Ya kita tahun 2025 ini rencanakan untuk 13 Unit rumah yang terdampak oleh bencana alam baik bangun baru maupun rehab nantinya,"ungkap Kepala Dinas Perkimtan melalui Amrat Rolan, S.T., di ruangan kerjanya pada Senin (03/02/2025).

Lanjutnya untuk rumah tersebut rencananya kedepan untuk bangun baru sebanyak 10 Unit dan rehab 3 unit. Sedangkan untuk letaknya kita belum tahu, Dimana di Kabupaten Ogan Ilir ini kedepannya yang kena terdampak oleh bencana alam

Walau pun ini akan kita anggarkan, kita berharap di Kabupaten Ogan Ilir semoga tidak terjadi bencana alam," ujar Amrat 

Karena apa tanggap darurat rumah terdampak oleh bencana alam ini harus kita anggarkan karena kedepan kita tidak ada yang tahu di wilayah Kabupaten Ogan Ilir ini kedepan akan terjadi bencana alam atau tidak. Walaupun kita di Kabupaten Ogan Ilir ini kategori sedang untuk bencana alam, bedah dengan wilayah lain.

Sedangkan untuk Kategori rumah kena terdampak oleh alam yang dapat kita bantu itu dengan kerusakan sedang dan berat karena ada tiga kategori ringan sedang dan berat.

Sedangkan untuk kerusakan sedang nantinya akan kita rehab, yang kerusakan berat akan kita bangun baru, untuk yang mengalami kerusakan ringan mungkin akan ada dari instansi lain," pungkas Amrat.

Pengirim berita : (Aprianto)

Dalam kegiatan tersebut, Komisi X DPR-RI melakukan peninjauan lokasi rumah warga miskin Kecamatan Pemulutan khususnya di Desa Pemulutan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir.

Komisi X DPR RI juga memberikan bantuan berupa sembako Kepada warga yang tidak termasuk DTKS/KIP sebanyak 3 KK yaitu, Bapak Hamzah (72) Dusun 1 Desa Pemulutan Ilir, Ibu Mariah (79 tahun) Dusun 1 Desa Pemulutan Ilir dan Sarmilah (32 tahun) Dusun 1 Desa Pemulutan Ilir.

Sementara itu menurut. Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Ogan Ilir, Elvis dengan adanya kunjungan anggota DPR-RI ini semoga dapat membantu warga dan masyarakat yang tidak mampu di kabupaten Ogan Ilir.

Dilanjut, dengan adanya kunjungan dari DPR-RI ini semoga dapat membantu warga masyarakat kabupaten Ogan Ilir yang tidak mampu," tutup Kadis Perkimtan Ogan Ilir H. Elvis Rusdy, S.T,, S.E., M.Si.

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, My Esti Wijayati, SH, Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi X F-PDIP DIY, Mahfudz Abdurahman, S.Sos Wakil Ketua Komisi X F-PKS Jabar VI, Denny Cagur, S.Pd anggota F-PDIP Jabar II, H. Muhammad Nur Purnamasidi anggota F-Golkar Jatim IV, Ferdiansyah, SE, MM anggota F-Golkar Jabar XI, Lita Machfud Arifin anggota F-Nasdem Jatim I, Muhammad Hilman Mufidi, S.E, S.H anggota F-PKB Jatim II, Drs. H. Mohd Iqbal Romzi anggota F-PKS Sumsel I, Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd anggota F-PAN Sulsel III, Shidarta Kepala Baznas Kabupaten Ogan Ilir, Camat Pemulutan, M. Panca Rahmat, SH, Kapolsek Pemulutan Iptu Nugrah Angga Oktari, SH, Wakapolsek Pemulutan Iptu Juliansyah, Kepala Desa Pemulutan Ilir, PKH Kecamatan Pemulutan, dan Personil Polsek Pemulutan.

Pengirim berita : (Aprianto)

Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian dan meminta pemerintah daerah membuka formasi khusus bagi Satpol PP, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2025.

Koordinator aksi, Faisal Tanjung, mengungkapkan kekecewaannya terhadap rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024 yang dinilai tidak sesuai dengan jumlah tenaga honorer di Pemkab Lampung Timur.

“ Kami kecewa karena formasi yang dibuka tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya. Satpol PP adalah garda terdepan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, hak-hak kami justru diabaikan,” tegas Faisal dalam orasinya.

Menurutnya, berbagai upaya audiensi telah dilakukan dengan BKPPD Lampung Timur, Kementerian Dalam Negeri, hingga BKN. Namun, mereka selalu mendapatkan jawaban bahwa kebijakan perekrutan ASN diserahkan kepada masing-masing daerah.

Para tenaga honorer Satpol PP mengajukan lima tuntutan utama, diantaranya:

1. Membuka formasi CASN P3K Tahun Anggaran 2025 sesuai UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, khusus untuk Tenaga Teknis Pranata Trantibum bagi honorer Satpol PP.

2. Memprioritaskan tenaga honorer dengan SK Bupati yang dianggarkan melalui APBD untuk menjadi P3K penuh waktu.

3. Menghapus status tenaga honorer di Satpol PP dan mengangkat mereka sebagai ASN.

4. Meminta Komisi I DPRD Lampung Timur mendesak BKPPD agar membuat regulasi pembukaan formasi CASN P3K bagi Tenaga Teknis Pranata Trantibum.

5. Meminta Ketua DPRD Lampung Timur membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengawal dan mendorong pembukaan CASN P3K 2025 secara adil dan transparan.

Aksi berlangsung tertib, dengan harapan tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Pj. Gubernur Samsudin dalam sambutannya mengatakan bahwa Buku ini bukan hanya sekadar karya ilmiah, tetapi juga merupakan cermin dari upaya secara bersama untuk membangun Lampung yang lebih baik, lebih maju, dan lebih terdepan dalam berbagai sektor.

Pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial yang dicontohkan dalam buku ini adalah konsep yang diyakini akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan Provinsi Lampung ke depan. 

Menurut Pj. Gubernur Samsudin, Pembangunan yang bersifat holistik tidak hanya memfokuskan pada satu sektor saja, tetapi mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi yang berkelanjutan.

Pendekatan integratif mengharuskan untuk bekerja sama antar sektor dan antar daerah, sehingga hasil pembangunan dapat merata dan saling mendukung. 

"Dalam hal ini, peran serta masyarakat dan berbagai elemen pembangunan lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan Lampung yang lebih baik," ucapnya. 

Pentingnya pendekatan tematik juga menjadi perhatian, dengan fokus pada isu-isu penting yang menjadi tantangan utama, seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan antar wilayah. 

"Penting bagi kita untuk terus mengevaluasi dan merencanakan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat," tegasnya. 

Pendekatan spasial juga sangat penting, mengingat karakteristik geografis Lampung yang beragam, dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang melimpah. 

Pemanfaatan ruang dan wilayah harus disusun dengan cermat agar pembangunan di setiap daerah dapat berlangsung secara optimal tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Pj. Gubernur Samsudin menekankan bahwa pembangunan yang direncanakan ini tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan komitmen semua pihak. 

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat, untuk terus berkolaborasi dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Lampung," ucapnya.

Pj. Gubernur berharap acara bedah buku ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi, serta menginspirasi untuk bekerja lebih keras demi mewujudkan Lampung yang maju dan terdepan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini, semoga apa yang akan kita diskusikan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Provinsi Lampung yang lebih baik ke depan," pungkasnya. 

Acara dilanjutkan dengan bedah buku bersama para narasumber penulis buku yaitu : Pj. Gubernur Lampung, Dr. Drs. Samsudin S. H.,M.H.,M.Pd, Akademisi Universitas Islam Negeri Jakarta, Prof. Achmad Syahid dan Akademisi Universitas Pertamina Jakarta, Dr. Ian Montratama yang dimoderatori oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni.

Hadir dalam acara tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung didampingi Pj. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Kepala OPD terkait, Para penulis buku dan pegiat literasi di provinsi Lampung. (Red).

Rapat paripurna istimewa tersebut dipimpin langsung oleh ketua Provinsi DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dan dihadiri oleh Pj. Sekda Provinsi Lampung Ferdy. 

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung dalam laporannya menyampaikan 16 rekomendasi terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2024. (Red)

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi peran strategis Forkopimda dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Kerjasama dan koordinasi yang baik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan kunci kesuksesan dalam mewujudkan visi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Sinergi di antara lembaga-lembaga ini akan memperkuat kapasitas kita dalam menanggapi berbagai dinamika dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Provinsi Lampung," ujar Ketua DPRD.

Anggota Forkopimda memiliki tugas besar dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugas tersebut, peran DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah mendukung dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan mendukung kepentingan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan pembangunan, DPRD juga ikut mengawasi dan memberikan masukan-masukan konstruktif agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien 

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pilkada serentak beberapa waktu yang lalu. 

Keberhasilan Pemilu adalah buah dari semangat bersama dalam menjaga integritas, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, Ketua DPRD sangat mengapresiasi semua pihak yang telah turut serta dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses Pilkada, sehingga masyarakat dapat merasa nyaman dalam menggunakan hak pilihnya. 

Namun, pekerjaan kita belum selesai. Seiring dengan berjalannya waktu, kita juga harus bersiap dengan baik pelantikan Gubernur Lampung terpilih periode 2025 - 2030 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat," ujar Ketua DPRD. 

Ketua DPRD Provinsi Lampung mengimbau kepada semua pihak, baik Forkopimda, OPD, maupun masyarakat, untuk ikut serta dalam mendukung dan membantu lancarnya proses persiapan pelantikan tersebut. Pelantikan tidak hanya sebagai seremonial belaka, tetapi juga sebagai momentum awal bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. 

"Mari kita pastikan semua persiapan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar pelantikan tersebut dapat terlaksana dengan sukses, lancar, dan penuh khidmat. Ini adalah momen penting dalam sejarah Provinsi Lampung, dan keberhasilan perlahan-lahan ini akan menjadi landasan yang kuat bagi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Lampung dimasa depan." tutup Ketua DPRD. (Red)

Komisi IV DPRD Lampung yang turun langsung meninjau lokasi yakni ketua komisi IV Muklis Basri, Lesti Putri Utami, Elsa Tomi Sagita, Budi Hadi, Yunanto, Angga Satria, M. Hazizi dan Muhammad Gofur.

Adapun titik ruas jalan provinsi yang memerlukan perbaikan, diantaranya, ruas jalan Bangun Rejo - Kali Rejo - Padang Ratu,  di kabupaten setempat.

Tak hanya memantau kondisi jalan, anggota Komisi IV DPRD Lampung juga berdialog masyarakat dan dengan sejumlah pengendara bermuatan berat yang sedang melintas banyak ditemukan pengendara muatan melebihi Tonase.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Muklis Basri menyampaikan bahwa Komisi IV sengaja meninjau kondisi jalan yang menjadi keluhan masyarakat tersebut.

“ Setelah melihat langsung dan berdialog dengan masyarakat atas kondisi kerusakan jalan provinsi ini, komisi IV DPRD Provinsi Lampung akan segera melakukan langkah-langkah untuk mendorong perbaikan dan pembangunan jalan ini.” ujarnya.

Ditempat yang sama Camat Bangun Rejo Sumarno menyampaikan,”ucapan terimakasih atas kunjungan Komisi IV DPRD Lampung, mudah-mudahan dengan kunjungan ini dapat mewujudkan harapan warga setempat, " tukasnya. (Red)

“TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan-Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurut Presiden, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga jika kedua institusi ini gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal.

“Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, Presiden mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. Presiden menyebut, rakyat memercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian.

“Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa jabatan dan pangkat yang diberikan kepada anggota TNI dan Polri bukan hanya sebuah penghormatan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan pengorbanan besar. Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri harus siap menyerahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.

“Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat yang disandang oleh para perwira TNI dan Polri harus disertai dengan tanggung jawab yang besar, termasuk kesiapan untuk memberikan pengorbanan tanpa ragu demi negara.

“Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu,” tegas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Red).

Walkot Eva Dwiana menyampaikan bahwa perjalanan wisata rohani kali ini diawali dengan memberangkatkan ibu-ibu majelis taklim menuju Masjid Raya Al-Jabbar di Kota Bandung.

Tidak hanya ibu-ibu majelis taklim, Walkot Eva Dwiana  juga mengumumkan bahwa akan ada lagi perjalanan serupa bagi pondok pesantren, marbot, dan guru ngaji pada Rabu (5/2/2025).

“Besok hari Rabu, sekitar 300 orang dari pondok pesantren, marbot, dan guru ngaji akan diberangkatkan dengan tujuan yang sama, yaitu Masjid Raya Al-Jabbar,” jelas dia.

Selanjutnya Walkot Eva Dwiana berharap, melalui kegiatan ini, para peserta dapat memperkuat hubungan silaturahmi dan meningkatkan semangat keagamaan.

“Harapannya, mereka bisa saling mendoakan, silaturahmi semakin dekat dan kuat, serta syiar agama di Bandarlampung semakin berkembang,” kata dia.

Wisata rohani ini tidak hanya menjadi sarana untuk beribadah, tetapi juga sebagai momentum untuk mempererat hubungan antar warga dan meningkatkan pemahaman keagamaan. (Red)