Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang menyatakan berkas perkara dugaan korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 hingga 2024 telah lengkap atau P-21, Senin 24 Agustus 2026.

Selanjutnya, setelah dinyatakan lengkap, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tulang Bawang melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada, Rabu (26/08/2026)

Tahap II berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Dalam proses tersebut, JPU Bidang Tindak Pidana Khusus melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka, yakni S dan OS, yang masing-masing didampingi penasihat hukum.

Pemeriksaan meliputi identitas para tersangka serta penelitian dan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah diserahkan penyidik.

Tahapan ini menandai beralihnya tanggung jawab penanganan perkara dari proses penyidikan menuju tahap penuntutan.

Perkara ini bukan sekadar soal angka dalam dokumen anggaran. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, dugaan perbuatan para tersangka disebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.405.901.979.

Di sisi lain, proses pemulihan kerugian negara juga telah berjalan. Pada tahap penyidikan, telah terdapat uang titipan sebesar Rp504.680.000 sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang disebut dalam LHP, uang titipan tersebut baru mencakup sekitar 35,9 persen. Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp901,22 juta yang menjadi bagian penting dalam proses penanganan dan pembuktian perkara selanjutnya.

Usai pelaksanaan Tahap II, JPU Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tulang Bawang melakukan penahanan lanjutan terhadap tersangka S dan OS selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandar Lampung.

Langkah penahanan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Status kedua orang tersebut tetap sebagai tersangka dan seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan masih harus dibuktikan dalam proses peradilan.

Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik bukan ruang tanpa pengawasan. Setiap rupiah yang bersumber dari APBN melekat padanya tanggung jawab hukum, administratif, dan moral karena pada akhirnya uang tersebut berasal dari kepentingan publik.

Dengan dinyatakannya berkas perkara P-21 dan dilaksanakannya Tahap II, Kejari Tulang Bawang kini membawa perkara tersebut ke fase penuntutan.

Publik tentu berharap proses berikutnya berlangsung terukur, transparan, profesional, dan berimbang, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta memastikan setiap fakta diuji secara terbuka di hadapan hukum.

Penegakan hukum terhadap dugaan korupsi pada akhirnya bukan semata-mata tentang menghukum pelaku.

Lebih jauh, ia merupakan upaya menjaga agar anggaran negara tetap berada pada jalurnya, digunakan untuk kepentingan rakyat, di pertanggung jawabkan secara terbuka, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. (Red)

Audiensi tersebut dihadiri Ketua KWI Jeffry Pratama, S.Kom. dan Direktur SIKK-HAM Junaidi Arsyad, S.E. Pertemuan menjadi ruang komunikasi antara insan pers, lembaga masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum untuk membangun keterbukaan informasi sekaligus mendorong penegakan hukum yang profesional dan akuntabel di Kabupaten Tulang Bawang.

Junaidi Arsyad menyampaikan apresiasi atas sambutan dan jamuan yang diberikan pihak Kejari Menggala. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara penegak hukum, wartawan, dan LSM penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses hukum yang menjadi perhatian publik.

“Terima kasih atas jamuan yang telah disediakan Pak Kejari Rolando Ritonga. Dengan komunikasi yang baik, semoga dapat terjalin sinergi antara Kejaksaan Negeri Menggala, wartawan, dan LSM,” ujar Junaidi.

Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara sepanjang informasi tersebut memang telah dapat disampaikan sesuai ketentuan hukum.

“Kiranya apa yang memang telah dilakukan untuk Kabupaten Tulang Bawang bisa segera kita umumkan kepada masyarakat terkait temuan-temuan atau pemeriksaan yang telah berjalan saat ini,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua KWI Jeffry Pratama mengapresiasi sikap responsif Kejari Menggala terhadap sejumlah laporan yang tengah berjalan.

Namun, ia berharap setiap proses penanganan perkara dapat ditindaklanjuti secara serius dan memberikan kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang sah.

“Kami sangat mengapresiasi Kejari Tulang Bawang Menggala yang responsif terhadap laporan-laporan yang memang telah berjalan. Kami juga berharap tindak lanjutnya dapat segera membuahkan hasil,” ungkap Jeffry.

Sementara itu, Kepala Kejari Menggala Rolando Ritonga menyambut baik kunjungan KWI dan SIKK-HAM. Ia menilai dukungan dari wartawan dan lembaga masyarakat sipil diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial sekaligus jembatan aspirasi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan kawan-kawan dari lembaga LSM maupun wartawan. Saya juga membutuhkan support dari kawan-kawan semua,” kata Rolando.

Menurutnya, komunikasi tersebut diharapkan mampu menjadi wadah untuk menyerap masukan dan aspirasi masyarakat Menggala maupun Kabupaten Tulang Bawang secara lebih luas.

Dalam kesempatan tersebut, Rolando juga memberikan penjelasan terkait adanya indikasi persoalan pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan penyidikan.

“Terkait penetapan tersangka yang terindikasi di BUMD, saat ini masih kita periksa dalam penyidikan. Bila memang terbukti, maka segera secepatnya akan kita jemput,” tegasnya.

Namun, Rolando menekankan bahwa proses hukum harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dugaan maupun indikasi belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah sebelum terdapat bukti yang cukup.

“Saya berharap kawan-kawan bisa bersabar. Kita tidak bisa bertindak semuanya bila terbukti dia tidak bersalah dan belum ada pembuktiannya.

Pertemuan tersebut menegaskan satu prinsip penting, pengawasan publik dan penegakan hukum harus berjalan beriringan, tetapi tidak boleh mengorbankan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang objektif.

KWI dan SIKK-HAM diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan konstruktif, sementara Kejari Menggala dituntut menjaga profesionalitas, transparansi, serta konsistensi dalam menindaklanjuti setiap laporan yang memiliki dasar hukum dan bukti yang memadai.

Sinergi semacam ini bukan sekadar seremoni audiensi. Jika dijalankan secara konsisten, keterbukaan informasi, keberanian mengawasi, dan ketegasan penegakan hukum dapat menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Kabupaten Tulang Bawang. (Red)

Hal tersebut di sampaikan dalam kunjungan Kerja Ketua Komite Wartawan Indonesia (KWI) Jeffry Pratama, S.Kom. bersama Sekretaris Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Periyadi kepada Ketua TPP-KK Herlinawati Qudrotul, S.H., pada Selasa (11/08/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Jeffry Pratama menyampaikan sejumlah masukan konstruktif yang dinilainya penting untuk mendukung penataan dan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, terutama di wilayah Kecamatan Menggala.

Salah satu perhatian yang disampaikan adalah kondisi trotoar serta pepohonan di sepanjang ruas jalan dari Simpang Kubur menuju arah Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai sudah membutuhkan pembenahan, Serta jalan kampung baru gang rais aspol bertempat di belakang polsek menggala.

Selanjutnya, Jeffry menjelaskan kondisi tersebut telah berlangsung selama beberapa dekade dan perlu mendapat perhatian serius. Selain aspek estetika kota, kondisi pepohonan dengan akar yang telah membesar juga perlu diperhatikan dari sisi keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan.

“Sudah beberapa dekade trotoar dan pohon yang ada dari Simpang Kubur menuju arah Pemda kondisinya perlu dibenahi. Terutama pohon-pohon yang akarnya sudah besar karena dapat berisiko bagi pengguna jalan. Ini bukan sekadar persoalan keindahan, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” terang Jeffry.

Ditambahkan, Jeffry menegaskan, masukkan tersebut disampaikan adalah sebagai bentuk kepedulian dan dorongan agar pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan perkotaan, imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua TPP-KK Herlinawati Qudrotul, S.H., menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan. Ia menilai pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan dan sinergi dari seluruh elemen warga masyarakat.

“Mari kita sama-sama membenahi Kabupaten Tulang Bawang, khususnya Kecamatan Menggala,” jelas Herlinawati Qudrotul, yang akrab disapa Ikutan.

Selanjutnya, Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan.

Lebih lanjut, pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kesadaran serta partisipasi masyarakat.

“Kita berharap seluruh masyarakat dapat bekerja sama membangun Kecamatan Menggala, khususnya dalam menjaga kota agar terlihat lebih rapi dan asri,” ucapnya.

Lebih dalam, Herlinawati menyampaikan bahwa pihaknya akan mengupayakan penyediaan tempat penampungan sampah atau bak sampah di sejumlah titik.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih bersih dan tertata.

“Saat ini kita akan mengadakan tempat penampungan sampah atau bak sampah agar Kota Menggala bisa bersih tanpa ada sampah yang berserakan. Mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata,” ungkapnya.

Perlu diketahui, pertemuan tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan daerah membutuhkan ruang dialog antara organisasi kewartawanan, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Kritik dan masukan yang disampaikan secara konstruktif dapat menjadi bagian dari kontrol sosial sekaligus bahan evaluasi, sementara dukungan masyarakat menjadi kekuatan penting agar program pembenahan dapat berjalan secara nyata.

Penataan trotoar, pengelolaan pepohonan, serta penyediaan sarana persampahan pada akhirnya bukan hanya menyangkut wajah Kota Menggala, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan lingkungan, dan kualitas kehidupan masyarakat.

Dengan sinergi dan kepedulian bersama, pembenahan Kecamatan Menggala diharapkan tidak berhenti pada wacana, melainkan dapat diwujudkan melalui langkah konkret yang terukur dan berkelanjutan," pungkasnya. (Red)

Tulang Bawang | Prokontra.news | - Kantor Hukum Sultan Sumatera memecahkan teka-teki atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Menggala, terkait dalam perkara nomor : 103/pid.sus/2026/pn.mgl di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi lampung sebelumnya.Awal dan akhir dari persidangan berjalan kondusif majelis hakim dan atau ketua hakim dan anggota hakim memutuskan Saudari Maryani BEBAS Tanpa Syarat. Dalam perkara tersebut, Maryani didampingi tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Sultan Sumatera dan Partner, Direktur M. Hidayat Tri Ansori., S.H., C.L.E. Ihsan, Teja Nugraha WNP., S.H., Arief Hidayatullah S.H., M.H., Muhammad Fahmi Nilwansyah S.H., dan Djoni Satria Mega., S.H.,C.L.E., berterimakasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Kabupaten Tulang Bawang menjatuhkan Vonis Bebas terhadap Maryani. Tangis histeris keluarga atas keadilan yang seadil-adilnya atas Vonis Bebas yang diputuskan Majelis Hakim terhadap Maryani, pada Kamis (25/6/2026).

Usai sidang pembacaan vonis, Kuasa hukum Maryani langsung menangis penuh haru. M. Hidayat Tri Ansori., S.H., C.L.E., kuasa hukum Maryani (Sapaan akrab Bung Dayat) mengambil langkah cepat untuk meminta petikan salinan putusan untuk membebaskan Maryani dalam tahanan tak lupa Maryani sujud syukur atas putusan tersebut, katanya.

Kiay Yansori Zaini bersama pihak media Wartawan' dan Keluarga Besar, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat histeris langsung mengemukakan jeritan yang selama ini ditunggu-tunggu, "Ya Allah anakku, "ya Allah panjang umur hakim-hakim," ucap, Kiay Yansori di Ruang Sidang usai mendengar putusan bebas Maryani.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Indri Muharani., S.H., M.H., dan hakim anggota Diaz Widya Fadilla., S.H., serta Irza Winasis S.H., M.H., menyatakan Maryani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU ) Kejaksaan Negeri Kabupaten  Tulang Bawang.

"Membebaskan terdakwa Maryani dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), membebaskan terdakwa dari tahanan setelah dibacakan putusan ini, dan mengembalikan harkat serta martabat terdakwa Maryani," terang, hakim saat membacakan putusan.

Maryani sebelumnya didakwa dalam perkara narkotika dengan barang bukti yang disebut pihak keluarga sebagai barang bukti siluman.

Dalam proses hukum, keluarga Maryani juga sebelumnya mengungkap adanya dugaan permintaan uang Rp.50 juta oleh oknum jaksa dan Kasipidum, terkait pasal yang akan dikenakan pada Maryani dari pasal 609 menjadi pasal 131 kepada Maryani namun dugaan meminta dan menerima uang pungli harus menjadi perhatian dan disikapi, ucap (seorang yang tak ingin disebut namanya).

Orang Tua Maryani mengapresiasi atas sikap  tegas majelis hakim juga memutuskan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,030 gram atau setelah pemeriksaan 1,012 gram, serta sejumlah plastik klip lainnya untuk dimusnahkan.

"Majelis hakim memutuskan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip besar berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,030 gram (berat setelah pemeriksaan 1,012 gram), satu bungkus klip kecil berisi dua buah pipet plastik diduga berisi sabu 0,110 gram (berat setelah pemeriksaan 0,093 gram), serta barang bukti lainnya untuk dimusnahkan," 

Dengan ini Kuasa Hukum, Bung Dayat tidak akan segan-segan mencari keadilan hingga hak-hak Maryani terselesaikan dengan seadil-adilnya, "Meski langit akan runtuh, Keadilan harus tetap ditegakkan". (Red).

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kabupaten Tulang Bawang, Dimas Sany, saat berkunjung ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten  Tulang Bawang, pada Senin (22/6/2026).

Dikatakan Dimas, sejumlah laporan yang masuk ke Kejari Tulang Bawang, termasuk terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), video profil, Bawaslu, dan laporan lainnya, tetap ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

"Semua laporan yang sudah masuk di kejaksaan tidak ada yang berhenti kasusnya dan akan terus kami dalami," kata Dimas.

Dirinya, mengungkapkan bahwa khusus laporan terkait dugaan permasalahan anggaran BUMD, saat ini penanganannya telah meningkat ke tahap penyidikan.

"Untuk laporan terkait permasalahan anggaran BUMD, sudah kami lakukan dan saat ini masuk tahap penyidikan. Kami akan menelusuri siapa saja yang terlibat. Ini juga menjadi bukti bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulang Bawang bekerja dan mudah - mudahan dalam waktu dekat ada perkembangan lebih lanjut," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Tulang Bawang Erwinsyah menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Kejari Kabupaten Tulang Bawang ke Kantor PWI serta keterbukaan informasi terkait perkembangan penanganan sejumlah laporan yang menjadi perhatian publik.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang yang telah berkunjung ke Kantor PWI Kabupaten Tulang Bawang. Kami juga mengapresiasi dan mendukung langkah Kejari dalam menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk, termasuk kasus BUMD yang saat ini telah masuk tahap penyidikan," kata Erwinsyah.

Dirinya berharap sinergi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten  Tulang Bawang dan PWI Kabupaten Tulang Bawang dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

"Semoga ke depan Kejaksaan dan PWI  Kabupaten Tulang Bawang terus bersinergi serta menjalin silaturahmi yang baik dalam berbagai bidang," tutupnya. (Red)