Kegiatan tersebut, berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, unsur teknis, dan pemangku kepentingan, pada Kamis (28/8/2026).

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Lampung Timur dalam memperkuat sistem perlindungan, pelayanan, dan pendampingan bagi warga yang akan, sedang, maupun telah bekerja di luar negeri. Melalui MRC yang akan ditempatkan di lingkungan Mall Pelayanan Publik, pemerintah menghadirkan satu pintu layanan yang mudah diakses, cepat, terpadu, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wakil Bupati Azwar Hadi menegaskan, keberadaan MRC dan penyempurnaan SOP ini bertujuan memastikan setiap warga memperoleh informasi resmi, akurat, dan lengkap sebelum berangkat. Masyarakat akan dibekali pemahaman jelas mengenai hak, kewajiban, prosedur sah, hingga jaminan perlindungan hukum. Selain itu, pusat layanan ini juga menjadi tempat pendampingan, konsultasi, dan saluran pengaduan jika ada masalah yang dialami pekerja maupun keluarganya di daerah asal.

“Perlindungan pekerja migran adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya urusan satu instansi. Kita harus bersinergi erat untuk mencegah keras penempatan nonprosedural, penipuan, praktik ilegal, perdagangan orang, hingga segala bentuk eksploitasi yang merugikan warga,” tegas Azwar Hadi.

Ia menambahkan, Lampung Timur sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Provinsi Lampung, wajib memberikan jaminan penuh bahwa warganya berangkat secara sah, bekerja aman, dilindungi haknya, dan pulang membawa hasil yang bermanfaat bagi keluarga maupun daerah.

“Pemerintah hadir dan berjanji: masyarakat Lampung Timur harus bekerja dengan aman, terlindungi sepenuhnya, dan selalu bermartabat di mana pun mereka berada,” pungkas Wakil Bupati.

Dengan SOP yang sudah baku dan MRC yang segera beroperasi, diharapkan seluruh layanan menjadi lebih tertib, terukur, dan memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi seluruh pekerja migran Indonesia asal Lampung Timur. (ADV)

Dalam audiensi strategis bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Jakarta, pada Kamis (20/8/2026).

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, turut mendampingi Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, guna memperkuat sinergi pusat-daerah. Pertemuan ini fokus merumuskan langkah konkret penyiapan lulusan SMK, agar memiliki kompetensi keahlian yang diakui secara internasional, sertifikasi resmi, kemampuan bahasa asing yang memadai, serta pemahaman lengkap mengenai prosedur, hak, dan kewajiban bekerja di luar negeri secara sah.

Bupati Ela menegaskan bahwa prinsip utama program ini: “Bekerja ke luar negeri bukan sekadar soal penempatan, tetapi tentang kompetensi, legalitas, keamanan, dan perlindungan penuh.”

“Kami ingin memastikan setiap pemuda-pemudi Lampung Timur yang berangkat bekerja ke luar negeri adalah tenaga kerja terampil, bersertifikat, berijazah resmi, berangkat lewat jalur sah, dan terjamin hak-haknya. Tidak ada yang terabaikan, semua harus aman dan bermartabat,” tegas Bupati Ela.

Melalui SMK Go Global, kurikulum dan pembinaan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri global, mulai dari keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, hingga wawasan budaya dan hukum ketenagakerjaan luar negeri. Tujuannya agar generasi muda Lampung semakin percaya diri, siap bersaing, dan mampu meraih penghasilan layak serta masa depan cerah tanpa risiko terjebak praktik ilegal atau eksploitasi.

Bupati Ela berharap sinergi ini berjalan cepat dan nyata. “SDM unggul dari daerah, siap bersaing di dunia global! Mari wujudkan Lampung Timur sebagai penyuplai tenaga kerja profesional, aman, dan dibanggakan di kancah internasional,” pungkasnya. (ADV)

Kedua regulasi ini dinilai sangat strategis dan menjadi langkah penting untuk memperkuat pondasi karakter, nilai kebangsaan, serta landasan keagamaan masyarakat, terutama generasi muda, agar tumbuh menjadi insan yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan siap membangun daerah.

Wakil Bupati Azwar Hadi menegaskan, lahirnya peraturan daerah tidak boleh hanya sekadar dokumen hukum, melainkan harus menjadi instrumen nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi erat, sinergi, dan kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat luas.

“Pendidikan wawasan kebangsaan menjadi kunci menjaga persatuan, memahami nilai Pancasila, dan memperkuat rasa cinta negara. Sementara itu, pesantren telah lama menjadi benteng moral, pusat pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat kita. Kedua hal ini harus didukung, dibina, dan diberi payung hukum yang jelas agar semakin kuat peranannya,” ujar Azwar Hadi.

Melalui Raperda Fasilitasi Pesantren, pemerintah akan memiliki landasan hukum untuk memberikan dukungan berupa pembinaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemenuhan sarana prasarana, hingga pengembangan ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Sementara Raperda Pendidikan Wawasan Kebangsaan akan memastikan nilai-nilai persatuan, kesetiaan pada negara, dan kesadaran berbangsa ditanamkan secara terstruktur di lingkungan pendidikan maupun masyarakat umum.

Wakil Bupati berharap pembahasan kedua Raperda ini berjalan lancar, partisipatif, dan segera disahkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini demi mewujudkan cita-cita bersama: Membangun Lampung Timur yang berkarakter, religius, berwawasan kebangsaan, dan semakin maju, sejahtera, serta bermartabat. (ADV) 

Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, secara resmi menghadiri upacara pembukaan sekaligus meninjau langsung stan pameran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, pada Kamis (27/8/2026).

Mengusung tema khas “Rooted in Nature, Growing Together” atau Berakar pada Alam, Tumbuh Bersama, Lampung Timur memamerkan kekayaan potensi daerah, produk unggulan, hasil olahan UMKM, hingga peluang investasi strategis yang semuanya dikembangkan berbasis kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Beragam komoditas andalan, produk kerajinan, serta daya tarik pariwisata alam dipajang untuk menarik perhatian pengunjung, mitra usaha, dan calon investor dari seluruh Indonesia maupun luar negeri.

Dalam peninjauannya, Wakil Bupati Azwar Hadi menegaskan bahwa keikutsertaan ini bukan sekadar promosi, melainkan langkah nyata mewujudkan semangat “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera”. Pemerintah daerah terus berkomitmen mengelola kekayaan alam secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus membuka seluas-luasnya ruang kolaborasi, kemitraan, dan investasi yang memberikan dampak ekonomi nyata dan kesejahteraan langsung bagi masyarakat.

“Lampung Timur punya modal besar: hutan yang luas, tanah yang subur, dan masyarakat yang bekerja keras. Kami ingin menunjukkan kepada semua bahwa kita bisa tumbuh maju tanpa merusak alam. Investasi di sini berarti ikut menjaga kelestarian, sekaligus berbagi keuntungan bersama warga,” ujar Azwar Hadi di sela-sela kunjungannya.

Stan Lampung Timur menjadi salah satu tujuan favorit pengunjung, yang antusias ingin mengenal lebih dekat keunggulan daerah ini. Mulai dari produk pertanian, hasil hutan bukan kayu, hingga karya seni dan budaya, semuanya disajikan untuk membuktikan bahwa Lampung Timur siap bersaing dan berperan dalam perekonomian nasional.

“Mari bersama mengenal lebih dekat potensi besar Lampung Timur, tumbuh dan berkembang bersama kami, menuju daerah yang semakin maju, sejahtera, dan lestari untuk masa depan,” pungkasnya. (ADV)

Lampung Timur | Prokontra.news | – Halaman depan Kantor Bupati Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, menjadi lokasi pelaksanaan Apel Mingguan lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat, pada Senin (31/8/2026). 

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur, Dr. A. Dany Samantha D., S.E., M.M., bertindak selaku Pembina Apel dan membacakan sambutan lengkap dari Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah.

Dalam arahannya, Bupati Ela menegaskan bahwa transformasi menuju pemerintahan digital saat ini bukan lagi sekadar opsi atau keinginan tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan mendasar dan syarat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang mampu menjawab tuntutan zaman. Pemerintahan berbasis teknologi menjadi kunci utama agar layanan publik dapat berjalan efektif dan memenuhi harapan masyarakat.

“Pemerintahan digital bukan lagi sekadar pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Kita harus bergerak cepat beradaptasi dan meninggalkan cara kerja yang lambat serta birokratis berlebihan,” tegas Bupati Ela dalam sambutan yang dibacakan Kadis Kominfo. 

Bupati juga menyoroti penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi sebagai landasan utama. Melalui sistem ini, seluruh perangkat daerah diminta bekerja lebih efisien, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya satu: agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah diakses, akurat, dan tepat sasaran tanpa ada hambatan birokrasi yang berbelit.

Tak hanya itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diingatkan untuk tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga agen perubahan. Bupati mengajak semua pegawai pemerintah terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan digital, menjadikan sistem elektronik sebagai kebiasaan dalam setiap tugas, sekaligus menjadi penggerak dan pendamping masyarakat agar juga terbiasa memanfaatkan layanan pemerintahan digital yang disediakan.

“Kita harus siap menjadi pelopor perubahan. Tingkatkan keterampilan digital, biasakan bekerja lewat sistem, dan ajak warga memanfaatkan kemudahan yang ada. Kemajuan daerah ada di tangan kita,” tambahnya.

Di akhir arahan, Bupati Ela mengajak seluruh elemen pemerintahan bersatu padu: “Bersama kita wujudkan Lampung Timur yang semakin adaptif, transparan, inovatif, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat yang prima.” (ADV)

Perlu diketahui, setelah statusnya sempat tertunda dan belum jelas selama kurang lebih 27 tahun sejak pemekaran wilayah. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata sinergi kuat antara Pemkab Lampung Timur, Kejaksaan Negeri Lampung Timur, dan Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur dalam upaya menyelamatkan, mengamankan, dan menertibkan seluruh aset milik daerah, pada Rabu (2/9/2026), 

Penuntasan status aset ini menjadi langkah besar dalam tata kelola kekayaan daerah. Pada tahun 2026 ini, BPN Lampung Timur menargetkan total 338 bidang aset tanah milik Pemkab dapat diselesaikan proses sertifikasinya. Bahkan, Pemkab Lampung Timur menargetkan penyelesaian hingga sekitar 560 sertifikat aset daerah paling lambat akhir November 2026 mendatang, agar seluruh kekayaan daerah memiliki dokumen sah dan tercatat rapi.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menegaskan bahwa penertiban dan sertifikasi aset bukan sekadar urusan administrasi atau kertas semata. Langkah ini adalah bentuk perlindungan nyata terhadap kekayaan daerah, sekaligus menjamin kepentingan masyarakat agar aset tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan pelayanan publik.

“Aset daerah tertib, kepastian hukum kuat, pelayanan publik semakin lancar dan berkualitas. Ini hak kita bersama, dan tanggung jawab kita untuk menjaganya agar tidak hilang atau sengketa,” tegas Bupati Ela.

Ia berharap keberhasilan penyelesaian aset di Desa Gedung Dalam menjadi momentum dan contoh bagi penyelesaian aset-aset lainnya. Dengan tertibnya administrasi dan kuatnya dasar hukum, aset daerah akan menjadi modal utama yang aman, sah, dan bermanfaat penuh untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Lampung Timur. (ADV)

Pertemuan ini digelar khusus untuk membahas dan merumuskan penguatan strategi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah ini.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat kolaborasi sinergis antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, unsur TNI, masyarakat luas, komunitas peduli lingkungan, hingga seluruh desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Semua pihak sepakat bahwa penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan butuh keterlibatan dan tanggung jawab bersama.

Dalam arahannya, Bupati Ela menegaskan sejumlah poin utama yang harus menjadi prioritas bersama. Pertama, pemberdayaan masyarakat desa penyangga agar menjadi garda terdepan penjaga hutan. Kedua, gencarkan edukasi dan sosialisasi agar warga paham bahaya dan cara mencegah api. Ketiga, penguatan peran komunitas sebagai mitra pengawasan. Keempat, penyatuan dan pemutakhiran data titik rawan kebakaran agar penanganan tepat sasaran. Kelima, peningkatan kapasitas dan keterampilan seluruh personel penanggulangan. Terakhir, pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar siap bertindak cepat saat darurat terjadi.

“Kita tidak boleh lengah. Semua langkah ini harus berjalan beriringan, terstruktur, dan melibatkan semua elemen. Hutan adalah aset kita, dan keamanannya adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Bupati Ela.

Sementara itu, pimpinan rombongan Seskoad, Kolonel Inf Hasroel, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan keterbukaan Pemkab Lampung Timur dalam berbagi data serta pengalaman. Ia menyampaikan timnya akan melakukan koordinasi lebih lanjut, sekaligus turun langsung meninjau kondisi di lapangan. Hal ini bertujuan mendapatkan gambaran nyata, masukan lengkap, serta merancang rekomendasi strategis yang bisa diserahkan untuk mendukung upaya pemerintah daerah.

Di akhir pertemuan, Bupati Ela dan seluruh peserta sepakat menyatukan tekad: Bersama kita cegah Karhutla, jaga hutan, lindungi masyarakat dan lingkungan demi masa depan Lampung Timur yang aman dan lestari. (ADV)

Dalam peninjauan tersebut, diterima laporan bahwa saat ini tidak lagi ditemukan titik api di seluruh kawasan TNWK. Kendati kondisi sudah terkendali, Bupati Ela memastikan personel gabungan tetap disiagakan siaga penuh. Langkah ini diambil untuk terus melakukan pemantauan rutin dan kesiapan respons cepat, agar potensi kebakaran dapat dicegah sedini mungkin dan tidak kembali terjadi.

Selain memantau keamanan kawasan, rombongan juga meninjau langsung kondisi populasi gajah Sumatera yang hidup di dalamnya. “Alhamdulillah, kondisi gajah-gajah Sumatera di TNWK terpantau sangat sehat, aktif mencari makan, dan bermain dengan lincah, termasuk anak-anak gajah yang terlihat tumbuh dengan baik,” ungkap Bupati Ela.

Menurut Bupati Ela, keberadaan Taman Nasional Way Kambas merupakan aset paling berharga yang dimiliki Kabupaten Lampung Timur, sekaligus kebanggaan Provinsi Lampung dan kekayaan alam nasional. Oleh karena itu, penjagaan kawasan ini tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak saja.

“TNWK bukan hanya milik pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga seluruh elemen bangsa. Mari kita jaga kelestarian kawasan ini, lindungi setiap satwa yang ada di dalamnya, serta ciptakan lingkungan yang aman dan damai, baik bagi masyarakat yang tinggal di sekitar maupun bagi gajah-gajah kita,” tegas Bupati Ela.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga terus memperkuat berbagai strategi mitigasi untuk meminimalkan konflik antara manusia dan gajah. Upaya yang terus dikembangkan meliputi pembangunan fasilitas penghalau dan pembatas alami, pengembangan budidaya tanaman serai dan lebah sebagai penolak alami sekaligus sumber ekonomi warga, hingga pemanfaatan teknologi modern untuk deteksi dini titik panas dan potensi karhutla.

Bupati Ela mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu padu menjaga kelestarian alam. “Jaga hutan, lindungi satwa, cegah karhutla. Mari bersama-sama kita rawat dan lestarikan Way Kambas, agar kekayaan alam ini tetap bisa dinikmati dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang,” tutupnya. (ADV)

Adapun Lima kepala desa (Kades) yang resmi dilantik untuk mengemban amanah melayani masyarakat tersebut adalah:

 ✓- Sohibur Rohman – Desa Labuhan Ratu IV 

✓- Syarifudin – Desa Tulung Pasik

✓- Sukatno – Desa Buana Sakti

✓- Haidir – Desa Bumi Jawa

✓- Sri Lasmi Gumilang – Desa Sidomulyo

Dalam sambutannya, Bupati Ela menegaskan bahwa hakikat seorang pemimpin sejati adalah pelayan masyarakat, maka oleh karena itu, para kepala desa diminta untuk membuka ruang komunikasi yang luas dengan seluruh elemen masyarakat, senantiasa mengedepankan semangat kolaborasi, serta menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pemimpin harus seperti ilmu padi, semakin tinggi semakin menunduk, semakin melayani dan semakin dekat dengan masyarakat,” ujar Bupati Ela mengingatkan para kepala desa yang baru saja dilantik.

Lebih lanjut, Bupati Ela juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keharmonisan pasca proses demokrasi desa. Baik yang terpilih maupun yang belum terpilih, semuanya tetap menjadi bagian penting dan mitra strategis dalam membangun desa masing-masing.

Diharapkan, dengan pelantikan ini dapat terwujud desa yang guyub, maju, transparan, dan semakin dekat dengan masyarakat. (ADV)

Ogan Ilir | Prokontra.news | –  Patut diapresiasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Ilir (OI), Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) resmi mulai kerjakan pembangunan 15 unit WC yang berada di Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya Selatan, pembangunan infrastruktur sanitasi dasar ini bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir.Perwakilan Dinas PUPR Ogan Ilir, Gusti, menyampaikan bahwa proyek ini ditujukan langsung bagi warga yang belum memiliki fasilitas sanitasi di rumahnya.

"Hari ini kita mulai pengerjaan pembangunan WC sebanyak 15 titik di Desa Sukaraja Baru. Bantuan ini disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan karena sebelumnya mereka belum memiliki WC sendiri. Kami berharap fasilitas ini nantinya dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat," ujar Gusti, pada Selasa (1/9/2026).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Sukaraja Baru, Elpis Herwan, mengapresiasi perhatian dan langkah nyata yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir serta Pemerintah Pusat. Menurutnya, bantuan ini sangat dinantikan oleh warganya.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Pusat, Pemkab Ogan Ilir, dan Dinas PUPR yang telah merealisasikan pembangunan 15 unit WC di desa kami. Fasilitas ini sangat dibutuhkan dan memberikan bantuan nyata yang sangat bermanfaat bagi warga Sukaraja Baru," ungkap Elpis.

Melalui pembangunan jamban sehat ini, diharapkan kualitas kesehatan lingkungan dan taraf hidup masyarakat Desa Sukaraja Baru dapat semakin meningkat.

Pengirim berita :  Aprianto