Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|- Di tengah suasana libur Natal yang penuh kehangatan, Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, M.Si., melakukan peninjauan ke dua pos pengamanan Natal dan Tahun Baru (Pospam Nataru) yang berada di KM 215 B Kecamatan Way Kenanga dan di Islamic Center Kabupaten setempat, pada Senin (30/12/2024).

Kegiatan ini berlangsung dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal serta menyambut Tahun Baru 2025.

Setibanya di lokasi, Pj Bupati Firsada disambut oleh petugas keamanan yang bertugas di Pospam dengan penuh semangat. Dalam kesempatan tersebut, ia menanyakan kesiapan para petugas, memberikan dukungan, serta menyerukan pentingnya peran mereka dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“ Saya ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman saat merayakan Natal dan menjelang Tahun Baru. Keberadaan Pospam ini sangat penting untuk mengawasi dan memberikan pelayanan kepada pengguna jalan serta masyarakat yang merayakan,” ujarnya.

Dengan penuh perhatian, Firsada juga mengecek berbagai fasilitas yang tersedia di Pospam, termasuk perlengkapan medis dan logistik yang diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi. 

“Keberadaan pos pengaman ini sangat vital mengingat tingginya mobilitas masyarakat selama periode liburan Nataru. Kita semua berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Tubaba agar perayaan berjalan lancar,” ungkap Pj Bupati.

Di Islamic Center Tubaba, suasana lebih ramai dengan berbagai kegiatan liburan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Firsada menyempatkan diri untuk melihat aktivitas di sana, memberikan semangat kepada petugas Pospam, serta menyampaikan pentingnya menjaga keharmonisan.

"Mari kita jaga kebersamaan ini, jangan ragu untuk melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan. Kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman,” katanya kepada petugas Pospam dan masyarakat.

Dengan adanya Pospam Nataru yang tersebar di berbagai titik strategis, Pj Bupati berharap, baik masyarakat dari Tubaba maupun yang datang dari luar daerah dapat merayakan Natal dan Tahun Baru 2025 dengan penuh kegembiraan tanpa khawatir akan masalah keamanan. 

"Melalui kegiatan peninjauan ini, kami menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama di momen penting seperti perayaan Natal dan menjelang Tahun Baru," tutupnya.

Saat melakukan peninjauan Pj Bupati M.Firsada didampingi oleh Kadis Kesehatan, Kadis Perhubungan, Kadis Kominfo, Kasat Pol PP, Kadis Damkar, Kepala Kesbangpol, Kepala BPBD. (Red)

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Sopyan Rades menggelar kegiatan Reses Perdana Masa Persidangan ke-1 tahun 2024 yang berlangsung di Tiyuh Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten setempat, pada Selasa, (24/12/2024).

Sopyan Jaya Rades, menyampaikan, kegiatan reses ini adalah ajang untuk silaturahmi serta upaya dalam menyerap aspirasi dari masyarakat yang berada di wilayah Dapil 4 Kabupaten Tulang Bawang Barat, ucapnya kepada awak media ini.

“ Moment ini penting bagi kami anggota DPRD untuk mengetahui apa yang diinginkan warga yang ada di daerah pemilihan kami ".

Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat langsung bertatap muka dan menerima aspirasi masyarakat mulai dari perbaikan jalan, drainase dan pertanian khususnya hasil bumi ( singkong dan karet), juga masalah kesehatan Lansia yang memerlukan penanganan khusus yang dapat di kaper oleh BPJS daerah.

“ Aspirasi yang disampaikan konstituen ini akan kita sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tubaba agar dapat ditindaklanjuti dan bisa direalisasikan sesuai harapan masyarakat ".

Sopyan Jaya Rades, dirinya mengajak masyarakat agar terus mendukung upaya yang dilakukan Komisi I DPRD Kabupaten Tubaba melalui dialog yang produktif untuk menghasilkan solusi atas masalah di Kabupaten tersebut, jelasnya.

“Maka kami siap selalu menampung aspirasi dari masyarakat untuk membangun Kabupaten Tubaba agar lebih baik lagi. Insya Allah akan kami perjuangan secara optimal,”

Pengirim berita :  (Robensyah)

Keputusan itu diambil usai rapat bersama sejumlah Dinas di lingkungan Pemprov, puluhan perwakilan perusahaan tapioka, petani, akademisi, sejumlah dinas di 6 kabupaten kota dan DPRD Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, pada Senin, (23/12/2024).

Rapat berlangsung sejak 15.30 WIB hingga 19.00 WIB. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Pj Gubernur Samsudin memutuskan dua poin penting.

Pertama, melarang impor singkong ke Lampung dan kedua harga singkong Rp1.400 dan rafaksi maksimal 15 persen.

Saat hendak dimintai keterangan soal keputusan ini, Pj Gubernur Samsudin langsung berlalu ke ruangannya.

Perwakilan PT Umas Jaya Agrotama, Willy mengatakan pihaknya menyepakati keputusan hari ini. Terutama pembatasan impor ke Lampung.

“ Kalau impornya masih begini, ini ancaman. Impor ini kebanyakan ke jawa dan market Lampung ini ke Jawa. Tinggal bagaimana pemerintah pusat mengatur impornya,” ujarnya.

Soal beberapa perwakilan perusahaan yang menolak menandatangani kesepakatan, Willy mengatakan umumnya mereka hanya perwakilan yang tidak masuk dalam akte perusahaan.

Sementara itu, Anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan bahwa rapat berlangsung dengan baik dan keputusan yang dihasilkan ini sudah final. Dia berharap, harga terbaru ini bisa membuat kesejahteraan petani meningkat.

“ Harga sudah disepakati, DPRD juga sepakat ke depan akan kita buat regulasinya mungkin dalam bentuk perda atau pansus, kita lihat dinamikanya,” pungkas Wahrul. (Red)

“Ini adalah pencapaian besar yang tak lepas dari komitmen bersama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ferli.

Selain Pemkab Tulang Bawang, sebanyak 15 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung turut meraih predikat WTP dari BPK. Dengan tambahan satu penghargaan untuk tingkat provinsi, total ada sebanyak 16 penghargaan WTP yang diberikan.

Berikut adalah daerah-daerah penerima WTP di Provinsi Lampung:

1. Kota Metro
2. Kabupaten Tulangbawang (Tuba)
3. Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba)
4. Kabupaten Way Kanan
5. Kabupaten Lampung Barat (Lambar)
6. Provinsi Lampung

Apresiasi untuk Jajaran Pemkab Tulang Bawang, Ferli, yang kerap disapa dengan panggilan akrab Bing tersebut, tak lupa memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan standar nasional.

Dirinya juga menegaskan pentingnya menjaga ritme kerja dan integritas agar predikat ini tetap dapat dipertahankan di tahun - tahun mendatang.

“ Saya meminta seluruh jajaran Pemkab Tulangbawang untuk terus bekerja sesuai aturan, sehingga kepercayaan ini tidak hanya menjadi capaian, tetapi juga budaya yang terus kita pegang,” tambah Ferli.

Untuk diketahui, predikat WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pencapaian Tulangbawang ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik.

Komitmen ini tak hanya mencerminkan akuntabilitas, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang.  (Red)

Penghargaan ini menandai pencapaian 13 kali berturut-turut dalam hal akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tubaba.

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Jum'at (20/12/2024) dalam sebuah acara Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah ( TKD ) Tahun Anggaran 2025 oleh Gubernur Lampung kepada Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Kementerian / Lembaga Se-lampung.

Dikesempatan itu, Pj Bupati Firsada menyampaikan kebanggaannya dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengelolaan keuangan yang baik.

“ Berkat kerja keras, komitmen, dan dukungan semua elemen, kita dapat meraih penghargaan ini secara konsisten. Ini adalah bukti nyata bahwa kita bisa menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.

Pj. Bupati Tubaba, menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam pemerintahan, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik demi kesejahteraan masyarakat.

“ Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong semangat seluruh aparatur sipil negara untuk berkontribusi lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ungkapnya.

Dengan pencapaian ini, Firsada berharap ke depan, daerahnya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

“Semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk terus mendukung, berinovasi dan meningkatkan kinerja,” pungkasnya.

Diketahui, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, yang disaksikan langsung Pj Gubernur Lampung Dr. Drs. Samsudin, S.H., M.H., M.Pd.

Pengirim berita : ( Robensyah)

Untuk diketahui Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momentum bersejarah bagi seluruh Masyarakat indonesia yaitu mengingatkan bangsa Indonesia tentang peristiwa penting tentang perjuangan rakyat untuk kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

“ Jenis lomba yang akan kita adakan di Tiyuh Tirta Makmur yaitu lomba tradisional, seperti lomba Nasi tumpeng serta pembagian bingkisan kepada anak panti asuhan dan dan lain-lain sebagainya, mulai dari tingkat ibu - ibu dan bapak - bapak ".

Kepalo Tiyuh Rudi Harto, kepada awak media ini mengatakan dirinya  berharap dengan diadakannya peringatan ulang tahun Tiyuh Tirta Makmur masyarakat dapat lebih antusias untuk dapat meramaikannya kegiatan tersebut, dan sebelumnya  sudah melalui rapat musyawarah bersama Ketua Karang Taruna dan  Ketua BPT (Badan Permusyawaratan Tiyuh), tutupnya. Sabtu (21/12/2024).

“ Saya berharap menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Tiyuh Tirta Makmur yang ke-11 tahun 2024 ini, masyarakat dapat lebih antusias agat hari peringatan bisa meriah ".

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepalo Tiyuh Tirta Makmur, Rudi Harto, Ketua BPT, Babinkamtibmas, Babinsa Para Tokoh Masarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda / Pemudi dan Para Tamu Undangan.

Pengirim berita : (Robensyah)

Jakarta|Prokontra.news|- Sejumlah 75 Jurnalis Anggota PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) dari Jakarta, Tangerang, Depok, Cimahi, Majalengka, Cianjur, Sukabumi dan Indramayu, berbondong bondong ke Polda Metro Jaya, mengiringi pengurus teras Depkumham PJI Jabodetabekjur mengirimkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum kepada Kapolda Metro Jaya atas dilaporkannya Ketua Umum PJI oLeh pengusaha kayu kelahiran Malaysia, Paulus George Hung alias Ting Ting Hung, dengan UU ITE pencemaran nama baik. Senin, (16/12/2024).

Dicecar tentang apakah dirinya dibayar oleh lawan/rival Paulus George Hung, Ketua Umum PJI itu menolak tegas, “tidak!, saya tak mungkin melacurkan profesi saya. Saya hanya merasa muak atas maraknya mafia hukum yang mengandalkan kekuasaan uang untuk membeli hukum dan keadilan”, tegas Ketua Umum PJI itu. 

Dilanjutkannya, sekitar bulan September/Oktober 2023 lalu, anggota Depkumham PJI (Departemen Hukum dan HAM PJI) pusat, Advokat Dr (c) Lukas Santoso, SH., MH., MM., MSi., menyampaikan keluhan kepadanya. 

Diungkapkan Lukas, dirinya tengah menangani kasus hukum kliennya melawan PT CSS (PT Cakra Sejati Sempurna), perusahaan penebangan kayu hutan milik Paulus George Hung alias Ting Ting Hung, pengusaha kayu WNI asal Malaysia. Perusahaan tersebut diduga kuat terlibat dalam praktik pembalakan liar yang merusak lingkungan dan berpotensi merugikan kliennya. Namun perjuangannya untuk menegakkan hukum, kerap menghadapi hambatan/jalan buntu dan seakan selalu “ menabrak batu karang ”.

Lukas merasa “ langkahnya ” selalu dipatahkan oleh oknum pejabat berwenang yang semestinya menjadi pilar tegaknya keadilan. Ia merasakan indikasi kuat adanya “kekuasaan ‘non hukum’ yang bermain" di balik kasus itu, sehingga menciptakan hambatan serius dalam proses hukum yang ia tempuh. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi upaya penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.

Boechoripun mencari informasi tentang PT. CSS dan orang bernama Paulus George Hung itu. Data Ditjen AHU, Paulus George Hung pemilik terbesar PT CSS. Dirinya juga menemukan hasil investigasi ‘Tempo’ dan lain lain yang menunjukkan reputasi  Paulus George Hung di Papua. 

Dalam permasalahan yang menimpa anggotanya, Advokat Lukas, dirinya menduga kuat, mafia hukum “bermain”. Boechoripun merasa jengah serta tertantang mengungkap dugaan kriminal Paulus George Hung di Kalimantan Tengah. Dia memberi beberapa petunjuk/solusi kepada anggotanya itu serta mengirim jurnalisnya di Kalimantan Tengah untuk menginvestigasi.  

Artikel artikel “ pensikapan ” Wartawan Utama itupun sempat viral dipublikasikan ratusan media anggota PJI. Saat awal sampai sebelum penggerebegan PT. KWI di Lamongan Jawa Timur pada 18 Januari 2024, hanya tulisan Ketua Umum PJI itu saja yang viral memenuhi jagad maya. Dan jumlahnya ratusan, membuat pejabat Kehutanan bergerak. Disusul Dittipiter Bareskrim bergerak ke lokasi di Murung Raya Kalimantan Tengah, menyita berbagai alat bukti. Sebagai catatan, Bareskrim Polri menyita ribuan kubik kayu di PT KWI eks kiriman PT CSS.

Puluhan saksipun diperiksa. Dan informasi yang didapat, Paulus George Hung juga diperiksa Dittipidter Bareskrim Polri, namun dilepaskan. Hanya surveyor PT CSS berinisial ‘J’ dijadikan tersangka dan ditahan. 

“ Sudah rahasia umum, pelaku pembalakan liar/illegal logging bermodal besar selalu punya “backing orang kuat” dan punya orang yang akan dijadikan “pengantin” atau dikorbankan, bila usahanya terkena masalah hukum. Orang yang dikorbankan itu beserta keluarganya, dijamin penghidupannya oleh si Big Boss. Pers dan APH sudah pasti paham”, ujar wartawan senior itu. Atas dasar inilah Boechori membuat artikel pensikapan, ‘tangkap Big Boss PT CSS’. 

“Seharusnya bukan hanya “pengantin” saja yang ditangkap. Pensikapan seperti ini fungsi Pers, apalagi seorang wartawan berkualifikasi Wartawan Utama. Silahkan buka investigasi media ‘Tempo’ dan lain lain di Papua bila ingin tahu reputasi Paulus George Hung”, tambah jurnalis yang kerap beropini tegas itu.

Rangkaian ratusan artikel yang membuat Aparat bergerak itulah kemungkinan yang membuat Paulus George Hung jengah dan bulan Juni 2024 melaporkan Hartanto Boechori dengan UU ITE atas dugaan pencemaran nama baik. Disayangkan Hartanto, laporan itu diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya dan ditanggapi serius oleh Ditreskrimsus dengan menerbitkan Sprint Lidik dan mengundang klarifikasi dirinya.  

Kasus ini memicu keprihatinan berbagai pihak yang menilai langkah hukum terhadap Boechori sebagai ancaman serius bagi kebebasan pers. Wakil Ketua Depkumham PJI Jabodetabekjur menyatakan, “Setiap upaya kriminalisasi terhadap jurnalis adalah langkah mundur bagi demokrasi. Kami akan terus berjuang agar produk jurnalistik tetap dihormati dan tidak dijadikan alat kriminalisasi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk para mafia perkayuan”, jelas Martinus  Panto S Madi, SH.

Dua kali undangan klarifikasi oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kepada Hartanto Boechori. Undangan pertama tidak dihadiri. Boechori hanya mengirimkan surat resmi kepada penyidik sebagai bentuk respons. Undangan kedua akhirnya dihadiri karena Dewan Pers me rekomendasi untuk menghadiri undangan klarifikasi Penyidik. Namun, saat sesi klarifikasi berlangsung, penyidik memutuskan untuk tidak melanjutkan berita acara klarifikasi. 

Tim Hukum PJI yang mendampingi saat itu Sekretaris Depkumham PJI Jabodetabekjur, Junfi, SH dan Wakil Ketua, Martinus  Panto S Madi, SH., serta Humas, Bambang Wijayadi.  Kepada penyidik diserahkan bukti kepemilikan PT CSS dan bukti putusan kasasi PT  CSS dipidana atas pembalakan liar / illegal logging. Disampaikan juga, Bochori siap mengklarifikasi pelapor di Dewan Pers dan melayani hak jawab. (Red)

Lebih lanjut, dirinya berharap dengan adanya program ketahan pangan tahun 2024 yang telah kita salurkan kepada masyarakat tersebut tentu sangat diharapkan peran serta warga masyarakat untuk dapat sama sama menjaga dan merawatnya agar dapat bermanfaat menunjang perekonomian warga, tutupnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Supadi Kepalo Tiyuh Pagar Buana, Harun, S.E., Kasi kesra tingkat Kecamatan, Pendamping Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, dan warga masyarakat setempat. (ADV)

Tulang Bawang Barat| Prokontra.news| - Tingkatkan fasilitas pembagunan bagi warga masyarakat, pemerintahan Tiyuh Pagar Buana, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, prioritaskan membangun jalan Ounder lagh untuk akses transportasi warga lebih baik, dengan mengunakan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2024.

Kepalo Tiyuh Pagar Buana, Supadi kepada awak media ini, di ruang kerja mengatakan, tujuan membangun Onder lagh adalah untuk akses jalan warga lebih baik, ucapnya. Senin (9/12/2024).

Selanjutnya, dirinya juga menerangkan, pembangunan ounder lagh tersebut, dianggarkan melalui Dana Desa tahun 2024 dan semua itu dilaksanakan berdasarkan usulan dan kesepakatan musyawarah Tiyuh, ujarnya.

Ini penjelasan salah seorang yang tidak ingin disebutkan namanya dilokasi taman Islamic center, "Lampu Tenaga Surya di Islamic Center ini dulu ada aki ( Accu ) tapi sekarang Aki ( Accu )nya sudah diturunkan oleh seorang inisial RKN dan saya pernah tanya dimana Aki-aki (Accu) jawab dia sudah saya jual. RKN itu yang ngurus-ngurus listrik Islamic Center ini, saya tidak tahu dia jual dimana kayaknya Pemerintah tidak tahu, kalau udah di jual."

Lanjutnya, " Lampu ini Tenaga Surya dulu sekarang tidak lagi hidup. Pengurus Islamic Center ini mengetahui atau tidak saya tidak tahu, apakah itu perintah dari mereka saya juga tidak tahu karena ini Jugakan barang negara jumlah tiang lampunya sekitar 45 tiang, hilangnya sudah lama karena ini hidup sebentar saja setelah itu jarang hidup lagi tahun 2023 sudah tidak ada udah lama ini tidak pernah hidup ada tiang lampu tapi tidak hidup."jelasnya. Saat ini lampu taman bagian belakang mengunakan listrik PLN tidak lagi mengunakan tenaga Surya.

Pihak Pemerintah daerah Saat di konfirmasi melalui telepon seluler Wanti Selaku Kabid Wisata Disporapar Tubaba, dirinya menjelaskan," Setahu saya saat pelimpahan dari PU emang sudah tidak hidup lagi makanya di ganti lampu biasa terutama mau masuk Islamic itu yang dibelakang, memakai tenaga Surya memang sudah tidak ada lagi Aki (ACCU) waktu pelimpahan itu memang sudah tidak ada lagi aset-aset ada dalam catatan, tapi lampu itu memang sudah tidak hidup lagi semua, pada saat bulan Januari Atau Februari sudah di ganti sama lampu biasa, "pungkasnya.

Keadaan WC IC bagian belakang ada kerusakan pada krannya dan lampunya mati, yang seharusnya itu tidak terjadi karena itu fasilitas umum milik Negara yang dipungut retribusi sebesar dua ribu rupiah, "

WC ini sangat disayangkan ada pungutan, pengunjung yang ingin menggunakan toilet di pungut Rp2000, seharinya yang menggunakan WC tergantung pengunjung kalau ramai, ya ramai juga. yang kita sayangkan,  ada pungutan tetapi banyak Kran-kran yang rusak, Tower juga rusak, kran nya saja kadang - kadang tidak keluar Air, dan kalau malam sungguh gelap toiletnya. " jelas pengunjung yang tidak ingin disebutkan namanya. (Red)

Perihal itu dibenarkan oleh Kepala Puskesmas Kelurahan Panaragan Jaya, dr. Indah Sofiana Rades,.MM.Kes, saat dikonfirmasi Wartawan, pada Jum'at, (13/12/2024).

"Iya benar. Alhamdulillah, berkat kerja keras serta ikhlas seluruh Nakes di Puskemas Panaragan Jaya, kami menerima Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI," ucap dr. Indah.

Lanjut dr. Indah, atas capaian yang telah diraih pihaknya ini, dirinya berharap hal itu dapat menjadi pendongkrak motivasi bagi jajarannya untuk semakin lebih memaksimalkan bentuk pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Tubaba kedepannya.

"Seluruh jajaran Puskesmas Panaragan Jaya komitmen akan semakin meningkat kualitas kinerja kami sebagai garda terdepan kesehatan masyarakat," jelas dr. Indah.

Masih, dr. Indah, dirinya juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh pihaknya dalam menjalankan tugas sehingga acap kali menimbulkan kritikan negatif dari berbagai pihak selama ini, paparnya.

Kendati demikian, dirinya menegaskan, segala kelalaian yang dilakukan pihaknya itu dapat terjadi diluar dari unsur kesengajaan. Serta, dia juga mengapresiasi kritik dan saran yang telah diberikan terhadap pihaknya selama ini, urainya.

"Kami sadar masih banyak kekurangan yang perlu kami benahi. Insyaallah kedepannya kami akan lebih lagi untuk daerah yang kita cintai ini," tandas dr. Indah. (Red)

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|-Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polres Tulang Bawang Barat Polda Lampung, melaksanakan kegiatan pengawasan (monitoring) ketersedian Bahan Kebutuhan Pokok menjelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Lanjutnya, kegiatan ini bertujuan untuk menjamin Ketersedian Bahan Kebutuhan Pokok menjelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di gudang Bulog Pagar Dewa untk kebutuhan Pokok di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan untuk mendukung Program 100 hari Asta Cita Presiden RI Prabowo.

"Monitoring ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok menjadi salah satu prioritas kegiatan yang kami lakukan, untuk memastikan stok ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok yang dibutuhkan masyarakat Kab Tulang Bawang Barat menjelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025," ujar Kasat Reskrim

"Hasil monitoring Tim Satgas Pangan Polres Tubaba yang petugas kami di dapatkan data di gudang Bulog bahwa ketersediaan Beras Thailand 1.165.498 Kg, Beras DN 2024 370.000 Kg, Beras SPHP 62.530 Kg dan Beras Premium 9.190 Kg, Total Beras : 1.607.218 Kg Sementara Ketersedian Minyak Goreng: 4.587 L, Gula 2.862 Kg dan Tepung terigu 693 Kg, Ketersedian bahan pokok Tersebut di perkirakan sampai dengan bulan Maret 2024." jelas IPTU Tosira . (Red)

Dirinya mengatakan," Kalau enggak salah proyek ini di bangun pada tahun 2023 dan itu belum lama ini, katanya bangunan embung tersebut."ujarnya kepada awak media, pada Kamis (12/12/2024).

Dilanjutkannya. bahkan sampai saat terbengkalai dan tidak ada pemeliharaan seharusnya kalau bangunan belum selesai masih ada perbaikan, akan tetapi kenyataannya seperti itu, keadaan embung tersebut pada bongkar, serta  semen dinding embung nya pada retak - retak, ucapnya.

Sementara itu terkait hal tersebut, Kepalo Tiyuh Pulung Kencana,  Hendrawan,  saat dikonfirmasi awak media, di Kantor Balai Tiyuh, dirinya mengatakan proyek tersebut adalah milik Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, paparnya.

" Itukan saya yang ngajukan pembangunan Embung Pariwisata, Nominal mau saya 8 Milyar tapi yang terealisasi dalam pagu anggaran 1,5 Milyar, mulai kerja tahun 2023 bulan Lima (Mei) tahun kemarin, yang dikerjakan oleh PT Dua Raratu. untuk lebih jelasnya, silahkan kalian ke Dinas PSDA langsung." Kata Hendrawan, 

Untuk, mengenai azas manfaat pembangunan embung tersebut Hendrawan mengatakan manfaatnya Jelas. " jelas manfaatnya tujuannya untuk menumbuhkembangkan ekonomi kreatif dalam rangka desa wisata untuk penampungan air pada saat kekurangan air menjadi konservasi. Saat ini dia masih tergantung pada air tadah hujan, kalau musim kemarau dia kering. Mengenai perawatan saya tidak tahu, soalnya bukan proyek kita." tutupnya. 

(Red)

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 20.00 wib, Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat (Tubaba) Bpk. Mochamad Iqbal, S.H., M.H dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Dr. Risky Fany Ardhiansyah, S.H. M.H., beserta Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat telah melakukan Penetapan Tersangka dan Penahanan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Pasar Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat TA.2022 Pada Dinas Koperindag. Kab.Tulang Bawang Barat.;

Jumlah tersangka yang ditetapkan berjumlah 1 (satu) orang inisial (HY) selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana sebelumnya menjabat sebagai Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Koperindag sekaligus menjabat sebagai Pengelola Pasar Pulung Kencana Tahun 2022 s.d 2023;

Kronologis : Bahwa Pada Tahun 2022 terdapat APBD / DPA yang diperuntukkan untuk operasional Pasar sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

Dimana terdapat Dana Retribusi yang telah diterima mulai bulan April 2022 oleh UPTD Pasar Pulung tidak seluruhnya disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan atau rekening Kas Daerah namun langsung dikelola sendiri oleh Plt. Kepala UPTD Pasar Pulung sebagai dana talangan untuk pembiayaan Pasar Pulung karena anggaran APBD belum turun, setelah anggaran APBD turun bukan disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan atau rekening Kas Daerah sebagai pengganti dana talangan melainkan digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada dalam DPA dan tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan berdasarkan BKU Pasar Pulung ditemukan pada kolom debit BKU Pasar Pulung hanya mencantumkan sumber dana yang berasal dari Retribusi tanpa sumber dana dari APBD/DPA.

Kerugian Negara dalam hal ini sedang dalam proses Penghitungan Oleh BPK. RI. Bahwa Pasal yang disangkakan kepada tersangka HY tersebut yaitu:

• Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

• Subsider : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat tersebut ialah berdasarkan Surat Penetapan tersangka : Nomor : PRINT - 831/L.8.23/Fd.1/12/2024 atas nama HERI YUNIZAR, S.E. yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat Bpk.Mochamad Iqbal, SH. MH.,

Tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kedepan di Rutan Kelas IIB Menggala berdasarkan surat perintah penahanan : Nomor : PRINT -835/L.8.23/Fd.1/12/2024 tangal 11 Desember 2024 atas nama HERI YUNIZAR, S.E. 

(Red)

Beni yansyah juga mengatakan, BLT – DD merupakan salah satu program Prioritas Tahun 2024 yang dialokasikan melalui DD. Bantuan tersebut bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di Tiyuh setempat, terutama masyarakat yang terdampak ekonomi

Selajutnya, Beni dirinya berharap kepada KPM penerima BLT-DD dapat digunakan sebaik - baiknya.

"Kami berharap, bantuan tersebut dapar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan, sehingga dapat meringankan beban ekonomi masing - masing KPM, " pungkasnya. (ADV)