Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kabupaten Tulang Bawang, Dimas Sany, saat berkunjung ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten  Tulang Bawang, pada Senin (22/6/2026).

Dikatakan Dimas, sejumlah laporan yang masuk ke Kejari Tulang Bawang, termasuk terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), video profil, Bawaslu, dan laporan lainnya, tetap ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

"Semua laporan yang sudah masuk di kejaksaan tidak ada yang berhenti kasusnya dan akan terus kami dalami," kata Dimas.

Dirinya, mengungkapkan bahwa khusus laporan terkait dugaan permasalahan anggaran BUMD, saat ini penanganannya telah meningkat ke tahap penyidikan.

"Untuk laporan terkait permasalahan anggaran BUMD, sudah kami lakukan dan saat ini masuk tahap penyidikan. Kami akan menelusuri siapa saja yang terlibat. Ini juga menjadi bukti bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulang Bawang bekerja dan mudah - mudahan dalam waktu dekat ada perkembangan lebih lanjut," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Tulang Bawang Erwinsyah menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Kejari Kabupaten Tulang Bawang ke Kantor PWI serta keterbukaan informasi terkait perkembangan penanganan sejumlah laporan yang menjadi perhatian publik.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang yang telah berkunjung ke Kantor PWI Kabupaten Tulang Bawang. Kami juga mengapresiasi dan mendukung langkah Kejari dalam menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk, termasuk kasus BUMD yang saat ini telah masuk tahap penyidikan," kata Erwinsyah.

Dirinya berharap sinergi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten  Tulang Bawang dan PWI Kabupaten Tulang Bawang dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

"Semoga ke depan Kejaksaan dan PWI  Kabupaten Tulang Bawang terus bersinergi serta menjalin silaturahmi yang baik dalam berbagai bidang," tutupnya. (Red)

Penulis:

Ahmad Basri

Ketua :  K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Penetapan Eli sebagai tersangka dalam perkara penggunaan ijazah Paket C palsu, patut dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Tidak ada seorangpun yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti menggunakan dokumen pendidikan palsu untuk memperoleh jabatan publik harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Pertanyaan apakah perkara ini hanya berhenti pada Eli? Sebuah ijazah palsu tidak lahir dari ruang kosong. Ijazah tidak turun dari langit. Di balik selembar ijazah palsu selalu ada rantai perbuatan yang melibatkan banyak pihak.

Ada yang membuat, ada yang memesan, ada yang menghubungkan, ada yang memerintahkan, dan ada yang menggunakan. Semuanya merupakan satu kesatuan peristiwa hukum yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan pengakuan yang berkembang, Eli mengaku menerima ijazah tersebut dalam keadaan sudah jadi atau terima jadi. Proses pembuatannya diduga dilakukan oleh pihak lain.

Ada yang disebut sebagai pembuat, ada yang berperan sebagai perantara, dan ada pula yang diduga memerintahkan. Tentu benar atau tidaknya harus dibuktikan dalam proses penyidikan.

Pemakai: Pasal 272 ayat (2) “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.

Pembuat: Pasal 272 ayat (1) “Setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”

Penerbit: Pasal 272 ayat (3) “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun”. Sedangkan yang ikut membantu atau penyertaan lahirnya ijazah palsu dapat dijerat dalam Pasal 20 dan Pasal 2. Sama hukumannya dengan pemakai, pembuat dan penerbit.

Artinya, tidak hanya pelaku utama yang dapat dipidana, tetapi juga pihak yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membantu terjadinya tindak pidana. Artinya, undang-undang tidak hanya mengejar pemakai, tetapi juga pembuatnya.

Apabila penyidikan hanya berhenti pada pengguna sementara pihak yang membuat, memesan, atau memerintahkan tidak tersentuh, maka publik berhak mempertanyakan rasa keadilan yang hendak ditegakkan.

Perkara ini sesungguhnya bukan sekadar soal seseorang menggunakan ijazah palsu untuk menjadi anggota dewan.

Persoalan yang lebih mendasar adalah soal integritas. Sebab, jabatan wakil rakyat diperoleh melalui mekanisme konstitusional yang mensyaratkan kejujuran dan legalitas administrasi.

Ketika syarat itu dipenuhi dengan dokumen palsu, maka sesungguhnya yang dirugikan bukan hanya negara, melainkan juga rakyat yang memberikan mandat politik.

Semua pihak yang disebut-sebut terlibat tetap harus diperlakukan berdasarkan azas praduga tak bersalah. Tidak boleh ada penghukuman sosial sebelum adanya alat bukti yang cukup.

Karena itu, pengakuan Eli seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari perkara, melainkan sebagai pintu masuk untuk mengungkap seluruh mata rantai kejahatan.

Penyidik memiliki kewajiban untuk menelusuri siapa yang membuat, siapa yang memesan, siapa yang membayar, siapa yang menghubungkan, dan siapa yang memerintahkan.

Sebab keadilan tidak akan tercapai apabila hanya satu orang yang dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak lain yang memiliki peran penting justru luput dari proses hukum.

Asas Equality Before The Law mengajarkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda hanya karena kedudukan sosial, kekuasaan, atau hubungan tertentu.

Kini Eli telah ditetapkan sebagai tersangka, itu bukanlah akhir dari cerita. Justru sebaliknya, itu adalah awal untuk mengungkap keseluruhan konstruksi perkara.

Jangan sampai hukum terlihat berani kepada pemakai, tetapi lemah kepada pembuat dan pihak yang diduga memerintahkan. (Red)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba), Polda lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan Pada kegiatan Pembinaan dan anev kinerja bhabinkamtibmas semester 1 tahun 2026 Yang berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Polres Tubaba berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus. Pada Jum'at (19/06/2026)Dalam kegiatan tersebut dihadiri Dir Binmas Polda Lampung Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama (PJU) Dit Binmas Polda lampung, para Kasat Binmas dan Kasi humas serta Perwakilan  Bhabinkamtibmas Se-jajaran Polda Lampung.Piagam penghargaan khusus diberikan kepada sejumlah Kepolisian Resor (Polres) jajaran yang dinilai menorehkan prestasi diserahkan langsung oleh Dir Binmas Polda Lampung salah satunya diterima oleh Kasat binmas Polres Tubaba Iptu Gutri dan Bhabinkamtibmas Aipda Absen Daud Sipayung, S.H

Penghargaan yang diraih oleh Sat Binmas Polres Tubaba adalah :

1. Terbaik II dalam membina, memotivasi dan mengevaluasi penginputan laporan dalam Aplikasi BOS V2 oleh Bhabinkamtibmas,

2. Bhabinkamtibmas rangking I teraktif dalam input laporan giat bhabinkamtibmas di aplikasi Binmas Online System V2 ( penghargaan individu kepada Aipda Absen Daud Sipayung, S.H )

3. Terbaik I dalam membina, memotivasi, dan mengevaluasi Laporan Link Content Tiktok Giat Kebaikan oleh Bhabinkamtibmas nya.

Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu, dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat kepada para Kasat Binmas dan Bhabinkamtibmas jajaran yang menerima penghargaan, Ia berharap prestasi ini menjadi pemantik semangat bagi Polres lain untuk terus berinovasi.

"Penghargaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bukti nyata kerja keras personel di lapangan dalam kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat melalui pendekatan humanis dan pembinaan yang berkelanjutan guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, Polri harus mampu menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat melalui komunikasi yang baik dan pendekatan persuasif." Ujar Dir Binmas 

"Dengan adanya Kegiatan Pembinaan dan anev kinerja bhabinkamtibmas semester 1 tahun 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan kinerja dan sinergi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera."Pungkasnya. (Red)

Tulang Bawang | Prokontra.news | - Pada Konferkab ke IX tahun 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Erwinsyah dipercaya menjadi Ketua terpilih PWI Kabupaten Tulang Bawang periode 2026-2029.Untuk diketahui, dengan mendapatkan perolehan suara 15 dari 29 jumlah mata pilih anggota PWI Kabupaten Tulang Bawang, Erwinsyah berhasil menjadi Ketua PWI Tuba periode 2026 - 2029 mendatang.

Konferkab PWI Kabupaten Tulang Bawang dibuka langsung oleh Asisten II DR. Antony, Kadis Kominfo Nanan Wisnaga, Ketua PWI Provinsi Lampung Wira Hadikusuma yang berlangsung di Sekretariat PWI Kabupaten Tulang Bawang, pada Senin (15/6/2026).

Patut diapresiasi pada Konferkab PWI Kabupaten Tulang Bawang ke IX tahun 2026, ini telah dilakukan pemilihan secara demokratis mengingat ada 2 calon, yakni Erwinsyah dan Suhirmansyah.

Disaat proses perhitungan perolehan suara dari awal sampai ahir sangat ketat dan  sampai pada akhirnya Erwinsyah mendapatkan perolehan suara sebanyak 15 sementara Suhirmansyah mendapatkan sebanyak 14 suara.

Dalam sambutan perdananya Ketua PWI Tuba terpilih periode tahun 2026 - 2029 Erwinsyah mengatakan pesta Demokrasi telah usai mari kita bersama - sama kembali bersatu untuk memajukan PWI Kabupaten Tulang Bawang dan tak kalah pentingnya dapat bersinergi dengan Pemkab Tulang Bawang maupun lainnya guna memajukan Kabupaten Tulang Bawang yang sangat kita cintai bersama ini, terangnya.

Lebih lanjut, mari kita bersama - sama bersatu, walau sebelumnya kita berbeda pendapat, namun pesta demokrasi telah selesai mari kita kibarkan bendera PWI di Kabupaten Tulang Bawang, serta tetap bersinergi dengan pemerintah, guna mendukung kemajuan di Kabupaten Tulang Bawang dalam segala bidang, tutupnya.   (Red)

Ogan Ilir | Prokontra.news | -  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Ogan Ilir menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ogan Ilir serta perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka membahas capaian dan realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Ilir pada Semester I Tahun Anggaran 2026, pada Senin (15/6/2026).Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP, didampingi Wakil Ketua I Wahyudi, S.T. dan Wakil Ketua II Ahmad Syafei. Turut hadir anggota Badan Anggaran DPRD, perwakilan TAPD, serta kepala perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas perkembangan realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi, sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target PAD Tahun Anggaran 2026. Selain itu, dilakukan pula pembahasan mengenai strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah pada semester berikutnya.

Melalui forum ini, DPRD Kabupaten Ogan Ilir bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, sehingga target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh suasana diskusi yang konstruktif dalam rangka mencari solusi serta menyusun langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Ogan Ilir. (ADV)

Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir tersebut dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir H. Edwin Cahya Putra, SIP didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Ahmad Syafe’i, serta dihadiri langsung oleh Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom.

Adapun agenda rapat pada pembicaraan tingkat kedua meliputi:

a. Penyampaian laporan Pansus ( Panitia Khusus ) DPRD Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Pansus I disampaikan oleh  Basri M. Zahri, S.Pd., M.Si , Pansus II oleh Safari, S.H

b. Penandatanganan keputusan rapat;

c. Penyampaian pendapat akhir Bupati Ogan Ilir.

Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh para anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Ogan Ilir. (ADV)

Ahmad Basri

Ketua : K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Beberapa hari terakhir publik di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) dibuat bertanya - tanya oleh beredarnya informasi mengenai belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang Barat yang disebut - sebut mencapai Rp4,59 miliar dalam anggaran tahun 2026.

Informasi tersebut dengan cepat menyebar melalui berbagai platform media sosial dan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Nilainya dinilai sangat fantastis untuk kategori belanja yang selama ini dipahami publik sebagai kebutuhan rutin perkantoran.

Akibatnya, muncul berbagai spekulasi dan pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban resmi dari pihak BPKAD.

Apakah angka tersebut benar? Jika benar, apa saja komponen yang masuk dalam kategori belanja tersebut?.. Apakah seluruh nilai tersebut murni untuk pembelian alat tulis kantor atau terdapat nomenklatur kegiatan lain yang secara administratif dimasukkan ke dalam kelompok belanja tersebut?...

Pertanyaan - pertanyaan tersebut sangat wajar muncul. Sebab dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap penggunaan uang rakyat harus dapat dijelaskan secara terbuka, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Yang menjadi persoalan bukan semata-mata besar atau kecilnya angka anggaran, melainkan bagaimana pemerintah menjelaskan kebutuhan dan urgensi dari belanja tersebut. Ketiadaan klarifikasi justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Di saat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang gencar menyampaikan pesan efisiensi anggaran, penghematan belanja, serta penggunaan APBD yang lebih selektif dan produktif, munculnya informasi mengenai belanja ATK hingga miliaran rupiah tentu memunculkan tanda tanya besar.

Publik berhak mengetahui apakah anggaran tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan riil atau terdapat penjelasan teknis yang belum dipahami masyarakat. Karena itu, BPKAD Tubaba perlu segera memberikan klarifikasi secara terbuka.

Klarifikasi tersebut penting bukan hanya untuk menjawab rasa ingin tahu masyarakat, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam negara demokrasi, transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Uang yang digunakan dalam APBD bukan milik pejabat, bukan milik birokrasi, melainkan uang rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola sebesar - besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Jika informasi yang beredar ternyata tidak benar, BPKAD Tubaba harus menjelaskan secara rinci agar tidak terjadi disinformasi yang menyesatkan publik.

Sebaliknya, jika angka tersebut benar, maka publik juga berhak memperoleh penjelasan yang masuk akal mengenai dasar perencanaan, kebutuhan, serta rincian penggunaannya.

Pada akhirnya, klarifikasi adalah jalan terbaik. Sebab ruang kosong informasi akan selalu diisi oleh dugaan, spekulasi, dan kecurigaan. Dan dalam urusan pengelolaan keuangan daerah, kecurigaan publik adalah sesuatu yang seharusnya dihindari melalui keterbukaan dan akuntabilitas.

Warga masyarakat Tubaba saat ini tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menunggu satu hal yang sederhana: penjelasan resmi dari BPKAD. (Red)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Patut diapresiasi penuh rasa peduli DPD Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya. Melalui program “Peduli Kasih”, pengurus partai menyalurkan bantuan kepada keluarga almarhum Karim, korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi beberapa hari lalu.Penyerahan bantuan berlangsung di kediaman ahli waris di Tiyuh Gunung Katun Malai, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tubaba. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh warga setempat yang antusias bersilaturahmi, pada Senin (01/6/2026).Mewakili Ketua DPD Golkar Tubaba H. Putra Jaya Umar, Wakil Ketua Ahmad Basri bersama Sekretaris Berto menyerahkan langsung santunan tersebut. Ahmad Basri menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap sesama.“Kegiatan ini adalah wujud kepedulian kami. Insyaallah bantuan ini bisa bermanfaat dan meringankan beban keluarga almarhum,” ujar Ahmad Basri.

Senada dengan hal itu, Sekretaris Golkar Tubaba, Berto, bersyukur karena seluruh pengurus DPD Golkar Tubaba kompak bergerak kompak untuk menyambangi kediaman korban.

“Alhamdulillah, hari ini kami bisa berkunjung langsung ke rumah keluarga korban. Semoga santunan berupa dana ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga almarhum Karim,” kata Berto.

Di tempat terpisah, Ketua DPD Golkar Tubaba, H. Putra Jaya Umar, menyampaikan belasungkawa sekaligus mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara.

“Kami mengimbau kepada warga Tubaba maupun pengendara dari luar daerah untuk selalu berhati-hati saat bepergian jauh. Pastikan membawa dan memakai peralatan keselamatan seperti helm dan kelengkapan lainnya. Jangan sampai ada korban jiwa lagi di jalan raya,” pesan Putra Jaya Umar.

Sementara itu, Parida, istri almarhum Karim, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian yang diberikan oleh Partai Golkar.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai Golkar Tubaba. Kami sangat terbantu dengan kunjungan dan bantuan yang diberikan ini,” ungkap Parida dengan penuh haru.

Rasa terima kasih juga diutarakan oleh Ratew Tunggal, ayah kandung almarhum Karim. Ia mengapresiasi gerak cepat partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Saya selaku ayah kandung Karim mengucapkan terima kasih atas kepedulian terhadap keluarga kami. Sejauh ini, baru Partai Golkar yang datang memberikan bantuan langsung seperti ini,” tuturnya.

Aksi sosial ini diakhiri dengan doa bersama untuk almarhum Karim agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta dialog santai antara pengurus partai dan warga setempat. (Red)

Penulis :

Ahmad Basri

Ketua : K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Pidato Presiden Prabowo hingga hari ini masih dipenuhi retorika ke sana kemari. Terlihat ketika berpidato di gedung DPR/MPR rabo, 20 Mei 2026.

Bagi sebagian masyarakat, gaya komunikasi seperti itu mulai terasa membosankan bahkan menimbulkan kejenuhan untuk terus disimak. Dan saya adalah salah satunya.

Cara berbicaranya masih terlihat seperti sedang berada di masa kampanye pemilihan presiden bukan sebagai presiden.

Ketika seorang calon presiden berkampanye, retorika yang penuh semangat, kritik terhadap berbagai persoalan, serta janji-janji besar memang menjadi sesuatu yang wajar.

Tujuannya adalah menarik perhatian publik dan meyakinkan pemilih. Ketika seseorang telah menjadi presiden, yang dibutuhkan rakyat bukan lagi sekadar pidato yang berapi-api, melainkan hasil nyata dari kebijakan yang dijalankan.

Gaya pidato Presiden belum banyak berubah. Dalam berbagai kesempatan masih sering menyampaikan gagasan-gagasan besar, target-target ambisius, serta berbagai janji yang terdengar mengesankan.

Di mata sebagian masyarakat, pidato-pidato tersebut semakin kehilangan daya tarik karena tidak selalu diikuti dengan realitas yang sejalan dengan apa yang disampaikan.

Tidak sedikit masyarakat yang mulai malas mendengarkan pidato Presiden. Mereka menilai pidato yang disampaikan lebih banyak berisi harapan dan keinginan daripada pencapaian yang benar-benar dapat dirasakan.

Gagasan yang disampaikan terlihat besar, tetapi hasilnya belum sepenuhnya tampak di lapangan. Di sinilah muncul anomali dalam kepemimpinan Presiden Prabowo.

Misalkan di satu sisi, pemerintah terus mendorong kebijakan efisiensi anggaran dan meminta seluruh lembaga negara melakukan penghematan. Anggaran semua kelembagaan dipotong sampai daerah.

Di sisi lain, sejumlah program pemerintah justru membutuhkan anggaran yang sangat besar dan menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas serta manfaatnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), misalnya, dipromosikan sebagai program unggulan yang akan membawa perubahan besar bagi masyarakat.

Program-program tersebut justru dianggap sebagai bentuk kebijakan yang terlalu ambisius "ugal-ugalan" dan berpotensi membebani keuangan negara apabila tidak dikelola secara hati-hati dan terukur.

Setiap pemimpin memang harus memiliki visi dan cita-cita yang tinggi. Namun visi yang besar harus dapat dibuktikan. Tanpa itu semua, pidato hanya akan menjadi rangkaian kata-kata yang terus diulang tanpa memberikan dampak yang nyata.

Muncul anggapan bahwa Presiden terlalu banyak berbicara "omon-omon" dibandingkan menunjukkan hasil kerja yang konkret.

Istilah "gila pidato" yang digunakan sebagian kalangan bukanlah untuk menggambarkan kondisi pribadi seseorang, melainkan sebagai kritik terhadap kecenderungan komunikasi politik yang dianggap berlebihan.

Jika kondisi ini terus berlanjut terus menerus, bukan tidak mungkin rasa hormat masyarakat terhadap pidato-pidato Presiden akan semakin menurun. 

Bukan karena rakyat membenci pemimpinnya, tetapi karena mereka mulai lelah mendengar janji yang terus diulang tanpa melihat perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Rakyat tidak akan menilai seorang presiden dari banyaknya pidato yang disampaikan. Rakyat akan menilai dari hasil kerja yang mampu dirasakan.

Pidato dapat menciptakan harapan, tetapi hanya kinerja yang mampu membangun kepercayaan. Presiden Prabowo selama ini banyak "ngedabrus" tanpa realitas. (Red)

Ogan Ilir | Prokontra.news | - Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Ilir kembali mendekatkan diri dengan masyarakat melalui program unggulan " Sapa Masyarakat ". Kali ini, jajaran pimpinan dan staf Kejari Ogan Ilir mengunjungi Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, guna berinteraksi langsung, mendengar aspirasi, serta menjalin silaturahmi yang erat dengan warga masyarakat di wilayah setempat, pada Selasa (19/05/2026).Diketahui, Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Ilir (OI) untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra yang peduli dan melayani. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Kepala dinas Kesehatan drg. Suryadi, Asisten I Ibnu Hardi, Camat, Kepala sekolah, Lurah, Kades dan Para Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, serta warga yang antusias berkumpul di lokasi kegiatan.Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Arif Syafrianto S.H., M.H., menyampaikan bahwa program " Sapa Masyarakat " bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, memberikan pemahaman tentang hukum, serta menyerap berbagai permasalahan yang dirasakan warga masyarakat di tingkat desa dan kecamatan."Kami hadir ke sini bukan sekadar berkunjung, tetapi untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga masyarakat Tanjung Batu. Kejaksaan ada dan siapa untuk melayani, melindungi, dan menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah seperti ini. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi catatan penting bagi kami untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki," ujarnya.Lebih lanjut, Kajari Ogan ilir menjelaskan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk Kecamatan Tanjung Batu adalah Kecamatan ketiga yang kami kunjungi,

Selain dialog interaktif, kami juga memberikan sosialisasi terkait penyuluhan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi, serta penjelasan mengenai peran kejaksaan dalam pengawasan aliran dana dan pembangunan daerah. Warga pun diberi kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan keluhan terkait berbagai persoalan yang ada di lingkungannya.

"Hari ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian hari ini warga masyarakat diberikan kemudahan untuk melakukan cek kesehatan gratis membuat KTP bagi yang belum ada, serta sembako murah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian"Jelasnya

Warga masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu menyambut baik dan mengapresiasi langkah ini. Menurut mereka, kehadiran langsung pihak Kejaksaan membuat masyarakat merasa diperhatikan dan lebih paham akan hak serta kewajiban mereka di mata hukum.

Untuk diketahui, kegiatan sapa dengan warga masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu berjalan dengan aman, tertib, dan penuh keakraban. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menegaskan akan terus melanjutkan program serupa ke kecamatan-kecamatan lain, agar kehadiran penegak hukum benar-benar terasa hingga ke pelosok desa, demi mewujudkan Ogan Ilir yang aman, tertib, dan sejahtera. 

Pengirim berita : (Aprianto) 

Kegiatan gotong royong tersebut difokuskan pada perbaikan akses jalan kabupaten  yang selama ini menjadi jalur utama aktivitas masyarakat. Bersama warga, Nadirsyah ikut membantu proses penimbunan jalan menggunakan material batu agar kondisi jalan menjadi lebih baik dan nyaman dilalui masyarakat.Sejak pagi hari, warga terlihat antusias berkumpul dan bekerja bersama. Suasana kebersamaan tampak begitu kuat ketika masyarakat, aparatur tiyuh, dan pemerintah daerah saling bahu membahu menyelesaikan pekerjaan di lapangan.Dalam kegiatan tersebut, material batu yang digunakan berasal dari sumbangan pihak swasta lapak singkong Putra Kembar. Selain itu, bantuan material juga diberikan oleh tiga MBG yang berada di wilayah Tirta Makmur sebagai bentuk dukungan terhadap perbaikan infrastruktur lingkungan masyarakat.Kegiatan gotong royong ini sendiri sudah beberapa kali dilaksanakan bersama warga dan menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi jalan di wilayah tersebut. Kehadiran Wakil Bupati yang kembali turun langsung ke lapangan pun mendapat apresiasi dari masyarakat.Wabup Nadirsyah mengatakan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada program pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat serta pihak swasta.“Kalau semua bergerak bersama, pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Inilah semangat gotong royong yang harus terus dijaga. Pemerintah hadir bersama masyarakat untuk mencari solusi terhadap kebutuhan di lapangan,” ujar Nadirsyah di sela kegiatan.Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang tetap menjaga budaya kebersamaan, termasuk pihak swasta yang telah ikut membantu memberikan material untuk perbaikan jalan.Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta merupakan kekuatan penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya pembangunan infrastruktur lingkungan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Warga yang mengikuti kegiatan tersebut mengaku senang dan termotivasi karena pemerintah daerah hadir langsung bersama masyarakat tanpa sekat. Kehadiran Wakil Bupati dinilai menjadi penyemangat tersendiri bagi masyarakat untuk terus menjaga budaya gotong royong.

‎

‎Kegiatan berlangsung lancar, penuh keakraban, dan diwarnai semangat kebersamaan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kondisi jalan lingkungan di Tiyuh Tunas Asri dan Tiyuh Tirta Makmur dapat semakin baik sehingga mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat sehari-hari. (Red)

‎

Ogan Ilir | Prokontra.news | -  Ketua Komisi II Dprd Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan, Amir Hamzah, S.H., sebut program cetak sawah pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI yang berada di Kabupaten Ogan Ilir anggaran tahun 2025 gagal panen, Akibat perencanaan awal, kurang terencana, pada Senin (11/05/2025)Ketua Komisi II Amir Hamzah saat dikonfirmasi wartawan media ini, mengatakan, "seharusnya kita cukup tahu kalau curah hujan di Kabupaten Ogan Ilir ini cukup tinggi, seperti salah satu contoh di Kecamatan Sungai Pinang Lebak hampir 13 tahun tidak bisa tertanam padi, karena air pasang surut, mungkin disebabkan itu kurang lebih 1100 hektar lahan program cetak sawah tersebut tidak atau belum terealisasi pada tahun 2025 kemarin, ucapnya.Dilanjutkan, sedangkan lahan cetak sawah yang sudah sterilisasi, kurang lebih seluas 2664 hektar di Kabupaten Ogan Ilir tersebut, seperti contoh yang berada di Saka Tiga di pinggir jalan menuju Tanjung Senai, diduga Akibat tanggulnya kurang tinggi, sehingga pada saat air naik, sawah itu tenggelam hingga tidak terlihat lagi, memang kalau untuk yang itu, ada cetak sawahnya, jelasnya.Lebih lanjut, saya sebagai Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Ogan Ilir, menangapi, mengenai hal itu memang benar perencanaan awalnya, seketika dan langsung dilaksakan,"untuk program cetak sawah itu, seperti kurang terencana", terangnya.Lebih dalam, memang menurut perencanaan awal tim perencanaan itu sudah maksimal, akan tetapi untuk hal yang yang sering terjadi tentu kita tentu cukup tahu, kalau curah hujan di Kabupaten Ogan ilir, ini cukup tinggi seperti, salah satu contoh yang kita lihat sendiri di sejarah sakti cetak sawahnya ini, telah siap untuk di tanam tapi setelah mau tanam kondisi airnya luar biasa, seharusnya pihak pelaksana dari kegiatan tersebut dapat membaca keadaan situasi dan kondisi alam berdasarkan pengalaman sebelumnya, sedangkan, kita sangat tahu untuk kawasan Tanjung senai ini, jalan pun bisa banjir, hal ini tentu menjadi catatan khusus kami, tegasnya.Ditambahkan, tentu kami akan mencari solusi dan jalan keluarnya, dengan segera menyampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ogan Ilir untuk dapat aktif mengawasi secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan pusat yang tentu kita sangat sayangkan, mengenai kejadian ini, imbuhnya.      

Terkait yang disebutkan oleh awak media mengenai pupuk Dolomid di dalam pemberitaan yang diduga tidak terurus, bahkan mungkin telah ada yang hilang, seperti salah satu contoh di Desa Tanjung Baru, ini sangat luar biasa dan berita ini baru saya dapatkan, ucapnya.Padahal pupuk Dolomid itu sangat diperlukan karena kita tahu untuk mengurangi asam tanah atau kadar asam di pertanian khususnya di kabupaten Ogan Ilir, jelas tanpa pupuk Dolamid itu, saya sangat yakin tidak akan berhasil, sebagus apapun tanamannya, kalau tidak disertai dolomid tentu panennya gagal, cetusnya.

Mengenai hal Ini, yang akan saya konfirmasikan nanti kepada ketua dan anggota di rapat komisi untuk memanggil pak Deddy selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Ogan Ilir, 

Tentu akan dipertanyakan, kenapa ini tidak terurus, dan siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini, tentu akan kita minta pertanggungjawabannya supaya pupuk itu benar-benar telah sampai atau benar-benar telah di akomodir untuk kegiatan pemupukan untuk meningkatkan hasil pertanian, tutup Amir Hamzah Ketua Komisi  II Dprd Ogan Ilir.

Guna keberimbangan berita sebagai konsumsi publik, awak media ini pada esok harinya mendatangi Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir, untuk konfirmasi namun tidak bertemu Kepala Dinas Ketahanan dan pertanian, menurut staf yang bertugas di kantor tersebut, Kadis sedang tidak berada di kantor.

Sampai berita ini di terbitkan terkait program cetak sawah yang diduga perencanaan awal kurang terencana dan terkait pupuk Dolomid tidak terurus, belum ada tanggapan resmi dari Deddy Setiawan, S.H., M.M., Selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir.

Pengirim berita : (Aprianto)

Pencanangan dan sosialisasi SE2026 yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, dihadiri Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, Kepala BPS Lampung Timur Zulkifli, perwakilan OPD, serta puluhan pelaku usaha dari berbagai sektor, Rabu (13/05/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Ela menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran dominan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Lampung Timur. Ia menyebut kontribusi belanja pemerintah daerah melalui APBD hanya sekitar 4,32 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Yang paling besar justru konsumsi rumah tangga mencapai 63 persen, sedangkan investasi dari dunia usaha mencapai 29,27 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi Lampung Timur berada di pundak para pelaku usaha,” ujar Ela.

Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk menghadirkan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2027 agar lebih tepat sasaran.

“Data yang valid akan membantu kami menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan data secara jujur dan lengkap,” katanya.

Ela juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan ramah bagi pelaku usaha maupun investor.

“Kalau ada kendala, saya terbuka 24 jam. Pemerintah daerah siap menjadi partner terbaik bagi investor dan pelaku usaha,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Lampung Timur Zulkifli menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam.

“Sensus Ekonomi 2026 merupakan pelaksanaan yang kelima sejak pertama kali digelar pada tahun 1986,” ujarnya.

SE2026 mengusung tema “Mencatat Ekonomi Indonesia” dengan cakupan seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar.

Menurut Zulkifli, data yang dihimpun nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh terkait struktur ekonomi daerah, karakteristik usaha, perkembangan ekonomi digital, ekonomi lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi rumah tangga pelaku usaha.

Untuk menyukseskan pendataan, BPS Lampung Timur akan menerjunkan sebanyak 1.237 mitra statistik yang akan melakukan pendataan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menekankan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif para pelaku usaha dalam memberikan data yang benar dan lengkap.

“Data yang berkualitas berawal dari Bapak dan Ibu sekalian. Data ini akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis yang manfaatnya kembali kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan di luar kepentingan statistik.

“BPS adalah lembaga statistik, bukan lembaga pajak. Semua data dilindungi undang-undang dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lain di luar statistik,” tegasnya.

Melalui pencanangan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan BPS berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. (ADV)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Wakil Bupati Tulang Bawang Barat menegaskan pentingnya profesionalitas, loyalitas, dan kinerja terukur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat hasil Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Jabatan Fungsional di Ruang Rapat Bupati, pada Selasa (12/05/2026).Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat daerah, Ketua Dharma Wanita, insan pers, serta tamu undangan lainnya. Sebanyak 30 pejabat resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya, terdiri dari 26 pejabat Jabatan Fungsional dan 4 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik serta berharap mereka dapat segera menunjukkan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.“Saya berharap saudara-saudara sekalian dapat langsung memberikan outcome yang dapat menjadikan Bumi Ragem Sai Mangi Wawai ini lebih baik lagi,” ujarnya.Menurutnya, pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi, pengembangan karier ASN, serta penyesuaian penempatan tugas sesuai potensi dan kemampuan masing-masing aparatur agar kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semakin optimal.Selain itu, pelantikan juga bertujuan memperkuat kinerja OPD dalam mendukung berbagai program percepatan pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Wakil Bupati menilai jabatan yang diemban para pejabat memiliki peran strategis, terutama dalam pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, hingga koordinasi antarinstansi.

‎

“Saya mendorong saudara-saudara untuk senantiasa mendengarkan suara masyarakat, berinovasi dalam setiap kebijakan, dan bekerja sama dengan seluruh elemen untuk mewujudkan Tubaba yang lebih baik,” katanya.

‎

‎Ia juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja pejabat akan terus dilakukan secara menyeluruh apabila hasil kerja yang ditunjukkan belum sesuai dengan harapan pemerintah daerah.

‎

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa ASN tidak hanya dituntut hadir secara administratif, tetapi juga wajib menunjukkan hasil kerja yang nyata dan terukur.

‎

‎“Bukan hanya sekadar masuk mengisi absen, tetapi kita harus mempunyai kinerja yang terukur dan capaian-capaian dari target program pemerintah daerah,” tegasnya.

‎Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menanamkan semangat pengabdian dan kecintaan terhadap profesi maupun daerah dalam menjalankan tugas sebagai ASN.

‎

‎“Bekerja dengan nilai, mengabdi dengan cinta. Kalau kita bekerja tanpa cinta terhadap profesi dan daerah kita, maka hasil kerja tidak akan maksimal,” ujarnya.

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk aktif menjadi bagian dari penyebarluasan informasi program-program pemerintah kepada masyarakat.

‎

‎Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui berbagai program pembangunan maupun bantuan pemerintah yang tersedia, khususnya di sektor pertanian dan pelayanan masyarakat lainnya.

‎

‎“Kita ini satu tim dalam kapal besar bernama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jangan hanya terpaku pada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Minimal ASN bisa menjadi corong informasi bagi masyarakat terkait program-program pemerintah daerah,” katanya.

‎

‎Ia berharap seluruh jajaran ASN dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kinerja, pelayanan maksimal, serta dukungan aktif terhadap program pembangunan daerah.

‎“Kalau kinerja kita baik, maka kepercayaan dan partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Karena itu mari bersama-sama menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan prestasi yang telah kita capai demi kemajuan Kabupaten Tulang Bawang Barat,” tutupnya. (Red)