Jakarta | Prokontra.news | - Ketua Umum DPP PPPK Paruh Waktu Nasional, R. E. Kurniadi, S.Pd, yang akrab disapa Bhimma, angkat bicara terkait polemik status dan pemberhentian PPPK Paruh Waktu di sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.Bhimma menegaskan, pemberhentian PPPK Paruh Waktu tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Hal tersebut, kata dia, telah diatur secara jelas dalam Peraturan Kementerian PANRB Nomor 16 Tahun 2025, khususnya Pasal 24, yang mengatur ketentuan pemberhentian PPPK Paruh Waktu.

“Dalam aturan tersebut sudah sangat jelas. PPPK Paruh Waktu tidak bisa diberhentikan begitu saja. Pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan memenuhi salah satu poin pelanggaran yang telah ditetapkan dalam ketentuan tersebut,” ujar Bhimma dalam keterangannya, Saat dihubungi via Whatsap nya, kepada awak media, Senin (19/1/2026)Ia menjelaskan, apabila terdapat satu saja unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam PermenPANRB tersebut, maka status PPPK Paruh Waktu dapat diberhentikan atau dirumahkan sesuai mekanisme yang berlaku.

       Namun sebaliknya, Bhimma menekankan, jika tidak ditemukan satu pun pelanggaran, maka PPPK Paruh Waktu wajib tetap dipekerjakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu yang telah diterbitkan, sesuai dengan masa perjanjian kerja yang disepakati.“Selama tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam PermenPANRB 16 Tahun 2025, maka PPPK Paruh Waktu tetap sah bekerja hingga masa kontraknya berakhir. Ini tidak boleh ditafsirkan sepihak,” tegasnya.

Bhimma yang juga menjabat Ketua Umum DPP-AHN meminta seluruh pemerintah daerah untuk mematuhi regulasi nasional dan tidak mengambil kebijakan yang berpotensi merugikan hak PPPK Paruh Waktu.

Ia berharap, pemerintah daerah dapat bersikap objektif dan profesional dalam menjalankan kebijakan kepegawaian, serta menjadikan regulasi pusat sebagai acuan utama guna menghindari konflik dan ketidakpastian hukum bagi tenaga PPPK Paruh Waktu di daerah. (Red)

Rokan Hulu | Prokontra.news | – DPC- PJI- Rohul (Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Jurnalis Indonesia  Kabupaten Rokan Hulu) periode 2026-2029 resmi dilantik dan dikukuhkan Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori di Kabupaten "Negeri Seribu Suluk" pada Selasa, (13/1/2026). Acara berlangsung meriah namun khidmat, dihadiri Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, Ketua DPRD Rokan Hulu Hj. Sumiartini, seluruh Forkopimda Kabupaten Rokan Hulu, beberapa organisasi Wartawan dan undangan. Sekeliling tempat acara dipenuhi sebanyak 50 bunga papan ucapan selamat.Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori, dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga atas kekompakan pengurus PJI Rokan Hulu. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas agar organisasi tidak pecah karena persoalan materi.

"Jangan sampai uang menjadi segala-galanya. PJI memiliki sejarah panjang sejak era reformasi '98 dan menjadi salah satu pemrakarsa dan penandatangan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) pada 6/8/1999 yang kini menjadi KEJ," ujar Hartanto.

Tokoh Pers Nasional itu juga menargetkan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Anggota PJI ke-10 dapat dilaksanakan di Rohul.

Pecinta olahraga beladiri sekaligus pemilik sasana kickboxing BKBC itu mengingatkan agar tiap sengketa pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme Pers di Dewan Pers atau berkoordinasi dengan DPC PJI.

Sementara Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar PJI menjadi mitra strategis pemerintah namun tetap kritis.

"Pers memiliki peran strategis untuk membimbing masyarakat dan memberi masukan kepada Pemerintah Daerah. Kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi kemajuan Rokan Hulu yang lebih makmur," ungkap Wabup.

Ketua DPC PJI Rokan Hulu terpilih, Sudirman, dalam sambutan perdananya menyatakan kesiapan mengemban tanggung jawab besar ini. Ia menegaskan bahwa PJI akan bersinergi dengan Forkopimda tanpa menghilangkan independensi Pers sebagai fungsi kontrol sosial.

"Kebebasan Pers harus dibarengi dengan etika. Kami siap membangun Rokan Hulu melalui informasi yang bertanggung jawab," tegas Sudirman.

Prosesi pelantikan diwarnai Penandatanganan pakta integritas dan berita acara serah terima stempel. 

Acara ditutup saling serah terima kenang kenangan dan foto bersama. 

Adapun Struktur Pengurus DPC PJI Rokan Hulu Periode 2026 - 2029

1. Dewan Penasehat: Dr. Rudy Fadrial, S. Sos, M.Si, C.Med; Husnul Ridho Az Zargoni, S.Hut; Amin Mulia, SH,. C.Me; Assayuti Lubis, S.H.

2. Ketua: Sudirman

3. Wakil Ketua I/II/III: Ali Umri, Yahya Dongoran, Fahrin Waruwu

4. Sekretaris: Syukri

5. Bendahara: Jeprianto

Kepala Seksi

1. Organisasi & Keanggotaan, Faisal Taher Hutasuhut.

2. Pembinaan & Profesi, Jon Kennedi Nasution, SE.

3. Pendidikan & Pelatihan, Muhammad Ikmi Aprinanda.

4. Lintas Media, Fakhryan Dwi Putra.

5. Kesra, Irfan Indirwan.

5. Seni & Budaya: Mayawi Fitri Sari

Sumber : (Rilis Resmi PJI Pusat)

Frans Ansanay mengatakan itu kepada wartawan di Jakarta, ketika dihubungi wartawan mengenai wacana koalisi permanen, Selasa (23/12/2025).

“Jadi begini, pemerintahan ini memasuki tahun kedua, sehingga butuh kabinet yang solid. Satu komando dan tidak gerak sendiri-sendiri. Tantangan kita ada di depan mata, terutama dengan berbagai program yang sangat bagus untuk rakyat, sehingga semua pembantu presiden harus fokus, solid dan bersinergi. Ini sangat penting,” tegas Frans.

Menurutnya, koalisi permanen sangat penting untuk menciptakan situasi yang stabil dalam jangka menengah dan panjang, sehingga tidak boleh setiap isu strategis memiliki potensi untuk bargaining posisi dan meminimalkan tekanan politik kepada pemerintah. “Kita harus akui dengan system presidensial multipartai, presiden sangat membutuhkan dukungan DPR terkait berbagai kebijakan strategis. Dengan koalisi permanen, presiden dan kabinet bisa fokus dengan urusan kepentingan negara dan banyak orang. Ada kenyamanan dan ketenangan presiden dalam menahkodai negara yang besar ini,” tuturnya.

Selain itu, jelas Frans, koalisi permanen akan menekan konflik kepentingan antar partai dalam koalisi, persaingan, overlapping dan sebagainya. Jadi, kalau ada koalisi permenan, maka kalaupun dilakukan pergantian kabinet  itu semata-mata berbasis kinerja, sehingga energi presiden tidak direcoki dengan persaingan dalam internal cabinet, yang kebetulan berlatar belakang politisi. 

“Jujur saja, kami ingin pemerintahan yang solid semakin solid lagi dengan koalisi permanen. Saya tidak bilang sekarang cabinet tidak solid, tetapi akan sangat baik untuk kestabilan roda pemerintahan dalam jangka menengah maupun jangka Panjang,” tegas Frans.

Frans mengatakan, Presiden Prabowo tidak perlu ragu untuk bersikap tegas terhadap kinerja anggota cabinet yang kinerja tidak sesuai harapan. “Kalau ada koalisi permanen, tidak ada kecurigaan yang politis, toh sudah koalisi permenan ya kalau diganti memang karena kinerja bukan lagi soal suka tidak suka atau factor subjektif lainnya,” tuturnya.

Mengenai kemungkinan perlunya mengevaluasi atau menyisir kembali kinerja anggota cabinet, Frans menjelaskan, dengan sendirinya Presiden memiliki rekaman kinerja dan kapanpun kalua memang tidak sesuai harapan sangat mungkin Presiden Prabowo mengganti dan itu hal biasa. 

“Pastilah Presiden tahu siapa yang bagus dan siapa yang belum sesuai harapan. Tugas kita bukan meminta si A dan si B diganti, tapi bagaimana pemerintahan berjalan lebih baik lagi dalam tahun kedua ini. Apalagi, ada bencana dan program strategis yang membutuhkan soliditas dan fokus, karena semua program itu langsung menyentuh rakyat, seperti MBG, koperasi merah putih, pangan, hilirisasi. Kita juga harus memberikan dukungan untuk kebaikan, kalua mau kritik ya silakan, tapi tidak dengan kebencian atau karena kepentingan,” kata Frans.

Jadi, jelas Frans, intinya koalisi permanen bukan strategi politik tetapi memang kebutuhan saat ini untuk menjaga stabilitas pemerintahan, sehingga semua anggota cabinet satu komando dan terutama menjamin pelaksanaan agenda besar bangsa ini. “Kalau boleh jujur, saya pribadi khawatir tanpa koalisi permanen ada peluang persaingan antar partai, sehingga kabinet tidak maksimal sebagai perpanjangan gagasan, pikiran dan tindakan kepemimpinan nasional, terutama Presiden Prabowo dalam hal ini,” jelas Frans.

Pengirim berita : (Edo/Iman) 

Jakarta Pusat | Prokontra.news | - Istana Negara menjadi titik tujuan para pendemo yang berasal dari 15 komunitas Ojek Online (Ojol) untuk menyuarakan rasa keluh kesah mereka kepada Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia (RI) pada Kamis, (20/11/2025).

Bersuara lantang, empat aspirasi yang suarakan Pendemo yakni :

1. Regulasi antar makanan dan barang ojol. 

2. Kenaikan tarif antar layanan penumpang ojol. 

3. Tarif bersih yang adil untuk taksi online (ASK). 

4. Undang-undang transportasi online Indonesia. 

Diketahui demo Ojol atas tuntutan tersebut merupakan jilid II, sebagai kelanjutan demo pertama pada beberapa waktu lalu. Dikabarkan pula, dua demonstrasi dengan persoalan lain juga turut berlangsung di wilayah Jakarta Pusat pada hari yang sama.

Demi menjaga keamanan dan kenyamanan serta kondusifitas situasi saat berlangsungnya demo, tentu masa aksi telah mendapat pengawalan serta pengawasan oleh aparat Kepolisian.

Personal Polres Jakarta pusat, juga jajaran Polsek Senen terpantau oleh media berseragam lengkap mengawal aksi demo tersebut, hingga masa membubarkan diri nampak situasi berlangsung aman dan kondusif.

Namun kali ini Aparat Kepolisian hadir tidak hanya mengawal aksi pendemo agar terjaganya  keamanan, tapi mereka juga menyuarakan rasa keperdulian pada Ojol yang tengah memperjuangkan harapannya lewat aksi ini.

Keperdulian Polisi terhadap masa aksi nampak terlihat saat AKP Andre Try Putra, S.I.K., M.H. sebagai Kapolsek Senen, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya ini memimpin anggotanya untuk berbagi snack dan air mineral, disela-sela aksi berlangsung.

Nampaknya, perhatian kecil yang diwujudkan jajaran Polsek Senen tersebut begitu bermanfaat bagi para pendemo. Sebab, terlihat antusias mereka ketika menerima makanan ringan kue roti dan air mineral yang diberikan aparat keamanan ini. 

Sontak moment Polisi berbagi itupun mendapat respon positif dari para pendemo, tidak sedikit mereka yang memuji atas, keperdulian, perhatian dan sikap humanis tersebut. 

Kepada wartawan, AKP Andre Try Putra, S.I.K., M.H. mengatakan snack juga air mineral yang mereka bagikan iyalah sebagai bentuk perduli terhadap sesama umat manusia.

"Ditengah hiruk-pikuk aspirasi yang mengalir di jalan, saya bersama 87 anggota Polsek Senen tidak hanya siaga untuk mengamankan, namun turun langsung membagikan roti dan air mineral kepada para Ojol sebagai pejuang aspirasi yang tidak pernah berhenti bergerak. Harapannya semoga sebuah keperdulian dapat menguatkan banyak langkah," kata AKP Andre. 

"Gerakan berbagi ini kami sebut dengan 'Ojol datang membawa harapan, Polisi hadir membawa keperdulian'. Semoga bermanfaat bagi mereka, setidaknya dapat menjaga daya tahan tubuh masa ketika berdemo," ujarnya. 

Selain itu menurut Kapolsek jebolan Akpol tahun 2013 itu, dengan berbagi seperti yang telah dilakukan ini juga mampu mempererat hubungan emosional serta humanis bersama masyarakat.

"Kami hadir ditengah masyarakat untuk menciptakan rasa aman, situasi yang damai dan kondusif. Kegiatan berbagi tidak hanya kali ini kami lakukan, karena dengan upaya ini hubungan harmonis dan persuasif antara jajaran Polsek Senen dengan masyarakat dapat terjalin," tandas AKP Andre Try Putra yang diketahui sempat melalang buana bertugas di wilayah hukum Polda Lampung, sebelum dilakukan penyegaran mutasi ke Ibu kota saat ini. (Red)

         

Penulis :

Ahmad Basri

Ketua : K3PP - Tubaba

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Menjelang akhir tahun 2025 ini, muncul perkembangan menarik dari kajian empiris di lapangan terkait konflik agraria antara Masyarakat Lima Keturunan Keluarga Bandar Dewa dan PT. Huma Indah Mekar (HIM). Konflik yang telah berlangsung lebih dari empat dekade ini kembali memasuki fase baru, mengubah peta perjuangan yang selama ini stagnan.

Dari Tuntutan 1.470 Hektar ke Putusan NO

Pada babak awal perjuangan di jalur peradilan, Masyarakat Lima Keturunan Keluarga Bandar Dewa menggugat tanah seluas 1.470 hektar yang berada dalam wilayah HGU No. 16 Tahun 1989, tepatnya di kawasan Pal 133–139.

Pada tahun 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengeluarkan putusan yang sangat menentukan yakni, Niet Vankelijk Verklaard (NO). Putusan NO ini tidak menyatakan menang atau kalah tetapi menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Implikasinya lebih jauh bahwa putusan NO bisa dimaknai bahwa baik Masyarakat Lima Keturunan Keluarga Bandar Dewa maupun PT. HIM sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat sehingga hakim tidak dapat memutus pokok perkara siapa yang menang siapa yang kalah.

Karena sifatnya yang tidak menyentuh substansi sengketa, putusan NO membuka ruang bagi pihak penggugat untuk mengajukan gugatan baru, sepanjang dapat menyertakan bukti tambahan atau bukti baru.

Masuk ke PN Menggala: Gugatan 39/Pdt.G/2025/PN Mgl

Pasca putusan NO 2021, gugatan baru kembali diajukan pada 2025 melalui Pengadilan Negeri Menggala dengan nomor registrasi 39/Pdt.G/2025/PN Mgl.

Pada Rabu, 21 Oktober 2025, para pihak bersama majelis hakim PN Menggala melakukan peninjauan lapangan di titik objek sengketa di Tiyuh Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penulis ikut serta hadir menyaksikan proses ini, yang menunjukkan bahwa perkara telah bergerak serius ke tahap pembuktian lapangan.

Perubahan Strategi: Dari Masyarakat Lima Keturunan Keluarga Bandar Dewa ke Keturunan Hi. Madroes

Perubahan signifikan muncul dalam gugatan tahun 2025 ini. Penggugat tidak lagi mengatasnamakan Masyarakat Lima Keturunan Keluarga Bandar Dewa, melainkan fokus pada keturunan Hi. Madroes (keturunan ke-3), dengan tuntutan tanah yang dipersempit menjadi 294 hektar.

Meski demikian, pendekatan argumentasi tetap sama dengan gugatan 1.470 hektar sebelumnya yakni klaim historis kepemilikan sejak era Hindia Belanda, yang diyakini diwariskan kepada keturunan Hi. Madroes.

Perubahan cakupan gugatan ini mengundang pertanyaan strategis:

Mengapa tidak lagi memakai nama besar Masyarakat Lima Keturunan Keluarga Bandar Dewa ?

Apakah ini koreksi strategi hukum setelah puluhan tahun perjuangan tidak membuahkan hasil signifikan ?

Ataukah ini bagian dari langkah bertahap mulai dari klaim yang paling kuat dan paling mudah dibuktikan di lapangan ?

Jika benar demikian, maka gugatan 294 hektar bisa dianggap sebagai manuver taktis politik hukum yang lebih realistis, terukur, dan memiliki peluang kemenangan lebih besar dari perjuangan sebelumnya.

Potensi Yurisprudensi Baru

Jika pada akhirnya PN Menggala mengabulkan gugatan keturunan Hi. Madroes atas lahan 294 hektar tersebut, maka keputusan tersebut bisa menjadi:

Sebagai yurisprudensi penting, landasan pembuktian yang menguatkan klaim historis masyarakat adat, serta pintu masuk bagi gugatan-gugatan berikutnya yang diajukan oleh keturunan lain dari Masyarakat Lima Keturunan Keluarga Bandar Dewa atas bagian lain dari total klaim 1.470 hektar.

Karena letak objeknya sama dan berada dalam satu hamparan tanah yang diklaim sejak awal, dan kemenangan 294 hektar berpotensi menjadi preseden kuat yang dapat menggoyahkan posisi hukum PT. HIM ke depan atau menjadi konflik baru. (Red)

Penulis :

Ahmad Basri

Ketua : K3PP Tubaba 

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news| - Resiko dalam dunia kekuasaan, persahabatan sering tampak sangat akrab. Para pejabat publik terlihat kompak, pergi bersama, makan bersama, rapat bersama, tertawa bersama. Dari luar suasana itu tampak seperti keluarga besar yang saling mengasihi. 

Siapapun yang mengamati dari dekat tahu bahwa kemesraan itu sering tidak lebih dari fatamorgana penuh kamuflase. Indah dilihat dari jauh tetapi lenyap ketika mencoba menyentuhnya dari dekat. Ternyata rapuh dari dalam.

Kemesraan para pejabat biasanya hanya bertahan selama semuanya satu garis kepentingan. Loyalitas mengalir selama tidak ada risiko. Semua berubah drastis begitu salah satu dari mereka tersandung kasus - korupsi.

Saat itulah topeng-topeng kekompakan beterbangan. Mereka yang dulu paling keras tertawa bersama, tiba-tiba menjadi yang paling cepat menghilang. Ini bukan fenomena baru.

Dalam banyak kasus seorang pejabat yang terseret persoalan hukum sering dibiarkan berjuang sendiri. Tidak ada pendampingan moral, tidak ada dukungan terbuka, bahkan sekadar kunjungan pun menjadi sesuatu yang dihindari.

Betapa rapuhnya solidaritas dalam kultur kekuasaan. Bukan nilai bukan kepercayaan yang menjadi perekat tetapi kepentingan. Saat kepentingan itu retak hubungan pun ikut hancur.

Para pejabat lebih sering disatukan oleh posisi dan kebutuhan politik daripada oleh etika. Mereka berkumpul karena sama-sama sedang di puncak kepentingan. Ketika salah satu jatuh yang lain memilih menyelamatkan diri masing-masing.

Publik sering terkecoh oleh citra keakraban pejabat. Foto-foto kebersamaan, gelak tawa di ruang rapat, rombongan perjalanan dinas, hingga jargon-jargon persaudaraan membuat kita percaya bahwa mereka adalah kelompok yang solid.

Pada akhirnya pelajaran yang tampak sederhana ini menyimpan makna mendalam. Kekuasaan adalah tempat yang ramai di permukaan tetapi sangat sepi ketika badai datang.

Tulisan ini bukan untuk menertawakan mereka yang jatuh tetapi untuk mengingatkan publik agar tidak mudah percaya pada citra-citra keakraban para pejabat. Banyak dari mereka hanya bersama ketika terang bukan ketika gelap. (Red)

Penulis :

Ahmad Basri

Ketua : K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Ijazah Jokowi akhirnya berkembang menjadi salah satu isu kontroversi paling panjang di ranah publik. Kontroversi penuh drama. Padahal sederhana hanya diminta menunjukkan ijazah asli secara terbuka.Tidak lebih.

Kini alur logika berubah menjadi rumit ditambah sikap reaksioner para pendukungnya serta langkah politik hukum yang justru menambah kecurigaan keaslian ijazah.

Terlihat dari diskusi baik di televisi, forum resmi, maupun media sosial, para “pemuja"  Jokowi terbukti miskin data argumen. Termasuk (oknum) mantan Jenderal.

Mereka semua bertahan dengan argumen ngotot, mata melotot, dan emosional bukan fakta. Itulah yang mereka peragakan setiap mengupas ijazah Jokowi. 

Ketika publik meminta bukti yang muncul justru serangan balik terhadap pihak yang bertanya bahwa pertanyaan itu bentuk penghinaan. Pendekatan tersebut menunjukkan yang bekerja bukan logika. 

Sebuah pembelaan kosong yang tidak mampu menjawab pertanyaan mendasar. Jika ijazah Jokowi asli mengapa tidak ditunjukkan saja ke publik ? Bagi publik sangat sederhana tunjukkan ijazah aslinya. Masalah selesai.

Bukan justru membangun  argumen “ngawur" bahwa publik tidak berhak meminta Jokowi menunjukan ijazah. Alih-alih menjawab dengan transparansi justru berlindung di balik penegak hukum dengan pelaporan kepolisian.

Mengapa harus menggunakan instrumen hukum untuk membungkam pertanyaan? Dan penegak hukum kepolisian terkesan menjadi bagian tim pembelaan Jokowi. Mengatakan ijazah Jokowi sah. Meminjam pendapat Susno Duadji (Mantan Kabareskrim Polri) sejak kapan kepolisian menjadi hakim?

Harus diingat bahwa dalam negara demokrasi pertanyaan terhadap pejabat publik atau mantan adalah bagian dari hak warga negara bukan tindakan kriminal atau kejahatan. Disitulah kemiskinan logika itu tercipta.

Bangsa yang sehat memerlukan logika yang sehat. Dan logika yang sehat selalu berpihak pada keterbukaan informasi. Dan kebenaran tidak butuh aparat untuk membungkam suara publik. (Red)