Ahmad Basri

Ketua : K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Dua petinggi paling berpengaruh dan sekaligus owner PT. Sugar Group Companies ( SGC ) Purwanti Lee ( Nyoya Lee dan Gunawan Yusuf ) belakangan ini menjadi berita hangat di berbagai pemberitaan baik lokal maupun nasional. Kedua orang tersebut sangat familiar bagi masyarakat lampung. 

Kasusnya tidak main - main yakni diduga terlibat penyuapan terhadap para Hakim Agung untuk memenangkan perkara “ PK “ di MA ( Mahkamah Agung ) antara PT. SGC dan Marubeni Corporation. Pada akhirnya putusan MA mengabulkan PK ( Peninjauan Kembali ) yang dimenangkan oleh PT. SGC.

Kasus tersebut terbongkar setelah tim Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah seorang terdakwa pelaku suap “ Zarof Ricar “ dan menemukan uang 920 milyar ( 200 milyar dari PT. SGC ). Uang 200 milyar tersebut diduga telah menyebar ke para Hakim Agung yang menangani perkara dan disinyalir mengalir ke para petinggi di Kejaksaan Agung.

Dalam posisi tersebut “ Zarof Ricar “ adalah “ aktor intelektual “ yang mengatur pembagian uang 200 milyar. Sebagai seorang mantan pejabat di MA tentunya Zarof Ricar tidaklah kesulitan untuk membangun jaringan koneksitas “ makelar kasus “ di tubuh MA.

Apa yang kita dapat dari kasus PT. SGC yang melibatkan Nyoya Lee - Gunawan Yusuf adalah mempertegas bahwa indikasi adanya mafia hukum itu ada bukan sebuah asumsi kosong tapi real itu ada dan nyata. Mereka mengakali sistem hukum peradilan. Mafia hukum benar - benar ada dan bekerja secara sistematis di dalam tubuh peradilan.

Paling menarik dalam kasus tersebut “ Zarof Ricar “ yang sudah mengakui semua perbuatannya namun dalam dakwaan Jaksa tidak dimasukan pasal suap. Aneh bin ajaib tapi itulah kenyataannya. Jelas ini semua dikondisikan untuk melindungi para aktor besar yang menikmati uang 200 milyar.

Akankah kasus akan lenyap menghilang seperti kasus - kasus besar lainnya. Sanggupkah Kejaksaan Agung menuntaskan kasus tersebut sampai tuntas menyeret mereka yang terlibat ke meja pengadilan. Termasuk membawa para petinggi PT. SGC kemeja pengadilan.

Disinyalir bahwa kasus tersebut hanya akan berhenti pada Zarof Ricar tidak akan melebar sampai pada yang lebih tinggi lagi. Itulah mengapa publik yang peduli dengan kondisi hukum di indonesia dan mengikuti perkembangan kasus PT. SGC tidak begitu optimis akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Para penggiat anti korupsi berharap bahwa kasus PT. SGC ditangani oleh KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) bukan oleh Kejaksaan Agung. Ketidakpercayaan ini tentu wajar dengan ditemukan jejak atau diduga aliran dana 200 miliar masuk ke para petinggi ( oknum ) Kejaksaan Agung.

Keraguan dari para penggiat anti korupsi telah dibantah oleh Kejaksaan Agung bahwa kasus PT. SGC harus berproses sampai tuntas dengan melakukan pemeriksaan kepada nyoya Lee dan Gunawan Yusuf. Sampai penggeledahan rumah nyonya lee karena dianggap tidak kooperatif.

Walaupun keduanya sudah diproses diperiksa sampai penggeledahan namun statusnya masih belum ada apalagi sampai tersangka. Bagi publik khususnya masyarakat lampung menyangkut sepak terjang PT. SGC sudah begitu paham. Bukan hanya urusan “ gula “ semata dalam urusan dunia politik pun selalu hadir. Entah apa yang ingin dicarinya. (Red)

Dalam amar putusannya majelis komisioner Komisi informasi Provinsi Sumatera Selatan mengabulkan dua dari tiga tuntutan pemohon informasi.

Menanggapi hal tersebut Yudi Hudriwinata selaku Ketua Umum (Ketum) DPP - JMI mengatakan JMI sangat mengapresiasi atas pertimbangan majelis komisioner.

"Kami sangat menghormati pertimbangan-pertimbangan majelis komisioner Komisi informasi Provinsi Sumatera Selatan hal ini menunjukkan bahwa Keterbukaan Informasi publik merupakan kewajiban untuk semua pihak sesuai dengan undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, untuk itu pasca putusan ini kami bersama rekan-rekan tim hukum akan menentukan langkah selanjutnya apakah akan menerima keputusan majelis komisioner Komisi informasi ini atau kami akan mengajukan banding", ujar Yudi. (Red)

Jakarta|Prokontra.news|- Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, memberikan keterangannya saat tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Selasa, (15/04/2025).

Presiden Prabowo Subianto telah selesai melakukan rangkaian Kunjungan Kenegaraan dan Kunjungan Kerja ke sejumlah negara-negara di Kawasan Timur Tengah dan Turkiye sejak 9 s.d. 14 April 2025. Selain konsultasi dan berdiskusi, lawatan ini juga untuk mempererat hubungan bilateral dan meningkatkan kerja sama strategis lintas sektor.

Lawatan kali ini diawali dengan kunjungan ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab untuk bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyampaikan kedua pemimpin melakukan pertemuan bilateral membahas kerja sama strategis di bidang energi, pertahanan, dan pembangunan ekonomi.

“Terdapat 8 dokumen yang terdiri atas 4 kerja sama pemerintah ke pemerintah atau G2G,” ujar Yusuf dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 15 April 2025.

Yusuf menambahkan selain kerja sama pemerintah ke pemerintah, terdapat juga kerja sama antar pelaku usaha atau Business to Business (B2B) antara Badan Usaha Milik Pemerintah Indonesia dengan Badan Usaha Milik Pemerintah Persatuan Emirat Arab.

“Seluruh kerja sama tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan strategis dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab di berbagai bidang,” imbuh Yusuf Permana.

Setelah dari Abu Dhabi, Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya menuju Ankara, Turkiye pada 9 s.d. 10 April 2025. Yusuf menjelaskan Presiden RI Prabowo Subianto mendapatkan penghormatan tertinggi dan luar biasa dengan disambut langsung oleh Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdoğan.

“ Presiden Erdogan sangat berkesan ketika beliau melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia sehingga beliau juga ingin memberikan hasil serupa kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Yusuf.

Di Ankara, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato di hadapan Parlemen Turkiye dan menjadi pengalaman pertamanya sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Presiden Erdogan dan menyaksikan penandatanganan dan pertukaran kerja sama antara kedua negara.

Setelah dari Ankara, Presiden Prabowo melanjutkan lawatan ke Antalya, Turkiye untuk berpartisipasi pada pembukaan Antalya Diplomasi Forum (ADF) dan menjadi pembicara dalam sesi ADF Talk pada acara tersebut.

Usai dari Turkiye, Presiden Prabowo bertolak ke Kairo, Mesir pada Jumat, 11 April 2025. Lawatan di Kairo dilaksanakan selama 2 hari dengan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden Arab Mesir, Yang Mulia Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al-Ittihadiya.

“Dalam pertemuan tersebut, kedua Kepala Negara menyepakati pembentukan kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir melalui penandatanganan pernyataan bersama yang langsung ditandatangani oleh kedua pemimpin, oleh Bapak Prabowo Subianto dan Presiden El-Sisi. Ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia,” lanjutnya.

Usai pertemuan, Presiden El-Sisi mengajak langsung Presiden RI Prabowo Subianto untuk meninjau Akademi Militer Mesir. Setelah kunjungan tersebut, Presiden El-Sisi mengantar langsung Presiden Prabowo menuju Bandara Mesir untuk selanjutnya lepas landas menuju Doha, Qatar.

“ Malam harinya, 12 April 2025, sekitar pukul 21.15 waktu Doha, Bapak Presiden Prabowo tiba di Doha, Qatar dan disambut dengan jajaran pasukan kehormatan dari Qatar Amiri Guard. Esok hari tanggal 13 April 2025, Bapak Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi kepada Emir Qatar yang mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Amiri Diwan,” lanjutnya kepada awak media.

Presiden RI Prabowo  Subiantodan Emir Qatar menyaksikan penandatanganan memorandum saling pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Qatar.

Usai dari Qatar, Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan lawatan ke Amman, Yordania pada Minggu, 13 April 2025. Setibanya di Bandar Udara Militer Marka, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Raja Abdullah II bin Al Hussein.

“ Setelah upacara penyambutan kenegaraan dengan mini defile, Bapak Presiden Prabowo menuju tempat bermalam di Kota Amman. Dan yang menarik di sini adalah bahwa Raja Abdullah II yang langsung mengantar dan mengemudikan kendaraan kepresidenan bersama Presiden Prabowo menuju ke tempatnya bermalam. Ini tentu suatu kehormatan bagi beliau,” imbuhnya.

Pada hari Senin, 14 April 2025, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Istana Al-Husseiniyah untuk melakukan pertemuan tête-à-tête, pertemuan bilateral, dan penandatanganan sejumlah memorandum saling pengertian.

Presiden RI Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan resminya di Kerajaan Yordania pada Senin sore, 14 April 2025 dengan dilepas langsung oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad di Bandar Udara Militer Marka. Kunjungan di Amman ini juga sekaligus menutup rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke kawasan Timur Tengah dan Turkiye.

“ Lawatan ke Timur Tengah dan Turkiye ini mencerminkan posisi aktif Indonesia dalam membangun diplomasi strategis, berkonsultasi dan berdiskusi bersama para pemimpin negara masing-masing tentang geopolitik di kawasan, geoekonomi, serta isu-isu strategis internasional lainnya. 

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Timur Tengah dan Turkiye bukan hanya beliau sebagai Kepala Negara, tetapi juga membawa sebuah harapan besar bangsa Indonesia yang sangat mencintai perdamaian, persahabatan, dan kolaborasi yang efektif serta saling menguntungkan antar negara,” tutup Yusuf dalam keterangannya. (Red)

Penulis : 

Ahmad Basri 

Ketua : K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|- Kepala daerah terpilih proses politik pilkada 27 November 2024 telah resmi dilantik serempak oleh Presiden Prabowo pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta serta dilanjutkan retret ke Magelang. Ini merupakan sebuah sejarah untuk pertama kalinya semua kepala daerah terpilih dilantik oleh Presiden. Walaupun ada beberapa kepala daerah yang belum dilantik disebabkan adanya gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka yang sudah dilantik tentu memberikan makna apa yang mereka janjikan kepada masyarakat ketika kampanye politik setidaknya memang harus direalisasikan sebagai bukti pertanggungjawaban moral politis sebagai seorang pemimpin dan bukan sebaliknya mengingkari lari dari tanggung jawab. Janji kampanye bagi mereka yang terpilih sebagai kepala daerah memang harus dikawal. Kesempatan untuk tidak bertanggung jawab atas janji politik kampanye merupakan sebuah cerita klasik yang sering kita dengar selama ini. 

Disinilah peran penting masyarakat luas tidak hanya awak media jurnalis/ LSM yang harus berperan aktif melakukan kontrol sosial selain peran wakil rakyat sebagai mitra kerja. Menyerahkan sepenuhnya kepada wakil rakyat (dewan) atas janji politik kampanye atau mengontrol kinerja kepala daerah jelas tidak akan mungkin efektif jika ditelisik dari tidak meratanya kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam internal dewan itu sendiri. Ini sebuah realitas empiric yang sering kita lihat selama ini dan setidaknya menjadi problem.

Ini sebuah fenomena umum yang ada didalam tubuh wakil rakyat khusunya pada tingkat wakil rakyat kabupaten dan terlepas dengan seringnya mereka melakukan kegiatan kerja DL (Dinas Luar) atas nama berbagai macam kegiatan. Namun tetap tidak tercermin dalam kualitas personality diri sebagai wakil rakyat. Menariknya mereka yang terpilih untuk pertama kali sebagai wakil rakyat terkadang kualitas personality diri lebih maju daya pikirnya dari yang terpilih berulang – ulang.

Seharusnya yang terpilih berulang kali sebagai wakil rakyat setidaknya lebih maju beberapa langkah dengan pengalamannya yang dimilikinya. Harapan ada daya nalar kritis yang tumbuh namun sayangnya lebih banyak statis, cenderung berdiam diri tanpa makna serta tidak mampu mewarnai dan membumi sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat harus bersuara bukan membisu. Mereka yang berulang kali terpilih sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi mesin penggerak yang utama di dalam internal dewan dalam mengkritisi setiap langkah kebijakan kepala daerah.

Terpilihnya pasangan ‘  NONA / Novriwan - Nadirsyah ‘ sebagai kepala daerah yang diusung semua partai politik yang ada di Tubaba (Calon Tunggal – 60%) mengalahkan kotak kosong (40%) dalam pilkada 27 November 2024, setidaknya bukanlah sebuah ‘ prestasi ‘ yang membanggakan dalam politik publik panggung demokrasi. Mengapa tidak hanya dengan meraih kemenangan 60% setidaknya menunjukan bahwa kotak kosong mampu mewarnai dinamika politik dalam pilkada tubaba.

Semua lini kekuatan transaksi politik dikerahkan hanya sebatas bagaimana bisa mengalahkan kotak kosong. Bagaimana jika kompetisi pertandingan politik pilkada benar – benar memiliki pasangan lawan tanding tentu diprediksi akan merubah peta politik tubaba yang sesungguhnya. Siapa sesungguhnya yang akan dipilih dan dicintai oleh rakyat akan terbaca dengan jelas.Dukungan mayoritas partai politik tentu memberi legitimasi besar bagi pasangan ‘ NONA ‘ untuk memimpin tubaba sampai 2029. Namun dalam prakteknya dalam perjalan waktu semua bisa berubah.

Banyak kepala daerah harus berhenti ditengah jalan karena problem hukum yang menjeratnya. Siapa yang berani memberi jaminan atau garansi politik hukum pasangan ‘ NONA ‘ sampai akhir jabatan 2029. Tidak ada yang bisa memberi jaminan. Dan tantangan terbesar pasangan ‘ NONA ‘ memimpin tubaba kedepannya tentu saja bukan semata – mata pada landasan utama pada sektor pembangunan infrastruktur berupa kerusakan jalan namun akan tetapi lebih daripada itu. Masalah kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, pertanian dan perkebunan setidaknya harus mendapatkan prioritas yang sama.

Dan itu semua setidaknya merefleksikan pada janji politik kampanye untuk mensejahterakan rakyat tubaba dengan kebijakan – kebijakan yang pro rakyat.

Pasangan ‘ NONA “ setidaknya juga mampu memberikan ‘ Vitamin ‘ moral kepemimpinan pada konsep Clean Government (Pemerintahan Yang Bersih) – Good Government (Pemerintahan Yang Baik Dan Berintegritas). Terwujudnya Clean Government - Good Government bukan hanya sebatas pada slogan semata yang sering kita dengar. Namun bagaimana pasangan ‘ NONA ‘ memberikan contoh terlebih dahulu. Memberi contoh lebih mulia dibandingkan main perintah.

Konsep kepemimpinan ‘ Top – Down ‘ inilah yang sesungguhnya harus dilakukannya. Tidak sebatas mengajak yang dibawah untuk tertib aturan, tidak melanggar aturan, tidak berperilaku korup, namun diri sendiri melakukan pelanggaran. Sekali lagi Pemimpin itu harus memberi contoh bukan perintah. Refleksi pada nilai – nilai Clean Government – Good Government terwujud dengan sikap ‘ Anti Korupsi ‘ dalam melaksanakan kebijakan politik ekonomi pembangunan. Sikap itu yang setidaknya mampu disuarakan dengan lantang oleh pasangan ‘ NONA’.

Publik harus diberi kepercayaan bahwa kehadiran ‘ pemimpin baru – wajah baru ‘ memberikan angin segar untuk perubahan untuk berkomitmen pada nilai – nilai moralitas integritas dan kejujuran serta menjauhi sikap perilaku kotor korup dalam melahirkan setiap kebijakan publik. Tidak mengambil keuntungan dalam setiap kebijakan. Itulah pemimpin yang sesungguhnya yang diharapkan. Tubaba sangat rindu memiliki pemimpin yang memiliki integritas kejujuran yang menjunjung tinggi nila – nilai moralitas kepemimpinan.

Publik sangat muak dengan pemimpin yang hanya sibuk menghitung jumlah nilai proyek akan didapat. Model gaya kepemimpin seperti itu adalah kualitas calo atau rentenir yang tidak layak disebut sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Berapa banyak kepala daerah berurusan dengan hukum ‘ korupsi ‘ selama ini disebabkan salah satunya memiliki mental calo atau rentenir di setiap nilai proyek pembangunan. 

Dan hari ini semua mata memandang apakah pemimpin baru hadir menjadi harapan baru bagi masyarakat tubaba kedepannya kita tunggu waktu yang akan membuktikannya. Yang baik kebijakannya kita dukung dan yang buruk kita kritisi sebagai fungsi tanggung jawab sosial sebagai warga masyarakat. Serta dengan dukungan yang begitu besar dari partai politik serta back up wakil rakyat di dewan setidaknya memberikan modal legitimasi yang kuat untuk pemimpin yang baru pasangan ‘ NONA’.

Namun disisi lain secara politis tentu akan melemahkan tidak berjalannya fungsi kontrol sebagai wakil rakyat. Inilah yang diprediksi wakil rakyat akan menjadi ‘ bebek lumpuh ‘ yang tidak mampu bersuara. Yang terjadinya sebaliknya melahirkan ‘ perselingkuhan ‘ kebijakan politik ekonomi pembangunan yang tidak sehat yang akan merugikan kepentingan publik secara luas. (Red)

Adapun kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota, 85 Wakil Walikota, dengan total 961 Kepala Daerah dari 481 Daerah.

Pada Momen Bersejarah hari ini Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Terpilih Hj. Eva Dwiana dan Drs. Hi. Deddy Amarullah, secara resmi dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (20/02/2025).

Setelah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung untuk periode kedua yakni 2025-2030. Walikota Bandar lampung terpilih Hj. Eva Dwiana menyebutkan bahwa pelantikan Kepala Daerah yang dilakukan serentak di hari ini dapat menambah kekompakan satu sama lain dalam membangun negeri.

Menurut beliau dengan dilantiknya Kepala Daerah secara bersamaan, hal ini dapat menambah kebersamaan antar satu sama lain serta dapat saling bertukar informasi terkait program-program unggulan di daerahnya.

Beliau pun menegaskan bahwa bersama Wakil Walikota Bandar Lampung akan melanjutkan program-program yang sudah ada dan baru digagas untuk kepentingan masyarakat, ucapnya. (Red)

Dengan pelantikan ini, masyarakat Lampung Timur menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ela dan Azwar untuk membawa perubahan positif bagi daerah. 

Dalam wawancara eksklusif usai pelantikan, Ela mengungkapkan rencana awalnya untuk mengunjungi 24 kecamatan di Kabupaten Lampung Timur guna mensosialisasikan program kerja pemerintahannya.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kecamatan mendapatkan perhatian yang layak dan program kerja kami sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ela.

Ela mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang merata. 

Selama kampanye, dia telah berjanji untuk memperbaiki infrastruktur jalan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan sektor pertanian, serta menangani permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Salah satu fokus utama pemerintahan Ela adalah memastikan penerapan BPJS Kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran. 

Dia berencana melakukan silaturahmi dengan kepala desa untuk memperbarui data masyarakat kurang mampu agar pelayanan kesehatan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

"Dengan pembaruan data yang akurat, kami memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal," tegas Ela.

Terkait infrastruktur, Ela mengakui bahwa efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada alokasi dana pembangunan. Namun, dia menegaskan bahwa pembangunan jalan dan irigasi tetap menjadi prioritas, dengan pergeseran anggaran dari pos yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.

Lampung Timur merupakan salah satu daerah pengirim terbesar PMI di Provinsi Lampung, terutama pekerja perempuan. Namun, banyak dari mereka menghadapi berbagai persoalan administratif dan hukum di luar negeri, termasuk ketidakjelasan kontrak kerja dan kesulitan dalam pemulangan jenazah saat terjadi musibah.

Ela berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI dengan memberdayakan calon pekerja migran sebelum mereka berangkat. Selain itu, ia merancang program khusus bagi mantan pekerja migran agar mereka bisa mengembangkan usaha mandiri setelah kembali ke kampung halaman.

"Kami ingin mereka tidak hanya konsumtif, tetapi juga mampu berkontribusi pada perekonomian daerah," ujar Ela.

Dalam aspek pelayanan publik, Ela menegaskan bahwa administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran harus diproses dengan cepat dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses layanan yang adil tanpa hambatan birokrasi," tegasnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, Ela meminta dinas terkait untuk melakukan monitoring rutin terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Ia juga menekankan bahwa setiap petugas pelayanan publik harus bekerja dengan profesionalisme dan sikap yang baik.

Dengan berbagai program ini, pemerintahan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi diharapkan dapat membawa perubahan nyata bagi Lampung Timur, menjadikannya daerah yang lebih maju .

Pengirim berita :

( Eduardo ) 

Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan melantik Kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak pada Kamis, 20 Februari 2025.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden  (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Terkait kesiapannya untuk mengikuti pelantikan, Bunda Eva menuturkan jika dirinya sangat siap untuk mengikuti prosesi tersebut.

"Insya Allah sudah siap untuk mengikuti pelantikan," tutur Eva yang juga telah menjabat Wali Kota Bandar Lampung satu periode.

Perempuan yang akrab disapa Bunda eva itu menjelaskan, sebelumnya ia telah menjalani tes kesehatan.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Wali Kota Terpilih Deddy Amarullah, ia juga siap mendukung program-program ke depan yang bakal dijalankan mendampingi Wali Kota Eva Dwiana. (Red)

Tulang Bawang|Prokontra.news|- Management Lampung Media Company (LMC) menggelar perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang ke -79 pada 9 Februari 2025, dengan tema “ Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa” yang dilaksanakan di Tangga Raja, Ujung Gunung, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Indonesia, pada Rabu, (19/02/2025).

Ditambahkannya, semoga bibit yang diberikan oleh LMC ini bisa ditanam, dirawat dengan baik, yang nantinya hasil tanaman tersebut, manfaatnya dirasakan oleh para penerima bantuan, " imbuh Founder LMC 

Selain itu, peringatan HPN ke- 79 tahun 2025 menjadi ini menjadi sebuah momentum bagi Management LMC untuk sepenuhnya mendukung berbagai program prioritas pemerintah, baik dari pusat, provinsi,dan Kabupaten, selain itu juga kepada seluruh anggota yang berada dalam Management LMC dapat terus menjalin kebersamaan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, harapnya.

"Jangan lupa..! jika kita Insan Pers merupakan salah satu bagian penting untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, artinya dimanapun keberadaan kita harus menjunjung tinggi nilai - nilai Demokrasi dan Kemerdekaan Pers serta memperjuangan hak dan kepentingan masyarakat, " Selamat Hari Pers Nasional ke- 79 tahun 2025 ", tutup Founder LMC. (Red)

Pada kesempatan tersebut Ade,berharap seluruh keluarga besar pimpinan perusahaan Media yang tergabung dalam LMC, dapat terus menjalin kebersamaan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, ' ucapnya.

" Jangan lupa jika kita sebagai Insan Pers merupakan salah satu bagian penting di negara republik indonesia untuk mengawal dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, artinya dimanapun keberadaan kita harus menjunjung tinggi nilai - nilai demokrasi dan Kemerdekaan pers serta memperjuangan hak dan kepentingan masyarakat, " Selamat Hari Pers Nasional ke-79 tahun 2025 ",  (Red).

“TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan-Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurut Presiden, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga jika kedua institusi ini gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal.

“Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, Presiden mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. Presiden menyebut, rakyat memercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian.

“Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa jabatan dan pangkat yang diberikan kepada anggota TNI dan Polri bukan hanya sebuah penghormatan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan pengorbanan besar. Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri harus siap menyerahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.

“Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat yang disandang oleh para perwira TNI dan Polri harus disertai dengan tanggung jawab yang besar, termasuk kesiapan untuk memberikan pengorbanan tanpa ragu demi negara.

“Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu,” tegas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Red).

Operasi ini dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukadana, Rony, dengan dukungan empat kendaraan dari tim gabungan Kejati, Polisi Militer, Kepolisian, dan Kejari Lampung Timur. Langkah ini memicu spekulasi publik tentang kemungkinan adanya kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya di instansi tersebut.

Sementara itu, Rony menegaskan bahwa informasi detail akan disampaikan oleh pihak yang berwenang di Kejati Lampung melalui Kasipenkum Kejati Lampung dalam waktu dekat.

Selain penggeledahan di Dinas PU, tim Kejati Lampung juga melakukan operasi serupa di rumah dinas Bupati Lampung Timur pada hari yang sama. Kedua aksi ini menandai langkah tegas Kejati dalam mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum di wilayah tersebut.

Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi dari Kejati Lampung mengenai hasil dari operasi ini, berharap keadilan ditegakkan dan transparansi tetap terjaga.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Dihubungi Via Watsapp / Telp, Ahmad Basri alias Abas Karta membenarkan bahwa dirinya memang telah melaporkan tiga komisioner Bawaslu Tubaba ke DKPP RI beberapa waktu lalu dan pelaporan tersebut telah diterima oleh DKPP RI dengan mendapatkan registrasi pelaporan nomor 04/02-03/SE T-02/1/2025 yang ditanda ditangani oleh L Gede Bagas Wanda,ucapnya, kepada wartawan media ini pada Rabu, ( 8/1/2025 ).

“ Surat konfirmasi pelaporan atas terlapor tiga komisioner Bawaslu Tubaba sudah saya terima seminggu yang lalu atas adanya dugaan money politik pilkada 27 November 2024 yang telah berlalu beberapa bulan lalu. Pelaporan ke DKPP RI sebenarnya merupakan kelanjutan pelaporan pada tanggal 26 November dan 3 Desember di Sekretariat Bawaslu ( Gakkumdu ) yang tidak ada respon dari Bawaslu Tubaba cetus Ahmad Basri “

Selanjutnya, kata Abas panggilan Ahmad Basri “ saat ini saya sedang fokus untuk mempersiapkan barang bukti dan alat bukti jika minggu ini dipanggil DKPP RI sudah siap. Walaupun alat bukti dan barang sudah sudah dikirim ke DKPP RI. Klau saksi ada 4 orang semuanya sudah siap juga untuk dipanggil oleh DKPP RI. Intinya saya akan membuktikan berdasarkan barang bukti alat bukti bahwa money politik itu benar ada di pilkada 27 November 2024. Pembuktian hukum argumen hukum akan saya kemukakan di hadapan DKPP RI “.

Namun kata abas “ semuanya ada ditangan DKPP RI apakah pelaporan saya ini memiliki syarat pelaporan atau tidak atas adanya money politik di pilkada 27 November 2024 kita tunggu saja surat panggilan dari DKPP RI. Saya akan patuh mengikuti apa keputusan DKPP RI yang terpenting prosedur aturan hukumnya sudah saya ikuti “. (Red)

Penulis : 

Ahmad Basri

Ketua : K3PP Tubaba 

Apakah suara itu menunjukan adanya kegelisahan keresahan yang mendalam sehingga harus memanggil KPK. Ada apa tentang Tubaba yang sesungguhnya. Tubaba sebuah kabupaten yang lahir dalam amanah undang - undang nomor 50 tahun 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 april 2009. Artinya, saat ini sudah berusia 16 tahun. Usia balita yang beranjak dewasa.

Berdealitik tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan salah satu pilar penegak hukum dalam pemberantasan korupsi selain Kejaksaan dan Kepolisian. KPK lahir di tahun 2002 di masa pemerintahan Presiden Megawati. Keberadaannya hingga kini sudah hampir mencapai usia 23 tahun. Sebuah usia yang beranjak dewasa jauh dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

KPK lahir dari sebuah “ Antitesis“ atas ketidak percayaan dalam hal penanganan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Kedua lembaga dianggap tidak “ serius “ menangani permasalahan korupsi. Dua lembaga ini dianggap terlalu kotor untuk menangani masalah korupsi.

Tidaklah beralasan lahirnya KPK 2002 mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat. Tentu ini memberikan sebuah optimisme bahwa penanganan dan pemberantasan korupsi ditangani KPK akan membuat pelaku korupsi berpikir dua kali untuk melakukannya. Walaupun dalam prakteknya korupsi tetap tumbuh subur dimana - mana. Kadang membuat publik frustasi bahwa apa mungkin korupsi akan hilang dibumi nusantara.

Prestasi KPK memang sangat luar biasa dalam masalah penanganan korupsi dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Tidak terhitung jumlahnya berapa banyak kepala daerah ( Gubernur,Bupati,Walikota ) hingga Menteri menjadi pesakitan di tangan KPK melalui OTT / Operasi Tangkap Tangan.

Wajar hingga detik ini semangat untuk melemahkan KPK dengan berbagai macam cara terus berlangsung. Salah satunya untuk menghapus OTT dan penyadapan. Jika sampai terjadi maka lumpuh lah kekuatan KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Tentu sangat wajar harapan masyarakat kepada KPK untuk memberikan atensi atau perhatian khusus di Tubaba sebagai sebuah kepercayaan dalam masalah menangani isu korupsi. Inipun setidaknya menjadi otokritik pedas bagi dua lembaga penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian. Mengapa kedua lembaga ini tidak menjadi harapan publik untuk mencurahkan isi hati bahwa ada problem besar yang harus mendapatkan perhatian khusus di Tubaba.

Ada semacam keraguan yang begitu mendalam menyangkut isu korupsi yang jika hal itu ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian. Lahirnya slogan “ KPK TURUN KE TUBABA “ setidaknya memberikan penegasan bahwa hanya KPK yang mampu menyelesaikan problematika isu korupsi yang ada di Tubaba. (Red)

Penulis :

Ahmad Basri

Ketua ; K3PP Tubaba

Seharusnya, minimal pengurus partai politik dimana oknum tersebut bernaung memberikan penjelasan. Sayangnya hal ini tidak dilakukannya cenderung malah menutup diri seolah olah persoalan sudah selesai. Menyangkut masalah dugaan ijazah palsu memang tidak bisa dibiarkan harus ada penyelesaian karena akan mencoreng dunia pendidikan.

Setidaknya bagi yang bersangkutan akan terus tersandera oleh berbagai macam pemberitaan. Hilang sebentar akan muncul kembali dan seterusnya dengan media yang berbeda. Dari segi hukum pun penggunaan ijazah palsu merupakan bentuk pelanggaran ranah hukum pidana yang tidak bisa ditolerir. 

Pertama, dalam KUHP pasal 263 membuat atau memalsukan  surat - surat ( Ijazah ) dengan tujuan untuk digunakan bukti palsu diancam pidana paling lama 6 tahun. Kedua, pasal 264 menggunakan surat - surat palsu ( Ijazah ) sebagai bukti diancam penjara paling lama 4 tahun. Ketiga, pasal 266 membuat atau memalsukan surat - surat untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain diancam diancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

Sebenarnya sederhana sekali untuk menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu apalagi yang bersangkutan sudah menjadi atau duduk sebagai  wakil rakyat / legislatif. Dalam konteks pengawasan dewan memiliki tugas salah satunya dalam hal penyelidikan ( Inguiri ) baik eksternal maupun internal. Lakukan saja tugas penyelidikan internal didalamnya ada anggota yang diduga menggunakan ijazah palsu.

Bentuk team kecil khusus untuk melakukan penyelidikan tentang dugaan ijazah palsu. Panggil yang bersangkutan secara kelembagaan. Hasil penyelidikan setidaknya ada dua kesimpulan. Pertama, tidak ditemukan adanya dugaan ijazah palsu sebagai mana yang di tuduhkan. Kedua, ditemukan adanya dugaan ijazah palsu. Hasilnya tentu dibawa kedalam rapat untuk disampaikan ke BK ( Badan Kehormatan ). Masalah ijazah palsu akan banyak yang terlibat didalamnya jika benar itu terjadi.

Di dalam internal partai pun akan terkuak siapa yang melakukan atau mengkondisikan. Artinya, ketika proses pencalegkan tidak ada proses verifikasi ijazah secara benar, asal meloloskan oleh panitia penjaringan. Termasuk di dalam, di KPU tidak melakukan verifikasi faktual secara profesional sehingga bisa lolos. Tahapan ini sepertinya yang selalu menjadi awal bagaimana ijazah palsu itu bisa lolos. Menjadi problem ketika terpilih sebagai anggota dewan.

Bagi mereka yang ikut atau terlibat sehingga melahirkan ijazah palsu setidaknya pasal 266 bisa menjerat atas pelanggaran hukum pidana yang hukumannya paling 5 tahun. Tentu ini menjadi satu catatan bahwa keinginan " Nafsu " untuk menjadi anggota dewan masih ada yang berani melanggar aturan dengan melakukan segala salah satunya dengan ijazah palsu.

Sesungguhnya sudah banyak tak terhitung jumlahnya mereka yang terpilih sebagai anggota dewan berakhir dengan kesedihan dan diberhentikan dengan tidak hormat karena tersangkut ijazah palsu. Fenomena ijazah palsu atau gelar kesarjanaan palsu setidaknya telah mencoreng dunia pendidikan.

Betapa banyak lembaga pendidikan yang harus berurusan dengan hukum dan dicabut hak operasionalnya karena melakukan praktek kotor dengan melakukan "jual beli" ijazah. Ironisnya ditengah masyarakat masih banyak ditemukan dan berbangga dengan menggunakan gelar kesarjanaan palsu. Seharusnya malu menggunakan ijazah palsu gelar kesarjanaan palsu. Rasa malu ini yang setidaknya telah hilang. (Red) 

Turut hadir dalam acara Musrenbangnas antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Gubernur Lemhannas, Ketua KPK, serta pejabat terkait lainnya. (Red)