Berdasarkan informasi (KI), bahwa Paklaring tersebut telah ia terima pada pukul 13.34 WIB, Rabu (04/11/2026). Dengan diterbitkannya dokumen tersebut, (KI) kini dapat melanjutkan proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini tertunda.

"Alhamdulillah, Paklaring saya sudah diterbitkan/ diberikan, siang ini pukul 13.34 WIB. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah membantu dengan pemberitaan, mendorong percepatan ini," ucap (KI) kepada awak media, pada Rabu malam (04/11/2026) 

Lebih lanjut menurut (KI), tanpa dorongan dari rekan-rekan media, dirinya belum tentu mendapatkan kepastian soal Paklaring yang sudah lama ia minta/inginkan tersebut, sejak dirinya mengundurkan diri pada 10 September 2026 lalu.

"Kalau tidak dibantu rekan-rekan media melalui pemberitaan, saya yakin belum tentu dapat kepastian, untuk mendapatkan paklaring secepatnya ini, sebab yang sudah-sudah, jawaban dari Koordinator Ruas, sudah diteruskan ke Pusat, tapi tidak pernah ada kejelasan/kepastian kapan Paklaring dapat  diberikan/dikeluarkan," terang (KI).

Ada apa? Perusahaan Tetap Bungkam

Disisi lain, meski Paklaring tersebut telah diterbitkan dan diberikan kepada yang bersangkutan, namun hal ini, tentu jadi sebuah pertanyaan besar, Ada apa? Paklaring diberikan setelah viral nya pemberitaan oleh awak media.

Untuk diketahui, hingga berita lanjutan ini diterbitkan, pihak manajemen PT. Marga Solusi Prima, belum pernah memberikan keterangan/tanggapan resmi terkait tertundanya penerbitan Paklaring tersebut, 

Perlu diketahui, hingga berita lanjutan ini diterbitkan, Redaksi tetap membuka ruang hak jawab/Sanggah atau tanggapan untuk keberimbangan pemberitaan. (Red)

Sebelumnya telah diterbitkan berita dengan judul: Akibat! Manajemen Lambat, "Paklaring Tidak Diberikan" Mantan Karyawan PT. Marga Solusi Prima Sulit Cairkan JHT-BPJS

👇👇👇https://www.prokontra.news/2026/11/akibat-manajemen-lambat-paklaring-tidak.html

Untuk diketahui, KI telah mengajukan pengunduran diri dari PT. Marga Solusi Prima terhitung mulai 10 September 2026. Surat pengunduran diri tersebut telah ia sampaikan secara resmi kepada Kepala Divisi PT. Marga Solusi Prima, Pamungkas Umar R melalui Koordinator Ruas TERPEKA Lampung, Mugianto. 

Namun setelah berhenti bekerja, KI mengaku kesulitan mengurus pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan karena salah satu dokumen wajib yang diminta adalah Paklaring dari perusahaan tempatnya terakhir bekerja.

"Sudah lama saya minta Paklaring, tapi sampai sekarang belum diberikan. Padahal itu syarat untuk cairkan JHT saya. Saya hanya minta hak saya," ujar KI kepada awak media, pada Senin malam (02/11/2026).

KI mengaku selalu berkoordinasi dan menitipkan pesan kepada Koordinator Ruas TERPEKA Lampung, Mugianto untuk menanyakan perkembangan permintaannya. Namun, menurut KI, ia selalu mendapatkan jawaban bahwa permintaannya telah diteruskan ke Pusat, tetapi hingga kini tidak ada kepastian kapan Paklaring tersebut akan diberikan.

"Saya konfirmasi dan minta tolong diupayakan segera, jawabannya permintaan saya sudah diteruskan ke Pusat. Tapi sampai sekarang tidak ada kepastian, kapan diberikan. Saya jadi bingung harus menunggu sampai kapan," keluh KI.

Menurut KI, keterlambatan penerbitan Paklaring tersebut sangat merugikan dirinya. Dana JHT yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan setelah tidak lagi bekerja, hingga kini belum bisa dicairkan.

Renungan Untuk Manajemen

Kasus yang dialami KI seharusnya menjadi cermin bagi manajemen PT. Marga Solusi Prima. Paklaring bukan sekadar selembar surat administrasi, melainkan bukti pengabdian dan kunci bagi mantan pekerja untuk mengakses haknya yang dijamin undang-undang.

Ketika seorang pekerja telah mengabdi, mengundurkan diri secara resmi dan sesuai prosedur, maka sudah sepatutnya perusahaan menunaikan kewajibannya secara cepat, transparan, dan manusiawi. Menunda-nunda tanpa kepastian, apalagi hanya dengan jawaban "sudah diteruskan ke Pusat", justru menimbulkan kesan manajemen abai terhadap hak pekerja.

Manajemen yang profesional tidak cukup hanya menuntut loyalitas dan kinerja saat pekerja masih aktif. Profesionalisme justru diuji ketika pekerja sudah tidak lagi bekerja: apakah hak-haknya tetap dihormati, atau justru dipersulit oleh birokrasi internal yang berbelit-belit.

KI berharap manajemen PT. Marga Solusi Prima dapat segera menindaklanjuti permintaannya dan memberikan Paklaring sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga berharap tidak ada lagi mantan pekerja lain yang mengalami hal serupa.

"Harapan saya manajemen lebih cepat dan peduli terhadap hak mantan pekerja. Jangan sampai yang sudah mengabdi justru dipersulit saat mengurus haknya sendiri. Apa karena tidak ada duitnya? Maka terkesan lambat dan dipersulit," tambahnya.

Hingga berita ini di terbitkan pihak manajemen PT. Marga Solusi Prima belum memberikan keterangan resmi, terkait keluhan tersebut. Redaksi media ini selalu membuka ruang untuk dapat memberikan tanggapan/hak jawab untuk keberimbangan pemberitaan. [Red]

            Penulis:

Ahmad Basri 

Jabatan : Advokad 

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Garing banget pemikirannya! Mungkin kita pernah mendengar ungkapan seperti itu dalam sebuah obrolan atau komunikasi dengan seseorang.

Obrolan yang semestinya berkembang menjadi diskusi yang menarik justru berhenti di tengah jalan. Tidak ada gagasan baru, tidak ada perspektif berbeda, apalagi argumentasi yang mampu memperkaya pemikiran. Percakapan terasa hambar, kering, dan kehilangan substansi.

Istilah garing sering diasosiasikan dengan sesuatu yang kering. Dalam konteks tanaman, kekeringan dapat menyebabkan tanaman kehilangan kesuburan, layu, dan akhirnya mati apabila tidak mendapatkan air serta nutrisi yang cukup.

Analogi ini menarik ketika kita gunakan untuk membaca fenomena manusia, terutama mereka yang secara intelektual terlihat kering karena minimnya asupan pengetahuan, kurangnya proses berpikir, dan tidak terbiasa mengembangkan gagasan.

Orang yang dianggap garing biasanya dipersepsikan kurang pergaulan, miskin wawasan, atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai objek yang sedang dibicarakan. Namun, persoalannya tidak selalu sesederhana itu. 

Seseorang bisa saja pandai berbicara, memiliki jaringan pergaulan yang luas, bahkan mempunyai gelar akademik berderet, tetapi ketika diajak berdiskusi secara serius, pemikirannya tidak berkembang. Banyak bicara, tetapi miskin substansi.

Gelarnya panjang, tetapi argumentasinya pendek. Di sinilah perlu membedakan antara pendidikan formal dan kapasitas intelektual. Pendidikan formal memang penting, tetapi tidak otomatis menjamin seseorang memiliki kedalaman berpikir. 

Gelar akademik merupakan penanda bahwa seseorang pernah menempuh proses pendidikan tertentu, bukan jaminan bahwa terus mengembangkan pengetahuan, mengasah nalar kritis, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap argumentasi yang disampaikannya. Gelar boleh berderet di kartu nama, tetapi jangan sampai pikiran justru kering ketika diajak berargumentasi.

Kita hidup pada zaman ketika teknologi berkembang begitu cepat. Informasi tersedia di mana-mana. Data yang dahulu membutuhkan waktu berhari-hari untuk diperoleh, sekarang dapat ditemukan dalam hitungan detik melalui telepon genggam. Jurnal ilmiah, buku digital, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga berbagai pendapat ahli dapat diakses dengan relatif mudah.

Secara teknis, tidak ada alasan bagi seseorang untuk terus-menerus berada dalam keterbatasan informasi, sepanjang memiliki akses dan kemauan untuk belajar. Namun, ada satu persoalan mendasar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kecanggihan teknologi yakni kemauan membaca, kemampuan menganalisis, dan keberanian menulis.

Informasi yang melimpah tidak otomatis melahirkan pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki pun belum tentu berkembang menjadi pemahaman. Sementara itu, pemahaman belum tentu menghasilkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Semua itu membutuhkan proses intelektual.

Data harus dibaca, dibandingkan, diuji, dianalisis, dan ditempatkan dalam konteks yang tepat. Tidak semua informasi benar. Tidak semua pendapat layak dijadikan rujukan. Tidak semua sesuatu yang viral memiliki dasar argumentasi yang kuat. Di sinilah pentingnya budaya literasi, membaca, menganalisis, dan menulis.

Membaca bukan sekadar melihat rangkaian kalimat. Membaca berarti berusaha memahami persoalan secara utuh. Menganalisis bukan sekadar memberikan komentar, melainkan menguji hubungan antara fakta, konsep, dan kesimpulan. Sementara menulis bukan sekadar merangkai kata-kata, tetapi menyusun pikiran agar dapat dipahami, diuji, dan dipertanggungjawabkan.

Tanpa proses tersebut, teknologi hanya akan menjadi gudang informasi yang tidak pernah benar-benar diolah. Kita mungkin memiliki banyak data, tetapi miskin pemahaman. Kita mungkin cepat memberikan komentar, tetapi lambat membangun argumentasi. Pada akhirnya, yang muncul adalah kegaringan berpikir: banyak bicara, sedikit membaca; cepat berpendapat, tetapi malas menguji pendapat sendiri.

Advokat. Profesi yang tidak boleh berhenti berpikir. Salah satu profesi yang menuntut kemampuan literasi secara terus-menerus adalah advokat.

Advokat bukan sekadar profesi yang melekat pada seseorang karena memiliki kartu advokat, bas, mengenakan toga, atau berdiri di ruang sidang. Advokat merupakan profesi yang menuntut kemampuan membaca persoalan, memahami hukum, menganalisis fakta, menyusun argumentasi, dan mempertahankan kepentingan hukum klien berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dunia advokat adalah dunia yang menuntut kerja intelektual tanpa henti. Seorang advokat harus membaca peraturan perundang-undangan, menelaah putusan pengadilan, memahami doktrin hukum, memeriksa dokumen, menguji kronologi peristiwa, serta menghubungkan fakta dengan norma hukum yang relevan. Semua itu bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pengalaman berbicara atau keberanian tampil di hadapan orang banyak.

Dalam praktiknya, advokat dituntut mampu menyusun surat kuasa, gugatan, jawaban, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan, pledoi, pendapat hukum, dan berbagai dokumen hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan perkara. Setiap dokumen mempunyai fungsi dan konsekuensi hukum yang berbeda. Kesalahan memahami fakta, keliru menafsirkan norma, atau lemah dalam menyusun argumentasi dapat mempengaruhi strategi dan kepentingan hukum klien.

Advokat tidak cukup hanya pandai berbicara. Ia harus mampu berpikir secara sistematis. Keberanian berbicara tanpa penguasaan materi hanya akan melahirkan retorika. Pengetahuan hukum tanpa kemampuan menganalisis hanya akan menjadi tumpukan hafalan. Sementara pengalaman yang tidak disertai kemauan memperbarui pengetahuan berisiko membuat seseorang terjebak dalam cara berpikir lama.

Advokat harus membangun hubungan yang kuat antara fakta, alat bukti, norma hukum, dan argumentasi. Setiap dalil harus memiliki dasar. Setiap kesimpulan harus dapat dijelaskan. Setiap strategi hukum harus disusun berdasarkan pembacaan yang cermat terhadap perkara yang sedang ditangani.

Di sinilah kualitas seorang advokat diuji, bukan semata-mata dari seberapa sering tampil di ruang sidang, seberapa banyak orang yang mendampinginya, atau seberapa ramai aktivitasnya di media sosial, melainkan dari kedalaman analisis dan kualitas argumentasi hukum yang dibangunnya.

Jika seseorang memilih profesi advokat tetapi tidak memiliki kemauan untuk terus membaca, menganalisis, dan menulis, perlu mengevaluasi kembali kesiapannya menjalankan profesi tersebut. Sebab, hukum terus berkembang, peraturan berubah, putusan pengadilan bertambah, dan persoalan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Advokat yang berhenti belajar sedang mempertaruhkan kualitas profesinya sendiri.

Ada fenomena lain yang menarik untuk diperhatikan dalam praktek profesi advokat saat ini menangani perkara secara beramai-ramai, bahkan untuk perkara yang secara relatif sederhana. Ke kantor polisi ramai-ramai. Ke kejaksaan beramai-ramai. Datang ke pengadilan pun dengan rombongan. Setelah urusan selesai, foto bersama menjadi bagian dari dokumentasi yang tidak ketinggalan.

Tentu saja, bekerja dalam tim bukan sesuatu yang salah. Dalam perkara besar, kompleks, atau melibatkan banyak aspek hukum, kerja tim justru dapat menjadi kebutuhan profesional. Pembagian tugas, pertukaran pandangan, dan pemeriksaan silang terhadap argumentasi dapat memperkuat penanganan perkara.

Tidak ada yang keliru dengan kolaborasi. Pertanyaannya apakah semua anggota tim memahami duduk perkara? Apakah mereka menguasai kronologi peristiwa? Apakah mereka mengetahui norma hukum yang menjadi dasar pendampingan? Apakah mereka mampu menjelaskan strategi yang digunakan? Atau kehadiran mereka hanya untuk menunjukkan bahwa seorang advokat tidak datang sendirian?

Pertanyaan-pertanyaan ini layak diajukan sebagai bahan refleksi profesi. Jangan sampai jumlah orang yang hadir lebih banyak daripada gagasan yang dipersiapkan. Jangan sampai rombongan terlihat meyakinkan, tetapi ketika diminta menjelaskan dasar hukum, argumentasinya justru kehilangan arah.

Kehadiran banyak advokat tidak otomatis menunjukkan kuatnya penanganan perkara. Sebaliknya, satu advokat yang mempersiapkan perkara secara matang, memahami fakta, menguasai hukum, dan menyusun strategi secara cermat dapat memberikan pendampingan yang jauh lebih terarah. Ukuran akhirnya tetap bergantung pada kebutuhan perkara dan kualitas kerja profesional yang dilakukan.

Kritik terhadap fenomena kerja gerombolan bukanlah kritik terhadap kerja kolektif. Kritik ini diarahkan pada kemungkinan ketika penampilan lebih diutamakan daripada persiapan, jumlah lebih ditonjolkan daripada kapasitas, dan simbol profesi lebih diperlihatkan daripada penguasaan substansi.

Advokat tidak perlu membuktikan kualitas dirinya dengan membawa banyak orang ke setiap tempat. Kualitas profesional seharusnya terlihat dari kemampuannya menjelaskan persoalan, membangun argumentasi, membaca risiko hukum, serta memberikan nasihat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada klien.

Jangan sampai profesi hukum terjebak menjadi panggung penampilan. Datang beramai-ramai, berfoto bersama, kemudian merasa telah menunjukkan kekuatan. Padahal, kekuatan sesungguhnya dalam profesi advokat tidak terletak pada keramaian, melainkan pada kualitas persiapan, ketepatan analisis, dan keteguhan argumentasi.

Pertanyaan berikutnya apakah fenomena tersebut menunjukkan kurangnya kepercayaan diri seorang advokat ketika menjalankan profesinya? Ataukah justru menjadi gejala yang patut diperiksa lebih jauh mengenai budaya kerja dan kualitas profesionalisme?

Tentu, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa setiap advokat yang bekerja dalam tim pasti kurang percaya diri atau memiliki kemampuan yang rendah. Kesimpulan seperti itu terlalu tergesa-gesa. Ada perkara yang memang membutuhkan lebih dari satu advokat, dan ada pula situasi ketika pendampingan bersama diperlukan untuk memastikan hak-hak klien terlindungi.

Namun, fenomena tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar seberapa besar perhatian kita terhadap kualitas intelektual dalam menjalankan profesi advokat?

Apakah pengembangan kapasitas melalui membaca dan menulis sudah menjadi kebiasaan? Apakah diskusi hukum dilakukan secara serius? Apakah putusan pengadilan dipelajari untuk memperkaya argumentasi? Apakah advokat membiasakan diri menguji pendapatnya sendiri sebelum menyampaikannya kepada publik atau menggunakannya dalam perkara?

Jika pertanyaan-pertanyaan itu jarang mendapat perhatian, kita patut khawatir bahwa profesi advokat lebih sibuk membangun citra daripada memperkuat kapasitas. Di sinilah budaya literasi menjadi penting. Literasi bukan sekadar kegiatan membaca buku di ruang kerja atau mengunggah kutipan hukum di media sosial.

Literasi adalah kebiasaan intelektual untuk terus belajar, menguji informasi, mengembangkan pemikiran, dan mempertanggungjawabkan setiap argumentasi. Advokat yang memiliki budaya literasi akan lebih siap menghadapi perubahan hukum. Tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, dan tidak menjadikan opini pribadi sebagai pengganti analisis hukum.

Ketika budaya literasi diabaikan, risiko yang muncul bukan hanya kegaringan dalam berdiskusi, tetapi juga kelemahan dalam menyusun strategi perkara, membaca alat bukti, menafsirkan norma, dan memberikan nasihat hukum kepada klien. Persoalannya bukan lagi soal menarik atau tidaknya obrolan. Ini menyangkut tanggung jawab profesional.

Pada akhirnya, profesi advokat menuntut lebih dari sekadar keberanian, penampilan, dan kemampuan membangun jaringan. Toga tidak otomatis membuat seseorang memiliki kedalaman berpikir. Kartu advokat tidak dengan sendirinya menjamin ketajaman analisis.

Advokat harus terus membaca agar tidak tertinggal. Harus terus menganalisis agar tidak terjebak pada kesimpulan dangkal. Harus terus menulis agar gagasannya tersusun secara sistematis dan argumentasinya dapat diuji.

Sebab, hukum bukan dunia yang dapat ditaklukkan hanya dengan suara keras, penampilan meyakinkan, atau rombongan yang memenuhi ruangan. Hukum membutuhkan penalaran, ketelitian, penguasaan fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kalau diajak berdiskusi saja pemikirannya sudah garing, bagaimana ketika harus membedah perkara yang rumit? Kalau membaca saja malas, bagaimana mungkin mampu memahami perkembangan hukum? Kalau menulis argumentasi saja kesulitan, bagaimana dapat membangun pembelaan yang kuat bagi kepentingan klien?

Jangan sampai kita sibuk menunjukkan bahwa kita seorang advokat, tetapi lupa membangun kapasitas sebagai pemikir hukum. Jangan sampai toga yang kita kenakan tampak gagah, sementara pikiran di baliknya justru kehilangan daya kritis.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar advokat yang hadir ketika perkara muncul, melainkan advokat yang memahami persoalan, menguasai hukum, mampu menyusun argumentasi, dan sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan hukum kliennya. Jangan sampai profesi advokat menjadi garing karena kehilangan budaya literasi. (Red)

Surabaya | Prokontra.news | – Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) Hartanto Boechori beberapa waktu lalu mendesak DPR RI, Presiden Prabowo Subianto dan seluruh pihak yang berwenang untuk segera mengesahkan UU Perampasan Aset agar tidak membuka peluang substansinya dilemahkan di meja legislasi. 

Tokoh Pers itu menilai, kekhawatirannya mulai terbukti, kini mulai disebarkan berbagai narasi ketakutan di ruang publik bahwa UU Perampasan Aset berpotensi menjadi “pasal karet”, menyasar masyarakat biasa, hingga dijadikan alat gebuk politik.

“Alasan usang! Jangan menakut-nakuti rakyat seolah-olah UU Perampasan Aset akan merampas harta masyarakat biasa!”, katanya.

Menurut Boechori, kekhawatiran bahwa UU Perampasan Aset berpotensi disalahgunakan untuk menyasar masyarakat sipil atau menjadi alat politik, tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menunda pengesahannya

.

“Kalau ada celah yang berpotensi disalahgunakan, tutup celahnya! Bukan mengulur waktu!”, tegas Hartanto melalui grup WA PJI, pada Jum'at (4/9/2026).

Hartanto meminta DPR membuktikan bahwa lembaga legislatif benar-benar memiliki keberanian dan niat baik sebagai wakil rakyat. Ditegaskannya, UU Perampasan Aset harus memiliki substansi yang kuat dan benar-benar diarahkan untuk mengejar kekayaan hasil korupsi.

“Hanya koruptor dan jaringan kejahatannya yang harus menjadi sasaran. UU ini harus mampu mengakomodasi pembuktian terbalik, perampasan hasil kejahatan, serta hukuman super berat bagi pelaku korupsi dan pihak-pihak yang membantu mereka” ujarnya.

Menurut Boechori, korupsi tidak cukup dilawan dengan hukuman penjara biasa.

“Aset hasil kejahatan harus dikejar! Dirampas dan dikembalikan kepada negara. Hukuman juga harus sangat berat agar orang berpikir seribu kali sebelum melakukan korupsi!”, tegasnya.

*Pembatasan Pintar*

Menjawab kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan UU Perampasan Aset, Boechori menawarkan konsep yang disebutnya sebagai ‘Pembatasan Pintar’ (Smart Restrictions).

Menurut Jurnalis Senior itu, DPR tidak perlu menunda undang-undang hanya karena khawatir terjadi penyalahgunaan kewenangan. Justru, kata dia, potensi tersebut harus diantisipasi dengan pembatasan hukum yang tegas dan berlapis.

Pertama, membatasi secara jelas subjek hukum yang dapat dikenakan UU Perampasan Aset;

“Undang-undang ini harus difokuskan kepada pejabat atau penyelenggara negara serta pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana atau hasil kejahatan. Jangan masyarakat biasa”, katanya.

Kedua, perlu ditetapkan batas nilai aset yang tinggi untuk mekanisme perampasan;

Diusulkannya, aset yang menjadi objek perampasan harus memiliki nilai besar, misalnya minimal Rp.5 miliar atau angka lain yang disepakati pembentuk undang-undang.

“Dengan batasan nilai yang tinggi, risiko aparat menggunakan undang-undang ini untuk menekan atau memeras masyarakat kecil dapat dieliminasi”, ujarnya.

Ketiga, perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik harus diatur secara tegas;

Menurut Hartanto, bukan tidak mungkin koruptor menggunakan identitas keluarga, teman atau masyarakat biasa sebagai nominee untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan.

Karena itu, pihak yang merasa dirugikan harus diberikan hak sanggah yang cepat, mudah dan tidak membebani biaya.

“Beban pembuktian hubungan antara aset dengan tindak pidana juga harus dirumuskan secara tegas”, tambahnya.

Keempat, penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum harus mendapat hukuman berat;

Hartanto menilai, poin ini justru menjadi salah satu kunci untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap UU Perampasan Aset.

“Kalau ada oknum penyidik, jaksa atau hakim yang merekayasa bukti, menyita aset secara melawan hukum, melakukan pemerasan atau menyalah-gunakan kewenangannya untuk kepentingan politik, hukum berat mereka dengan penambahan denda besar! Bahkan kalua perlu, sampai asetnya dirampas”, tegas Wartawan Utama itu.

Ia juga meminta negara menyediakan mekanisme ganti rugi yang cepat bagi masyarakat yang menjadi korban salah sita atau tindakan aparat yang melawan hukum.

*Jangan Menunda Lagi*

Ditegaskan Boechori, UU Perampasan Aset harus tetap tunduk pada prinsip hukum dan due process of law. Kepastian hukum, keadilan, perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah dan mekanisme pengawasan harus menjadi bagian penting dalam undang-undang tersebut.

“Undang-undang harus tegas. Tetapi tidak boleh memberi ruang kepada aparat untuk bertindak sewenang-wenang,” katanya.

Dengan adanya pembatasan yang jelas dan berlapis, jurnalis investigator itu menilai alasan bahwa UU Perampasan Aset akan “menggigit” masyarakat secara sembarangan menjadi tidak relevan.

“Kalau takut disalahgunakan, perbaiki undang-undangnya. Tutup celahnya. Jangan ketakutan dijadikan alasan untuk menunda nunda”, ujarnya.

Hartanto Boechori kembali mengingatkan DPR RI, Pemerintah dan aparat penegak hukum bahwa masyarakat menunggu realisasi UU Perampasan Aset sesuai janji, pertengahan Desember 2026. Ia juga meminta seluruh anggota PJI di berbagai daerah ikut aktif mengawasi dan mengawal

“Rakyat tidak butuh pidato panjang. Rakyat butuh realisasi. DPR sudah mendengar, Pemerintah sudah mendengar, penegak hukum sudah mendengar. Jangan bebal terhadap suara rakyat. Pers akan terus mengawal setiap prosesnya hingga tuntas sesuai janji 15 Desember tahun ini”, tutup pimpinan tertinggi PJI itu. (Red)

Ahmad Basri 

(Advokat -Ketua K3PP Tubaba)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news| - Di era digital saat ini, sebuah pemberitaan dapat menyebar dalam hitungan detik dan menjangkau jutaan pembaca. Tidak jarang, pihak yang menjadi objek pemberitaan merasa dirugikan karena menilai isi berita tidak akurat, tidak berimbang, atau bahkan mencemarkan nama baiknya.

Reaksi yang sering muncul adalah keinginan untuk segera melaporkan media atau wartawan ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan pidana, termasuk menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pertanyaan apakah setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media dapat langsung menempuh jalur pidana? Tentu jawabannya tidak sesederhana itu.

Sistem hukum Indonesia telah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini merupakan lex specialis yang mengatur aktivitas pers sekaligus memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Instrumen penting dalam UU Pers adalah hak jawab. Hak jawab merupakan hak setiap orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan berupa fakta yang dianggap merugikan nama baiknya.

Melalui mekanisme ini, media diberi kesempatan untuk memperbaiki, mengoreksi, atau memuat klarifikasi dari pihak yang merasa dirugikan sehingga keseimbangan informasi dapat terjaga.

Apabila hak jawab tidak diberikan, ditolak, atau tidak dimuat secara patut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers.

Sebagai lembaga independen, Dewan Pers memiliki kewenangan menilai apakah suatu pemberitaan merupakan produk jurnalistik yang dibuat sesuai kaidah jurnalistik atau justru melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Penilaian ini menjadi penting karena tidak semua informasi yang beredar di media otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mekanisme Dewan Pers telah menjadi pendekatan yang diakui.

Aparat penegak hukum pada umumnya meminta penilaian Dewan Pers terlebih dahulu apabila perkara yang dilaporkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Pendekatan ini dimaksudkan agar kemerdekaan pers tetap terlindungi tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Harus dicatat bahwa bukan berarti wartawan atau perusahaan pers kebal hukum. Jika terbukti pemberitaan dilakukan dengan itikad buruk, tidak memenuhi standar jurnalistik, atau bahkan perbuatan yang dipersoalkan berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik, maka pertanggungjawaban hukum tetap dapat dimintakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat perlu memahami bahwa sengketa pemberitaan tidak selalu harus diawali dengan laporan pidana ke penegak hukum. Menggunakan hak jawab dan mekanisme penyelesaian di Dewan Pers merupakan bentuk penghormatan terhadap sistem hukum pers yang telah dibangun oleh negara.

Kemerdekaan pers dan perlindungan terhadap kehormatan setiap warga negara bukanlah dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan.

Pers wajib menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan bertanggung jawab, sementara masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan juga harus menggunakan mekanisme hukum yang telah disediakan, hak jawab atau hak koreksi dan Dewan Pers. (Red)

Sandi Chandra Pratama S.Psi

Pendiri LSM-JERAT

(Lembaga Jeritan Rakyat Tertindas)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Pendiri LSM JERAT, Sandi Chandra Pratama, S.Psi, menilai praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi di tingkat desa. Menurutnya, fenomena tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis masyarakat, kondisi ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum.

Sandi mengatakan, sebagian masyarakat lebih memilih menerima uang daripada mempertimbangkan rekam jejak maupun program kerja calon kepala desa. Ia berpendapat bahwa kecenderungan tersebut muncul karena masyarakat lebih menghargai manfaat yang bersifat instan dibandingkan hasil pembangunan yang baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Secara psikologis, manusia cenderung memilih keuntungan yang langsung dirasakan saat ini dibandingkan manfaat yang lebih besar tetapi baru diperoleh di masa depan. Hal inilah yang membuat politik uang masih efektif memengaruhi sebagian pemilih," ujarnya, Pada Rabu (29/7/2026).

Ia menjelaskan, masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah umumnya lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan dan kebutuhan sehari-hari, dibandingkan mempertimbangkan idealisme politik atau kualitas program yang ditawarkan calon.

Selain itu, menurutnya terdapat norma sosial yang berkembang di masyarakat, yaitu adanya rasa sungkan atau kewajiban membalas pemberian seseorang dengan memberikan dukungan politik pada saat pemungutan suara.

"Sebagian pemilih juga merasa semua calon pada akhirnya akan mengingkari janji kampanye. Akibatnya, uang yang diterima dianggap sebagai satu-satunya keuntungan yang pasti," katanya.

Sandi juga menyoroti pengaruh lingkungan sosial yang menganggap praktik politik uang sebagai sesuatu yang lumrah. Menurutnya, tekanan dari kelompok atau lingkungan sekitar sering kali membuat seseorang ikut menerima pemberian agar tidak dikucilkan.

Dari aspek hukum, Sandi menilai praktik politik uang di Pilkades masih sulit diberantas karena adanya kelemahan regulasi dan pengawasan.

Ia menjelaskan bahwa berbeda dengan Pemilu maupun Pilkada yang memiliki pengawasan lebih ketat, mekanisme pengawasan Pilkades masih bergantung pada ketentuan daerah sehingga efektivitasnya tidak merata.

"Pengawasan di tingkat desa masih sangat minim. Belum ada lembaga pengawas permanen dan independen yang memiliki kewenangan sekuat Bawaslu, sehingga risiko hukum bagi pelaku politik uang relatif rendah," jelasnya.

Menurutnya, praktik politik uang juga sulit dibuktikan karena umumnya dilakukan secara tertutup dari rumah ke rumah dan melibatkan hubungan kekerabatan yang kuat.

Ia menambahkan, masih jarang ditemukan kasus politik uang di tingkat desa yang diproses hingga pengadilan atau berujung pada pembatalan kemenangan calon. Kondisi tersebut, menurutnya, menyebabkan hukum kehilangan efek jera bagi pelaku.

Sandi juga menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa menerima maupun memberikan suap dalam proses pemilihan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Sebagai penutup, ia mendorong pemerintah, penyelenggara pemilihan, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat pendidikan politik, meningkatkan pengawasan, dan mempertegas penegakan hukum agar proses Pilkades berjalan lebih jujur, adil, serta berorientasi pada kualitas kepemimpinan dan program pembangunan, bukan pada praktik politik uang. (RED)

Sandi Chandra Pratama,S.psi

Pendiri LSM-JERAT

(Lembaga Jeritan Rakyat Tertindas)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | -  Pendiri LSM JERAT (Jeritan Rakyat Tertindas), Sandi Chandra Pratama, S.Psi., soroti sikap sejumlah pejabat pemerintah yang terkesan menghindari wartawan tidak hanya dipengaruhi faktor komunikasi, tetapi juga memiliki latar belakang psikologis yang berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri.

Menurut Sandi, secara psikologis kecenderungan pejabat menghindari pertanyaan wartawan merupakan bentuk defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri untuk melindungi reputasi, ego, dan stabilitas emosional dari kritik publik.

"Sikap 'alergi' atau kecenderungan pejabat pemerintah menghindari wartawan secara psikologis dipicu oleh mekanisme pertahanan diri (defense mechanism) guna melindungi reputasi, ego, dan stabilitas emosional mereka dari ancaman kritik publik," kata Sandi, pada Senin (27/7/2027).

Ia menjelaskan, banyak pejabat memiliki konsep diri sebagai sosok yang kompeten, bersih, dan berjasa. Ketika dihadapkan pada pertanyaan kritis atau temuan mengenai kegagalan kebijakan, muncul benturan antara realitas di lapangan dengan keyakinan yang mereka miliki.

"Untuk menghindari rasa tidak nyaman akibat konflik kognitif tersebut, mereka memilih melakukan avoidance atau penghindaran terhadap wartawan," ujarnya.

Sandi juga menilai dunia politik dan pemerintahan sangat bergantung pada narasi yang terstruktur. Sementara itu, pertanyaan wartawan yang tidak dapat diprediksi dinilai mengancam kendali informasi sehingga memicu kecemasan.

"Ketidakmampuan memprediksi arah pertanyaan wartawan memicu anxiety. Respons yang dianggap paling aman adalah menarik diri dari interaksi," jelasnya.

Menurutnya, pejabat yang belum menguasai secara menyeluruh bidang tugasnya cenderung merasa khawatir kelemahannya akan diketahui publik melalui wawancara media.

"Wartawan dipandang sebagai penguji yang siap menguliti kelemahan mereka, sehingga menciptakan kecemasan sosial saat berhadapan dengan mikrofon dan kamera," katanya.

Selain itu, ia menilai pengalaman buruk dengan media, seperti merasa salah dikutip, mendapatkan pemberitaan negatif, atau menjadi sasaran perundungan di media sosial, juga dapat membentuk persepsi bahwa wartawan merupakan ancaman.

"Respons psikologis yang muncul adalah flight atau menghindar sebagai bentuk perlindungan agar pengalaman serupa tidak terulang," ujarnya.

Dari sisi hukum, Sandi menegaskan sikap pejabat yang menolak memberikan keterangan kepada wartawan tanpa alasan yang sah bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi dan demokrasi.

Ia mengutip Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

Sandi juga menyinggung ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang secara melawan hukum menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana.

"Wartawan merupakan pilar keempat demokrasi yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Penolakan atau sikap tertutup tanpa alasan yang sah justru dapat menimbulkan kecurigaan publik terhadap potensi penyalahgunaan wewenang maupun indikasi korupsi," tutup Sandi.  (Red)

Penulis :

Sandi Chandra Pratama 

Pendiri LSM-JERAT

(Lembaga Jeritan Rakyat Tertindas)

Menurut Sandi, berbagai kebijakan yang dianggap membebani rakyat, seperti pajak yang dinilai memberatkan masyarakat kecil maupun dugaan perampasan tanah untuk kepentingan proyek strategis atau kepentingan pihak tertentu, berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat apabila tidak disertai transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap hak warga.

"Ketika masyarakat merasa hak-haknya diabaikan, respons yang muncul dapat berupa kritik, aksi protes, petisi, hingga boikot sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat," ujar Sandi dalam pernyataannya, pada Minggu (26/7/2026).

Ia menambahkan bahwa demonstrasi, penyampaian pendapat melalui media massa, maupun media sosial merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Sandi menilai bahwa ketimpangan dalam penegakan hukum serta penyalahgunaan kewenangan dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga pemerintah.

Menurutnya, apabila ketidakadilan struktural dan dominasi kepentingan politik terus terjadi tanpa penyelesaian yang adil, kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, meningkatkan resistensi masyarakat, hingga memengaruhi stabilitas sosial dan politik.

Melalui pernyataan ini, JERAT mendorong pemerintah untuk memperkuat dialog dengan masyarakat serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara diharapkan dapat terus terjaga. (RED)

Penulis : 

Sandi Chandra Pratama

(Pendiri LSM-JERAT)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | – Pendiri LSM Jeritan Rakyat Tertindas (JERAT), Sandi Chandra Pratama, S.Psi., menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Menurut Sandi, dalam sistem demokrasi Indonesia, kekuasaan berasal dari rakyat sehingga setiap kebijakan, pelayanan publik, regulasi, hingga program pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Pembukaan UUD 1945 secara tegas mengamanatkan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial. Amanat konstitusi tersebut harus menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan kebijakan," ujar Sandi.

Ia menjelaskan bahwa prinsip demokrasi menempatkan pejabat publik sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, menurutnya, setiap keputusan yang diambil pemerintah harus berpihak kepada kepentingan publik, bukan kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

"Pejabat publik dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat. Oleh sebab itu, kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat luas dan bukan mengutamakan kepentingan segelintir pihak," katanya.

Sandi juga mengingatkan bahwa sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa pembangunan harus dilakukan secara merata sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan.

Lebih lanjut, ia menilai pemerintah memiliki kewenangan melalui berbagai instrumen hukum untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat, termasuk memastikan tidak ada pihak tertentu yang mengeksploitasi sumber daya atau kepentingan publik demi keuntungan pribadi maupun golongan.

"Kebijakan yang inklusif, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung kepentingan rakyat dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas sesuai amanat konstitusi," tegas Sandi Candra Pratama. (RED)

Penulis :

Ketua Umum PJI

Hartanto Boechori

Ketua Umum : PJI

(Persatuan Jurnalis Indonesia)

Surabaya | Prokontra.news |- Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, menyampaikan keprihatinannya atas penggunaan istilah "Londo Ireng" oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Lahir ke-28 PKB di Jakarta Convention Center, Kamis 23/7/2026.

Menurut Hartanto, istilah tersebut memiliki beban sejarah yang sangat kuat karena selama ini dipahami sebagai sebutan bagi pribumi yang berpihak kepada penjajah Belanda atau identik dengan konotasi "pengkhianat bangsa". Sabtu (25/7/2026)

"Pak Presiden, jurnalis bukan pengkhianat bangsa. Saya memahami kecil kemungkinan Presiden bermaksud menuding seluruh wartawan dan jurnalis. Namun, ketika istilah yang sarat makna sejarah itu disampaikan di ruang publik tanpa penjelasan yang tegas mengenai siapa yang dimaksud, maka stigma tersebut berpotensi melekat kepada profesi wartawan dan jurnalis secara keseluruhan", demikian penegasan Tokoh Pers kharismatik itu.

Hartanto menilai kritiknya bukan ditujukan kepada pribadi Presiden, melainkan pada penggunaan diksi yang dinilai terlalu umum sehingga dapat menimbulkan persepsi yang keliru terhadap profesi pers.

Ditegaskannya, wartawan dan jurnalis bekerja secara profesional menjalankan tugas berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Karena itu, mereka tidak layak ikut menanggung stigma akibat generalisasi tersebut.

Di sisi lain, Hartanto mengakui bahwa memang terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan atribut jurnalistik untuk menjalankan kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan kelompok tertentu.

"Saya tidak menutup mata. Memang ada pihak yang mengenakan 'baju' jurnalis, tetapi sesungguhnya tidak menjalankan fungsi pers. Mereka membangun persepsi, menggiring opini, bahkan menjalankan propaganda. Mereka inilah yang sesungguhnya merusak marwah profesi jurnalistik", ujar Sang Wartawan Utama.

Hartanto juga mengingatkan adanya kelompok tertentu yang, menurut pengamatannya, secara sistematis membangun narasi bahwa apa pun yang dilakukan pemerintah selalu salah sehingga publik kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.

"Praktik propaganda yang dilakukan secara sadar dan terorganisir harus menjadi musuh bersama karena menggerogoti kepercayaan publik, baik terhadap pers maupun terhadap negara. Tetapi jangan pula kelompok seperti ini dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh profesi jurnalis", ujarnya.

Tokoh pers kritis itu menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi apabila lahir dari fakta, data, dan kepentingan publik.

"Jurnalis mengkritik karena menemukan fakta, melihat penyimpangan, ketidakadilan, atau kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kritik seperti itulah yang menjadi napas demokrasi. Yang harus dilawan bukan kritiknya, melainkan manipulasi informasi yang berkedok jurnalistik", tegasnya.

Diharapkannya Presiden Prabowo ke depan lebih berhati-hati dalam memilih diksi ketika menyampaikan kritik terhadap insan pers.

"Bahasa seorang kepala negara memiliki dampak yang sangat besar. Karena itu saya berharap kritik terhadap oknum tidak menggunakan istilah yang dapat dipersepsikan sebagai stigma terhadap seluruh profesi," ujar penasehat dan pembina berbagai organisasi itu.

Dalam kesempatan yang sama, Hartanto juga mengajak seluruh insan pers untuk melakukan introspeksi.

"Pers tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Tetapi pers juga tidak boleh menjadi alat untuk menjatuhkan kekuasaan melalui manipulasi informasi. Satu-satunya keberpihakan pers adalah kepada fakta, kebenaran, dan kepentingan publik", katanya.

PJI mengapresiasi langkah Dewan Pers, PWI, dan berbagai organisasi pers lainnya yang telah menyampaikan keberatan atas penggunaan diksi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan profesi pers.

Sebagai Ketua Umum PJI, Hartanto juga menginstruksikan seluruh anggota PJI di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga soliditas lintas organisasi pers, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, serta mengawal persoalan ini secara konstitusional, dewasa, dan bermartabat.

Menutup pernyataannya, Hartanto Boechori menegaskan bahwa pemerintah dan pers sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang sama, yakni menjaga kepercayaan rakyat.

"Pemerintah wajib terbuka terhadap kritik yang benar. Pers wajib memastikan setiap kritik berpijak pada fakta. Di atas semua kepentingan politik maupun kekuasaan, hanya ada satu kompas yang harus kita pegang bersama, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya". (Red)

Penulis :

Ahmad Basri 

Advokat / K3PP

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news |-  Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip equality before the law bukan sekadar norma konstitusi, tetapi juga menjadi ukuran apakah keadilan benar-benar ditegakkan tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun popularitas seseorang.

Beberapa waktu lalu, advokat Hotman Paris Hutapea menjadi sorotan setelah melontarkan ucapan, "Kamu pakai otak tidak?" kepada seorang wartawan dalam sesi wawancara terkait perkara Jampidsus Kejaksaan. Ucapan tersebut memicu kemarahan insan pers.

Berbagai organisasi wartawan mengecamnya sebagai bentuk penghinaan terhadap profesi jurnalistik. 

Pada akhirnya Hotman kemudian menyampaikan permintaan maaf, persoalan tidak berhenti sampai di sana. Sejumlah wartawan tetap memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkannya ke Polda Metro Jaya.

Belum lama berselang, Presiden Prabowo juga menuai perhatian setelah menyampaikan bahwa ada media yang menjadi "antek asing" alias "londo ireng". 

Dalam sejarah Indonesia, istilah londo ireng bukanlah istilah yang positif sangat negatif. Istilah tersebut identik dengan stigma sebagai anak bangsa yang dianggap lebih membela kepentingan penjajah daripada kepentingan bangsanya sendiri.

Pertanyaan yang layak diajukan adalah, apa dasar dari tuduhan tersebut? Apabila memang terdapat media yang bekerja untuk kepentingan asing, tentu masyarakat berhak mengetahui fakta dan buktinya.

Paling menarik justru bukan semata-mata isi pernyataan kedua tokoh tersebut, melainkan perbedaan reaksi yang muncul. Ketika Hotman Paris berbicara, gelombang protes berlangsung cepat dan keras hingga berujung laporan pidana.

Ketika Presiden Prabowo menggunakan istilah yang oleh sebagian pihak dinilai lebih berat karena menyangkut loyalitas media terhadap bangsa, respons yang muncul terlihat jauh lebih tenang. Tidak reaksi seperti dilakukan kepada Hotman.

Perbedaan respons inilah yang memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi. Apakah ukuran penghinaan terhadap profesi wartawan bergantung pada siapa yang mengucapkannya? Kalau presiden bereaksi secukupnya. Dimana Dewan Pers ?

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela Hotman Paris ataupun menyudutkan Presiden Prabowo. Yang hendak dipersoalkan adalah konsistensi dalam menegakkan prinsip keadilan dan etika. 

Penutup: apabila suatu ucapan dianggap melukai martabat profesi wartawan ketika diucapkan oleh seorang advokat, maka ukuran yang sama semestinya juga berlaku terhadap siapa pun yang mengucapkannya, termasuk pejabat negara termasuk Presiden.  (Red)

           
Penulis : 

Ahmad Basri

(Advokat)

Ketua : K3PP Tubaba 

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Keberadaan advokat dalam sistem peradilan pidana bukanlah sekadar profesi yang mewakili kepentingan klien. Advokat merupakan instrumen konstitusional yang menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum (equality before the law).

Negara hukum tidak hanya membutuhkan polisi, jaksa, dan hakim yang profesional, tetapi juga advokat yang independen, berintegritas, dan berani membela hak-hak warga negara.

Berlakunya KUHAP 2026 semakin mempertegas pentingnya perlindungan hak asasi manusia sejak tahap paling awal dalam proses pidana. Di sinilah peran advokat menjadi sangat strategis.

Dalam KUHAP 2026 mengakui advokat sebagai pemberi jasa hukum yang berhak mendampingi setiap orang yang berhadapan dengan hukum pada seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Pengertian tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dengan demikian, advokat bukan hanya pembela terdakwa, melainkan pelindung hak-hak konstitusional setiap warga negara agar tidak menjadi korban penyalahgunaan kewenangan negara.

Dalam negara demokrasi, kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dibangun melalui mekanisme saling mengawasi (checks and balance).

Polisi memiliki kewenangan menyelidiki dan menyidik. Jaksa memiliki kewenangan menuntut. Hakim memiliki kewenangan mengadili. Sedangkan advokat memiliki kewenangan memberikan pembelaan hukum secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Empat unsur tersebut harus berjalan seimbang. Ketika salah satu pilar dilemahkan, keadilan akan kehilangan maknanya. Advokat bukan musuh penyidik, bukan lawan jaksa, dan bukan penghambat hakim. Advokat justru memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai konstitusi dan hukum acara pidana.

Peran advokat dalam tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan fase yang paling menentukan dalam perkara pidana. Sebagian besar alat bukti dikumpulkan pada tahap ini. Karena itu, pendampingan advokat sejak awal memiliki arti yang sangat penting.

Advokat memastikan pemeriksaan dilakukan secara manusiawi, tanpa intimidasi, ancaman, tekanan, maupun penyiksaan. Advokat mengingatkan penyidik agar setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas.

Advokat mengawasi agar hak tersangka untuk mengetahui tuduhan, memperoleh pendampingan hukum, berkomunikasi dengan keluarga, dan menyampaikan pembelaan tetap dihormati.

Di tingkat kejaksaan, advokat mengawal proses penuntutan agar hanya perkara yang memenuhi syarat pembuktian yang diajukan ke pengadilan. Peran ini bukan untuk membebaskan orang yang bersalah, melainkan memastikan tidak ada orang dihukum melalui proses yang melanggar hukum.

Harus diingat bahwa salah satu prinsip penting profesi advokat adalah hak imunitas. Imunitas sering disalah artikan sebagai kekebalan hukum. Padahal bukan demikian. Hak imunitas hanya melindungi advokat ketika menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik sesuai hukum dan kode etik.

Apabila advokat melakukan tindak pidana seperti penyuapan, pemalsuan dokumen, pencucian uang, atau perintangan penyidikan, maka hak imunitas tidak dapat dijadikan tameng. Karena itu, imunitas adalah perlindungan terhadap fungsi profesi, bukan perlindungan terhadap perbuatan melawan hukum.

Profesi advokat dikenal sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Kemuliaan tersebut bukan diukur dari besarnya honorarium ataupun banyaknya perkara yang dimenangkan. Kemuliaan advokat lahir dari keberanian membela keadilan meskipun menghadapi tekanan kekuasaan.

Advokat yang membela orang miskin, korban ketidakadilan, maupun kelompok yang terpinggirkan sesungguhnya sedang menjaga martabat negara hukum. Karena itu, advokat tidak boleh menjadikan hukum sebagai komoditas yang diperjualbelikan.

Oleh karena itu kepercayaan masyarakat tidak dibangun oleh gelar akademik, melainkan oleh integritas moralitas dan kode etik.

Kode etik mengajarkan bahwa advokat harus jujur kepada klien, tidak memberikan harapan palsu, tidak menjanjikan kemenangan perkara, menjaga kerahasiaan, menghormati pengadilan, dan tidak memanfaatkan perkara untuk kepentingan pribadi. Ketika kode etik diabaikan, kehormatan profesi akan runtuh.

Kita harus mengakui sebagai realitas empiris masih ada skeptis masyarakat terhadap advokat lahir karena ulah sebagian kecil oknum. Masih ditemukan advokat yang menjual kedekatan dengan aparat penegak hukum, menjanjikan kemenangan perkara, meminta honorarium yang tidak proporsional, bahkan terlibat dalam praktik mafia peradilan.

Perilaku tersebut menimbulkan kesan bahwa hukum dapat diperjualbelikan. Padahal, ribuan advokat di Indonesia bekerja dengan penuh integritas, memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, dan memperjuangkan keadilan dengan risiko yang tidak kecil.

Saat ini profesi advokat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Digitalisasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, hingga kecerdasan buatan yang menimbulkan persoalan hukum baru.

Di sisi lain, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Advokat juga harus menjaga independensi dari tekanan politik, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi.

Selain itu, organisasi advokat memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat pendidikan profesi, meningkatkan kualitas anggota, dan menegakkan kode etik secara konsisten tanpa pandang bulu.

Penutup. KUHAP 2026 memperkuat posisi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fungsi advokat bukan sekadar membela klien, melainkan menjaga agar setiap proses penegakan hukum berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga bangsa yang mampu melindungi hak setiap orang melalui proses hukum yang jujur dan berkeadilan. Dalam konteks itulah advokat menjalankan tugas mulianya sebagai penjaga keadilan dan benteng terakhir hak-hak warga negara.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang advokat bukanlah seberapa banyak perkara yang dimenangkan, melainkan seberapa besar kontribusinya dalam menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga marwah negara hukum.

Advokat adalah penjaga konstitusi di garis depan, memastikan bahwa kekuasaan negara selalu berjalan dalam koridor hukum dan bahwa setiap warga negara memperoleh protection yang adil di hadapan hukum. (Red)

Adapun sengketa informasi publik ini bermula dari dikabulkannya permohonan DPP JMI melalui Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Nomor: 24/G/KI/2025/PTUN.PLG tertanggal 29 Juli 2025. Putusan tersebut secara tegas memerintahkan Sekda OKU untuk menyerahkan sejumlah dokumen Laporan Keuangan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta Inventaris Aset tahun anggaran 2022 dan 2023. 

Namun, kendati PTUN Palembang telah melayangkan Surat Peringatan (Aanmaning), Penetapan Eksekusi, hingga pengiriman surat resmi dari pengadilan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI pada 21 Januari 2026 lalu, Sekda OKU tetap bergeming dan memilih menutup mata. 

Menyikapi hal tersebut, Yudi Hutriwinata, S.H., C.L.T.P., angkat bicara dan menyoroti tajam buruknya komitmen transparansi di Bumi Sebimbing Sekundang tersebut.

"Ini adalah preseden sekaligus contoh yang sangat buruk bagi iklim demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang pejabat setingkat Sekretaris Daerah, yang merupakan top birokrat di kabupaten, justru mempertontonkan pembangkangan yang nyata terhadap undang-undang dan mengabaikan putusan lembaga peradilan resmi negara," ujar Yudi dalam keterangan persnya, pada Selasa (30/6/2026).

Lebih lanjut, Yudi menilai, ketertutupan informasi mengenai tata kelola keuangan daerah ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten OKU masih jauh dari standar kepemerintahan yang baik (good governance).

"Asas good governance itu pilar utamanya adalah transparansi dan akuntabilitas. Jika Laporan Keuangan, dokumen pengadaan barang dan jasa, hingga anggaran satgas Covid-19 saja disembunyikan dan ditutupi dari publik, maka patut dipertanyakan ada apa dengan pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah OKU? Apa yang ditakutkan jika memang pengelolaan tersebut bersih?" cetus praktisi hukum yang juga menjabat Ketua Umum DPP JMI ini. 

Lebih lanjut, pria peraih gelar C.L.T.P. (Certified Legal Text Practitioner) ini menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. JMI melalui kuasa hukumnya dari Maestro Law Firm, Chandra Adi Natha, S.H., telah resmi menyusun langkah hukum berikutnya dengan mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) ke Pengadilan Negeri Baturaja.

Dalam gugatan tersebut, DPP JMI menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp400.000.000,00 akibat terhambatnya operasional organisasi dan tertundanya hak pemberitaan pers, serta kerugian immateriil berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Kami ingin memberikan edukasi hukum bahwa pejabat publik tidak kebal hukum. Ketika mereka memboikot undang-undang, mereka harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum perdata maupun ketentuan pidana keterbukaan informasi publik. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan pejabat," tutup Yudi dengan tegas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Daerah Kabupaten OKU belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tidak dilaksanakannya eksekusi putusan PTUN Palembang tersebut. (Red)