimana - mana telah terpampang tentang politik damai, dengan terpasang Baliho, Benner, dan Slogan himbauan dari pihak Pemerintah, Polri/ TNI, dan bahwasanya dilarang keras  melakukan Politik Uang dan Politik Identitas".

Lebih dalam, Maka karna itulah penyebabnya kita mempertanyakan komitmen tersebut, tentu kita meminta kepada Bawaslu dan Gakumdu untuk dapat menindak dengan tegas terduga pelaku, sekaligus juga kepada siapapun yang menjadi aktor dibalik hal itu harus diusut sampai tuntas, agar pilkada Damai, Jujur, dan tidak ada kecurangan, tidak tercederai, serta  dapat benar-benar benar terwujud di Bumi Ragem Sai Mangei Wawai, Kabupaten Tubaba yang kita cintai bersama ini, tegas Bli Made Marta.

Pengirim berita : (Robensyah)

Dalam perspektif moralitas politik hukum pilkada 27 november 2024 masih menyisakan pekerjaan yang harus kita tuntaskan bersama - sama. Pekerjaan ini ada ditangan para relawan. Apa itu ? Tidak lain adanya dugaan “ MONEY POLITIK “ dalam pilkada tubaba 27 november 2024. Money politik ini yang setidaknya telah mengotori kesucian Pilkada di tubaba. Jika tidak ada money politik diprediksi kuat kotak kosong adalah pemenang pilkada sesungguhnya.

Data dan fakta menunjukan satu hari sebelum pencoblosan, tepatnya pada tanggal 26 november 2024, para relawan melaporkan adanya dugaan kuat terjadinya money politik. Laporan tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh team advokasi dan hukum ke Bawaslu Tubaba. Pelaku dan uang 1 Juta ( total 2 Juta ) sebagai barang bukti sudah tercatat di laporan Bawaslu.

Akan tetapi sejak laporan money politik yang dilaporkan secara resmi ke Bawaslu Tubaba oleh team advokasi dan hukum sepertinya sampai hari ini ( minggu, 1 Desember 2024 ) belum ada progres kemajuan apapun di Bawaslu Tubaba. Dua alat bukti pelaku terlapor dan uang 1 juta setidaknya sudah menjadi dasar hukum ( formil - materiil ) money politik dibawa pada tingkat yang lebih luas yakni Gakkumdu Tubaba.

Team analis advokasi dan hukum menilai penyelesaian money politik agar diproses secepatnya oleh Bawaslu Tubaba  tidak menjadi benda mati maka harus ada pendekatan politik. Pendekatan politik ini adalah melalui gerakan politik massa. Kunci gerakan politik massa ada ditangan relawan itu sendiri yang berada di kotak kosong. Harus ada penekanan politik kekuatan massa besar - besaran ke kantor Bawaslu untuk segara diselesaikan laporan money politik.

Tanpa gerakan politik massa sangat sulit money politik itu akan diproses apalagi diselesaikan oleh Bawaslu Tubaba. Inilah yang membuat kekhawatiran kita semua money politik yang dilaporkan ke Bawaslu Tubaba menjadi redup dan menghilang.

Sulit hanya mengandalkan pada team advokasi dan hukum semata. Oleh sebab itu kepada seluruh relawan kotak kosong khususnya kepada KETUA DAN SEKRETARIS rapat segera, untuk mengadakan aksi massa besar besaran ke kantor Bawaslu. Jika tidak ada aksi maka permasalahan money politik dipastikan akan menghilang begitu saja. 

Sekali Bola kelanjutan ada di tangan KETUA DAN SEKRETARIS, untuk bagaimana aksi massa ke Bawaslu Tubaba, di Agendakan secepatnya. Jika terlambat akan kehilangan momentum bahwa pilkada sudah selesai tidak ada lagi yang dipermasalahkan. Tentukan waktu segera untuk aksi. Siapkan Ketua Aksinya, siapkan nama nama orasi dikantor Bawaslu, siapkan nama nama yang berdialog dengan Bawaslu.

Pengirim berita : (Robensyah)

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|-Sehari sebelum hari pencoblosan, pilkada tubaba 27 November, tepatnya selasa 26 November 2024, relawan rakyat tubaba bersatu, melaporkan seorang oknum mantan kepala tiyuh Kagungan Ratu, melakukan money politik. Kasus ini sudah dilaporkan secara resmi dengan bukti uang 1 jt (total 2 jt) ke Gakkumdu - Bawaslu Tubaba. Tujuannya untuk mengajak masyarakat memilih pasangan calon tunggal - Nona.

Money politik yang terungkap menjelang satu hari pencoblosan disaat masa tenang sedang berjalan. Pelaku yang bernama “ Darmawan “ dengan penuh kesadarannya, mendatangi ke posko relawan, menyampaikan bahwa dirinya dipaksa dan diperintah oleh mantan kepala tiyuh Kagungan Ratu untuk membagi 2 jt. 1 jt telah dibagikan sedangkan 1 jt masih belum dibagikan. 1 jt telah diserahkan ke Gakkumdu Tubaba sebagai barang bukti.

Kasus money politik yang terungkap ini menjadi sangat menarik beda dengan kasus money politik lainnya. Biasanya kasus money politik terungkap disebabkan oleh adanya penangkapan pelaku “ OTT “ oleh anggota masyarakat. Dalam kasus ini pelaku yang menyerahkan diri langsung dengan penuh kesadaran ke pos relawan menyampaikan semua yang dialaminya dan dilakukannya.

Tentu ini sebuah langkah maju terungkapnya kasus money politik atas kesadaran diri pelaku sendiri. Apa yang dilakukan pelaku merupakan contoh yang langka di tengah perilaku money politik bergerak dengan cara yang sembunyi - sembunyi dan sulit terungkap apalagi tertangkap.

Setidaknya bagi kita semua yang menginginkan pilkada jujur, bersih, tanpa money politik. Apa yang dilakukan oleh pelaku harus mendapatkan apresiasi positif terlepas pada hakekatnya apa yang dilakukannya adalah awalnya salah. Dengan terungkap kasus money politik setidaknya mempertegas bahwa money politik di pilkada tubaba memang real ada dan bergerak secara masif bukan hoax.

Laporan kasus money politik sudah resmi dilaporkan ada di meja Gakkumdu - Tubaba. Gakkumdu atau dikenal dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan tiga unsur, Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Semua laporan pelanggaran menyangkut pilkada ada di Gakkumdu. Itulah mengapa ketika menemukan adanya dugaan atau indikasi money politik diiringi bukti - bukti, laporannya baik lisan maupun tertulis ke Gakkumdu.

Laporan sudah disampaikan ke Gakkumdu dan pilkada sudah berlangsung 27 November 2024. Tentu sesuai aturan Gakkumdu memiliki fungsi utama yakni melakukan gelar perkara atas laporan yang telah masuk apakah memiliki unsur tindak pidana atau tidak. Ini penting untuk menjaga marwah moralitas hukum Gakkumdu sendiri. Kepastian hukum atas laporan yang telah dilaporkan harus segera disampaikan secepat mungkin agar masyarakat tidak bertanya - tanya.

Untuk menelisik money politik dalam kontek pilkada tubaba, Gakkumdu tidak hanya berhenti pada kasus pelaporan yang melibatkan dua pelaku ( Baca : Mantan Kepala Tiyuh Kagungan Ratu Dan Darmawan ). Namun menelisik sejauh mana “ aktor “ dibalik money politik itu yang sesungguhnya harus diungkapkan. Hemat penulis bahwa mantan Kepala Tiyuh Kagungan Ratu dan Darmawan sesungguhnya hanya operator kecil di lapangan.

Inilah tantangan terbesar dan reputasi Gakkumdu harus mampu membuktikan semua desain money politik yang ada di pilkada. Jika hanya berhenti di mantan kepala tiyuh dan Darmawan bisa dikatakan Gakkumdu gagal menjalankan amanah undang undang. Bola ada ditangan Gakkumdu Tubaba mau dihormati masyarakat atau tidak tergantung mampu atau tidak membongkar money politik menyelesaikan secara tuntas. 

Menjadi satu catatan tersendiri siapapun yang melakukan money politik telah merugikan kita semua. Merugikan dan merusak tatanan moralitas kepemimpinan yang terpilih di mata rakyat. Kepemimpinan mungkin hanya menang secara politik tapi tidak secara moral . Kepemimpinan hanya menjadi gunjingan dan ejekan. Kepemimpinan menjadi pincang karena hilangnya etika moralitas. legitimasi politik pada akhirnya menjadi rendah di mata rakyat.

Sumber berita :👇

Ahmad Basri

(Ketua K3PP Tubaba)